Revisi per 4 Juni 2022 01.17 sunting Jeromi Mikhael (bicara \| kontrib) Pengurus 8.829 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 16 Juni 2022 15.28 sunting balikkan Jeromi Mikhael (bicara \| kontrib) Pengurus 8.829 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Revisi selanjutnya →
Baris 55: Karena Aksi Trikora,{{fact}} Pemerintah Belanda terpaksa menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai [[Perjanjian New York]] pada 15 Agustus 1962 pukul 12:01. Pengalihan penyelenggaraan pemerintahan ke [[UNTEA]] terjadi pada 1 Oktober 1962. Pengalihan Irian Barat ke Indonesia dilakukan oleh [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] pada tahun berikutnya pada 1 Mei 1963. Sementara itu, pemerintah Indonesia akan diserahi tugas untuk mengembangkan wilayah tersebut dari tahun 1963 hingga 1969, dan pada akhir tahun itu orang Papua harus memutuskan apakah akan bergabung dengan Indonesia atau tetap otonom atau tidak. Gubernur Irian yang pertama adalah [[~~Elias~~Eliezer Jan ~~Bonai~~Bonay]], yang menjabat kurang dari setahun (1963–1964). Bonay pada awalnya berpihak pada orang Indonesia. Namun, pada tahun 1964 ia menggunakan [[Penentuan Pendapat Rakyat]] (Pepera) di Irian Jaya untuk menyerukan kemerdekaan Irian Barat sebagai negara yang terpisah; permintaan ini diteruskan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakannya tersebut menyebabkan dia mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1964, ketika Frans Kaisiepo menggantikannya sebagai gubernur. Pengunduran dirinya tanpa penggantinya mengecewakan Bonay dan mendorongnya untuk bergabung dengan [[Organisasi Papua Merdeka]] yang beroperasi di pengasingan di Belanda, menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam prosesnya. Masa jabatan Kaisiepo sebagai gubernur Irian berupaya untuk mempromosikan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Hal ini mendorong dukungan di dalam negara untuk opsi Penentuan Pendapat Rakyat untuk penyatuan, sebagai lawan dari kemerdekaan penuh, meskipun ada tentangan besar dari sebagian besar penduduk asli Papua. Pada tahun 1969, Irian diterima di Indonesia sebagai [[Provinsi Irian Jaya]] (kemudian Papua). Atas upayanya mempersatukan Papua dengan Indonesia, ia terpilih menjadi anggota parlemen untuk Papua pada pemilihan [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] tahun 1973 dan diangkat menjadi [[Dewan Pertimbangan Agung]] pada tahun 1977 sebagai wakil untuk urusan Papua.

Frans Kaisiepo: Perbedaan antara revisi