Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 80:
 
===Pengecualian negara non-muslim===
Undang-undang ini tidak termasuk negara-negara tetangga non-Muslim di India. Sebagai contoh, Undang-Undang ini tidak pernah membahas tentang pengungsi Hindu dari Sri Lanka. Partai-partai politik seperti [[Dravida Munnetra Kazhagam]] dengan dukungan [[Biju Janata Dal]] dan [[Shiv Sena]] telah menginginkan hak kewarganegaraan otomatis untuk umat Hindu Tamil dari Sri Lanka.<ref>{{Cite web|url=https://www.republicworld.com/india-news/general-news/as-cab-gets-tabled-in-rajya-sabha-exclusion-of-sri-lankan-tamils-caus|title=As CAB gets tabled in Rajya Sabha, exclusion of Sri Lankan Tamils causes dismay|last=World|first=Republic|website=Republic World|access-date=16 Desember 2019}}</ref> Mereka diizinkan [[Pengungsi di India|menetap secara hukum]] di [[Tamil Nadu]] pada 1980-an dan 1990-an karena kekerasan sistemik dari warga Sinhala di pulau tersebut, dan juga 29.500 warga "Bukit Tamil" (Malaiha), banyak dari mereka yang dibawatinggal kedi kamp-kamp pengungsi di Tamil Nadu, menikah dengan warga negara India tetapi tidak diakui sebagai warga negara India. Namun keputusan Pengadilan Tinggi bulan Juni 2019 menyatakan bahwa mereka memenuhi syarat untuk kewarganegaraan berdasarkan hukum India yang berlaku. Lebih lanjut, menurut Suryanarayan, situasi dengan pengungsi Hindu Tamil dari Sri Lanka padasangat masarumit kolonialkarena yangdalam kasus-kasus tertentu mereka tidak mencari kewarganegaraan India dan ingin kembali ke negara asalnya.<ref>{{Cite web|url=https://www.eurasiareview.com/16112019-plea-to-render-justice-for-malaiha-hill-country-tamil-refugees-from-sri-lanka-oped/|title=Plea To Render Justice For Malaiha (Hill Country) Tamil Refugees From Sri Lanka – OpEd|author2=SAAG|author1=V. Suryanarayan| date=16 November 2019|website=Eurasia Review|language=en-US|access-date=19 Desember 2019}}</ref>
 
Undang-undang ini tidak memberikan bantuan kepada para pengungsi Buddha Tibet dari Tiongkok. Mereka datang ke India pada 1950-an dan 1960-an. Status mereka telah menjadi pengungsi selama beberapa dekade, meskipun satu sumber menyatakan bahwa Dalai Lama diberikan suaka politik pada tahun 1959. Menurut laporan [[Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi|UNHCR]] 1992, pemerintah India saat itu menyatakan bahwa mereka tetap menjadi pengungsi dan tidak memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan India.<ref>{{Cite web|url= https://www.refworld.org/docid/3ae6aab124.html |title=Refworld {{!}} India: 1) Legal status of Tibetan refugees; 2) Rights of Tibetans to Indian nationality|last=untuk Pengungsi|first=Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa|website=Refworld|language=en|access-date=17 Desember 2019}}</ref>
 
Selain itu, undang-undang itu mengecualikan pengungsi Hindu dan Buddha dari Nepal dan Bhutan. Ada laporan bahwa Bhutan mendiskriminasi umat Hindu yang tinggal di negara itu melalui masyarakat yang hanya beragama Buddha dan saat ini ada ribuan [[Lhotshampa|pengungsi Buddha dan Hindu]] dari Bhutan yang tinggal di kamp-kamp di Nepal yang tidak dapat memperoleh kewarganegaraan baik untuk Bhutan, Nepal atau India, dan secara efektif tidak memiliki kewarganegaraan.<ref>{{Cite web|url=https://mainecampus.com/2019/04/dying-to-go-home-the-past-and-future-of-the-lhotshampa-of-bhutan/|title=Dying to go home: The past and future of the Lhotshampa of Bhutan – The Maine Campus|last=Baertlein|first=Owen|language=en-US|access-date=19 Desember 2019}}</ref>
 
== Akibat ==