Pemakzulan Park Geun-hye

Pemakzulan Presiden Park Geun-hye, aksi serupa yang pertama terjadi sejak tahun 2004 terhadap seorang Presiden Korea Selatan yang sedang berkuasa, merupakan puncak dari skandal politik Korea Selatan 2016. Pemungutan suara pemakzulan terjadi pada tanggal 9 Desember 2016, dengan 234 dari 300 anggota Majelis Nasional memilih untuk memakzulkan Park Geun-hye dan memberhentikannya sementara dari kantor kepresidenan. Sebagai hasil dari pemungutan suara pemakzulan, Hwang Kyo-ahn, Perdana Menteri Korea Selatan, menjadi penjabat presiden sampai 180 hari sementara Mahkamah Konstitusi Korea memutuskan apakah akan menerima atau menolak pemakzulan tersebut

Presiden Park Geun-hye, 2013

Latar belakang

Artikel utama: Skandal politik Republik Korea 2016

Protes menentang Park Geun-hye di Seoul, 29 Oktober 2016

Kasus ini terjadi pada akhir Oktober 2016, di mana teman dekat Presiden Park Geun-hye, Choi Soon-sil, yang tidak memiliki posisi resmi dalam pemerintahan, telah menggunakan posisinya untuk mencari dana dari beberapa bisnis konglomerat (dikenal sebagai chaebol ) kepada dua yayasan yang dia miliki, yaitu Mir Foundation dan K-Sports Foundation. Choi ditangkap dan Park Geun-hye akhirnya meminta maaf tiga kali kepada rakyatnya, dimulai sejak bulan Oktober, namun unjuk rasa lebih besar terus terjadi hingga sekarang.

Unjuk rasa telah berlangsung selama enam minggu yang mengakibatkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap Park jatuh hingga 4%, dan menurut jajak pendapat Majalah Time pada 9 Desember, 78% warga Korea Selatan mendukung pemakzulan Park.

Terakhir kali Presiden menghadapi proses pemakzulan yaitu pada tahun 2004, di mana Roh Moo-hyun dimakzulkan oleh parlemen dan diberhentikan sementara dari tugasnya selama dua bulan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi Korea menolak mosi Pemakzulan tersebut dan mengembalikan Roh ke kursi kekuasaan. Namun, sebagian besar masyarakat Korea Selatan justru mendukung Roh. Kendati jarang terjadi pemakzulan, setiap presiden sejak demokratisasi Korea Selatan pada tahun terakhir masa jabatannya telah dipenuhi skandal.

Perkembangan politik

Majelis Nasional, tempat dilaksanakannya pemakzulan Presiden

Pada tanggal 3 Desember, pukul 16.10 waktu setempat (14.10 WIB), Woo Sang-ho dari Partai Demokratik, Park Jie-won dari Partai Rakyat, dan Roh Hoe-chan dari Partai Keadilan menyerahkan "proposal pemakzulan Presiden Park Geun-hye" kepada Majelis Nasional atas nama 171 anggota dari partainya masing-masing dan perwakilan independen lainnya, dengan alasan bahwa Geun-hye telah melanggar Konstitusi dan hukum. Partai Saenuri awalnya ingin Park untuk secara sukarela mundur pada akhir April, tetapi dengan adanya protes oleh jutaan orang, partai yang berkuasa menjadi terbelah apakah Park harus mundur secara sukarela atau dimakzulkan. Pada tanggal 4 Desember, anggota faksi bukan arus utama Saenuri ini menyatakan bahwa mereka akan memilih mendukung pemakzulan Park.

Tiga ratus anggota Majelis Nasional dijadwalkan memberikan suara pada Rancangan Undang-Undang pemakzulan pada tanggal 9 Desember, ketika sesi legislatif berakhir. Karena pemakzulan membutuhkan mayoritas dua pertiga suara, jika sedikitnya 200 anggota memilih untuk menyetujui, maka Park akan dimakzulkan dan segera diberhentikan sementara dari kantor kepresidenan. Ada 172 anggota parlemen dari oposisi dan independen, yang berarti minimal harus ada 28 dari 128 anggota parlemen dari Partai Saenuri yang dibutuhkan untuk membelot dan bergabung dengan oposisi dalam mendukung pemakzulan jika proses ini sah.

Mosi pemakzulan

Perdana Menteri, Penjabat Presiden saat ini, Hwang Kyo-ahn dalam rapat Kabinet bulan Desember 2016

Pada tanggal 8 Desember, Majelis Nasional Korea Selatan mengumumkan bahwa pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden akan berlangsung pada tanggal 9 Desember pukul 15.00 waktu setempat. Seperti yang direncanakan, pada tanggal 9 Desember, anggota parlemen Korea Selatan menyetujui mosi pemakzulan dengan suara 234 mendukung dan 56 menentang dalam pemungutan suara rahasia. Ini berarti bahwa setidaknya 28 dan mungkin sebanyak 62 anggota Partai Saenuri mendukung pemakzulan. Ketua Majelis Nasional (yang kebetulan tidak terafiliasi dengan pihak manapun) abstain dari pemungutan suara. Dua anggota parlemen lainnya abstain dari pemungutan suara dan tujuh orang dinyatakan tidak sah.

Sebagai hasil dari pemakzulan, Presiden Park dihentikan untuk sementara dari kursi kepresidenan hingga 180 hari sedangkan Mahkamah Konstitusi akan memutuskan tentang keabsahan pemakzulan. Enam dari sembilan hakim di pengadilan yang harus setuju dengan pemakzulan tersebut tersebut. Jika pengadilan setuju dengan pemakzulan, itu akan menjadi pertama kalinya bahwa seorang presiden diberhentikan dari jabatannya sejak demokratisasi di negara itu tahun 1987.

Perdana Menteri Hwang Kyo-ahn telah mengambil alih jabatan kepresidenan pukul 19.30 waktu setempat atau pukul 17.30 WIB, secara interim. Jika Park meninggalkan kantor kepresidenan lebih awal karena alasan apa pun baik melalui pemakzulan yang disetujui oleh Mahkamah Konstitusi atau melalui pengunduran dirinya sendiri, pemilihan umum presiden Korea Selatan harus berlangsung dalam 60 hari. Kandidat yang potensial untuk maju dalam pemilihan umum presiden yaitu Moon Jae-in, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon dan politisi yang sedang naik daun yang menjadi Wali kota Seongnam Lee Jae-myung.

Reaksi

Reaksi domestik

Para pengunjuk rasa berkumpul di luar ruang serbaguna Majelis Nasional di mana sesi pemungutan suara digelar. Empat puluh anggota keluarga dari korban tenggelamnya MV Sewol menyaksikan anggota parlemen memberikan suara rahasia mereka. Warga yang telah berunjuk rasa dalam jumlah besar-besaran terhadap Park bersukacita setelah hasil tersebut diumumkan, sementara pendukung Park menyebut pemakzulan yang dilakukan parlemen sebuah "perburuan" tanpa bukti konkret kesalahan Park.

Reaksi internasional

Banyak sekali reaksi internasional pascapemakzulan presiden ini. Amerika Serikat menegaskan bahwa hubungan persekutuan dengan Seoul tetap kuat terlepas dari "nasib politik" Presiden Park Geun-hye. Sedangkan Jepang mengatakan tidak ada perubahan arah kebijakan terhadap Korea Selatan setelah pemakzulan. Adapun Tiongkok mengharapkan situasi politik di Korea bisa cepat terkendali.

Reaksi pasar saham

Pasar saham di kawasan Asia sudah mengantisipasi dimulainya pemungutan suara pemakzulan Presiden Park sehingga sebagian besar bursa saham ditutup relatif melemah. Indeks Kospi mengalami tekanan jual pada hari tersebut yang menyebabkan indeks acuan saham korsel ini turun 0,31 persen. Sementara nilai tukar Won Korea Selatan terhadap Dolar AS ditutup melemah 0,6%

Putusan Mahkamah Konstitusi

Gedung Mahkamah Konstitusi, tempat hakim memutuskan pemakzulan

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu hingga 180 hari selambat-lambatnya 6 Juni 2017 untuk memutuskan usulan pemakzulan ini. Lembaga tersebut akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan publik untuk mendengarkan pandangan dari kedua belah pihak mengenai apakah Majelis Nasional telah mengikuti proses berdasarkan konstitusi yang berlaku dan pemakzulan dapat dibenarkan.

Mahkamah Konstitusi umumnya dianggap konservatif, karena keseluruhan sembilan hakimnya diangkat pada masa pemerintahan konservatif Lee Myung-bak dan Park Geun-hye. Mahkamah Konstitusi belum menentukan tanggal rapat dengar pendapat.

Menurut Reuters, beberapa mantan hakim dari lembaga tersebut telah mengatakan bahwa bukti dalam kasus Park sangat kuat, meskipun tidak ada individu yang diidentifikasi namanya.