Petition of Right
Petition of Right adalah dokumen konstitusional Britania Raya berisi pembatasan hak raja dan pernyataan atas hak yang dimiliki rakyat beserta jaminannya.[1] Dokumen ini diserahkan kepada raja Charles I oleh Parlemen Inggris pada tahun 1682 sebagai bentuk perjuangan melawan monarki absolut.[2]
Latar Belakang
Kepemimpinan Charles I
Raja Charles I naik takhta pada bulan Maret 1625, menggantikan raja James I yang meninggal pada tahun yang sama. Pemerintahan Charles dimulai dengan hubungan yang tidak menyenangkan dengan Adipati Buckingham saat itu, George Villiers. Penyebabnya adalah kecendurungannya untuk menggunakan kekuasaan yang berlawanan dengan keinginan para bangsawan[3]. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Charles I juga tidak populis, di antaranya pengumpulan paksa bea cukai untuk membiayai perang di luar negeri. Parlemen memutuskan pembatasan pungutan ini hanya selama satu tahun pada tahun 1625. Hal ini tidak diindahkan oleh Charles I dengan mengumpulkan uang tanpa persetujuan Parlemen melalui Pinjaman Paksa pada tahun 1626 dan memenjarakan orang yang menolak untuk membayarnya tanpa diadili.[4]
Kehidupan Pribadi
Charles adalah seorang Anglikan Tinggi dan menikahi Henrietta Maria yang beragama Katolik pada 1 Mei 1625.[5] Perbedaan kepercayaan ini menimbulkan kebencian rakyat, terutama kaum Puritan. Di tahun 1629, Charles I memerintahkan tindakan kekerasan terhadap orang-orang Puritan dan Katolik dan banyak yang pindah ke daerah koloni Amerika. Raja Chales juga memaksakan penggunaan buku doa baru di Skotlandia sehingga menimbulkan perlawanan. Dia terpaksa bekerja sama dengan Parlemen untuk mendapatkan dana meredam perlawanan rakyat. Pada November 1641, pemberontakan pecah di Irlandia. Ketegangan semakin meningkat akibat perselisihan mengenai siapa yang harus memimpin pasukan untuk menekan pemberontakan di Irlandia. Charles menyuruh penahanan lima anggota Parlemen pada Agustus 1642 dan menegaskan diri sebagai pemimpin pasukan. Nantinya, hal ini menyebabkan Perang Saudara Inggris terjadi.[3]
Pinjaman Paksa (Forced Loan)
Untuk membiayai rencana Perang Inggris-Spanyol (1654–60), Charles I mengenakan pinjaman paksa pada rakyatnya yang kaya pada tahun 1626. Para bangsawan ditunjuk sebagai komisaris untuk pengumpulan pinjaman. Lebih dari 250.000 Pound sterling terkumpul dalam setahun. Tujuh puluh enam orang yang menolak atau menghalangi peminjaman uang dipenjarakan. Mereka tidak diadili karena hakim takut menentang raja. Charles I juga berusaha memaksa Gereja untuk mendukung pinjaman paksa. Para pendeta mengkhotbahkan pembenaran terhadap tindakannya atas hak ilahinya.[6]
Konflik dengan Parlemen
Parlemen Pertama
Ketika Parlemen pertama raja Charles I membahas pengangkatan menteri raja pada bulan Juni 1625, muncul ketidakpercayaan atas dirinya karena kegagalan Perang Spanyol Charles tidak memberi penjelasan kepada Parlemen tentang kebijakan luar negerinya atau biayanya. Pertentangan juga muncul antara raja yang baru dan Kaum Puritan yang mendominasi House of Commons. Parlemen membatasi hak untuk memungut bea cukai hanya selama setahun, tidak seumur hidup seperti pada raja-raja sebelumnya.[7] Menyadari ancaman terhadap kekuasaannya, Charles membubarkan Parlemen pertamanya pada 12 Agustus 1625.[8]
Parlemen Kedua
Charles I menjadikan lawan-lawan politiknya dari Parlemen kedua menjadi sheriff di daerah asal mereka untuk menghindari perlawanan. Kenyataannya, Parlemen kedua lebih kritis terhadap raja di pertemuan pada Februari 1626. Parlemen menyoroti kegagalan ekspedisi Cádiz di Spanyol. Ajuan raja untuk mendanai armada pasukan melawan Spanyol dan Perancis ditolak. Posisi Charles kembali terancam dan dia memutuskan membubarkan Parlemen pada Juni 1626.[9][10]
Parlemen Ketiga
Charles I mengatur pembentukan Parlemen baru dengan harapan Parlemen akan menyetujui pengiriman pasukan ke La Rochelle, Perancis. Parlemen justru bertindak lebih keras menentang raja dan mengeluarkan resolusi Petition of right pada pertemuan pada 17 Maret 1628 dan The Tree Resolutions pada 23 Januari 1629.[11][12]
Pengesahan
Kekalahan perang melawan Perancis dan Spanyol di tahun 1627 membuat perpajakan darurat didesak oleh raja Charles I. Dua puluh tujuh anggota Parlemen yang menolak memberi pinjaman dipenjara dan menimbulkan kecemasan di antara anggota yang lain.[13]
Parlemen ketiga raja Charles I berkumpul pada 17 Maret 1628. Pada Pidato pembukaannya, raja menyerukan pemberian pajak segera untuk melanjutkan perang. Parlemen memanfaatkan kegentingan tersebut dengan menyusun Petition of Right dan memutuskan akan memberi dana yang dibutuhkan jika dokumen tersebut ditandatangani.[14]
Awalnya, Charles menolak untuk memberikan persetujuannya kepada Parlemen, tetapi dia sangat membutuhkan uang. Dia berkonsultasi dengan hakim tentang status hukum Petition of Right. Dengan harapan ia dapat kembali menegakkan kekuasaannya, Charles menyetujui Petition of Right pada tanggal 7 Juni 1628.[15] Parlemen kemudian memberikan dana yang dibutuhkan raja. Pada saat Parlemen keempat bertemu pada Januari 1629, pihak kerajaan tidak punya banyak wewenang. House of Commons sekarang berkeberatan atas apa yang disebut sebagai kebangkitan "praktik-praktik populer" di gereja-gereja dan pada pengadaan bea cukai dan penangkapan orang oleh para pejabat raja tanpa persetujuannya. Raja memerintahkan penangguhan Parlemen pada 2 Maret 1629, tetapi sebelum dia berbicara, pembesar suara di kursinya diturunkan. Charles menyadari bahwa perilaku itu adalah gerakan revolusi. Selama 11 tahun berikutnya ia memerintah kerajaan tanpa melibatkan Parlemen.[10]
Isi
Kutipan Petition of Right berbunyi:
- They do therefore humbly pray your most excellent Majesty, that no man hereafter be compelled to make or yield any gift, loan, benevolence, tax, or such like charge, without common consent by act of parliament; and that none be called to make answer, or take such oath, or to give attendance, or be confined, or otherwise molested or disquieted concerning the same or for refusal thereof; and that no freeman, in any such manner as is before mentioned, be imprisoned or detained; and that your Majesty would be pleased to remove the said soldiers and mariners, and that your people may not be so burdened in time to come; and that the aforesaid commissions, for proceeding by martial law, may be revoked and annulled; and that hereafter no commissions of like nature may issue forth to any person or persons whatsoever to be executed as aforesaid, lest by color of them any of your Majesty's subjects be destroyed or put to death contrary to the laws and franchise of the land.[16]
Inti dari Petition of Right adalah empat tuntutan:
- tidak boleh ada pemungutan pajak tanpa persetujuan Parlemen
- tidak boleh ada penangkapan tanpa sebab
- tidak boleh ada rakyat yang dipaksa menjadi tentara atau pelaut di luar keinginan mereka
- tidak boleh ada aturan militer di masa damai
Hak-hak ini dilindungi oleh hukum dan undang-undang Magna Carta dan hukum Edward I, Edward III dan Richard III. Tuntutan ketiga dan keempat memperlihatkan dampak kebijakan luar negeri Charles I yang suka berperang.[11]
Peninggalan
Lihat pula
Referensi
- ^ "Petition of Right (1628) | History, Principles, & Facts". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-01-27.
- ^ "Magna Carta, Petition of Right, History of Civil Liberties". United for Human Rights (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-01-27.
- ^ a b "BBC - History - King Charles I". www.bbc.co.uk (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-01-30.
- ^ "Charles I and the Petition of Right". UK Parliament (dalam bahasa English). Diakses tanggal 2020-01-30.
- ^ pixeltocode.uk, PixelToCode. "Charles I". Westminster Abbey (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-01-30.
- ^ "Forced Loans, 1626-7". bcw-project.org. Diakses tanggal 2020-01-30.
- ^ Maitland 2011, hlm. 307"When Charles I met his first parliament, the commons refused to make that grant of tonnage and poundage for the king's life, which since the days of Henry V had been usual; they would grant it for but one year"
- ^ "King Charles' First Parliament, 1625". bcw-project.org. Diakses tanggal 2020-01-30.
- ^ "King Charles' Second Parliament, 1626". bcw-project.org. Diakses tanggal 2020-01-30.
- ^ a b "Charles I | Biography, Accomplishments, & Facts". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-01-30.
- ^ a b "King Charles' Third Parliament, 1628-29". bcw-project.org. Diakses tanggal 2020-01-30.
- ^ "United Kingdom - Charles I (1625–49)". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-01-30.
- ^ Banaszak 2001, hlm. 3b"Twenty-seven of its members had been imprisoned by the king for refusing the loan."
- ^ Banaszak 2002, hlm. 3"This Parliament used Charles's need for money as a tool to establish limits on his power."
- ^ Hallam 2009, hlm. 307"In March, 1628, Charles had to face his third parliament, and on 7 June he gave his assent to the Petition of right which turned it into a statute."
- ^ "The Petition of Right 1628". www.constitution.org. Diakses tanggal 2020-01-30.
Daftar Pustaka
Maitland, Frederic William (2011). The constitutional history of England : a course of lectures delivered. Barnes & Noble. ISBN 978-1-4114-3794-4.
Banaszak, Ronald A (2002). Fair trial rights of the accused : a documentary history. Greenwood Press. ISBN 0-313-30525-0.
Hallam, Henry (2009). The Constitutional History of England from the Accession of Henry VII to the Death of George II. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-139-09448-1.
Bailey, J. Magna Charta, the Bill of Rights; with the Petition of Right, Presented to Charles I. by the Lords and Commons, Together with His Majesty's Answer; and the Coronation Oath. With Notes and Illustrations, Etc. England: England (1820).