Penyiksaan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k →Dampak |
|||
Baris 85:
== Pelarangan ==
[[Berkas:Torture,_proposed_poster_in_The_Nature_of_the_Enemy_series.gif|jmpl|Poster Amerika Serikat yang diusulkan, 1942 atau 1943]]Di dunia modern, penyiksaan hampir secara universal dianggap sebagai hal yang menjijikkan.{{Sfn|Wisnewski|2010|p=50}} [[Etika penyiksaan|Penyiksaan dikritik]] berdasarkan pandangan-pandangan etika normatif utama, seperti [[Etika deontologis|deontologi]], [[konsekuensialisme]], dan [[etika kebajikan]].{{Sfn|Hassner|2020|p=29}} Beberapa filsuf kontemporer berpendapat bahwa penyiksaan tidak pernah dapat diterima secara moral, sedangkan filsuf yang lain mengusulkan pengecualian terhadap aturan umum dalam kehidupan nyata yang setara dengan skenario bom waktu.{{Sfn|Wisnewski|2010|p=50}} Salah satu hal yang tabu
Penyiksaan adalah isu utama yang mendorong lahirnya [[Gerakan HAM|gerakan hak asasi manusia]].{{Sfn|Hajjar|2013|p=41}} Pada tahun 1969, [[Perkara Yunani|kasus Yunani]] adalah kasus pertama ketika sebuah badan internasional ([[Komisi Hak Asasi Manusia Eropa]]) memutuskan bahwa sebuah negara melakukan penyiksaan.{{Sfn|Barnes|2017|p=121}} Pada awal 1970-an, [[Amnesty International]]
[[Berkas:CAT_members.svg|jmpl|Negara-negara Pihak [[Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan|Konvensi Menentang Penyiksaan]] dalam warna hijau tua, negara-negara yang telah menandatangani perjanjian dalam warna hijau muda, dan lainnya berwarna abu-abu]]Larangan penyiksaan adalah [[Jus cogens|norma jus cogens]] yang harus ditaati dalam [[hukum internasional]], artinya dilarang untuk semua negara dalam segala keadaan.{{Sfn|Evans|2020|loc=Introduction}} Sebagian besar ahli hukum setuju dengan larangan hukum mutlak atas penyiksaan karena melanggar [[Martabat|martabat manusia]] (''human dignity'').{{Sfn|Pérez-Sales|2016|p=82}} Konvensi Anti Penyiksaan dan [[Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan|Protokol Opsionalnya]] berfokus pada pencegahan penyiksaan, yang sudah dilarang dalam [[hukum hak asasi manusia internasional]] dalam perjanjian lain seperti [[Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik|Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik]].{{Sfn|Carver|Handley|2016|p=13}} Konvensi Anti Penyiksaan menetapkan bahwa penyiksaan harus dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana,{{Sfn|Kelly ''et al.''|2020|p=65}} [[Pengecualian bukti yang diperoleh di bawah penyiksaan|bukti yang diperoleh di bawah penyiksaan]] tidak boleh diterima di pengadilan, dan mendeportasi seseorang ke negara lain dengan kemungkinan besar seseorang itu akan mengalami penyiksaan [[Non-refoulement|adalah dilarang]].{{Sfn|Saul|Flanagan|2020|p=356}} Meskipun telah dinyatakan ilegal menurut hukum nasional, hakim di banyak negara terus mengakui bukti yang diperoleh dari penyiksaan atau perlakuan buruk.{{Sfn|Thomson|Bernath|2020|pp=474–475}} Sebuah studi tahun 2009 menemukan bahwa 42 persen negara pihak Konvensi Anti Penyiksaan terus menggunakan penyiksaan secara sistematis.{{Sfn|Evans|2020|loc=Political and Institutional Influences on the Practice of Torture}}
Baris 93:
== Pencegahan ==
[[Berkas:Monumento_Tortura_Nunca_Mais_-_Recife.jpg|jmpl|[[Monumen Tortura Nunca Mais|Monumen Torture Never Again]] di [[Recife]], Brasil, yang dibuat oleh pemahat patung {{Interlanguage link|Demétrio Albuquerque|pt}}, menampilkan tubuh pria telanjang dalam posisi [[pau de arara]].]]Penyiksaan merupakan sebuah [[Kejahatan kesempatan|kejahatan karena kesempatan]] dan semakin umum dalam situasi [[penghilangan paksa]].{{Sfn|Carver|Handley|2016|pp=13–14}} Resiko terhadap penyiksaan dapat dihilangkan dengan perlindungan yang tepat, setidaknya di masa damai.{{Sfn|Rejali|2020|p=102}} Sebuah studi tahun 2016 yang dilakukan oleh [[Asosiasi untuk Pencegahan Penyiksaan]] menemukan bahwa satu-satunya tindakan terkuat yang berhubungan dengan tingkat penyiksaan adalah praktik penahanan.{{Sfn|Thomson|Bernath|2020|p=472}} Karena resiko penyiksaan paling tinggi langsung setelah penangkapan, pengamanan prosedural seperti akses langsung ke pengacara dan memberi tahu kerabat tentang penangkapan adalah cara paling efektif untuk mencegah penyiksaan.{{Sfn|Carver|Handley|2016|p=67–68}} Kunjungan oleh badan pemantau independen ke tempat-tempat penahanan juga dapat membantu mengurangi insiden penyiksaan.{{Sfn|Thomson|Bernath|2020|pp=482–483}} Karena ketentuan hukum mungkin tidak diterapkan dalam praktik, praktik ini berkorelasi dengan insiden penyiksaan
Secara sosiologis, penyiksaan beroperasi sebagai sebuah [[subkultur]], yang menyulitkan upaya pencegahan karena para penyiksa dapat menemukan jalan keluar dari hukum yang berlaku.{{Sfn|Rejali|2020|p=101}} Perlindungan terhadap penyiksaan dalam penahanan dapat dihindari dengan memukuli tersangka selama proses penangkapan atau dalam perjalanan ke kantor polisi.{{Sfn|Carver|Handley|2016|pp=69–70}} Pelatihan umum polisi untuk meningkatkan kemampuan mereka menyelidiki kejahatan lebih efektif dalam mengurangi penyiksaan dibandingkan pelatihan khusus yang berfokus pada hak asasi manusia.{{Sfn|Thomson|Bernath|2020|p=488}} Reformasi institusi kepolisian menjadi efektif jika pelanggaran dilakukan secara sistematis.{{Sfn|Carver|Handley|2016|p=80}} Ilmuwan politik [[Darius Rejali]] mengkritik penelitian pencegahan penyiksaan karena tidak mencari tahu "apa yang harus dilakukan ketika orang jahat; institusi rusak, kekurangan staf, dan korup; dan apa yang harus dilakukan ketika kekerasan berantai merupakan suatu kebiasaan rutin".{{Sfn|Rejali|2020|p=102}}
== Referensi ==
| |||