Pemakzulan Yoon Suk Yeol: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 15:
{{If mobile|[[Berkas:South Korea President Yoon Suk Yeol portrait.jpg|thumb|[[Yoon Suk Yeol]] pada tahun 2022]]<!--Image is in sidebar on desktop-->}}
===Tata cara pemakzulan===
Tata cara pemakzulan diatur dalam [[Konstitusi Korea Selatan]] ke-10 tahun 1987. Pasal 65, Klausulayat 1, menetapkan bahwa [[Majelis Nasional (Korea Selatan)|Majelis Nasional]] dapat memakzulkan [[Presiden Korea Selatan|Presiden]], [[Perdana Menteri Korea Selatan|Perdana Menteri]], atau para pejabat negara lainnya jika mereka melanggar Konstitusi atau undang-undang lainnya saat menjalankan tugas resmi.
 
Agar mosi pemakzulan dapat diloloskan, mayoritas dua pertiga Majelis Nasional—200 dari 300 anggota—harus memberikan suara mendukung.<ref name="Guardian">{{Cite news |last=Rashid |first=Raphael |date=5 Desember 2024 |title=How South Korea’s impeachment process works after Yoon Suk Yeol’s martial law bid |url=https://www.theguardian.com/world/2024/dec/05/how-south-koreas-impeachment-process-works-after-yoon-suk-yeols-martial-law-bid |access-date=6 Desember 2024|work=[[The Guardian]] |language=en-GB |issn=0261-3077}}</ref> Setelah disahkan, orang tersebut langsung diberhentikan dari tugasnya sambil menunggu putusan dari [[Mahkamah Konstitusi Korea]]. Cakupan pemakzulan terbatas pada pemberhentian dari jabatan publik, tanpa hukuman lebih lanjut yang dijatuhkan melalui proses ini.
Baris 21:
Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang disahkan pada tahun 1988, Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan akhir dalam waktu 180 hari sejak diterimanya suatu perkara untuk diadili, termasuk perkara pemakzulan. Jika tergugat telah mengundurkan diri dari jabatannya sebelum putusan dibacakan, maka perkara tersebut batal demi hukum.<ref>{{Cite web |last=Butts |first=Dylan |date=4 Desember 2024|title=South Korean President Yoon faces impeachment: How did we get here? |url=https://www.cnbc.com/2024/12/05/south-korean-president-yoon-faces-impeachment-how-did-we-get-here-.html |access-date=5 Desember 2024|website=[[CNBC]]}}</ref> Enam dari sembilan hakim Konstitusi harus menyetujui pemakzulan presiden; karena ada kekosongan tiga hakim Konstitusi, keenam hakim Konstitusi harus memberikan suara bulat untuk memberhentikannya, meskipun tidak jelas apakah mahkamah akan menyidangkan perkara tersebut jika ada kekosongan hakim Konstitusi.<ref name="Guardian" />
 
Hanya satu presiden, [[Park Geun-hye]], yang dicopot dari jabatannya melalui [[pemakzulan Park Geun-hye|pemakzulan]], pada tahun 2017. [[Roh Moo-hyun]] dimakzulkan pada tahun 2004, namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tidak mencopotnya, sehingga dirinya tetap menjabat sebagai Presiden hingga habis masa jabatannya.<ref name="Reuters b">{{Cite news |last1=Jin |first1=Hyunjoo |last2=Lee |first2=Joyce |date=4 Desember 2024 |title=South Korean president faces impeachment calls after martial law debacle |url=https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korean-lawmakers-call-impeach-president-yoon-after-martial-law-rescinded-2024-12-04/ |work=[[Reuters]]}}</ref><ref name="Reuters c">{{Cite news |date=4 Desember2024Desember 2024 |title=How a presidential impeachment works in South Korea as Yoon faces backlash |url=https://www.reuters.com/world/asia-pacific/how-impeach-south-korean-president-2024-12-04/ |work=[[Reuters]]}}</ref><ref name="AP">{{Cite news |date=4 Desember 2024 |title=South Korea's opposition parties move to impeach president over sudden declaration of martial law |url=https://apnews.com/article/south-korea-yoon-martial-law-25a2a7c957e77a19f771b6b7c56a2173 |access-date=4 Desember 2024 |work=[[Associated Press]]}}</ref>
 
Jika Majelis Nasional memberikan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon, dia akan segera diskors dari tugasnya, dan Perdana Menteri [[Han Duck-soo]] akan mengambil alih tugas tersebut sebagai penjabat presiden. Jika Yoon mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, [[Pemilihan umum presiden Korea Selatan 2027|pemilihan presiden awal]] akan diselenggarakan dalam 60 hari ke depan. Perdana menteri akan tetap menjabat sebagai penjabat presiden hingga pemilihan umum.<ref name="Guardian" />