Hukum Sali

Hukum Sali (bahasa Latin: Lex Salica) adalah kumpulan undang-undang hukum sipil orang Franka Sali yang disusun pada ca. tahun 500 Masehi oleh Klovis, raja orang Franka yang pertama. Meskipun ditulis dalam bahasa Latin atau bahasa semi-Perancis menurut sejumlah ahli bahasa, Hukum Sali juga memuat kata-kata yang disebut-sebut oleh para ahli bahasa Belanda sebagai salah satu peninggalan tertulis paling tua dalam bahasa Belanda Kuno, bahkan mungkin pula tertua kedua sesudah prasasti Bergakker. Hukum Sali menjadi hukum dasar orang Franka sepanjang permulaan Abad Pertengahan, dan di kemudian hari mempengaruhi tatanan hukum Eropa. Asas yang paling terkenal dari hukum kuno ini adalah pengecualian kaum perempuan dari hak waris atas takhta, tanah, dan pusaka-pusaka warisan lainnya. Penegakan Hukum Sali diselenggarakan oleh suatu panitia yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Raja orang Franka. Ada lusinan naskah dari abad ke-6 sampai abad ke-8 dan tiga naskah emendasi selambat-lambatnya dari abad ke-9 yang sintas sampai sekarang.

Selembar surat keputusan Raja Kildebert III

Hukum Sali merupakan kodifikasi hukum-hukum tertulis, baik hukum perdata semisal hukum waris, maupun hukum pidana misalnya hukuman atas tindak pidana pembunuhan. Hukum Sali mempengaruhi pembentukan tradisi hukum tertulis yang berlanjut sampai ke zaman modern di Eropa Barat dan Eropa Tengah, khususnya di negeri-negeri swapraja di Jerman, Perancis, Belgia, Belanda, sebagian Italia, Austria-Hongaria, Rumania, dan negara-negara di semenanjung Balkan.

Sejarah

Raja Klovis mendiktekan Hukum Sali dikelilingi para senapatinya.

Kitab undang-undang Hukum Sali yang pertama disusun atas amanat raja segenap orang Franka yang pertama, Klovis I (ca. 466–511), dan terbit antara 507 dan 511. Klovis menunjuk empat orang pejabat dan menugasi mereka untuk mempelajari seluk-beluk hukum orang Franka, yang kala itu belum dituliskan, dan hanya dihafal oleh tetua-tetua tertentu yang akan berkumpul dan bersidang bilamana ilmu dan kebijaksanaan mereka diperlukan. Aturan-aturan hukum orang Franka diwariskan turun-temurun secara lisan, sehingga kitab undang-undang yang pertama ini dapat dikatakan mencerminkan adat istiadat kuno orang Franka. Agar dapat memerintah secara lebih efektif, raja-raja dan penadbirannya perlu memiliki undang-undang tertulis. Nama dari naskah kumpulan hukum ini mengacu pada status Klovis selaku seorang raja dari wangsa Meroving yang hanya memerintah atas orang-orang Franka Sali sebelum berhasil mempersatukan seluruh suku Franka. Hukum Sali juga berlaku atas orang Franka Ripuari; akan tetapi, karena hanya terdiri atas 65 judul, kitab undang-undang ini mungkin tidak mencakup hukum-hukum khusus orang Franka Ripuari.

Selama 300 tahun berikutnya, kitab ini diperbanyak dengan cara tulis tangan dan diamendemen seperlunya, baik untuk menampung pasal-pasal yang baru diundangkan, untuk merevisi pasal-pasal yang telah diamandemen, maupun untuk menghapus pasal-pasal yang sudah tidak berlaku. Tidak seperti karya cetak, pembuatan salinan dengan tulis tangan adalah tindakan perorangan, sehingga masing-masing salinan mencerminkan alam pikiran dan gaya sastra dari penyalinnya. Tiap-tiap naskah memuat sejumlah kesalahan tulis, perbaikan, isi, dan tata urutan tersendiri. Pasal-pasal dalam kitab undang-undang ini disebut "judul" karena masing-masing memiliki nama sendiri, yang umumnya diawali kata "de" (pasal, perihal). Masing-masing judul pun seringkali memiliki bagian-bagian tertentu yang juga diberi nama tersendiri yang sedikit banyak mengungkap asal-usul keberadaannya. Beberapa di antara nama semacam ini telah digunakan sebagai rujukan khusus, dan acap kali disebut dengan istilah yang sama bagi keseluruhan kitab, yakni "lex" (hukum).

Tahap Meroving

Dalam resensi Hukum Sali karya Hendrik Kern, seluruh naskah yang sintas dikelompokkan menjadi lima rumpun menurut kemiripan isi dan perkiraan tarikh pembuatannya. Rumpun I adalah kumpulan naskah-naskah yang paling tua, terdiri atas empat naskah yang diperkirakan baru dibuat pada abad ke-8 dan ke-9 tetapi memuat 65 judul hukum yang diyakini telah disalin dari kitab asli terbitan abad ke-6. Selain itu, naskah-naskah Rumpun I juga memuat Malbergse Glossen, "Glossa Malberg", glossa marginalis (keterangan tentang arti kata yang ditulis di tepi halaman naskah) berupa padanan istilah pengadilan pribumi untuk beberapa kata Latin. Nama Malbergse Glosse diambil dari kata malbergo, "bahasa sidang". Rumpun II, yang terdiri atas dua naskah, memiliki isi yang sama seperti naskah-naskah Rumpun I, akan tetapi memuat pula "interpolasi-interpolasi atau banyak tambahan yang tampaknya berasal dari zaman yang lebih kemudian".

Tahap Karoling

Rumpun III dipecah menjadi dua bagian. Bagian pertama yang terdiri atas tiga naskah dari abad ke-8 sampai ke–9, memuat pembabaran Hukum Sali yang sudah diperluas menjadi 99 atau 100 judul. Glossa Malberg tetap dipertahankan. Bagian kedua yang terdiri atas empat naskah tidak saja menghilangkan glossa, tetapi juga "memperlihatkan jejak-jejak dari upaya untuk membuat kalimat-kalimat dalam Hukum Sali menjadi lebih ringkas namun tetap berbobot". Naskah-naskah ini juga memuat sebaris pernyataan yang menunjukkan waktu pembuatannya: "pada tahun yang ke-13 dari masa pemerintahan raja kita yang maha mulia atas orang-orang Franka, Pipin". Sebagian pasal dalam naskah-naskah ini diundangkan sesudah masa pemerintahan Raja Pipin Si Pendek berakhir, tetapi dianggap sebagai hasil dari upaya emendasi Hukum Sali yang diprakarsai oleh Pipin, sehingga diberi nama Pipina Recensio (Pembetulan Pipin).

Rumpun IV juga dipecah menjadi dua bagian: bagian pertama terdiri atas 33 naskah; bagian kedua terdiri atas satu naskah. Naskah-naskah dalam rumpun ini dicirikan oleh pemberian nama Latin kepada bagian-bagian tertentu yang berasal dari sumber yang berbeda-beda. Dua dari bagian-bagian semacam itu diperkirakan berasal dari 768 sampai 778, tetapi emendasi dalam naskah-naskah rumpun ini diyakini berasal dari 798, yakni menjelang akhir masa pemerintahan Karel Agung. Hukum Sali edisi emendasi ini bertajuk Lex Salica Emendata (Hukum Sali Teremendasi), atau Lex Reformata (Hukum Tereformasi), atau Lex Emendata (Hukum Teremendasi), dan tampak jelas merupakan hasil dari upaya reformasi hukum pada masa pemerintahan Raja Karel Agung.

Kala itu wilayah Kekaisaran Romawi Suci meliputi sebagian besar Eropa Barat. Karel Agung menambahkan pasal-pasal pilihan yang diambil dari kitab-kitab undang-undang suku-suku bangsa Jermanik yang mula-mula bukan bagian dari negeri Franka. Pasal-pasal pilihan ini ditambahkan ke dalam pasal-pasal yang sudah ada tetapi diberi judul tersendiri. Seluruh orang Franka di negeri Franka wajib tunduk pada kita undang-undang yang sama, yakni kitab undang-undang hasil emendasi Karel Agung yang tetap disebut Lex Salica. Kitab undang-undang Jermanik lain yang menjadi sumber dari pasal-pasal tambahan ini adalah Lex Ribuariorum (Hukum orang Ripuari) atau Lex Ribuaria (Hukum Ripuari), Lex Alamannorum (Hukum orang Alemani), dan Lex Suauorum. Lex Ribuaria adalah kitab undang-undang orang Franka Ripuari, sebuah bangsa yang merdeka sebelum Klovis berkuasa. Lex Alamannorum adalah kitab undang-undang orang Alemani, yang kala itu tunduk pada orang Franka. Di bawah kekuasan orang Franka, mereka wajib menaati undang-undang Franka, bukan undang-undang mereka sendiri. Dimasukkannya beberapa aturan hukum mereka ke dalam Hukum Sali tentu dimaksudkan sebagai suatu tindakan paliatif. Sementara Lex Suauorum adalah kitab undang-undang orang Suebi yang jauh lebih tua daripada Lex Alamannorum.

Catatan penjelasan dalam bahasa Belanda Kuno

Lihat pula: Bahasa Belanda Kuno

Catatan penjelasan dari kitab undang-undang Hukum Sali (Malbergse glossen) memuat sepatah dua kata bahasa Belanda Kuno dan sejumlah kalimat lengkap tertua yang pernah ditulis orang dalam bahasa itu:

Bahasa Belanda Kuno	maltho	thi	afrio	lito
Bahasa Belanda (Modern)	ik meld,	jou*	bevrijd ik,	laat**
Bahasa Indonesia	aku nyatakan,	kau	aku bebaskan,	kawula**

* Bahasa Belanda Kuno menggunakan kata ganti orang kedua tunggal, thi.

** Lito adalah semacam kawula dalam sistem feodal, petani separuh merdeka, menggarap lahan milik tuan tanah tetapi dirinya sendiri bukanlah milik tuan tanah. Sebaliknya seorang hamba tebusan sepenuhnya adalah milik tuannya.

Beberapa asas dari Hukum Sali

Hukum Sali beserta tafsir-tafsirnya memberi gambaran tentang kehidupan masyarakat Franka. Pasal-pasal hukum pidana mengatur pembayaran ganti rugi dan pengenaan denda sebagai kompensasi atas cedera pada manusia serta kerusakan pada harta benda (misalnya budak belian), tindak pidana pencurian, dan tindak pidana penghinaan tanpa sebab. Sepertiga dari denda yang dibayar adalah biaya perkara. Interpretasi yudisial dilakukan oleh dewan juri.

Hukum sipil menetapkan bahwa seorang individu secara sah berada di luar perlindungan hukum jika individu yang bersangkutan bukan anggota dari sebuah keluarga. Hak-hak para anggota keluarga juga diatur; misalnya, tanah harus dibagi rata kepada seluruh waris laki-laki yang masih hidup, berlawanan dengan asas primogenitur (hak kesulungan).

Suksesi agnatis

Salah satu asas hukum sipil adalah suksesi agnatis (hak waris menurut garis nasab laki-laki) yang secara gamblang menafikan hak waris kaum perempuan atas tampuk pemerintahan atau tanah pertuanan. Istilah "Hukum Sali" seringkali digunakan sebagai sebutan lain bagi suksesi agnatis. Akan tetapi Hukum Sali tidak semata-mata mengatur hal-ikhwal warisan saja, karena kitab undang-undang ini adalah leluhur langsung dari sistem-sistem hukum yang kini berlaku di daratan Eropa.

Hukum Sali mengatur suksesi berdasarkan jenis kelamin. Suksesi agnatis berarti tampuk pemerintahan atau tanah kekuasaan dialihkan dari seorang pewaris kepada kerabat laki-laki dalam satu garis silsilah patrilineal yang sama dengan si pewaris, misalnya saudara laki-laki, putra, atau kerabat laki-laki terdekat (misalnya kemenakan), termasuk pula kerabat laki-laki dari cabang-cabang silsilah patrilineal yang bersumber dari leluhur laki-laki yang sama dengan si pewaris (misalnya sepupu jauh). Bentuk-bentuk utama dari suksesi agnatis adalah senioritas agnatis dan primogenitur agnatis. Yang paling lazim digunakan adalah primogenitur agnatis, yakni pengalihan warisan dari si pewaris kepada putra sulungnya; jika si pewaris tidak berputra, maka warisan akan dialihkan kepada kerabat laki-laki terdekat dalam satu garis silsilah patrilineal.

Hak waris kaum perempuan

Lihat pula: Terra salica

Sehubungan dengan hak waris atas tanah, Hukum Sali menetapkan bahwa:

Akan tetapi mengenai tanah Sali, tak sebidang tanah pun boleh diwariskan kepada seorang perempuan: malah seluruh tanah warisan harus turun kepada kaum lelaki.

atau menurut naskah lain:

sehubungan dengan terra Salica, tak sebidang tanah pun diwariskan kepada seorang perempuan tetapi seluruh tanah menjadi milik kaum lelaki yang masih terhitung adik-beradik.

Menurut tafsir orang Franka Sali, aturan ini hanya melarang kaum perempuan mewarisi "Tanah Sali" warisan leluhur; larangan ini sama sekali tidak menghalangi kaum perempuan untuk mewarisi harta benda lain (misalnya harta benda pribadi); dan pada masa pemerintahan Raja Kilperik I (ca. 570), aturan ini diamandemen agar anak perempuan boleh mewarisi tanah jika si pewaris tidak memiliki anak laki-laki yang masih hidup (amandemen ini, tergantung cara penerapan dan penafsirannya, menjadi dasar hukum suksesi Semi-Sali atau hukum hak kesulungan yang mendahulukan laki-laki, atau pun kedua-duanya).

Pilihan kata yang digunakan dalam rumusan hukum ini, maupun adat yang lazim berlaku sampai berabad-abad kemudian, tampaknya meneguhkan tafsir yang mengatakan bahwa warisan dibagi-bagikan kepada saudara-saudara dari mendiang pewaris. Dan, jika hukum ini dimaksudkan untuk mengatur alih kepemimpinan, maka dapat ditafsir mewajibkan penerapan senioritas agnatis (dari mendiang kepada kerabat laki-laki tertua mendiang), bukan hak kesulungan langsung (dari mendiang kepada putra tertua mendiang).

Dalam penerapannya oleh monarki-monarki turun-temurun di daratan Eropa semenjak abad ke-15, sebagai dasar bagi suksesi agnatis, Hukum Sali dianggap meniadakan segenap kaum perempuan dari garis suksesi dan melarang pewarisan hak suksesi melalui perempuan mana pun. Sekurang-kurangnya ada dua tatanan suksesi turun-temurun yang merupakan penerapan langsung dan seutuhnya dari aturan Hukum Sali, yakni senoritas agnatis dan primogenitur agnatis.

Penerapan hukum alih kepemimpinan dan hukum waris

Di Perancis

Raja-raja wangsa Meroving membagi-bagi wilayah kekuasaannya secara merata kepada semua putra mereka yang masih hidup. Tindakan ini menjadi penyebab timbulnya berbagai sengketa dan bunuh-membunuh antarsaudara di kalangan kaum keturunan raja. Wangsa Karoling juga melakukan tindakan yang sama, namun wilayah kekuasaan mereka sudah bertaraf kekaisaran, sehinga tidak dapat dibagi-bagi dan hanya dapat diwariskan kepada satu orang saja pada setiap masa pemerintahan. Primogenitur, yakni hak kesulungan atau asas pengistimewaan terhadap keturunan yang lahir lebih dulu sebagai ahli waris atas seluruh harta si pewaris, pada akhirnya muncul di Perancis pada masa pemerintahan raja-raja wangsa Kapet. Raja-raja wangsa Kapet yang terdahulu hanya memiliki satu orang ahli waris, yaitu putra tertua, yang dinobatkan menjadi raja kecil (bahasa Latin: rex iunior) selagi ayahnya masih hidup. Karena warisan tidak lagi dibagi-bagi secara merata, maka sebagai gantinya, putra-putra raja dari wangsa Kapet selain putra tertua dianugerahi apanase, yakni daerah kekuasaan feodal di bawah suzeranitas raja. Hukum feodal memperbolehkan pewarisan pertuanan kepada anak perempuan jika tidak ada anak lelaki. Aturan ini juga diterapkan pada apanase-apanase terdahulu. Mengenai apakah hukum feodal ini juga diterapkan dalam pewarisan takhta Kerajaan Perancis, tak seorang pun yang tahu sampai dengan tahun 1316.

Rujukan dalam karya sastra

• Shakespeare menjadikan Hukum Sali sebagai salah satu sarana alur cerita (plot device) dalam drama Henry V. Dalam drama ini dikisahkan bahwa Perancis menjadikan Hukum Sali sebagai dasar untuk menafikan hak waris Henry V atas takhta Kerajaan Perancis. Drama Henry V bermula dengan adegan Uskup Agung Canterbury dimintai pendapat mengenai apakah penuntutan hak waris itu dapat dibenarkan kendati bertentangan dengan Hukum Sali. Sang Uskup Agung menjawab, "tanah Salique itu adanya di negeri Jerman, di antara batang air Sala dan batang air Elba". Jawaban ini menyiratkan bahwa Hukum Sali adalah hukum Jerman, dan bukan hukum Perancis. Pembenaran dari Sang Uskup Agung, yang sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga terkesan bebal dan bertele-tele oleh Shakespeare (untuk keperluan komedi dan rekayasa politik), juga sebenarnya keliru, karena orang Franka Sali menetap di daerah hilir Sungai Rhein dan Sungai Skaldis, yang sekarang ini termasuk dalam wilayah Flandria di negeri Perancis.
• Dalam novel Royal Flash, karya George MacDonald Fraser, sang jagoan, Harry Flashman, saat menikahi Adipatni Irma, dihadiahi harta pusaka yang menjadi hak pendamping adipatni, dan "Sang Adipatni malah jauh lebih beruntung"; sang jagoan yang merasa dicurangi pun berpikir, "Dulu pernah aku sadari, dan kini pun kembali aku sadari, bahwa Hukum Sali adalah suatu gagasan hebat yang terkutuk".
• Dalam novelnya, Waverley, Sir Walter Scott mengutip "Hukum Salique" dalam penjabaran cerita sehubungan dengan permintaan-permintaan yang diajukan si tokoh utama, yakni seekor kuda beserta seorang pemandu untuk mengantarnya ke Edinburgh.

  Si nyonya rumah, seorang pekerja ulet yang sopan dan pendiam, datang untuk menanyakan apa yang ia inginkan untuk disajikan sebagai santapan malamnya, tetapi menolak untuk memberi jawaban perihal kuda dan pemandu; karena Hukum Salique, tampaknya, berlaku pula atas kandang-kandang kuda di penginapan Kaki Dian Emas.

  — Bab XX1X

Lihat pula

• Hukum Jermani kuno
• Patrilineal
• Paris, BN, lat. 4404

Rujukan

Catatan

Daftar Pustaka

• Cave, Roy; Coulson, Herbert (1965). A Source Book for Medieval Economic History. New York: Biblo and Tannen. 
• Drew, Katherine Fischer (1991). The laws of the Salian Franks (Pactus legis Salicae). Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-8256-6/ISBN 0-8122-1322-X. 
• Hinckeldey, Christoph; Fosberry, John (Translator) (1993) [1981]. Criminal justice through the ages: from divine judgement to modern German legislation. Schriftenreihe des Mittelterlichen Kriminalmuseums Rothenburg ob der Tauber, v. 4. Rothenburg ob der Tauber (Germany): Mittelalterliches Kriminalmuseum. 
• Kern, Hendrik (Contributor) (1880). Hessels, J.H, ed. Lex Salica: the Ten Texts with the Glosses and the Lex Emendata. London: John Murray. 
• Taylor, Craig, ed. (2006). Debating the Hundred Years War. "Pour ce que plusieurs" (La Loy Salique) and "A declaration of the trew and dewe title of Henrie VIII". Camden 5th series. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-87390-8. 
• Taylor, Craig (2001). "The Salic Law and the Valois succession to the French crown". French History. 15: 358–377. doi:10.1093/fh/15.4.358. 
• Taylor, Craig (2006). "The Salic Law, French Queenship and the Defence of Women in the Late Middle Ages". French Historical Studies. 29: 54–564. 
• Young, Christopher; Gloning, Thomas (2004). A History of the German Language through Texts. London and New York: Routledge. 

Pranala luar

• Informasi mengenai Hukum Sali dan tradisi pembuatan naskahnya di situs jejaring Bibliotheca legum regni Francorum manuscripta, sebuah basis data naskah-naskah hukum sekular Karoling (Karl Ubl, Universitas Köln, Jerman).