Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

KEPALA KEPOLISIAN BEKASI UTARA ASITIOYONO SITUMORANG DARI JANSEN ,KULIAH,BAHASA LUAR NEGERI,NEMBAK,KOOR BIARAWAN BAGIAN KE 3 DEPAN CIRI-CIRI :KACAMATA PUTIH,AGAK PENDEK ,BAIK ,AGAK KECOKLATAN NAMA BRIPKA NGAKUNYA.JANGAN LUPA TEKAN HANDCAM NOMOR 5 PEKERJAAN:PILOT,KERETA API,NGAJAR KOOR BIARAWAN ,SUAMI ISTRI,PRAMUGARA,PELAYARAN KEPALA KEPOLISIAN INGIN PAKAI MOBIL POLISI COKLAT,PUTIH SAMA SERAGAM

 SEKIAN TERIMA KASIH JANGAN LUPA HARUS CEPAT ITU PEKERJAAN KOOR BIARAWAN ADA KECOKLATAN ADA EMPAT TOLONG DIBACA SEBAR

-BRIPDA HELA SITUMORANG (KEPALA KEPOLISIAN) PISTOL PENEMBAK -BRIPDA GUNTUR SITANGGANG (SH.SURAT TILANG )GOLDEN SITANGGANG (KEPALA KEPOILISIAN) -BRIPDA ARYANI SITUMORANG(KEPALA KEPOLISIAN) PINTAR,HUBUNGAN BADAN. -BRIPDA ARYONO SITUMORANG(KEPALA KEPOLISIAN) -BRIPDA SAMUEL SIMAMORA(KEPALA KEPOLISIAN)

Sejarah

Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).^[1]

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.^[2]

Mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.^[3]

Pada masa negera Republik Indonesia Serikat, Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Serikat berada di bawah Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung dalam bidang politik dan operasional.^[4] Sementara itu dalam hal pemeliharaan dan susunan administrasi bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Presiden RIS, Soekarno pada tanggal 21 Januari 1950 mengangkat kembali Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat.^[5] Setelah RIS bubar, Soekanto diangkat kembali sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia.^[6]

Pada tahun 1961 Kepolisian Negara menjadi bagian dari angkatan bersenjata.^[7] Pada tahun 1962 jabatan kepala jawatan kepolisian diubah menjadi Menteri/Kepala Kepolisian Negara,^[8] dan diubah lagi menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara.^[9] Pada masa Kabinet Dwikora jabatan Kapolri diubah lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.^[10]

Setelah reorganisasi ABRI tahun 1970, kembali menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang berada di bawah komando dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Panglima ABRI).

Mulai tanggal 1 April 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia dipisahkan dengan Tentara Nasional Indonesia dari ABRI dan menjadi berdiri sendiri. Kapolri dipilih oleh Presiden berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Daftar pejabat

#	Foto	Nama	Dari	Sampai	Jabatan terakhir	Keterangan
1		Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo	29 September 1945	14 Desember 1959	Ajunct Technisch Leider der Veldpolitie van Residentie Zuid-Borneo en Oost-Borneo
2		Komisaris Jenderal Polisi Soekarno Djojonegoro	15 Desember 1959	29 Desember 1963	Ajun Kepala Kepolisian Negara
3		Jenderal Polisi Soetjipto Danoekoesoemo	30 Desember 1963	8 Mei 1965	Komandan Mobrig Polisi Pusat	Jabatan bernama Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Men/Pangak)
4		Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo	9 Mei 1965	15 Mei 1968	Kepala Pusat Pertahanan Sipil
5		Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso	15 Mei 1968^[11]	2 Oktober 1971	Deputi Menteri/Panglima AK Urusan Operasi Polri
6		Jenderal Polisi Mohamad Hasan	3 Oktober 1971	24 Juni 1974	Irjen Hankam^[12]
7		Jenderal Polisi Widodo Budidarmo	26 Juni 1974^[13]	25 September 1978	Kepala Daerah Kepolisian VII/Metropolitan Jakarta Raya
8		Jenderal Polisi Awaluddin Djamin	26 September 1978	3 Desember 1982	Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman Barat
9		Jenderal Polisi Anton Soedjarwo	4 Desember 1982	6 Juni 1986	Kepala Daerah Kepolisian VII/Metropolitan Jakarta Raya
10		Jenderal Polisi Mochammad Sanoesi	7 Juni 1986	19 Februari 1991	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
11	Berkas:Kunarto.jpg	Jenderal Polisi Kunarto	20 Februari 1991	5 April 1993	Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
12		Jenderal Polisi Banurusman Astrosemitro	6 April 1993	14 Maret 1996	Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
13		Jenderal Polisi Dibyo Widodo	15 Maret 1996	28 Juni 1998	Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
14		Jenderal Polisi Roesmanhadi	29 Juni 1998	3 Januari 2000	Staf Ahli Menhankam Bidang Kamtibmas
15		Jenderal Polisi Roesdihardjo	4 Januari 2000	22 September 2000	Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Polri ^[14]
16		Jenderal Polisi Surojo Bimantoro	23 September 2000	21 Juli 2001	Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
		Jenderal Polisi Chairuddin Ismail	2 Juni 2001	7 Agustus 2001	Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pejabat Sementara Kapolri^[15]
17		Jenderal Polisi Da'i Bachtiar	29 November 2001	7 Juli 2005	Ketua Pelaksana Harian Badan Koordinasi Narkotika Nasional
18		Jenderal Polisi Sutanto	8 Juli 2005	30 September 2008	Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional
19		Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri	1 Oktober 2008	22 Oktober 2010	Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
20		Jenderal Polisi Timur Pradopo	22 Oktober 2010	25 Oktober 2013	Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri
21		Jenderal Polisi Sutarman	25 Oktober 2013	16 Januari 2015	Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
		Jenderal Polisi Badrodin Haiti	16 Januari 2015	17 April 2015	Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksana Tugas Kapolri dengan pangkat Komisaris Jenderal ^[16]
22		Jenderal Polisi Badrodin Haiti	17 April 2015	13 Juli 2016	Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
23		Jenderal Polisi Tito Karnavian	13 Juli 2016	Petahana	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	^[17]

Lihat pula

Referensi

^ Sejarah Nasional Indonesia VI. hlm. 182.
^ Djamin, Awaloedin (2007). Sejarah perkembangan kepolisian di Indonesia. hlm. 122.
^ "Penetapan Pemerintah tahun 1946". ngada.org. Diakses tanggal 5 November 2012.
^ Keputusan Presiden RIS No.22 Tahun 1950 Tanggal 16 Januari 1950
^ Keputusan Presiden RIS No.29 Tahun 1950 Tanggal 21 Januari 1950
^ Keppres No.190 Tahun 1950
^ pasal 3, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara
^ Keputusan Presiden No.94 Tahun 1962
^ Keputusan Presiden No.134 Tahun 1962
^ "Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 1963" (pdf). sipuu.setkab.go.id. Sistem Informasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 4 Agustus 2013.
^ "1968-05-15 Amanat Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto Pada Upacara Serah Terimah Jabatan Panglima Angkatan Kepolisian". Soeharto.co. Diakses tanggal 10 Desember 2013.
^ "Kapolri Keenam (3 Oktober 1971 – 24 Juni 1974)". Diakses tanggal 25 November 2015.
^ "1974-06-26 Amanat Presiden Soeharto Pada Upacara Pelantikan KASAL Dan KAPOLRI". Soeharto.co. Diakses tanggal 9 Desember 2013.
^ Selamat Ginting (9 Februari 2015). "Corps Coklat Kunci Presiden". Republika Online. Diakses tanggal 25 November 2015.
^ Anggoro Gunawan (20 Juli 2001). "SI Kemungkinan Akan Digelar Sabtu (21/7) Pukul 10.00 WIB". tempo.co. Diakses tanggal 17 Agustus 2013.
^ Asril, Sabrina; Akuntono, Indra (16 Januari 2015). Wiwoho, Laksono Hari, ed. "Wakapolri Badrodin Haiti Jadi Pelaksana Tugas Kapolri". Diakses tanggal 16 Januari 2015.
^ Rakhmatulloh (13 Juli 2016). "Tito Karnavian Dilantik Jadi Kapolri, Begini Reaksi KPK". SindoNews. Diakses tanggal 29 November 2016.

Pranala luar

(Indonesia) Daftar Kapolri di situs web Museum Polri

[1] Sejarah Nasional Indonesia VI. hlm. 182.

[2] Djamin, Awaloedin (2007). Sejarah perkembangan kepolisian di Indonesia. hlm. 122.

[3] "Penetapan Pemerintah tahun 1946". ngada.org. Diakses tanggal 5 November 2012.

[4] Keputusan Presiden RIS No.22 Tahun 1950 Tanggal 16 Januari 1950

[5] Keputusan Presiden RIS No.29 Tahun 1950 Tanggal 21 Januari 1950

[6] Keppres No.190 Tahun 1950

[7] pasal 3, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

[8] Keputusan Presiden No.94 Tahun 1962

[9] Keputusan Presiden No.134 Tahun 1962

[10] "Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 1963" (pdf). sipuu.setkab.go.id. Sistem Informasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 4 Agustus 2013.

[11] "1968-05-15 Amanat Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto Pada Upacara Serah Terimah Jabatan Panglima Angkatan Kepolisian". Soeharto.co. Diakses tanggal 10 Desember 2013.

[12] "Kapolri Keenam (3 Oktober 1971 – 24 Juni 1974)". Diakses tanggal 25 November 2015.

[13] "1974-06-26 Amanat Presiden Soeharto Pada Upacara Pelantikan KASAL Dan KAPOLRI". Soeharto.co. Diakses tanggal 9 Desember 2013.

[14] Selamat Ginting (9 Februari 2015). "Corps Coklat Kunci Presiden". Republika Online. Diakses tanggal 25 November 2015.

[15] Anggoro Gunawan (20 Juli 2001). "SI Kemungkinan Akan Digelar Sabtu (21/7) Pukul 10.00 WIB". tempo.co. Diakses tanggal 17 Agustus 2013.

[16] Asril, Sabrina; Akuntono, Indra (16 Januari 2015). Wiwoho, Laksono Hari, ed. "Wakapolri Badrodin Haiti Jadi Pelaksana Tugas Kapolri". Diakses tanggal 16 Januari 2015.

[17] Rakhmatulloh (13 Juli 2016). "Tito Karnavian Dilantik Jadi Kapolri, Begini Reaksi KPK". SindoNews. Diakses tanggal 29 November 2016.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]