Penataan daerah di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Afif Brika1 (bicara | kontrib) |
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
(47 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 6:
== Pembentukan daerah ==
Pembentukan daerah merupakan proses penetapan status [[Otonomi daerah di Indonesia|daerah]] pada wilayah tertentu di [[Indonesia]]. Penetapan tersebut dapat berupa pemekaran daerah atau penggabungan daerah, serta dilaksanakan pada tingkat [[Provinsi di Indonesia|provinsi]] atau tingkat [[Kabupaten dan kota di Indonesia|kabupaten/kota]].{{Sfn|UU23|2014|p=25}}
=== Pemekaran daerah ===
[[Berkas:Indonesia provinces 1945-2012.gif|pus|500px|Animasi pemekaran provinsi di Indonesia pada tahun 1945–2012]]
Baris 14 ⟶ 13:
* Penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam suatu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.
Menurut [[s:Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_23_Tahun_2014|UU Pemerintahan Daerah]], daerah yang akan dimekarkan perlu memenuhi sejumlah persyaratan terlebih dahulu. Setelah terpenuhi, calon daerah akan ditetapkan sebagai daerah persiapan terlebih dahulu. Daerah persiapan yang telah lolos evaluasi akan ditetapkan sebagai [[daerah otonom]] baru melalui [[Undang-Undang (Indonesia)|undang-undang]] (UU).
==== Persyaratan ====
Bagian daerah yang akan diusulkan menjadi daerah otonom yang baru perlu memenuhi syarat-syarat kewilayahan berikut.{{Sfn|UU23|2014|p=35}}
* ''Luas wilayah minimal/maximal,'' yang ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
* ''Jumlah penduduk minimal/maximal'', yang ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
* ''Batas wilayah'', yang dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.
* ''Cakupan wilayah'', yang meliputi syarat di bawah ini. Cakupan wilayah yang wilayahnya berupa pulau-pulau perlu mendaftar perincian nama pulau di dalamnya.
** Paling sedikit 5 [[Kabupaten dan kota di Indonesia|kabupaten/kota]] untuk membentuk daerah [[Provinsi di Indonesia|provinsi]] baru
** Paling sedikit 5 kecamatan untuk membentuk daerah [[
** Paling sedikit 4 kecamatan untuk membentuk daerah [[
* ''Batas usia minimal/maximal'', yang memiliki maksud berikut.
** Provinsi-provinsi yang bersangkutan telah berdiri minimal 10 tahun sejak pembentukan
** Kabupaten-kabupaten dan/atau kota-kota yang bersangkutan telah berdiri minimal 7 tahun sejak pembentukan
Baris 37 ⟶ 35:
# Persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota dari daerah kabupaten/kota induk.
# Persetujuan bersama antara DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi calon daerah kabupaten/kota yang akan dibentuk.
==== Pengusulan ====
Calon daerah yang telah memenuhi syarat kewilayahan dan mendapat semua persetujuan kemudian diusulkan oleh [[gubernur]] yang bersangkutan ke pusat ([[Pemerintah Indonesia|Pemerintah Pusat]], [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|DPR]], atau [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|DPD]]). Pemerintah Pusat kemudian memverifikasi persyaratan tersebut, kemudian menyampaikan hasilnya kepada [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) dan [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Daerah]] (DPD). Pemerintah, dengan persetujuan DPR dan DPD, kemudian membentuk tim kajian independen yang akan menyelidiki apakah daerah tersebut memenuhi persyaratan kapasitas daerah. Persyaratan kapasitas daerah ialah kemampuan suatu daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat yang didasarkan pada parameter-parameter sebagai berikut.{{Sfn|UU23|2014|p=27–29}}{{columns-start|style=}}
''Geografi''
* Lokasi ibu kota
* Hidrografi
* Kerawanan bencana
''Demografi''
* Kualitas sumber daya manusia
* Distribusi penduduk
''Keamanan''
* Tindakan kriminal umum
* Konflik sosial
''Sosial politik, adat, dan tradisi''
* Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
* Kohesivitas sosial
* Organisasi kemasyarakatan
{{column}}
''Potensi ekonomi''
* Pertumbuhan ekonomi
* Potensi unggulan daerah
* Keuangan daerah
''Keuangan
* Kapasitas pendapatan asli daerah induk
* Potensi pendapatan asli calon daerah baru
* Pengelolaan keuangan dan aset daerah
''Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan''
* Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan
* Aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan
* Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur
* Jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk
* Rancangan rencana tata ruang wilayah calon daerah baru
{{columns-end}}Hasil penyelidikan tim kajian tersebut kemudian dilaporkan kepada Pemerintah untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Hasil konsultasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk membentuk daerah persiapan.{{Sfn|UU23|2014|p=27–29}}
==== Daerah persiapan ====
Calon daerah yang telah memenuhi seluruh persyaratan kemudian tersebut akan ditetapkan sebagai daerah persiapan melalui [[Peraturan Pemerintah (Indonesia)|peraturan pemerintah]] (PP) dengan masa percobaan 3 tahun, serta dipimpin oleh kepala daerah persiapan dari kalangan [[Pegawai negeri sipil di Indonesia|
Selama masa percobaan, daerah persiapan berkewajiban untuk membentuk dan mengelola segala penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola daerah di dalam daerah tersebut, dengan bantuan dari daerah induk serta dukungan dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat setempat. Pemerintah memberikan bantuan dana serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pada daerah persiapan. Proses persiapan mendapat pengawasan dari DPR dan DPD.{{Sfn|UU23|2014|p=30–31}}
Pada akhir masa percobaan, Pemerintah melakukan evaluasi akhir untuk menentukan kesanggupan daerah persiapan untuk menjadi daerah otonom sejati. Hasil evaluasi tersebut kemudian dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Jika tidak layak, daerah persiapan akan dibubarkan dan dikembalikan ke daerah asal induk. Jika layak, DPR akan mengesahkan [[Undang-Undang (Indonesia)|undang-undang]] (UU) yang akan menetapkan daerah persiapan tersebut sebagai [[daerah otonom]] baru.{{Sfn|UU23|2014|p=31}}
=== Penggabungan daerah ===
Penggabungan daerah di Indonesia meliputi hal-hal berikut ini.{{Sfn|UU23|2014|p=32}}
Baris 85 ⟶ 80:
Penggabungan daerah dapat diproses apabila terdapat kesepakatan untuk menggabungkan diri di antara semua daerah yang bersangkutan atau terdapat usulan dari [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah Pusat]] untuk menggabungkan daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi.{{Sfn|UU23|2014|p=32}}
==== Penggabungan berdasarkan kesepakatan ====
Dalam kasus penggabungan daerah berdasarkan kesepakatan, dua atau lebih daerah yang akan digabungkan itu harus melalui tahapan persetujuan administratif, layaknya seperti pemekaran daerah dengan ''[[mutatis mutandis]]'' (adanya perubahan dan penyesuaian seperlunya). Syarat administratif untuk penggabungan daerah provinsi adalah sebagai berikut.{{Sfn|UU23|2014|p=32}}
Baris 97 ⟶ 91:
Setelah persyaratan administratif dari semua daerah tersebut tercapai, gubernur yang bersangkutan (dalam penggabungan daerah kabupaten dan/atau kota) atau semua gubernur dari daerah provinsi yang bersangkutan secara bersama-sama (dalam penggabungan daerah provinsi) mengusulkan penggabungan tersebut ke pusat ([[Pemerintah Indonesia|Pemerintah Pusat]], [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|DPR]], atau [[Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia|DPD]]). Pemerintah Pusat kemudian memverifikasi persyaratan tersebut, kemudian menyampaikan hasilnya kepada DPR dan DPD. Pemerintah, dengan persetujuan DPR dan DPD, kemudian membentuk tim kajian independen yang akan menyelidiki apakah daerah tersebut memenuhi persyaratan kapasitas daerah, layaknya seperti pemekaran daerah dengan ''mutatis mutandis'', dengan parameter-parameter yang kurang lebih sama seperti pada pemekaran daerah. Hasil penyelidikan tim kajian tersebut kemudian dilaporkan kepada Pemerintah untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Hasil konsultasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penggabungan. Jika tidak layak, pusat akan menyampaikan penolakan beserta alasannya secara tertulis kepada gubernur yang bersangkutan. Jika layak, DPR akan mengesahkan [[Undang-Undang (Indonesia)|undang-undang]] (UU) yang akan menetapkan [[daerah otonom]] baru hasil penggabungan daerah.{{Sfn|UU23|2014|p=32–34}}
==== Penggabungan berdasarkan evaluasi ====
Jika [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah Pusat]] menilai bahwa salah satu atau beberapa daerah tidak mampu untuk menyelenggarakan [[Otonomi daerah di Indonesia|otonomi daerah]], Pemerintah dapat mengajukan [[rancangan undang-undang]] (RUU) mengenai penggabungan daerah tersebut kepada DPR dan DPD. Jika disetujui, RUU tersebut akan ditetapkan menjadi UU.{{Sfn|UU23|2014|p=34}}
Baris 121 ⟶ 114:
== Riwayat pemekaran ==
{{See also|Daftar kabupaten dan kota di Indonesia}}
''Catatan: Huruf miring menandakan bahwa wilayah tersebut telah bubar atau berganti nama. Nama masing-masing wilayah mengikuti pada saat pemekaran ditetapkan.''
* ''Istilah "kabupaten", "daerah tingkat II" (sebelum tahun 1999), dan "daerah" (hanya digunakan di [[Indonesia Timur]] sebelum 1960-an) semuanya memiliki kesamaan makna, begitu pula dengan "kota", "kotamadya", "kotapraja", dan "kota besar".''
=== Aceh ===
[[Aceh]], pemekaran dari [[Sumatera Utara]] (1956)
Baris 129 ⟶ 124:
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kota Sabang|''Kotapraja'' Sabang]] || [[Kabupaten Aceh Besar]] || 10 Juni 1965
|-
| [[Kabupaten Aceh Tenggara]] || [[Kabupaten Aceh Tengah]] || 4 Juni 1974
Baris 200 ⟶ 195:
| [[Kota Gunung Sitoli]] || [[Kabupaten Nias]] || 26 November 2008
|}
* ''Catatan: Kabupaten Toba Samosir berubah nama menjadi [[Kabupaten Toba]] pada tahun 2020''
=== Sumatera Barat ===
[[
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
Baris 208 ⟶ 204:
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kota Payakumbuh|''Kotamadya'' Payakumbuh]] || [[Kabupaten Limapuluh Kota]] || 16 Desember 1970
|-
| [[Kota Solok|''Kotamadya'' Solok]] || [[Kabupaten Solok]] || 17 Desember 1970
|-
| [[Kabupaten Kepulauan Mentawai]] || [[Kabupaten Padang Pariaman]] || 4 Oktober 1999
Baris 222 ⟶ 218:
| [[Kabupaten Pasaman Barat]] || [[Kabupaten Pasaman]] || 18 Desember 2003
|}
* ''Catatan: Kabupaten Sawahlunto Sijunjung berubah nama menjadi [[Kabupaten Sijunjung]] pada tahun 2008''
=== Riau ===
Baris 232 ⟶ 229:
| [[Kabupaten Indragiri Hilir]] || [[Kabupaten Indragiri Hulu|''Kabupaten Indragiri'']] || 14 Juni 1965
|-
| [[Kota Dumai|''Kotamadya'' Dumai]] || [[Kabupaten Bengkalis]] || 20 April 1999
|-
| [[Kabupaten Pelalawan]] || [[Kabupaten Kampar]] || 4 Oktober 1999
Baris 246 ⟶ 243:
| [[Kabupaten Kepulauan Meranti]] || [[Kabupaten Bengkalis]] || 16 Januari 2009
|}
* ''Catatan: Kabupaten Indragiri berubah nama menjadi [[Kabupaten Indragiri Hulu]] pada tahun 1965 bersamaan dengan pembentukan [[Kabupaten Indragiri Hilir]]''
=== Kepulauan Riau ===
Baris 266 ⟶ 264:
| [[Kabupaten Kepulauan Anambas]] || [[Kabupaten Natuna]] || 21 Juli 2008
|}
* ''Catatan: Kabupaten Kepulauan Riau berubah nama menjadi [[Kabupaten Bintan]] pada tahun 2006''
Baris 292 ⟶ 289:
| [[Kota Sungai Penuh]] || [[Kabupaten Kerinci]] || 21 Juli 2008
|}
* ''Catatan: Kabupaten Persisir Selatan Kerinci berubah nama menjadi [[Kabupaten Pesisir Selatan]] pada tahun 1957 bersamaan dengan pembentukan [[Kabupaten Kerinci]]''
* ''Catatan: Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung, dan Kabupaten Sarolangun Bunko berubah nama menjadi [[Kabupaten Bungo]], [[Kabupaten Tanjung Jabung Barat]], dan [[Kabupaten Merangin]] pada tahun 1999 bersamaan dengan pembentukan [[Kabupaten Tebo]], [[Kabupaten Tanjung Jabung Timur]], dan [[Kabupaten Sarolangun]]''
=== Bengkulu ===
Baris 375 ⟶ 372:
| [[Kabupaten Lampung Timur]] || [[Kabupaten Lampung Tengah]] || 20 April 1999
|-
| [[Kota Metro|''Kotamadya'' Metro]] || [[Kabupaten Lampung Tengah]] || 20 April 1999
|-
| [[Kabupaten Pesawaran]] || [[Kabupaten Lampung Selatan]] || 10 Agustus 2007
Baris 386 ⟶ 383:
|-
| [[Kabupaten Pesisir Barat]] || [[Kabupaten Lampung Barat]] || 17 November 2012
|}
=== Daerah Khusus Jakarta ===
Daerah Khusus Jakarta, [[Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta#Jakarta_(1945–sekarang)|pemekaran]] dari [[Jawa Barat]] (1959/1961).
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu|Kabupaten Kepulauan Seribu]]
| [[Kota Administrasi Jakarta Utara|Kota Jakarta Utara]]
| 3 Juli 2001
|}
Baris 395 ⟶ 404:
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kota Tangerang|''Kotamadya'' Tangerang]] || [[Kabupaten Tangerang]] || 27 Februari 1993
|-
| [[Kota Cilegon|''Kotamadya'' Cilegon]] || [[Kabupaten Serang]] || 20 April 1999
|-
| [[Kota Serang]] || [[Kabupaten Serang]] || 10 Agustus 2007
|-
| [[Kota Tangerang Selatan]] || [[Kabupaten Tangerang]] || 26 November 2008
|}
Baris 424 ⟶ 421:
| [[Kabupaten Subang]] || [[Kabupaten Purwakarta]] || 29 Juni 1968
|-
| [[Kota Bekasi|''Kotamadya'' Bekasi]] || [[Kabupaten Bekasi]] || 16 Desember 1996
|-
| [[Kota Depok|''Kotamadya'' Depok]] || [[Kabupaten Bogor]] || 27 April 1999
|-
| [[Kota Cimahi]] || [[Kabupaten Bandung]] || 21 Juni 2001
Baris 450 ⟶ 447:
=== Daerah Istimewa Yogyakarta ===
''tidak pernah mengalami pemekaran daerah.''
=== Jawa Timur ===
{| class="wikitable sortable"
Baris 483 ⟶ 479:
| [[Kabupaten Tabanan]] || ''Daerah Bali'' || 9 Agustus 1958
|-
| [[Kota Denpasar|''Kotamadya'' Denpasar]] || [[Kabupaten Badung]] || 15 Januari 1992
|}
* ''Catatan: Daerah Bali adalah salah satu penyusun Provinsi Nusa Tenggara yang dibubarkan pada tahun 1958 bersamaan dengan pembentukan 8 kabupaten pada tabel di atas''
=== Nusa Tenggara Barat ===
Baris 507 ⟶ 502:
| [[Kabupaten Sumbawa]] || ''Daerah Sumbawa'' || 9 Agustus 1958
|-
| [[Kota Mataram|''Kotamadya'' Mataram]] || [[Kabupaten Lombok Barat]] || 26 Juli 1993
|-
| [[Kota Bima]] || [[Kabupaten Bima]] || 10 April 2002
Baris 515 ⟶ 510:
| [[Kabupaten Lombok Utara]] || [[Kabupaten Lombok Barat]] || 21 Juli 2008
|}
* ''Catatan: Daerah Lombok dan Daerah Sumbawa adalah salah satu penyusun Provinsi Nusa Tenggara yang dibubarkan pada tahun 1958 bersamaan dengan pembentukan 6 kabupaten pada tabel di atas''
=== Nusa Tenggara Timur ===
Baris 549 ⟶ 543:
| [[Kabupaten Timor Tengah Utara]] || ''Daerah Timor dan Kepulauannya'' || 9 Agustus 1958
|-
| [[Kota Kupang|''Kotamadya'' Kupang]] || [[Kabupaten Kupang]] || 11 April 1996
|-
| [[Kabupaten Lembata]] || [[Kabupaten Flores Timur]] || 4 Oktober 1999
Baris 569 ⟶ 563:
| [[Kabupaten Malaka]] || [[Kabupaten Belu]] || 11 Januari 2013
|}
* ''Catatan: Daerah Timor dan Kepulauannya, Daerah Flores, dan Daerah Sumba adalah penyusun Provinsi Nusa Tenggara dan dibubarkan tahun 1958 bersamaan dengan pembentukan 12 kabupaten di atas''
=== Kalimantan Barat ===
Baris 593 ⟶ 586:
| [[Kabupaten Kubu Raya]] || [[Kabupaten Mempawah|''Kabupaten Pontianak'']] || 10 Agustus 2007
|}
* ''Catatan: Kabupaten Pontianak berubah nama menjadi [[Kabupaten Mempawah]] pada tahun 2014''
Baris 607 ⟶ 599:
| [[Kabupaten Barito Selatan]] || [[Kabupaten Barito Utara|''Kabupaten Barito'']] || 26 Juni 1959
|-
| [[Kota Palangka Raya|''Kotapraja'' Palangka Raya]] || [[Kabupaten Kapuas]] || 14 Juni 1965
|-
| [[Kabupaten Katingan]] || [[Kabupaten Kotawaringin Timur]] || 10 April 2002
Baris 625 ⟶ 617:
| [[Kabupaten Barito Timur]] || [[Kabupaten Barito Selatan]] || 10 April 2002
|}
* ''Catatan: Kabupaten Kotawaringin dan Kabupaten Barito berubah nama menjadi [[Kabupaten Kotawaringin Timur]] dan [[Kabupaten Barito Utara]] pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Barito Selatan''
=== Kalimantan Selatan ===
Baris 633 ⟶ 626:
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten Barito Kuala]] ||
|-
| [[Kabupaten Hulu Sungai Tengah]] ||
|-
| [[Kabupaten Tanah Laut]] || [[Kabupaten Banjar]] || 14 Juli 1965
Baris 643 ⟶ 636:
| [[Kabupaten Tabalong]] || [[Kabupaten Hulu Sungai Utara]] || 14 Juli 1965
|-
| [[Kota Banjarbaru|''Kotamadya'' Banjarbaru]] || [[Kabupaten Banjar]] || 20 April 1999
|-
| [[Kabupaten Tanah Bumbu]] || [[Kabupaten Kotabaru]] || 25 Februari 2003
Baris 649 ⟶ 642:
| [[Kabupaten Balangan]] || [[Kabupaten Hulu Sungai Utara]] || 25 Februari 2003
|}
* ''Catatan: Kabupaten Banjarmasin dan Kabupaten Kandangan berubah nama menjadi [[Kabupaten Banjar]] dan [[Kabupaten Hulu Sungai Selatan]] pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah''
=== Kalimantan Timur ===
Baris 659 ⟶ 651:
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kota Balikpapan|''Kotapraja'' Balikpapan]] || [[
|-
| [[Kota Samarinda|''Kotapraja'' Samarinda]] || [[
|-
| ''[[Kabupaten Kutai]]'' || [[
|-
| [[Kabupaten Paser|''Kabupaten Pasir'']]{{efn|diserahkan dari wilayah Kalimantan Selatan}} || [[Kabupaten Kotabaru]] || 26 Juni 1959
Baris 677 ⟶ 669:
| [[Kabupaten Mahakam Ulu]] || [[Kabupaten Kutai Barat]] || 11 Januari 2013
|}
* ''Catatan: Daerah Istimewa Kutai dibubarkan pada tahun 1959.''
* ''Catatan:
* ''Catatan: Kabupaten Pasir berubah nama menjadi [[Kabupaten Paser]] pada tahun 2007''
=== Kalimantan Utara ===
Baris 687 ⟶ 680:
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kota Tarakan|''Kotamadya'' Tarakan]] || [[Kabupaten Bulungan]] || 8 Oktober 1997
|-
| [[Kabupaten Malinau]] || [[Kabupaten Bulungan]] || 4 Oktober 1999
Baris 703 ⟶ 696:
! Tanggal pemekaran
|-
| [[
|-
| [[
|-
| [[Kabupaten Kepulauan Talaud]] || [[Kabupaten Kepulauan Sangihe|''Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud'']] || 10 April 2002
|-
| [[Kabupaten Minahasa Selatan]] || [[Kabupaten Minahasa]] || 25 Februari 2003
Baris 719 ⟶ 714:
| [[Kabupaten Bolaang Mongondow Utara]] || [[Kabupaten Bolaang Mongondow]] || 2 Januari 2007
|-
| [[Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro]] || [[Kabupaten Kepulauan Sangihe|''Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud'']] || 2 Januari 2007
|-
| [[Kabupaten Bolaang Mongondow Timur]] || [[Kabupaten Bolaang Mongondow]] || 21 Juli 2008
Baris 725 ⟶ 720:
| [[Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan]] || [[Kabupaten Bolaang Mongondow]] || 21 Juli 2008
|}
* ''Catatan: Daerah Sulawesi Utara dibubarkan pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan 3 kabupaten di atas''
* ''Catatan: Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud berubah nama menjadi [[Kabupaten Kepulauan Sangihe]] pada tahun 2014''
=== Gorontalo ===
Baris 733 ⟶ 730:
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kota Gorontalo|''Kotapraja'' Gorontalo]] || [[Kabupaten Gorontalo|''Daerah Sulawesi Utara'']] || 4 Juli 1959
|-
| [[Kabupaten Boalemo]] || [[Kabupaten Gorontalo]] || 4 Oktober 1999
Baris 745 ⟶ 740:
| [[Kabupaten Gorontalo Utara]] || [[Kabupaten Gorontalo]] || 2 Januari 2007
|}
* ''Catatan: Daerah Sulawesi Utara, beribukota di Gorontalo, dibubarkan pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan 1 kabupaten dan 1 kota di atas''
=== Sulawesi Tengah ===
Baris 753 ⟶ 749:
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten Poso|''Daerah'' Poso]] || ''Daerah
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kota Palu|''Kotamadya'' Palu]] || [[Kabupaten Donggala]] || 22 Juli 1994
|-
| [[Kabupaten Buol]] || [[Kabupaten Toli-Toli|''Kabupaten Buol Toli-Toli'']] || 4 Oktober 1999
Baris 779 ⟶ 775:
| [[Kabupaten Morowali Utara]] || [[Kabupaten Morowali]] || 15 Mei 2013
|}
* ''Catatan: Daerah Sulawesi Tengah dipecah menjadi 2 daerah pada tahun 1952''
* ''Catatan: Daerah Poso dan Daerah Donggala dibubarkan pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan 4 kabupaten di atas''
=== Sulawesi
[[Sulawesi
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
Baris 789 ⟶ 785:
! Tanggal pemekaran
|-
|
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[
|-
| [[Kota Bau-Bau]] || [[Kabupaten Buton]] || 21 Juni 2001
|-
| [[Kabupaten Konawe Selatan]] || [[Kabupaten Konawe|''Kabupaten Kendari'']] || 25 Februari 2003
|-
| [[Kabupaten Bombana]] || [[Kabupaten Buton]] || 18 Desember 2003
|-
| [[Kabupaten Wakatobi]] || [[Kabupaten Buton]] || 18 Desember 2003
|-
| [[Kabupaten Kolaka Utara]] || [[Kabupaten Kolaka]] || 18 Desember 2003
|-
| [[Kabupaten Konawe Utara]] || [[Kabupaten Konawe]] || 2 Januari 2007
|-
| [[Kabupaten Buton Utara]] || [[Kabupaten Muna]] || 2 Januari 2007
|-
| [[Kabupaten Kolaka Timur]] || [[Kabupaten Kolaka]] || 11 Januari 2013
|-
| [[Kabupaten Konawe Kepulauan]] || [[Kabupaten Konawe]] || 15 Mei 2013
|-
| [[Kabupaten Muna Barat]] || [[Kabupaten Muna]] || 23 Juli 2014
|-
| [[Kabupaten Buton Selatan]] || [[Kabupaten Buton]] || 23 Juli 2014<ref name="buton">{{Cite web |url=http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=404212&filename=UU%20Nomor%2016%20Tahun%202014.pdf |title=Sekretariat Negara Republik Indonesia |access-date=2015-05-23 |archive-date=2015-09-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150924115125/http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=404212&filename=UU%20Nomor%2016%20Tahun%202014.pdf |dead-url=yes }}</ref>
|-
| [[Kabupaten Buton Tengah]] || [[Kabupaten Buton]] || 23 Juli 2014<ref name="buton" />
|}
* ''Catatan: Daerah Sulawesi Tenggara yang beribukota di Baubau dibubarkan tahun 1959 bersamaan dengan pemekaran 4 kabupaten di atas''
* ''Catatan:
=== Sulawesi Selatan ===
Baris 811 ⟶ 831:
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
|
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
|
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten Takalar]] || [[Kabupaten Jeneponto|''Daerah Jeneponto-Takalar'']] || 4 Juli 1959
|-
| [[Kabupaten Luwu Utara]] || [[Kabupaten Luwu]] || 20 April 1999
Baris 859 ⟶ 879:
| [[Kabupaten Toraja Utara]] || [[Kabupaten Tana Toraja]] || 21 Juli 2008
|}
* ''Catatan: Daerah Makassar, Daerah Jeneponto-Takalar, Daerah Luwu, Daerah Bone, Daerah Bonthain, dan Daerah Parepare dibubarkan pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan 19 kabupaten dan 1 kota di atas''
* ''Catatan: Kabupaten Bonthain berubah nama menjadi [[Kabupaten Bantaeng]] pada tahun 1962''
* ''Catatan: Kabupaten Selayar berubah nama menjadi [[Kabupaten Kepulauan Selayar]] pada tahun 2008''
=== Sulawesi Barat ===
[[Sulawesi Barat]], pemekaran dari [[Sulawesi Selatan]] (2004)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
Baris 869 ⟶ 890:
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[
|-
| [[
|}
* ''Catatan: Daerah Mandar dengan ibukota di Majene dibubarkan pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan 3 kabupaten di atas''
* ''Catatan: Kabupaten Polewali Mamasa berubah nama menjadi [[Kabupaten Polewali Mandar]] pada tahun 2005''
* ''Catatan: Kabupaten Mamuju Utara berubah nama menjadi [[Kabupaten Pasangkayu]] pada tahun 2017''
=== Maluku Utara ===
[[Maluku Utara]], pemekaran dari [[Maluku]] (1999)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
! Asal pemekaran
! Tanggal pemekaran
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|}
* ''Catatan: Kabupaten Maluku Utara berubah nama menjadi [[Kabupaten Halmahera Barat]] pada tahun 2003 bersamaan dengan pemekaran Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Kepulauan Sula''
=== Maluku ===
Baris 932 ⟶ 959:
| [[Kabupaten Buru Selatan]] || [[Kabupaten Buru]] || 21 Juli 2008
|}
* ''Catatan: Daerah Maluku Selatan dengan ibukota di Ambon dibubarkan pada tahun 1952 bersamaan dengan pembentukan 2 kabupaten di atas''
* ''Catatan: Kabupaten Maluku Tenggara Barat berubah nama menjadi [[Kabupaten Kepulauan Tanimbar]] pada tahun 2019''
=== Papua Barat Daya ===
[[Papua Barat Daya]], pemekaran dari [[Papua Barat]] (2022)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
Baris 942 ⟶ 969:
! Tanggal pemekaran
|-
| [[
|-
| [[
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten Tambrauw]]{{efn|wilayah yang berasal dari Manokwari resmi digabungkan oleh Mahkaman Konstitusi pada tahun 2013}} || [[Kabupaten Sorong]] dan [[Kabupaten Manokwari]] || 26 November 2008
|-
| [[Kabupaten
|}
=== Papua Barat ===
Baris 981 ⟶ 998:
|}
===
[[Papua Tengah]], pemekaran dari [[Papua]] (2022)
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
Baris 987 ⟶ 1.005:
! Tanggal pemekaran
|-
| [[
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten Deiyai]] || [[Kabupaten Paniai]] || 26 November 2008
|}
=== Papua
{| class="wikitable sortable"
! Hasil pemekaran
Baris 1.007 ⟶ 1.026:
! Tanggal pemekaran
|-
| [[
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|-
| [[Kabupaten
|}
* ''Catatan: Kabupaten Yapen Waropen berubah nama menjadi [[Kabupaten Kepulauan Yapen]] pada tahun 2008''
===Papua Pegunungan===
Baris 1.056 ⟶ 1.074:
|-
| [[Kabupaten Asmat]] || [[Kabupaten Merauke]] || 11 Desember 2002
|}
|