Cultuurstelsel: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Membatalkan 5 suntingan oleh 120.188.35.85 (bicara) ke revisi terakhir oleh AMA Ptk. (TW) Tag: Pembatalan |
|||
Baris 18:
* Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat
* Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama, akan di tanggung pemerintah Belanda
* Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa
== Kritik ==
Baris 34:
Kondisi kemiskinan dan penindasan sejak tanam paksa dan UU Agraria ini mendapat kritik dari para kaum [[humanis]] Belanda. Seorang Asisten Residen di [[Lebak]], [[Banten]], Eduard Douwes Dekker mengarang buku ''[[Max Havelaar]]'' ([[1860]]). Dalam bukunya Douwes Dekker menggunakan nama samaran [[Multatuli]]. Dalam buku itu diceritakan kondisi masyarakat petani yang menderita akibat tekanan pejabat Hindia Belanda.
Seorang anggota Raad van Indie, [[C. Th van Deventer]] membuat tulisan berjudul ''Een Eereschuld'', yang membeberkan kemiskinan di tanah jajahan Hindia Belanda. Tulisan ini dimuat dalam majalah ''De Gids'' yang terbit tahun [[1899]]. Van Deventer dalam bukunya menghimbau kepada Pemerintah Belanda, agar memperhatikan penghidupan rakyat di tanah jajahannya. Dasar pemikiran van Deventer ini kemudian berkembang menjadi [[Politik Etis]].
== Dampak ==
Baris 42:
=== Dalam bidang sosial ===
Dalam bidang pertanian, khususnya dalam struktur agraris tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara majikan dan petani kecil penggarap sebagai budak, melainkan terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. Ikatan antara penduduk dan desanya semakin kuat hal ini malahan menghambat perkembangan desa itu sendiri. Hal ini terjadi karena penduduk lebih senang tinggal di desanya, mengakibatkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduknya.
=== Dalam bidang ekonomi ===
Dengan adanya tanam paksa tersebut menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk, mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong terutama tampak di kota-kota pelabuhan maupun di pabrik-pabrik gula. Dalam pelaksanaan tanam paksa, penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman eksport, sehingga banyak terjadi sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Dengan demikian hasil produksi tanaman eksport bertambah,mengakibatkan perkebunan-perkebunan swasta tergiur untuk ikut menguasai pertanian di Indonesia di kemudian hari.
| |||