Presiden Amerika Serikat: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Esa Fadjri (bicara | kontrib) kTidak ada ringkasan suntingan |
Esa Fadjri (bicara | kontrib) menambahkan bab Kewenangan Legislatif |
||
Baris 102:
Jumlah detail tentara yang dipegang presiden pada waktu perang bervariasi<ref>Andrew J. Polsky, ''Elusive Victories: The American Presidency at War'' (Oxford University Press, 2012) [https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=37003 online review]</ref>. George Washington Presiden AS pertama membentuk subordinasi militer yang mapan di bawah otoritas sipil. Pada tahun 1794 Washington menggunakan kewenangannya untuk mengumpul 12.000 milisi untuk memadamkan [[Pemberontakan Whiskey]]. Sejarawan mencatat bahwa pada masa itu pertama kalinya seorang presiden memimpin pasukan langsung dalam perang, meskipun James Madison pernah mengambil alih [[Artileri|unit artileri]] dalam mempertahankan Ibukota [[Washington, D.C.|Washington D.C.]] pada [[perang tahun 1812]]<ref>{{Cite web|title=George Washington and the Evolution of the American Commander in Chief|url=http://www.history.org/foundation/journal/summer12/george.cfm|publisher=The Colonial Williamsburg Foundation}}</ref>. Abraham Lincoln juga terlibat dalam seluruh strategi dan pelaksanaan sehari-hari selama Perang Sipil Amerika (Sejarawan memberikan pujian atas insting strategi dan kemampuan Lincoln dalam memilih perwira perang seperti [[Ulysses S. Grant]]<ref>James M. McPherson, ''Tried by War: Abraham Lincoln As Commander in Chief'' (2009)</ref>). Komando operasional Angkatan Bersenjata saat ini didelegasikan kepada [[Departemen Pertahanan Amerika Serikat|Departemen Pertahanan]] dan biasanya dilaksanakan melalui [[Menteri Pertahanan Amerika Serikat|menteri pertahanan]]. Ketua Kepala Staf Gabungan dan Komando Tempur membantu operasi sebagaimana digariskan dalam Rencana Komando Terpadu (UCP) yang disetujui presiden<ref name="ucp">{{Cite news|date=April 8, 2011|title=DOD Releases Unified Command Plan 2011|url=http://www.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=14398|work=[[United States Department of Defense]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20110513070316/http://www.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=14398|archive-date=May 13, 2011|access-date=February 25, 2013|url-status=dead}}</ref><ref>{{USC|10|164}}</ref><ref>[[Joint Chiefs of Staff]]. [https://web.archive.org/web/20090416022040/http://www.jcs.mil/page.aspx?id=2 About the Joint Chiefs of Staff]. Retrieved February 25, 2013.</ref>.
[[Berkas:SCOTUSJusticeSotomayorandObamaatReception.jpg|jmpl|President [[Barack Obama]] with his Supreme Court appointee Justice Sotomayor, 2009]]
Presiden berwenang dalam mencalonkan para hakim federal, termasuk para anggota dari Pengadilan Banding Amerika Serikat dan para hakim [[Mahkamah Agung Amerika Serikat]]. Para calon hakim yang dicalonkan oleh presiden harus mendapat persetujuan dari Senat sebelum dilantik. Dalam upaya untuk mengamankan persetujuan Senat mungkin bisa menjadi rintangan bagi presiden yang berharap untuk mengarahkan peradilan federal ke arah sikap ideologis tertentu. Saat mencalonkan hakim-hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat, presiden biasanya menghormati tradisi lama kesopanan senator. Presiden juga dapat memberikan pengampunan dan penangguhan hukuman. Presiden Gerald Ford memberikan pengampunan kepada mantan Presiden Richard Nixon sebulan setelah ia menjabat. Presiden biasanya memberikan pengampunan dihari-hari terakhir mereka menjabat, seperti ketika Presiden Bill Clinton memberikan pengampunan kepada [[Patty Hearst]] pada hari terakhir ia menjabat; namun biasanya pengampunan disaat akhir-akhir masa jabatan tersebut bisa menimbulkan kontroversi<ref name="tws8nov11">{{Cite news|last=Johnston|first=David|date=December 24, 1992|title=Bush Pardons Six in Iran Affair, Aborting a Weinberger Trial; Prosecutor Assails 'Cover-Up'|url=https://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/big/1224.html|work=The New York Times|access-date=November 8, 2009|quote=The prosecutor charged that Mr. Weinberger's efforts to hide his notes may have 'forestalled impeachment proceedings against President Reagan' and formed part of a pattern of 'deception and obstruction'.{{nbsp}}... In light of President Bush's own misconduct, we are gravely concerned about his decision to pardon others who lied to Congress and obstructed official investigations.}}</ref><ref name="tws8nov10">{{Cite news|last=Eisler|first=Peter|date=March 7, 2008|title=Clinton-papers release blocked|url=https://www.usatoday.com/news/washington/2008-03-06-clinton-library-foia_N.htm|work=USA Today|access-date=November 8, 2009|quote=Former president Clinton issued 140 pardons on his last day in office, including several to controversial figures, such as commodities trader Rich, then a fugitive on tax evasion charges. Rich's ex-wife, Denise, contributed $2,000 in 1999 to Hillary Clinton's Senate campaign; $5,000 to a related political action committee; and $450,000 to a fund set up to build the Clinton library.}}</ref><ref name="tws8nov12">{{Cite news|last=Johnston|first=David|date=December 24, 1992|title=Bush Pardons Six in Iran Affair, Aborting a Weinberger Trial; Prosecutor Assails 'Cover-Up'|url=https://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/big/1224.html|work=The New York Times|access-date=November 8, 2009|quote=But not since President Gerald R. Ford granted clemency to former President Richard M. Nixon for possible crimes in Watergate has a Presidential pardon so pointedly raised the issue of whether the president was trying to shield officials for political purposes.}}</ref>.
Baris 112:
== Kewenangan Legislatif ==
Bab I Pasal I Konstitusi menetapkan segala urusan yang terkait dengan pembuatan undang-undang dan legislasi lainnya berada dibawah kewenangan Kongres. Sedangkan dalam Bab I Pasal 6 Ayat 2 mengatur tentang bagaimana mencegah presiden dan para pejabat-pejabat eksekutif lainnya (menteri-menteri dan kepala-kepala badan) pada saat yang bersamaan menjadi anggota Kongres. Namun demikian kepresidenan di era modern ini memberikan kekuasaan yang signifikan atas undang-undang, baik karena ketentuan konstitusional dan perkembangan sejarah dari waktu ke waktu.
=== Menandatangani dan Memveto RUU ===
[[Berkas:Lyndon_Johnson_signing_Civil_Rights_Act,_July_2,_1964.jpg|al=|jmpl|Presiden [[Lyndon B. Johnson]] menandatangani UU Hak Sipil 1964 sambil disaksikan oleh [[Martin Luther King Jr.]] ]]
Kewenangan legislasi presiden diturunkan dari Klausa ''Presentment'' yang memberikan presiden kewenangan untuk memveto RUU yang telah diloloskan oleh Kongres. Namun Kongres juga dapat membatalkan keputusan presiden yang memveto RUU tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan setidak-tidaknya dari dukungan suara dua per tiga anggota Kongres yang biasanya sangat sulit dicapai kecuali untuk legislasi bipartisan yang didukung secara luas. Para perancang konstitusi khawatir jika Kongres akan meningkatkan kewenangannya dan mencoba menghidupkan "tirani mayoritas" sehingga memberikan hak veto kepada presiden dipandang sebagai pemeriksaan penting terhadap kekuasaan legislatif. George Washington percaya bahwa hak memveto ini hanya dapat digunakan dalam kasus dimana RUU tersebut bersifat inkonstitusionil, dimasa sekarang hak memveto ini sering dipakai jika presiden merasa jika RUU yang diloloskan itu bertentangan dengan kebijakan-kebijakannya. Hak memveto – atau ancaman veto – telah berkembang untuk menjadikan kepresidenan modern sebagai bagian pusat dari proses legislatif Amerika.
Lebih khusus, dibawah Klausa ''Presentment'' pada saat RUU telah diloloskan oleh Kongres maka presiden dapat :
# Menandatangani RUU tersebut dalam jangka waktu 10 hari (hari minggu tidak dihitung) dan RUU tersebut menjadi UU.
# Memveto RUU dalam jangka waktu 10 hari dan mengembalikan RUU tersebut kepada Kongres dan menyatakan keberatan— RUU itu tidak menjadi undang-undang, kecuali jika kedua majelis Kongres memberikan suara setidaknya dua pertiga anggota Kongres untuk membatalkan veto presiden tersebut.
# Tidak mengambil tindakan terhadap RUU dalam jangka waktu di atas—RUU menjadi undang-undang, seolah-olah presiden telah menandatanganinya, kecuali Kongres ditunda pada saat itu, dalam hal ini RUU tersebut tidak menjadi undang-undang.
=== Mengatur Agenda ===
[[Berkas:P20220301AS-3170 (51989432295).jpg|jmpl|270x270px|Presiden [[Joe Biden]] menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam sesi Sidang Bersama Kongres pada tanggal 1 Maret 2022. Dibelakang Biden adalah [[Wakil Presiden Amerika Serikat|Wakil Presiden]] [[Kamala Harris]] (sebagai Presiden Senat) dan [[Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat|Ketua DPR]] [[Nancy Pelosi]]]]
Dalam sejarah amerika, para calon presiden menyampaikan janjinya untuk sebuah agenda legislatif. Secara resmi dalam Bab II Pasal 3 Ayat 2 menyatakan bahwa presiden merekomendasikan tindakan dan kebijakan yang ia akan lakukan kepada Kongres. Hal ini dilakukan dengan cara yaitu Presiden menyampaikan pidato kenegaraannya yang dikenal dengan istilah ''[[State of the Union]]'' yang biasanya akan menjadi tolok ukur kebijakan legislatif presiden dalam tahun yang sama dan tolok ukur itu didapat dengan melakukan komunikasi resmi maupun tidak resmi bersama Kongres.
Presiden juga bisa terlibat dalam pembuatan legislasi dengan merekomendasikan, meminta atau bahkan bersikeras dengan Kongres berkaitan dengan RUU yang ia rasa diperlukan. Sebagai tambahan Presiden dapat mencoba untuk membentuk legislasi selama proses legislasi melalui pengaruhnya terhadap para anggota Kongres<ref>{{Cite web|last=Pfiffner|first=James|title=Essays on Article II: Recommendations Clause|url=https://www.heritage.org/constitution/#!/articles/2/essays/95/recommendations-clause|website=The Heritage Guide to the Constitution|publisher=[[Heritage Foundation]]|access-date=April 14, 2019}}</ref>. Presiden memiliki kewenangan ini karena Konstitusi tidak mengatur secara jelas siapa yang dapat menulis RUU, tetapi kekuasaan itu terbatas karena hanya anggota Kongres yang dapat memulai proses legislasi rancangan undang-undang<ref>{{Cite web|title=Our Government: The Legislative Branch|url=https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/the-legislative-branch/|website=www.whitehouse.gov|publisher=The White House|location=Washington, D.C.|access-date=April 14, 2019}}</ref>.
Presiden maupun para pejabat pemerintah lainnya dapat membuat draf legislasi dan kemudian meminta para senator atau anggota DPR untuk dapat mengenalkan draf legislasi tersebut kepada Kongres. Selain itu presiden juga dapat meminta Kongres untuk dapat mengubah isi RUU yang diusulkan dengan mengancam akan memveto RUU tersebut jika perubahan yang diminta presiden tidak diindahkan<ref>{{Cite web|last=Heitshusen|first=Valerie|date=November 15, 2018|title=Introduction to the Legislative Process in the U.S. Congress|url=https://fas.org/sgp/crs/misc/R42843.pdf|website=R42843 · Version 14 · updated|publisher=Congressional Research Service|location=Washington, D.C.|access-date=April 14, 2019}}</ref>.
== Lihat pula ==
| |||