Wikipedia

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
k pembersihan kosmetika dasar
 
(114 revisi perantara oleh 23 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{refimprove}}
'''Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan''' atau yang lebih dikenal dengan '''Kemitraan (Partnership)''' adalah sebuah organisasi multipihak yang bekerja dengan badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi internasional dan [[lembaga swadaya masyarakat]] untuk memajukan [[reformasi]] di tingkat lokal, nasional, dan regional. Kemitraan (Partnership) membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik di [[Indonesia]] secara berkelanjutan.<ref name=Profil /> Dalam ranah pembaruan tata pemerintahan di [[Indonesia]], Kemitraan (Partnership) adalah organisasi yang paling ''high profile''. Bahkan dalam komunitas global, Kemitraan (Partnership) dinilai unik karena banyak lembaga internasional yang mendukung pendanaannya terfokus pada isu demokrasi dan pembaruan tata pemerintahan dalam satu negara dan dikelola oleh warga negara [[Indonesia]]. <ref> Gordon Crawford. Partnership or Power? Deconstructing the ''Partnership for Governance Reform'' in Indonesia, ''Third World Quarterly'', Vol.24 No.1, hal.145. London: Carfax Publishing, Taylor & Francis Group</ref> Pada tahun 2012 Kemitraan (Partnership) mendapatkan ''Anugerah Manajemen PPM'' dari PPM Manajemen karena dianggap sebagai salah satu organisasi nirlaba yang berhasil dalam menerapkan ''good management governance''. <ref>[http://www.kemitraan.or.id/index.php/main_ind/news_detail/48/73/920 Kemitraan menerima penghargaan anugerah manajemen PPM]</ref>
{{Infobox Organization
|name = Partnership for Governance Reform
|map = KEMITRAAN.jpg
|image_border =
|size = 162px
|caption = Working together for a fair, democratic, prosperous, and sustainable Indonesia
|abbreviation = PGR
|formation = 12 November 2003
|type = Organisasi Non Pemerintah
|status = Perkumpulan Perdata Nirlaba
|headquarters = Jakarta
|region_served = Regional
|leader_title = Direktur Eksekutif
|leader_name = [[Laode Muhammad Syarif]]
|address = '''Kemitraan (Partnership):'''Jl. Taman Margasatwa No. 26C, Pasar Minggu, Jakarta , [[Jakarta Selatan]], [[Jakarta|DKI Jakarta]] 12550.
|website = [http://www.kemitraan.or.id/ Kemitraan (Partnership)]
}}
'''Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan''' atau '''KEMITRAAN Partnership for Governance Reform''' yang lebih dikenal dengan '''KEMITRAAN''' adalah sebuah organisasi yang bekerja dengan badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi internasional dan [[lembaga swadaya masyarakat]] untuk memajukan [[reformasi]] di tingkat lokal, nasional, dan regional. KEMITRAAN (''Partnership'') membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik di [[Indonesia]] secara berkelanjutan.<ref name=Profil /> Dalam ranah pembaruan tata pemerintahan di [[Indonesia]], KEMITRAAN adalah organisasi yang paling ''high profile''. Bahkan dalam komunitas global, KEMITRAAN dinilai unik karena banyak lembaga internasional yang mendukung pendanaannya terfokus pada isu tata kelola di berbagai sektor di Indonesia.
 
Pada tahun 2012 KEMITRAAN mendapatkan ''Anugerah Manajemen PPM'' dari PPM Manajemen karena dianggap sebagai salah satu organisasi nirlaba yang berhasil dalam menerapkan ''good management governance''.<ref>[http://www.kemitraan.or.id/index.php/main_ind/news_detail/48/73/920 Kemitraan menerima penghargaan anugerah manajemen PPM]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> KEMITRAAN menjadi satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi oleh dua lembaga internasional untuk ketahanan negara berkembang terhadap perubahan iklim, yaitu [https://www.adaptation-fund.org/ie/partnership-for-governance-reform-in-indonesia-kemitraan/ Adaptation Fund] dan [https://www.greenclimate.fund/content/kemitraan-bagi-pembaruan-tata-pemerintahan-partnership-governance-reform Green Climate Fund].
 
Kemudian pada tahun 2020, dalam Laporan [https://repository.upenn.edu/think_tanks/18/ Global Go To Think Tank Index (GGTTTI) 2020], KEMITRAAN masuk dalam kategori '''2020 Think Tank with The Most Significant Impact on Public Policy'''. Yaitu salah satu organisasi masyarakat sipil yang mampu memberikan dampak paling signifikan dalam kebijakan publik di Indonesia.
 
Di tahun 2021 [https://uncaccoalition.org/the-partnership-for-government-reform-kemitraan/ KEMITRAAN resmi bergabung dalam Koalisi UNCAC], yaitu jaringan global di lebih dari 100 negara yang berkomitmen untuk mempromosikan ratifikasi, implementasi dan pemantauan UNCAC (United Nations Convention Against Corruption).
 
== Sejarah ==
Terbentuknya Kemitraan (Partnership)KEMITRAAN dapat ditelusuri-balik sejak terjadinya [[krisis ekonomi]] dan politik yang menimpa [[Indonesia]] pada akhir dekade 1990-an. Tokoh-tokoh terkemuka dari masyarakat sipil, pemerintah, dunia usaha dan negara-negara donor berkumpul dengan semangat pembaruan dan hasrat yang kuat untuk memajukan demokrasi di [[Indonesia]]. Tuntutan akan [[Reformasi]] merupakan hal yang menjadi ciri khas dari periode ini. Masalah utama yang dihadapi bangsa [[Indonesia]] dilihat dari isu tata pemerintahan dan, oleh karena itu, sasaran utama [[Reformasi]] adalah menghindari kesalahan masa lalu dan membangun sebuah negara baru yang lebih bertanggung gugat atau akuntabel. KerjasamaKerja sama mereka ini berkontribusi pada suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas pada bulan Juni 1999 dan menghasilkan satu landasan yang ideal untuk menggerakkan upaya serupa guna memajukan pembaruan tata pemerintahan. <ref>[{{Cite web |url=http://www.kemitraan.or.id/main_ind/content2/21/25 |title=Sejarah Singkat] |access-date=2012-08-02 |archive-date=2012-06-26 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120626171300/http://www.kemitraan.or.id/main_ind/content2/21/25 |dead-url=yes }}</ref> Digagas oleh [[Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa]], [[Bank Dunia]], dan [[Bank Pembangunan Asia]], Kemitraan (Partnership)KEMITRAAN secara resmi diluncurkan pada Oktober 2000. <ref> Gordon Crawford dan Yulius P. Hermawan, Whose Agenda? "Partnership" and International Assistance to Democratization and Governance Reform in Indonesia, ''Contemporary Southeast Asia'' Vol. 24, No. 2 (August 2002), hal. 204. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)</ref> Pengaturan pengelolaan menempatkan Kemitraan (Partnership)KEMITRAAN sebagai Lembaga Pelaksana, [[Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional]] sebagai Lembaga Mitra Penanggungjawab, dan [[Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] sebagai Lembaga Pengelola Dana Perwalian.<ref>Memacu Pembaruan Tata Pemerintahan, ''Laporan Tahunan 2008'', Jakarta: Partnership for Governance Reform in Indonesia, hal.10. </ref> Sejak tahun 2003, Kemitraan (Partnership) menjadi badan hukum independen dan terdaftar sebagai perkumpulan perdata nirlaba.
 
Berdasarkan Anggaran Dasar Kemitraan tahun 2003, berikut adalah 20 tokoh yang turut mendirikan Kemitraan (Partnership):<ref>[{{Cite web |url=http://www.kemitraan.or.id/main_ind/content3/21/25/26 |title=Para Pendiri] |access-date=2012-08-02 |archive-date=2012-05-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120520072242/http://www.kemitraan.or.id/main_ind/content3/21/25/26 |dead-url=yes }}</ref>
{{col|2}}
# [[Susilo Bambang Yudhoyono]], [[Presiden Indonesia]] ke-6
Baris 11 ⟶ 36:
# [[Nurcholish Madjid]], cendekiawan dan mantan rektor [[Universitas Paramadina]]
# [[Erna Witoelar]], [[Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah]] ke-22 pada [[Kabinet Persatuan Nasional]]
# [[Felia Salim]], Wakil Direktur Utama [[Bank Negara Indonesia]]
# J.E.[[Jacob Elfinus Sahetapy]], Ketua [[Komisi Hukum Nasional]]
# [[Benjamin Mangkoedilaga]], mantan Koordinator [[Komisi Kebenaran dan Persahabatan]] dari pihak Indonesia
# Petrus Turang, Uskup Agung [[Keuskupan Agung Kupang]]
# [[Shanti Poesposoetjipto]], Komisaris [[Samudera Indonesia (perusahaan)]]
# Daniel Dhakidae, mantan Kepala Penelitian dan Pengembangan [[Kompas (surat kabar)]]
# Nursyahbani Katjasungkana, mantan anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] RI dan aktivis perempuan
# J.B. Kristiadi, mantan Penasihat Khusus [[Menteri Keuangan]]
# Naimah Hasan, Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) [[Aceh]]
Baris 28 ⟶ 53:
{{endDiv}}
 
== Tata Pemerintahan Internal ==
Dalam menjalankan roda organisasi, Kemitraan (Partnership)KEMITRAAN dipimpin oleh sebuah ''Dewan Eksekutif'' dan ''Teman Serikat''. ''Teman Serikat'' memberikan arahan strategis jangka panjang, sedangkan ''Dewan Eksekutif'' memantau pelaksanaan keseluruhan. ''Rapat Teman Serikat'' adalah badan pembuat keputusan tertinggi dalam di organisasi ini. Para anggota ''Teman Serikat'' dan ''Dewan Eksekutif'' adalah tokoh-tokoh penting dan terkemuka dalam pemerintah [[Indonesia]], masyarakat sipil, dan sektor swasta. Berikut adalah anggota ''Teman Serikat'' sejak Februari 2010:<ref name=Profil > Profil PGR, lihat brosur resmi.</ref>
# [[Agustin Teras Narang]], Gubernur [[Kalimantan Tengah]] tahun 2015-2019
# [[Agus Widjojo]], Gubernur Badan Pertahanan Nasional / [[Lembaga Ketahanan Nasional|LEMHANAS]], 2016-sekarang'','' mantan Wakil Ketua [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] dan Deputi [[Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi]] RI
#Agus Rumansara (Aktivis LSM)
# [[Azyumardi Azra]], Direktur Pascasarjana dan Mantan [[Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]] ke-10
# [[:en:Endy Bayuni|Endy M. Bayuni]], Senior Journalist [https://www.thejakartapost.com/ The Jakarta Post]
# [[Benjamin Mangkoedilaga]], mantan Koordinator [[Komisi Kebenaran dan Persahabatan]] dari pihak Indonesia
# Eva Kusuma Sundari, anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] RI
# Daniel Dhakidae, mantan Kepala Penelitian dan Pengembangan [[Kompas (surat kabar)]]
# [[Erna Witoelar]], [[Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah]] ke-22 pada [[Kabinet Persatuan Nasional]]
# Eva Kusuma Sundari, anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] RI
# Farouk Muhammad, anggota [[Dewan Perwakilan Daerah]] RI
# Felia Salim, Wakil Direktur Utama [[Bank Negara Indonesia]]
# FransHikmahanto A. WospakrikJuwana, WakilGuru KetuaBesar [[Majelis Rakyat Papua]] dan mantan RektorHukum [[Universitas CenderawasihIndonesia]]
#[[Ida Fauziyah]], Menteri Tenaga Kerja, 2019 - sekarang
# [[Kuntoro Mangkusubroto]], Kepala [[Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]]
# [[Lukita Dinarsyah Tuwo]], Wakil Menteri [[Badan Perencanaan Pembangunan Nasional]] [[Kabinet Indonesia Bersatu II]]
# [[Marzuki Darusman]], mantan [[Jaksa Agung Republik Indonesia]] dan anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] RI periode 2004 - 2009
# Naimah Hasan, Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) [[Aceh]]
# Noke Kiroyan, Pendiri Kiroyan Partners
#Nursiti, Ketua Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh
# Nursyahbani Katjasungkana, mantan anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] RI dan aktivis perempuan
# [[Nurul Arifin]], anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] RI
# Petrus Turang, Uskup Agung [[Keuskupan Agung Kupang]]
# Sylviana Murni, Asisten Sekretaris Daerah [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] dan mantan WalikotaWali kota [[Kota Administrasi Jakarta Pusat]]
# Valina Singka Subekti, Ketua Program Pascajarjana Ilmu Politik [[Universitas Indonesia]] dan mantan anggota [[Komisi Pemilihan Umum]]
# Yopie Hidayat, Juru Bicara Wakil Presiden RI
KEMITRAAN dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang dipilih oleh Dewan Eksekutif. Direktur Eksekutif melaksanakan rencana kerja tahunan dan memberikan kepemimpinan menyeluruh kepada staf. Direktur Eksekutif juga mengkomunikasikan visi organisasi kepada pemerintah, non-pemerintah dan masyarakat internasional untuk membangun dukungan bagi pembaruan tata pemerinathan. [[H. S. Dillon]], warga negara [[Indonesia]] keturunan [[India]] yang berpengaruh dan budayawan senior [[Mohamad Sobary]] adalah beberapa sosok yang pernah menjadi Direktur Eksekutif Kemitraan (Partnership). Pada bulan Januari 2021, [[Laode Muhammad Syarif|Laode M. Syarif]] resmi menjadi Direktur Eksekutif KEMITRAAN.
Staf KEMITRAAN (Partnership) baik mantan maupun yang masih bekerja adalah pakar di bidangnya, seperti: Dadang Trisasongko, Agung Djojosoekarto, Utama Sandjaja, Emmy Hafild, Abdul Malik Gismar, Achmad Santosa, Adrianus Meliala, [[Bambang Widjojanto]], [[Anies Baswedan]], [[Ramlan Surbakti]], dan [[Andi Mallarangeng]]. Selama dua dekade terakhir, KEMITRAAN telah berkembang dari awalnya sebagai sebuah proyek [[Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]<ref>Heboh Bantuan Asing untuk LSM, Harian [[Kompas]] Senin,30 Juli 2012. Lihat http://cetak.kompas.com/read/2012/07/28/04090611/heboh.bantuan.asing.untuk.lsm</ref> menjadi organisasi independen yang mengutamakan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
 
== Pendekatan ==
Kemitraan (Partnership) dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang dipilih oleh Dewan Eksekutif. Direktur Eksekutif melaksanakan rencana kerja tahunan dan memberikan kepemimpinan menyeluruh kepada staf. Direktur Eksekutif juga mengkomunikasikan visi organisasi kepada pemerintah, non-pemerintah dan masyarakat internasional untuk membangun dukungan bagi pembaruan tata pemerinathan. [[H. S. Dillon]], warga negara [[Indonesia]] keturunan [[India]] yang berpengaruh dan budayawan senior [[Mohamad Sobary]] adalah beberapa sosok yang pernah menjadi Direktur Eksekutif Kemitraan (Partnership).
Pendekatan multi-pemangku kepentingan menjadi fokus utama KEMITRAAN karena reformasi tata kelola membutuhkan keselarasan tujuan dan kerjasama antara kelompok-kelompok dengan kepentingan berbeda. Yaitu pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor korporasi. Kata KEMITRAAN berarti kerjasama, kolaborasi strategis untuk satu tujuan. Oleh karena itu KEMITRAAN berupaya memperkuat kapasitas pemerintah sekaligus memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang bermasalah melalui rangkaian riset berbasis bukti. Di lain pihak KEMITRAAN pun turut memperkuat organisasi masyarakat agar dapat didengar oleh pemerintah.
Staf Kemitraan (Partnership) baik mantan maupun yang masih bekerja adalah pakar di bidangnya, seperti: Dadang Trisasongko, Agung Djojosoekarto, Utama Sandjaja, Laode M. Syarief, Emmy Hafild, Abdul Malik Gismar, Mas Achmad Santosa, Adrianus Meliala, [[Bambang Widjojanto]], [[Anies Baswedan]], [[Ramlan Surbakti]], dan [[Andi Mallarangeng]]. Selama lebih dari satu dekade terakhir, Kemitraan (Partnership) telah berkembang dari awalnya sebagai sebuah proyek [[Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]<ref> Heboh Bantuan Asing untuk LSM, Harian [[Kompas]] Senin,30 Juli 2012. Lihat http://cetak.kompas.com/read/2012/07/28/04090611/heboh.bantuan.asing.untuk.lsm</ref> menjadi organisasi yang dikelola bangsa [[Indonesia]] yang terpercaya, mandiri dan terkemuka.
 
Dengan begitu KEMITRAAN dapat menjadi jembatan antar pihak untuk mendorong tata kelola yang baik untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
== Fokus ==
Kemitraan (Partnership) memfokuskan kerjanya ke dalam tujuh kelompok program tematik: ''Tata Pemerintahan Negara yang Demokratis'', ''Tata Pemerintahan Desentralisasi, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik'', ''Hak Asasi Manusia, Keadilan dan Antikorupsi'', ''Penguatan Masyarakat Sipil (dan Pemerintahan Terbuka)'', ''Pengentasan Kemiskinan dan Tata Pemerintahan Ekonomi'', ''Tata Pemerintahan Lingkungan yang Berkelanjutan'', dan ''Tata Pemerintahan Swasta''.<ref> Working Together for Sustainable Impact, ''Annual Report 2011'', Jakarta: Partnership for Governance Reform in Indonesia, page 60.</ref>
 
== PendekatanPrioritas Strategis ==
 
Belajar dari proses pembaruan yang sulit di [[Indonesia]], seringkali terhambat oleh berbagai kepentingan, dan tantangan dalam mewujudkan perubahan. Namun, Kemitraan (Partnership) menemukan pendekatan unik yaitu ''menciptakan keseimbangan antara penguatan kapasitas dari dalam dan penekanan dari luar''. Kemitraan (Partnership) bekerja pada dua lini tersebut untuk memastikan efektifitas program: membangun kapasitas internal lembaga negara, sementara pada saat yang sama meningkatkan kemampuan masyarakat sipil untuk memantau lembaga-lembaga tersebut, dan proses pembaruan yang lebih luas.
# '''Mempromosikan supremasi hukum dan anti korupsi'''
Kemitraan (Partnership) juga sangat efektif dalam membangkitkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kunci seperti korupsi, [[Tujuan Pembangunan Milenium]], Tata Kelola Kehutanan, dan Pendidikan Pemilih. Kemitraan (Partnership) meningkatkan efektifitasnya melalui keterlibatan mendalam dengan berbagai jenis pemangku kepentingan. Kemitraan (Partnership) berkomitmen untuk melibatkan mitra-mitra pelaksana dan para penerima hibah dalam rancangan dan evaluasi program.<ref> Memacu Pembaruan Tata Pemerintahan, ''Laporan Tahunan 2009'', Jakarta: Partnership for Governance Reform in Indonesia, hal.20</ref>
 
* Meningkatkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk mencegah dan memberantas korupsi
* Meningkatkan integritas pemilu
* Memperkuat supremasi hukum untuk memastikan independensi, imparsialitas, dan lembaga hukum yang kompeten, serta memfasilitasi akses keadilan yang lebih baik bagi semua, terutama kelompok rentan.
* Meningkatkan profesionalisme dan integritas penegakan hukum
 
'''2. Melindungi Hak Asasi Manusia, Demokratisasi dan Penguatan Konstitusionalisme'''
 
Memperbarui dan memperkuat pencegahan kemunduran demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, serta mengarahkan kembali reformasi untuk konstitusionalisme yang utuh.
 
'''3. Meningkatkan pelayanan publik dan integritas sektor publik'''
 
* Mempromosikan integritas sektor publik pada tingkat institusional dan profesional
* Meningkatkan standar integritas yang memungkinkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat diberikan kepada warga negara Indonesia khususnya perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal dan rentan lainnya.
 
'''4. Mendorong keberlanjutan lingkungan'''
 
* Mempromosikan kolaborasi antar lembaga untuk pembangunan berkelanjutan
* Berkontribusi untuk membuka dan mempromosikan bentuk anggaran untuk keberlanjutan lingkungan yang inovatif dan kreatif
* Mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat pemerintahan terendah, termasuk di desa dan masyarakat pesisir
* Mempromosikan peningkatan teknologi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
 
'''5. Meningkatkan inklusi sosial dan pluralisme'''
 
* Menjembatani norma antara komunitas yang berbeda dan memperkuat ruang hukum dan operasional bagi masyarakat sipil sehingga dapat menumbuhkan pluralitas dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
* Bekerja dengan generasi muda untuk mempromosikan nilai-nilai plural Indonesia.
* Melindungi dan menghormati pandangan berbeda serta partisipasi masyarakat antara berbagai organisasi tanpa ancaman atau kooptasi oleh pemerintah.
 
'''6. Berupaya terlibat secara regional'''
 
Memperkuat pendekatan regional dengan mencari kemitraan baru untuk mobilisasi sumber daya, edukasi dan berbagi pengalaman, serta berupaya berdampak lebih besar.
 
== Donor ==
Sejak awal berdirinya, Kemitraan (Partnership)KEMITRAAN telah mendapatkan dukungan dari banyak pemerintah asing, termasuk [[Australia]], [[Kanada]], [[Denmark]], [[Finlandia]], [[PerancisPrancis]], [[Jerman]], [[Jepang]], [[Korea Selatan]], [[Belanda]], [[Selandia Baru]], [[Norwegia]], [[Spanyol]], [[Swedia]], [[Swiss]], [[Inggris]] dan [[Amerika Serikat]], dan dari organisasi-organisasi internasional, termasuk [[Bank Pembangunan Asia]], [[Komisi Eropa]], [[Organisasi Internasional untuk Migrasi]], [[Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] dan [[Bank Dunia]]. Para donor yang saat ini masih terus mendukung antara lain [[Belanda]], [[Norwegia]], [[Denmark]], [[Australia]], [[Universitas Sydney]], Chemonics International, [[RTI International]], [[The Asia Foundation]], Climate and Land Use Alliance (CLUA), [[Axis]], [[Siemens AG]], [[Amerika Serikat]], [[Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa]], [[Uni Eropa]] dan [[Bank Dunia]]. Sejak tahun 2000, Kemitraan (Partnership)KEMITRAAN telah melaksanakan lebih dari 380400 proyek dengan total anggaran lebih dari 90160 juta [[Dolar Amerika Serikat]].<ref name="Profil > Profil PGR, lihat brosur resmi.<"/ref>
 
== Jaringan dan Aliansi ==
Salah satu kekuatan utama Kemitraan (Partnership)KEMITRAAN adalah aliansi, jaringan dan cakupan geografisnya. Sejak tahun 2000, Kemitraan (Partnership)KEMITRAAN telah bekerja di 33 provinsi di [[Indonesia]] bekerjasamabekerja sama dengan 19 lembaga pemerintah pusat, 29 lembaga pemerintah daerah, 162 lembaga masyarakat sipil, 11 media, 33 lembaga riset dan universitas, 9 lembaga negara independen, dan 3 lembaga swasta. Tidak hanya itu, Kemitraan (Partnership)KEMITRAAN juga bekerjasamabekerja sama dengan berbagai lembaga internasional seperti [[Tiri]], Nordic Consulting Group, [[Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa]], [[Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan]], [[Bank Dunia]], dan [[Bank Pembangunan Asia]] dalam melaksanakan proyek dan berbagai lembaga manajemen internasional seperti Chemonics International, [[Coffey International]], GRM International, [[RTI International]], dan ARD dalam rancang dan pengembangan program.<ref name=Profil />
 
== Kompetensi ==
Berkat kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak (masyarakat sipil, korporasi, pemerintah, dan masyarakat internasional), Kemitraan (Partnership)KEMITRAAN berhasil dalam memfasilitasi perbaikan kebijakan publik (penyusunan peraturan perundang-undangan baru atau revisi/amandemenamendemen peraturan perundang-undangan yang sudah ada), reformasi birokrasi, pembaruan dalam bidang peradilan dan demokratisasi, UU Antikorupsi, strategi-strategi nasional dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, menciptakan Indeks Tata Pemerintahan Indonesia, mendorong dan memfasilitasi tata pemerintahan dalam sektor lingkungan hidup dan ekonomi, mendorong kesetaraan gender, memperkuat dan mereformasi lembaga kunci, memberdayakan masyarakat sipil, dan membangun kesadaran melalui penyebarluasan isu-isu tata pemerintahan yang baik.<ref>Melestarikan Semangat Reformasi, ''Laporan Tahunan 2010'', Jakarta: Partnership for Governance Reform in Indonesia, hal.59</ref>
 
Secara umum, Kemitraan (Partnership) memiliki pengalaman luas dan praktek terbaik dalam pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan melalui pencapaian [[Tujuan Pembangunan Milenium]], desentralisasi, reformasi pemilu, reformasi birokrasi, promosi [[hak asasi manusia]], dan manajemen sumberdaya alam berkelanjutan dan pengembangan ekonomi rakyat.<ref name=Profil > Profil PGR, lihat brosur resmi.</ref>
Secara umum, Kemitraan (Partnership) memiliki pengalaman luas dan praktik terbaik dalam pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan melalui pencapaian [[Tujuan Pembangunan Milenium]], desentralisasi, reformasi pemilu, reformasi birokrasi, promosi [[hak asasi manusia]], dan manajemen sumberdaya alam berkelanjutan dan pengembangan ekonomi rakyat.<ref name="Profil" />
 
== Pencapaian Publikasi ==
# [http://www.kemitraan.or.id/public-document/menembus-hambatan-korupsi-yang-sistemik-2 Menembus Hambatan Korupsi Yang Sistemik]
Dalam satu dekade terakhir, Kemitraan (Partnership) telah berhasil memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi bangsa [[Indonesia]], diantaranya adalah:
# [http://www.kemitraan.or.id/public-document/orang-kampung-melawan-korupsi Orang Kampung Melawan Korupsi]
* [[[Pemberantasan Korupsi]]]
# [http://www.kemitraan.or.id/en/public-document/rekomendasi-percepatan-dam-perluasan-perhutanan-sosial Rekomendasi Percepatan dan Perluasan Perhutanan Sosial]
** Tumbuhnya kesadaran anti korupsi secara nasional melalui Survei Korupsi di Indonesia yang komprehensif (2000 – 2002) serta dukungan bagi gerakan anti korupsi di seluruh tanah air.
#[http://www.kemitraan.or.id/en/public-document/melawan-korupsi-dari-aceh-hingga-papua Melawan Korupsi Dari Aceh Hingga Papua]
** Memfasilitasi dan memperkuat pembentukan komisi negara yang independent, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
# [http://www.kemitraan.or.id/publikasi/buku-empat-menyemai-gambut Empat Menyemai Gambut]
** Menyelamatkan uang public denagn dibatalkannya PP 37 tentang kenaikan gaji dan tunjangan para anggota DPR dan DPRD.
# [http://www.kemitraan.or.id/publikasi/buku-panduan-pengarusutamaan-gender-dan-inklusi-sosial Panduan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Dalam Program Desa Peduli Gambut]
** Menyusun peraturan yang mengadopsi Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), strategi nasional anti korupsi dan mendukung pembahasan tentang RUU Pengadilan Anti Korupsi.
# [http://www.kemitraan.or.id/publikasi/inklusi-sosial-sepuluh-kisah-peduli-masyarakat-adat-dan-lokal-terpencil-nusantara-2 10 Kisah Peduli Masyarakat Adat dan Lokal Terpencil Nusantara]
** Melakukan kajian mengenai keputusan pengadilan mengenai kasus – kasus korupsi dengan fakultas hukum di 31 universitas di Indonesia yang memancing inisiatif KPK dan KY dalam mengimplementasikan metodologi yang serupa untuk memperbaiki kualitas hakim, penuntut umum dan panitera.
# [http://www.kemitraan.or.id/publikasi/menata-indonesia-dari-daerah-indonesia-governance-index-2014 Indonesia Governance Index 2014]
** Secara aktif terlibat bersama dengan jaringan organisasi masyarakat sipil bidang anti korupsi dalam menekan pemerintah dan Parlemen untuk mensahkan RUU Pengadilan Tipikor menjadi UU.
# [http://www.kemitraan.or.id/en/public-document/si-miskin-angkat-bicara-17-narasi-tentang-korupsi The Poor Spoke Up: 17 Stories of Corruption]
** Menggalang dukungan dari organisasi masyarakat sipil bidang anti korupsi dalam mendukung 2 Ketua KPK dari penyerangan selama drama Cicak vs Buaya.
#[http://www.kemitraan.or.id/public-document/suara-dari-pinggiran Suara Dari Pinggiran]
* [[[Hutan Berbasis Masyarakat]]]
#
** Membangun jaringan mitra nasional dan daerah, termasuk enam Yayasan Masyarakat (CF), yang menyediakan akses ke Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan di 71 kabupaten di 22 propinsi.
** Penerapan pembayaran Jasa Lingkungan bagi Tahura Nipa-Nipa dan masyarakat Gunung Kidul.
** Penerbitan Permenhut No. 18/2009 menjamin hak-hak masyarakat untuk mengelola hutan dan Permenhut No. 49/2008 yang menjamin hak-hak penduduk desa untuk membuka lahan di sekitar desa mereka.
** Membantu mengubah “hak pengelolaan hutan masyarakat” dari 5 menjadi 35 tahun dan “hak-hak hutan tanaman rakyat” dari 5 menjadi 60 tahun.
** Memfasilitasi dukungan terhadap 23.000 hektar Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (CBFM).
* [[[Reformasi Pemilu]]]
** Revisi terhadap undang-undang pemilihan umum sejak tahun 2004.
** Memberikan sumbangan bagi peningkatan jumlah wakil perempuan di DPR sebesar 7% pada tahun 2004 dan memberikan kontribusi bagi peningkatan sebesar 18% di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara.
** Kontribusi terhadap pencetakan Braille bekerjasama dengan PPU Penca sejak 2004.
** Membuka akses bagi pemantauan masyarakat sipil pada Pemilu tahun 2004 dan 2009.
** Membantu pelaksanaan Pemilu 2009 melalui bantuan terhadap 46 peraturan Pemilu.
* [[[Desentralisasi]]]
** Mendefinisikan rumusan alokasi APBN untuk daerah (UU No. 22 & 25/1999).
** Mendukung pembahasan RUU Pemerintahan Aceh, Anggaran Dasar Otsus DI Yogyakarta, pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Peraturan Daerah Provinsi Khusus (Perdasus) tentang pengadilan adapt.
** Reformasi/praktik terbaik birokrasi di Kebumen, Solok, Gorontalo, dan Yogyakarta.
** Strategi Besar Pengaturan Administrasi Daerah termasuk evaluasi perkembangan daerah yang diadopsi oleh Departemen Dalam Negeri.
** Pengembangan Penghargaan Otonomi di daerah.
** Indeks Tata Pemerintahan Kemitraan di 33 provinsi dan indeks layanan publik di daerah percontohan Yogyakarta.
** Pembentukan Komisi Ombudsman di tingkat pusat dan daerah.
* [[[Promosi Hak Asasi Manusia]]]
** Pemilu 2004 berjalan damai dan aman melalui dukungan operasi Mantap Brata.
** Merumuskan rekomendasi alternative bagi pengelolaan pencegahan dan pemberantasan terror.
** Membantu Unit Brimob Polri untuk memahami prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.
** Meningkatnya pengakuan hak-hak narapidana melalui kampanye kesadaran masyarakat, pelatihan dan pembentukan pusat pengaduan.
** Mempromosikan nilai-nilai HAM kepada masyarakat Muslim di Indonesia.
** Melakukan studi analisa kesenjangan mengenai UNCAT (Konvensi PBB melawan Siksaan) dan kerangka hukum Indonesia.
** Mendukung jaringan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan alat pengawasan terhadap Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) mengenai pencegahan siksaan.
** Mengembangkan dan mempublikasikan edisi pertama Indeks Persepsi Siksaan (Torture Perception Index/TPI) untuk mengukur dan mencegah praktek siksaan oleh lembaga penegakan hokum di lima kota (Jakarta, Surabaya, Makassar, Lhokseumawe dan Banda Aceh).
* [[[Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim]]]
** Mengembangkan baseline kesiapan Perubahan Iklim.
** Membangun kesiapan pihak Indonesia dalam Negosiasi Global mengenai Perubahan Iklim.
** Mendukung proses multi-pihak mengenai pengembangan model REDD.
** Membantu Dewan Perubahan Iklim Nasional (DNPI) meningkatkan kesadaran publik.
* [[[Kemajuan MDGs]]]
** Peningkatan kesadaran masyarakat sipil tentang MDGs di 10 provinsi.
** Memfasilitasi kebijakan pro-masyarakat miskin demi mendukung pencapaian MDGs di berbagai daerah.
** Meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar 4% pada 2008.
 
== Catatan kaki ==
Baris 126 ⟶ 148:
== Pranala luar ==
* {{id}} [http://www.kemitraan.or.id Situs resmi PGR]
* [http://indonesia.usaid.gov/en/USAID/Activity/277/Strengthening_Integrity_and_Accountability_Program_2_Kemitraan_SIAP2__Kemitraan Civic Empowerment In Promoting Integrity And Accountability (Kemitraan)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130105051544/http://indonesia.usaid.gov/en/USAID/Activity/277/Strengthening_Integrity_and_Accountability_Program_2_Kemitraan_SIAP2__Kemitraan |date=2013-01-05 }}
{{indo-stub}}
** [http://www.jstor.org/discover/10.2307/3993635?uid=3738224&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21100968303833 Partnership or Power? Deconstructing the Partnership for Governance Reform in Indonesia]
 
[[Kategori:Lembaga Swadayaswadaya Masyarakatmasyarakat di Indonesia]]
[[Kategori:Organisasi di Indonesia]]
[[Kategori:OrganisasiLembaga nonswadaya pemerintahmasyarakat]]
[[Kategori:Organisasi yang didirikan tahun 2003]]
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Kemitraan_bagi_Pembaruan_Tata_Pemerintahan"