Dewan Bangsawan Britania Raya: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Esa Fadjri (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Om Kumis (bicara | kontrib)
Fitur saranan suntingan: 3 pranala ditambahkan.
Baris 41:
Status House of Lords kembali menjadi perdebatan setelah terpilihnya pemerintah liberal pada tahun [[1906]]. Pada tahun 1909, [[Menteri Keuangan Britania Raya]] [[David Lloyd George]] mengusulkan anggaran belanja yang disebut [[People's Budget]]. Anggaran belanja tersebut mengusulkan pajak tanah dengan target pemilik tanah yang kaya raya, dan usulan tersebut sudah tentu ditolak oleh House of Lords. Kaum liberal kembali terpilih dengan kemenangan tipis pada bulan Januari 1910 setelah mengangkat masalah House of Lords dalam kegiatan kampanye mereka. Perdana Menteri [[H. H. Asquith]] mengusulkan agar kekuasaan House of Lords dikurangi secara drastis. Setelah pemilihan umum bulan Desember [[1910]], Pemerintah Asquith mensahkan Undang-undang Parlemen 1911 yang menghapus kekuasaan House of Lords untuk menolak undang-undang, atau melakukan amendemen dalam cara yang tidak diterima House of Commons.
 
Komposisi kursi House of Lords yang sebelumnya didominasi anggota yang mewariskan kursi secara turun temurun ikut berubah setelah disahkannya [[Akta Kebangsawanan Seumur Hidup]] tahun 1958 (''Life Peerages Act 1958''). Gelar bangsawan yang ditetapkan ''Life Peerages Act 1958'' berlaku untuk seumur hidup, tetapi gelar bangsawan yang termasuk kategori ''life peer'' tidak bisa diwariskan. Kursi bangsawan di House of Lords yang hanya dijabat seumur hidup secara bertahap bertambah, walaupun tidak konstan. Pada tahun [[1968]], pemerintah partai buruh [[Harold Wilson]] berusaha melakukan pembaruan di House of Lords dengan memperkenalkan sistem baru. Kursi House of Lords bisa diwariskan secara turun-temurun, dan anggota tersebut boleh ikut serta dalam debat, tetapi tidak punya hak pilih. Usulan tersebut ditolak House of Commons oleh koalisi Partai Konservatif berhaluan tradisional (seperti [[Enoch Powell]]) dan anggota Partai Buruh yang bertujuan untuk menghapus Majelis Tinggi (seperti [[Michael Foot]]). Ketika Michael Foot mengambil alih kepemimpinan Partai Buruh, penghapusan House of Lords dijadikan salah satu agenda partai. Namun pada masa kepemimpinan [[Neil Kinnock]], usulan penghapusan diubah menjadi sekadar usulan pembaharuan. Sementara itu, pengangkatan bangsawan yang berlaku turun temurun (kecuali anggota keluarga kerajaan) menjadi dibekukan, kecuali tiga kali pengangkatan yang dilakukan pada tahun 1980-an pada masa Partai Konservatif pimpinan [[Margaret Thatcher]].
 
Pada tahun [[1997]], House of Lords kembali dijadikan sasaran setelah kekuasaan beralih ke tangan Partai Buruh yang dipimpin [[Tony Blair]]. Pemerintah Partai Buruh mengajukan usul penghapusan semua kursi House of Lords yang diwariskan secara turun temurun. Sebagai kompromi, sejumlah 92 kursi bangsawan turun temurun (''hereditary peer'') hanya akan dipertahankan hingga pembaruan dalam House of Lords selesai. Seluruh kursi bangsawan turun temurun dihapus berdasarkan [[Akta House of Lords 1999]], sehingga semua kursi House of Lords diisi anggota hasil pengangkatan.
Baris 52:
 
== Hubungan dengan pemerintah ==
Berbeda dengan House of Commons (majelis rendah), House of Lords (majelis tinggi) tidak mengendalikan masa jabatan Perdana Menteri atau memegang kendali pemerintahan. Hanya Majelis Rendah yang dapat meminta Perdana Menteri untuk mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan umum yang dilakukan Majelis Rendah dengan mengeluarkan [[mosi tidak percaya]] atau dengan menarik dukungan terhadap perdana menteri.
 
Hampir seluruh anggota kabinet berasal dari majelis rendah dan bukan majelis tinggi. Semua perdana menteri sejak tahun 1902 adalah anggota majelis rendah. [[Alec Douglas-Home]] yang menjadi perdana menteri pada tahun 1963 sewaktu masih menyandang gelar Earl, melepaskan gelar kebangsawanan dan terpilih sebagai anggota majelis rendah setelah masa jabatannya dimulai). Sejak tahun [[1982]], posisi penting dalam kabinet tidak ada yang diisi kalangan bangsawan, kecuali jabatan [[Lord Chancellor]] dan Ketua House of Lords. Kedua jabatan tersebut terus diisi kalangan bangsawan sejak [[1982]] ketika [[Peter Carington, Baron ke-6 dari Carrington|Peter Carington]] menjabat [[Menteri Luar Negeri (Kerajaan Bersatu)|Menteri Luar Negeri]] ([[Valerie Amos, Baroness dari Amos|Valerie Amos]] pernah secara singkat menjabat [[Menteri Pembangunan Internasional]] hingga wafatnya [[Gareth Williams, Baron Williams dari Mostyn|Lord Williams dari Mostyn]] pada tahun 2003).
Baris 178:
* [https://web.archive.org/web/20060304174210/http://www.geocities.com/andynick_98/Lordsessaywn.doc Dakoutros, A N 2003 The future of the House of Lords * A paper discussing possibilities for House of Lords Reform (Word document)]
* Longford, Frank Pakenham, 7th Earl of. (1999). ''A History of the House of Lords.'' New edition. Gloucestershire: Sutton Publishing.
* "Parliament" (1911). ''Encyclopædia Britannica'', edisi ke-11. London: [[Cambridge University Press]].
* Raphael, D. D., Donald Limon, and W. R. McKay. (2004). ''Erskine May: Parliamentary Practice'', edisi ke-23. London: Butterworths Tolley.