Presiden Filipina: Perbedaan antara revisi

Pemerintah Filipina mempertimbangkan Aguinaldo sebagia Presiden Pertama Filipina, diikuti oleh Quezon dan yang lainnya<ref name="Tucker 2009 p82">{{cite book|last=Tucker|first=Spencer C.|year=2009|url=https://books.google.com/books?id=8V3vZxOmHssC|title=The encyclopedia of the Spanish-American and Philippine-American wars: a political, social, and military history|publisher=ABC-CLIO|isbn=978-1-85109-951-1|page=[https://books.google.com/books?id=8V3vZxOmHssC&pg=PA8 8]}}</ref><ref>{{cite web|title=Official Gazette of the Republic of the Philippines|url=https://www.officialgazette.gov.ph/index.php?option=com_content&task=view&id=200029&Itemid=26|access-date=February 13, 2015}}</ref>. Meskipun terdapat perbedaan dalam konstitusi dan bentuk pemerintahannya, urutan presiden tetap berlanjut<ref>{{Cite web|last=Quezon|first=Manolo|author-link=Manolo Quezon|date=2008-11-17|title=The Explainer: Vice-President's Night|url=http://www.quezon.ph/2008/11/17/the-explainer-vice-presidents-night/|website=Manuel L. Quezon III|publisher=[[ABS-CBN News Channel|ANC]]|language=en-US|access-date=2021-10-12}}</ref>, sehingganya sampai pada Rodrigo Duterte diakui sebagai Presiden ke-16<ref>{{Cite web|title=The President of the Philippines - President Rodrigo Roa Duterte|url=https://milanpcg.dfa.gov.ph/about-us/the-president.html|website=Department of Foreign Affairs of the Philippines - Philippine Consulate General, Milan, Italy|access-date=2021-10-12}}</ref>.

 

 

=== Kekuasaan Eksekutif ===

 

Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan penangguhan hukuman, keringanan dan pengampunan, dan melaksanakan denda dan penyitaan setelah putusan akhir, kecuali dalam kasus pemakzulan<ref>{{Cite web|title=THE 1987 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES – ARTICLE VII {{!}} GOVPH|url=https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/the-1987-constitution-of-the-republic-of-the-philippines/the-1987-constitution-of-the-republic-of-the-philippines-article-vii/|website=Official Gazette of the Republic of the Philippines|language=en-US|access-date=2021-10-13}}</ref>. Presiden dapat memberikan amnesti dengan persetujuan mayoritas dari semua anggota [[Kongres Filipina|Kongres]]. Presiden memiliki wewenang untuk mengontrak atau menjamin pinjaman luar negeri atas nama negara tetapi hanya dengan persetujuan sebelumnya dari Dewan Moneter dan tunduk pada batasan yang ditentukan oleh undang-undang<ref>1987 Constitution of the Philippines, art. 7, sec. 20.</ref>.

presiden memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan eminent domain. Presiden juga memiliki kekuasaan untuk mengarahkan proses escheat atau pengembalian dan kekuasaan untuk cadangan tanah domain publik dan swasta dari pemerintah. Namun, ada dua ketentuan konstitusional yang membatasi pelaksanaan kekuasaan tersebut: Pasal 3, Bagian 9 Konstitusi menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas nyawanya, kebebasannya, atau harta miliknya tanpa proses hukum yang semestinya dan bahwa hak milik pribadi tidak boleh dirampas. tidak diambil untuk kepentingan umum tanpa kompensasi yang adil<ref name="Gazette" />.

 

Dengan persetujuan Komisi Pengangkatan, presiden juga mengangkat kepala departemen eksekutif, dewan anggota dan pemimpinnya dari lembaga terkait pemerintah nasional, duta besar, menteri dan konsul publik lainnya, perwira tinggi angkatan bersenjata. , dan pejabat lainnya<ref>1987 Constitution of the Philippines, art. 7, sec. 16.</ref>. Anggota Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah juga ditunjuk oleh presiden, tetapi hanya dari daftar calon yang disiapkan oleh Dewan Yudisial dan Pengacara. Penunjukan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Komisi Pengangkatan<ref>1987 Constitution of the Philippines, art. 8, sec. 9.</ref>.

 

Sesuai Pasal 6, Bagian 1 Konstitusi, kekuasaan pembuatan undang-undang berada di tangan Kongres bikameral, yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, presiden memiliki beberapa kekuatan legislatif<ref>{{Cite web|title=THE 1987 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES – ARTICLE VI|url=https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/the-1987-constitution-of-the-republic-of-the-philippines/the-1987-constitution-of-the-republic-of-the-philippines-article-vi/|website=Official Gazette of the Republic of the Philippines|language=en-US|access-date=June 30, 2022}} {{PD-notice}}</ref>. Presiden memiliki kekuatan untuk memveto setiap RUU yang disahkan oleh Kongres. Pasal 6, Bagian 27 mensyaratkan bahwa setiap undang-undang yang disahkan oleh Kongres harus diajukan kepada presiden, setelah itu presiden dapat menandatangani undang-undang tersebut menjadi undang-undang dalam waktu tiga puluh hari, memveto undang-undang tersebut, atau tidak mengambil tindakan dalam jangka waktu, di mana undang-undang tersebut akan berlalu seolah-olah telah ditandatangani. Sementara Kongres dapat mengesampingkan veto presiden, itu membutuhkan dua pertiga suara dari kedua majelis. Presiden juga dapat memveto barang atau barang tertentu dalam tagihan apropriasi, pendapatan, atau tarif, tetapi veto tidak akan mempengaruhi barang atau barang yang tidak dia keberatan. Dengan mengerahkan pengaruhnya di Kongres, presiden dapat membentuk undang-undang dan terlibat dalam proses legislatif<ref>{{Cite web|title=The Powers of the Philippine President, Explained|url=http://www.reportr.world/news/powers-of-philippine-president-explained-a4736-20210519|website=Reportr.world|language=en|access-date=2022-06-29}}</ref>. Pidato Kenegaraan juga memberi presiden kesempatan untuk menguraikan agenda legislatif prioritas mereka.

 

== Catatan ==