Jacob Pattipi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
Baris 37:
== Riwayat awal dan karier sebagai pamong praja ==
Pattipi lahir pada tanggal 25 Juli 1938 di Kampung Siboru, [[Wartutin, Fakfak|Wartutin]], [[Kabupaten Fakfak|Fakfak]], Afdeeling Nieuw-Guinea. Pattipi menempuh pendidikan menengah atasnya di Opleidingsschool voor Inlandsche Bestuursambtenaren, sebuah institusi pendidikan untuk [[pamong praja]]. Ia lulus dari institusi pendidikan tersebut pada tahun 1958.<ref name=":1">{{cite news|last=Nicolash LMS|first=Korano|date=15 April 1993|title=Jacob Pattipi, Gubernur Irja yang Baru|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/18709670|url-access=subscription|work=Kompas|access-date=8 Juni 2021|page=20|archive-date=2021-06-27
Pada tahun 1971, sebuah aksi boikot yang dilakukan oleh pimpinan [[Organisasi Papua Merdeka]] di [[Kabupaten Merauke|Merauke]] mengajak masyarakat setempat untuk tidak memilih dalam [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971|pemilihan umum Indonesia yang diadakan tahun itu.]] Akibatnya, terjadi kerusuhan di sejumlah tempat pemungutan suara dan sekitar 350 orang menolak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum tahun itu. Pattipi yang pada waktu itu menjabat sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ditempatkan dalam tahanan rumah akibat aksi boikot tersebut. Ia dibebaskan beberapa waktu kemudian.<ref>{{Cite news|date=1972|title=Merauke|url=https://books.google.co.id/books?id=3mrwAAAAMAAJ&newbks=1&newbks_redir=0&printsec=frontcover&dq=merauke+patipi&q=merauke+patipi&hl=en&redir_esc=y|work=Dissent|volume=32|access-date=11 Juni 2021|archive-date=2021-06-11|archive-url=https://web.archive.org/web/20210611010029/https://books.google.co.id/books?id=3mrwAAAAMAAJ&newbks=1&newbks_redir=0&printsec=frontcover&dq=merauke+patipi&q=merauke+patipi&hl=en&redir_esc=y|dead-url=no}}</ref>
Baris 43:
== Bupati Merauke ==
[[Berkas:Jacob_Pattipi_handing_over_financial_assistance_to_the_representative_of_the_West_Java_government_in_Jakarta.jpg|jmpl|300px|Bupati Pattipi (tengah) menyerahkan bantuan sebesar 2,5 juta rupiah kepada korban bencana letusan gunung merapi melalui Kementerian Dalam Negeri. Bantuan tersebut diserahkan dari Kepala Biro Humas Depdagri, [[Muhammad Feisal Tamin|Feisal Tamin]], kepada Kepala Perwakilan Pemda Jawa Barat di Jakarta Enjay Senjaya.]]
Pattipi menjabat sebagai Bupati Merauke dari tahun 1975 hingga 1980 dan kembali menjabat untuk periode kedua dari tahun 1980 hingga 1984.<ref name=":1" /> Selama menjabat sebagai bupati, Pattipi dihadapkan dengan berbagai persoalan terkait komoditas di wilayah Merauke. Terdapat sekitar seratus ribu kubik kayu tertumpuk di Merauke yang tidak dapat diekspor dan hal tersebut mengakibatkan keresahan masyarakat pada bulan Juni 1980.<ref>{{Cite news|last=Bill|date=24 Juni 1980|title=Sekitar 100.000 kubik kayu tertumpuk di Merauke: Tak dapat diekspor|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/19411358|url-access=subscription|work=Kompas|page=8|access-date=11 Juni 2021|archive-date=2021-06-27
Selain masalah komoditas, Pattipi juga harus mengatasi permasalahan perdagangan buaya di Merauke. Banyak pengusaha dan peternak buaya di wilayah tersebut hanya memiliki izin usaha tetapi tidak memiliki izin penangkapan. Pattipi menginstruksikan agar kegiatan peternakan buaya yang tidak memiliki izin penangkapan di kabupaten tersebut dihentikan sementara hingga memperoleh izin dari pihak yang berwenang.<ref>{{Cite news|date=8 Mei 1982|title=Perdagangan Buaya di Merauke: Ada Izin Usaha, Tetapi Tidak Ada Izin Penangkapan|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/19322187|url-access=subscription|work=Kompas|access-date=11 Juni 2021|archive-date=2021-06-27
Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1978, perusahaan Pertamina mengumumkan bahwa mereka akan membangun sebuah [[depot minyak]] dengan biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Pattipi mendukung rencana ini dan menyatakan bahwa pembangunan depot minyak tersebut akan membantu penghidupan dari warga yang tinggal di pusat kota Merauke dan sekitarnya karena akan menjadi pusat pengisian ulang bahan bakar bagi kapal kecil dan besar yang melewati kabupaten tersebut. Pemerintah Kabupaten Merauke di bawah Pattipi telah menyiapkan sebuah lahan kosong untuk pembangunan depot minyak tersebut. Sebuah petak di lahan tersebut ternyata dihuni oleh sejumlah penduduk di 15 rumah yang terbuat dari [[sagu hutan]]. Pemkab Merauke lalu menjanjikan ganti rugi bagi penduduk yang tinggal di petak lahan tersebut.<ref>{{Cite news|date=8 Agustus 1978|title=Pertamina Fuel Bunker To Be Built in Merauke|url=https://books.google.co.id/books?id=Lmhzq3iDDysC&pg=RA2-PA34|work=Sinar Harapan|page=11|access-date=21 Juni 2021|archive-date=2021-06-24|archive-url=https://web.archive.org/web/20210624203148/https://books.google.co.id/books?id=Lmhzq3iDDysC&pg=RA2-PA34|dead-url=no}}</ref>
== Pembantu Gubernur dan Ketua Bappeda ==
Setelah menjabat sebagai bupati selama sembilan tahun, Pattipi dilantik sebagai Pembantu Gubernur Irian Jaya untuk Wilayah III pada tanggal 11 Januari 1984.<ref>{{Cite news|last=Bill|date=16 Januari 1984|title=Irja dibagi menjadi 3 wilayah pembantu gubernur|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/19445390|url-access=subscription|work=[[Kompas]]|page=8|access-date=10 Juni 2021
Selama menjabat sebagai Bappeda, Pattipi dikenal sebagai pejabat yang dekat dengan [[lembaga swadaya masyarakat]] dan sering meminta saran dari lembaga-lembaga tersebut.<ref name=":2">{{Cite news|date=June 1993|title=New Governor in Irian Jaya|url=https://nla.gov.au/nla.obj-132450546/view?sectionId=nla.obj-182362577&searchTerm=pattipi&partId=nla.obj-132457322#page/n2/mode/1up/search/pattipi|work=Inside Indonesia|issue=35|page=3|access-date=10 Juni 2021|archive-date=2021-06-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20210608171749/https://nla.gov.au/nla.obj-132450546/view?sectionId=nla.obj-182362577&searchTerm=pattipi&partId=nla.obj-132457322#page/n2/mode/1up/search/pattipi|dead-url=no}}</ref> Selama satu tahun pertama kepemimpinannya sebagai Kepala Bappeda, realisasi fisik dan keuangan proyek-proyek sektoral di Provinsi Irian Jaya terbilang rendah. Realisasi fisik dan keuangan di provinsi tersebut hanya mencapai berturut-turut 35,94 persen dan 31,18 persen hingga akhir triwulan II tahun anggaran 1986/1987.<ref>{{Cite news|date=12 Januari 1987|title=Realisasi Fisik dan Keuangan Proyek di Irja Masih Rendah|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/19132321|url-access=subscription|work=Kompas|page=9|access-date=10 Juni 2021
Setahun setelah ditunjuk sebagai Kepala Bappeda, ia melakukan studi banding ke Padang, [[Sumatra Barat|Sumatera Barat]], untuk mempelajari metode-metode pembangunan yang diterapkan di provinsi tersebut.<ref>{{Cite news|date=11 Juli 1986|title=Daerah Sekilas: Padang-Kunjungan Ketua Bappeda Irja Drs Patipi di Padang|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/19071640|url-access=subscription|work=Kompas|page=9|access-date=10 Juni 2021
Pattipi ditunjuk selaku Kepala Bappeda untuk menjabat sebagai Ketua Yayasan Karya Dharma, sebuah yayasan yang dikelola oleh korps pegawai negeri dan aparatur pemerintahan setempat di Merauke. Yayasan tersebut menaungi [[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma|Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Merauke]], sekolah tinggi pertama yang berdiri di kabupaten tersebut.<ref>{{Cite book|last=Tim Penyusun|date=April 1987|url=https://books.google.co.id/books?id=judyAAAAMAAJ&pg=PA145|title=Irian Jaya, the Land of Challenges and Promises|location=Jayapura|publisher=Alpha Zenith|pages=145|url-status=live|access-date=2021-06-11|archive-date=2021-06-11|archive-url=https://web.archive.org/web/20210611015711/https://books.google.co.id/books?id=judyAAAAMAAJ&pg=PA145|dead-url=no}}</ref>
== Gubernur Irian Jaya ==
Dalam pemilihan Gubernur Irian Jaya tahun 1993, Pattipi yang masih menjabat sebagai Ketua Bappeda Irian Jaya dimajukan oleh Fraksi ABRI di [[Dewan Perwakilan Rakyat Papua|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Irian Jaya]] sebagai bakal calon Gubernur Irian Jaya. Pattipi bersama dengan empat orang lainnya (Barnabas Suebu, Sertheis Wanma, Willem Maloali, dan August Kafiar) ditetapkan sebagai bakal calon untuk pemilihan gubernur dan nama-nama tersebut dimajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diseleksi.<ref>{{Cite news|last=Nicolash LMS|first=Korano|date=9 Februari 1993|title=Jayapura: Dlm waktu dekat ini, kelima kandidat gubernur Irja akan diserahkan ke Mendagri Rudini|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/18780415|url-access=subscription|work=Kompas|page=13|access-date=11 Juni 2021
Pemilihan gubernur Irian Jaya akhirnya diadakan pada tanggal 5 April 1993. Dalam pemilihan yang hanya melibatkan anggota DPRD Irian Jaya tersebut, terdapat dua suara yang tidak sah dari 45 anggota DPRD yang memberikan suaranya. Pattipi menang tipis dalam pemilihan ini dengan 20 suara melawan Sertheis Wanma yang berada pada urutan kedua dengan 18 suara.<ref>{{Cite news|last=Nicolash LMS|first=Korano|date=6 April 1993|title=Jacob Pattipi Peroleh Suara Terbanyak Untuk Gubernur Irja|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/18782696|url-access=subscription|work=Kompas|page=13|access-date=11 Juni 2021|archive-date=2021-06-27
Program pembangunan yang diterapkan oleh Pattipi berfokus pada sektor pertanian dan menerapkan [[Pertanian intensif|intensifikasi]] untuk meningkatkan hasil pertanian. Metode intensifikasi ini meniru metode yang diterapkan di [[Jawa|Pulau Jawa]] sehingga penduduk setempat di Papua mengalami kesulitan dalam mengadopsi dan melaksanakannya.<ref>{{Cite journal|last=Mollet|first=Julius Ary|date=2007|title=Educational investment in conflict areas of Indonesia: The case of West Papua Province|url=https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/IEJ/article/viewFile/6779/7424|journal=International Education Journal|volume=8|issue=2|pages=162|access-date=2021-06-08|archive-date=2021-06-27|archive-url=https://web.archive.org/web/20210627133108/https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/IEJ/article/viewFile/6779/7424|dead-url=no}}</ref> Selain itu, pola pembangunan yang diterapkan pada sektor ekonomi oleh para kepala kantor wilayah (kanwil) hanya menyalin program pemerintah daerah di Pulau Jawa. Akibatnya, pola pembangunan tersebut tidak memperbaiki keadaan ekonomi secara umum di Irian Jaya.<ref>{{Cite news|last=Ama|first=Kornelis Kewa|date=7 September 2003|title=Kesejahteraan Warga Papua Tak Pernah Terbangun|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/17871159|url-access=subscription|work=Kompas|page=13|access-date=21 Juni 2021
=== Kebijakan transmigrasi ===
Pattipi dikenal sebagai gubernur yang jauh lebih giat melaksanakan program transmigrasi dibandingkan dengan pendahulu-pendahulunya.<ref>{{Cite news|date=Agustus 1993|title=New transmigration plans for West Papua|url=https://vuir.vu.edu.au/26074/1/TAPOL118_compressed.pdf|work=Tapol|issue=118|page=21|access-date=11 Juni 2021|archive-date=2021-06-27|archive-url=https://web.archive.org/web/20210627133042/https://vuir.vu.edu.au/26074/1/TAPOL118_compressed.pdf|dead-url=no}}</ref> Pattipi berpendapat bahwa transmigrasi akan mendapatkan prioritas tinggi dalam pemerintahannya karena transmigrasi merupakan komponen penting dalam membangun Irian Jaya dan sebagai solusi untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia di provinsi tersebut.<ref name=":1" /> Beberapa bulan setelah dilantik, Pattipi menyatakan bahwa provinsi tersebut akan menerima 52.000 transmigran dalam jangka waktu lima tahun setelahnya. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan total keluarga transmigran yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya, yakni sebanyak 42.611 keluarga atau 176.925 transmigran.<ref>{{Cite news|date=September 1993|title=Transmigration|url=https://nla.gov.au/nla.obj-107929449/view?sectionId=nla.obj-163848039&searchTerm=patippi&partId=nla.obj-107942854#page/n23/mode/1up|work=Inside Indonesia|page=23|access-date=11 Juni 2021|archive-date=2021-06-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20210608171758/https://nla.gov.au/nla.obj-107929449/view?sectionId=nla.obj-163848039&searchTerm=patippi&partId=nla.obj-107942854#page/n23/mode/1up|dead-url=no}}</ref> Pattipi menyerukan agar program transmigrasi tersebut dilanjutkan dengan proses asimilasi antara penduduk setempat dan transmigran.<ref>{{Cite news|last=Nicolash LMS|first=Korano|date=8 Mei 1993|title=Gubernur Irian Jaya Jacob Pattipi menegaskan pelaksanaan program transmigrasi hendaknya diikuti proses asimilasi|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/18818228|url-access=subscription|work=Kompas|location=Jayapura|page=14|access-date=22 Juni 2021
=== Penggantian Dirut BPD Irja ===
Semenjak Pattipi dilantik sebagai gubernur menggantikan Barnabas Suebu, mulai terdengar isu bahwa Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya (BPD Irja) akan diganti, sehingga media lokal Irian Jaya mulai mengangkat kasus-kasus di BPD Irja. Pada awal Februari 1994, sebuah kasus yang melibatkan BPD Irja terkuak. Kasus tersebut terkait dengan direktur utama (dirut) bank tersebut, Nawawi Hasan, Direktur Keuangan Suwaji, dan Direktur Umum Sri Raharjo. Kasus tersebut terungkap pada tanggal 7 Februari 1994 ketika Pattipi selaku Ketua Dewan Pengawas BPD Irja mengungkapkan bahwa ketiga orang tersebut telah melakukan tindakan indisipliner seperti mengeluarkan keputusan yang mengakibatkan kredit macet di bank tersebut sebesar 19 miliar. Tindakan-tindakan indisipliner lainnya berupa tindakan dirut yang pergi keluar negeri tanpa meminta izin ke Dewan Pengawas BPD Irja.<ref name=":5">{{Cite news|last=Nicholas LMS|first=Korano|date=21 Februari 1994|title=DPRD Irja akan Undang Dirut BPD untuk Jelaskan Kredit Macet|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/18794141|url-access=subscription|work=Kompas|page=3|access-date=23 Juni 2021
Melalui surat pembaca yang diterbitkan di koran Kompas, Nawawi menyanggah tuduhan Pattipi dan menyatakan bahwa ia siap menghadapi seluruh tuduhan tersebut dan siap untuk diadili di pengadilan. Nawawi kemudian menunjuk seorang pengacara yang tidak diketahui namanya sebagai kuasa hukumnya untuk menuntut Pattipi yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Kuasa hukumnya tersebut menawarkan perjanjian damai kepada Pattipi, tetapi Pattipi menolaknya karena menurutnya kasus BPD Irja "menyangkut wibawa dan nama baik Pemerintah".<ref name=":5" />
Baris 75:
Pasca terkuaknya kasus ini, DPRD Irja memanggil Nawawi, Dewan Pengawas BPD Irja, Bank Indonesia Cabang Irian Jaya (BI Cabang Irja), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Irja untuk meminta kejelasan mengenai kasus ini. Ketua DPRD Irian Jaya, Setiyono Hadi, menjelaskan bahwa pemanggilan tersebut dikarenakan permasalahan kasus ini sudah menjurus ke masalah pidana dan perdata dan menimbulkan keresahan masyarakat. Kepala Kejaksaan Tinggi Irian Jaya Benny Arli Jasin, yang secara aktif mengikuti kasus tersebut, meminta agar pejabat-pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut terbuka kepada masyarakat. Ia berpendapat bahwa kasus ini bisa diungkapkan oleh instansi pemerintah yang mengawasi BPD tersebut seperti BI Cabang Irja dan BPKP Irja.<ref name=":5" />
Beberapa hari setelah pemanggilan oleh DPRD dilakukan, pada tanggal 21 Februari, Pattipi mengganti Nawawi Hasan dan melantik Djamonang H. Manik sebagai Pjs. Direktur Utama BPD Irja. Acara serah terima tersebut tidak dihadiri oleh Nawawi dan Pattipi sendiri dalam amanatnya meminta agar Suwaji dan Sri Raharjo (yang hadir dalam acara tersebut) mengundurkan diri. Nawawi lalu melaporkan Pattipi kepada [[Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya|Polda Metro Jaya]] atas tuduhan pencemaran nama baik sehari setelah pelantikan tersebut dilaksanakan.<ref>{{Cite news|last=LMS|first=Korano Nicholas|date=23 Februari 1994|title=Dirut BPD Irja Diganti oleh Gubernur Pattipi: Nawawi Balas Melapor ke Polda Jaya|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/18724351|url-access=subscription|work=Kompas|page=17|access-date=23 Juni 2021
Sebagai tindak lanjutnya, sebuah tim penelitian administrasi dibentuk untuk menyelidiki dugaan maladministrasi dan mengumpulkan data dalam kasus yang menimpa Nawawi Hasan tersebut. Pattipi lalu menyatakan bahwa ia akan mengganti Suwaji dan Sri Raharjo apabila kedua direktur tersebut tidak menunjukkan perubahan dalam waktu tiga bulan semenjak Djamonang H. Manik memimpin BPD Irja.<ref>{{Cite news|last=Nicholas LMS|first=Korano|date=
=== Administrasi daerah ===
Selama menjabat sebagai gubernur, terjadi perubahan dan pembentukan sejumlah kota dan kabupaten di wilayah provinsi Irian Jaya. Kota Jayapura yang sebelumnya merupakan kota administratif ditingkatkan statusnya menjadi kota berotonomi penuh pada tanggal 21 September 1993.<ref name="main">{{cite news|last=USH|date=22 September 1993|title=Mendagri: Kalau Terjadi Kekacauan Cari Kesalahan Aparat|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/18789218|work=Kompas|access-date=11 Juni 2021|
=== Penambahan wakil gubernur dan usulan pemekaran ===
Satu bulan setelah menduduki jabatan gubernur, Wakil Gubernur Irian Jaya pada saat itu, [[Soedardjat Nataatmadja]], menyerahkan jabatannya kepada Pattipi pada tanggal 26 Mei 1993 karena ditunjuk sebagai Inspektur Jenderal [[Kementerian Dalam Negeri|Departemen Dalam Negeri]]. Pattipi menyerahkan wewenang penunjukan wakil gubernur baru kepada [[Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih|Panglima Daerah Militer Trikora]] saat itu, [[E.E. Mangindaan|E. E. Mangindaan]].<ref>{{cite news|last=Nicolash RMS|first=Korano|date=28 May 1993|title=Dengan diserahterimakannya jabatan Wakil Gubernur Irian Jaya dari Brigjen TNI Soedardjat Nataatmadja kepada Gubernur Irja Drs Jacob Pattipi|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/18712917|work=Kompas|location=[[Jayapura]]|page=13|access-date=11 Juni 2021|
Pada awal tahun 1996, usulan mengenai pemekaran wilayah Irian Jaya kembali dibicarakan dengan adanya usulan dari Penasihat Ketua Bappenas bidang Sosial dan Budaya, Prof. Dr. Astrid Susanto, untuk memecah provinsi tersebut menjadi tiga provinsi berbeda.<ref>{{Cite news|date=9 Jan 1996|title=Sari Berita Sosial-Politik: Irja Perlu Dijadikan Tiga Propinsi|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/18380448|work=Kompas|page=11|access-date=21 Juni 2021|
Meskipun penambahan jabatan wakil gubernur disetujui oleh DPRD, pihak Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sendiri belum yakin mengenai persiapan pemekaran wilayah tersebut sebagai tindak lanjut dari penambahan jabatan wakil gubernur. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) [[Yogie Suardi Memet|Yogie S. M.]] menyatakan bahwa "Jika ditanya apakah penambahan wakil gubernur tersebut merupakan embrio propinsi, ya tidak mesti. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya." Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Sumitro Maskun, menyatakan bahwa pemekaran wilayah Irian Jaya akan memberikan "dampak psikologis politis" bagi masyarakat Irian Jaya dan mengakibatkan reorganisasi batas-batas administratif, kesukuan, dan militer.<ref>{{Cite news|date=4 Juni 1996|title=Irian Jaya akan Milliki Tiga Wagub: Sorong Jadi Kota Administratif|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/18386321|work=Kompas|page=14|access-date=21 Juni 2021|
=== Permintaan pengunduran diri ===
Sekitar tahun 1990-an, Pattipi mulai mengidap penyakit jantung dan stroke. Pada tanggal 1 Februari 1996, dia harus dirawat ke [[Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo|Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo]] karena penyakit yang diidapnya kembali kambuh.<ref>{{Cite news|last=Persda|date=7 Februari 1996|title=Nama dan Peristiwa: Jacob Patipi dirawat di RSCM|url=http://www.kompasdata.id/Search/NewsDetail/18504078|work=Kompas|page=20|access-date=10 Juni 2021|
== Akhir hayat dan peninggalan ==
| |||