Perdana Menteri Denmark: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Esa Fadjri (bicara | kontrib) Tag: kemungkinan perlu pemeriksaan terjemahan VisualEditor |
Esa Fadjri (bicara | kontrib) |
||
Baris 30:
Walaupun sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa raja/ratu mengangkat seluruh menteri kabinet berdasarkan konstitusi, dalam pelaksanaannya raja/ratu secara konvensi memilihi perdana menteri setelah seorang pemimpin parti/koalisi memperoleh dukungan mayoritas anggota Folketing. Ini telah menjadi suatu kebiasaan setelah Krisis Paskah tahun 1920. Bab Parlementer ditambahkan ke dalam konstitusi pada tahun 1953 di pasal 15. Hari ini berarti bahwa tanggung jawab raja/ratu pada saat pengunduran diri perdana menteri adalah tidak boleh mengangkat perdana menteri baru sampai perdana menteri tersebut telah mendapatkan mosi tidak percaya yang berhasil. Dengan tidak adanya partai yang memegang mayoritas selama lebih dari satu abad, partai-partai membentuk aliansi. Biasanya, Sosial Demokrat bergabung dengan partai kiri tengah, dan Venstre dengan partai kanan tengah. Setelah pemilihan ketika tidak ada pemimpin yang jelas, raja/ratu akan mengadakan "pertemuan kerajaan" di mana, setelah serangkaian diskusi dan kesepakatan, pemimpin koalisi sekaligu pemimpin partai terbesar di koalisi akan diangkat menjadi perdana menteri terpilih selanjutnya. Perdana menteri terpilih kemudiannya bersama dengan pemimpin partai koalisinya memilih para menteri kabinet untuk diserahkan kepada raja/ratu. Pemerintahan dapat berjalan jika tidak ada mosi tidak percaya atau lolos dari mosi tidak percaya.
Perdana menteri mengetuai rapat kabinet mingguan dan mempunyai kewenangan untuk mengatur agenda rapatnya. Perdana menteri biasanya berkumpul bersama sebuah kementerian di pemerintahan yang dikenal dengan Kementerian Negara Denmark. Sebuah kementerian Denmark tidak memiliki dewan, dewan atau komite yang terkait dengannya dan tanggung jawab dekat adalah untuk bertindak sebagai sekretariat perdana menteri. Ada departemen kecil di bawah kementerian yang menangani masalah hukum khusus yang tidak tercakup di bawah kementerian lain, antara lain hubungan [[Greenland]] dan [[Kepulauan Faroe]] dengan monarki, kontak media massa dengan negara, jumlah menteri dalam pemerintahan, atau status hukum Ratu [[Margrethe II dari Denmark|Margrethe II]] sebagai warga sipil.
Perdana menteri memiliki kekuatan untuk memilih untuk membubarkan Folketing dan mengadakan pemilihan baru (meskipun ini secara resmi dilakukan oleh raja), yang wajib dilakukan oleh perdana menteri dalam waktu empat tahun dari pemilihan sebelumnya<ref>{{Cite web|last=LL.M.|first=Prof. Dr. Axel Tschentscher,|title=ICL > Denmark > Constitution|url=https://www.servat.unibe.ch/icl/da00000_.html#S032_|website=www.servat.unibe.ch|language=en|access-date=2022-06-03}}</ref>. Meskipun demikian, perdana menteri tidak memiliki suara sehubungan dengan daerah otonomi Denmark, Kepulauan Faroe dan Greenland, sementara Folketing di sisi lain melakukannya, karena semua undang-undang yang disahkan oleh parlemen Faroe dan Greenland harus diratifikasi oleh Folketing.
== Daftar Perdana Menteri Denmark ==
Artikel Utama : ''[[Daftar Perdana Menteri Denmark]]''
== Daftar Referensi ==
|