Perdana Menteri Denmark: Perbedaan antara revisi

Walaupun sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa raja/ratu mengangkat seluruh menteri kabinet berdasarkan konstitusi, dalam pelaksanaannya raja/ratu secara konvensi memilihi perdana menteri setelah seorang pemimpin parti/koalisi memperoleh dukungan mayoritas anggota Folketing. Ini telah menjadi suatu kebiasaan setelah Krisis Paskah tahun 1920. Bab Parlementer ditambahkan ke dalam konstitusi pada tahun 1953 di pasal 15. Hari ini berarti bahwa tanggung jawab raja/ratu pada saat pengunduran diri perdana menteri adalah tidak boleh mengangkat perdana menteri baru sampai perdana menteri tersebut telah mendapatkan mosi tidak percaya yang berhasil. Dengan tidak adanya partai yang memegang mayoritas selama lebih dari satu abad, partai-partai membentuk aliansi. Biasanya, Sosial Demokrat bergabung dengan partai kiri tengah, dan Venstre dengan partai kanan tengah. Setelah pemilihan ketika tidak ada pemimpin yang jelas, raja/ratu akan mengadakan "pertemuan kerajaan" di mana, setelah serangkaian diskusi dan kesepakatan, pemimpin koalisi sekaligu pemimpin partai terbesar di koalisi akan diangkat menjadi perdana menteri terpilih selanjutnya. Perdana menteri terpilih kemudiannya bersama dengan pemimpin partai koalisinya memilih para menteri kabinet untuk diserahkan kepada raja/ratu. Pemerintahan dapat berjalan jika tidak ada mosi tidak percaya atau lolos dari mosi tidak percaya.