Partai politik di Indonesia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 54:
Pembentukan partai politik mendapat dukungan dari [[Pemerintah Indonesia]] setelah tiga bulan sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 3 November 1945, sebuah maklumat yang disebut Maklumat Nomor X diterbitkan setelah ditandatangani oleh Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden Indonesia. Isi maklumat ini tentang anjuran pembentukan partai politik. Akhirnya terbentuklah berbagai macam partai politik yang memiliki latar belakang tertentu serta mengusung ideologi tertentu, utamanya yang bersifat nasionalis, sosialis, agamis dan komunis.<ref>{{Cite book|last=Suryana, C., dkk.|date=Juli 2022|url=http://digilib.uinsgd.ac.id/55035/1/Naskah%20Selayang%20Pandang%20Partai%20Politik.pdf|title=Selayang Pandang Partai Politik|location=Bandung|publisher=Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung|isbn=978-623-88132-8-5|editor-last=Setiawan|editor-first=Asep Iwan|pages=6|url-status=live}}</ref>
 
Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu: Partai Nasional Indonesia, [[Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia]] (Masyumi),<ref PNIname="Noer">{{cite book |surname=Noer |given=Deliar |authorlink=Deliar Noer |title=Partai Islam di pentas nasional 1945–1965 |place=Jakarta |publisher=Pustaka Utama Grafiti |year=1987}}</ref><ref name="Ward">{{cite book |surname=Ward |given=Ken |title=The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia |series=Modern Indonesia Project. Interim reports series |lang=en |place=Ithaca, NUNY |year=1970 |publisher=Cornell University Press |url=https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=coo.31924009136791&view=1up&seq=3}}</ref><ref>{{cite book |surname=Madinier |given=Rémy |translator=Jeremy Desmond |title=Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism |place=Singapore |publisher=NUS Press |year=2015|lang=en |isbn=978-9971-69-843-0 |url=https://books.google.com/books?id=jxlxCgAAQBAJ}}</ref> [[Nahdlatul Ulama]]<ref name="Noer" /> dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekret 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin.
 
Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini tampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama melalui G 30 S/PKI akhir September 1965).