Abdul Manap
Abdul Manap (lahir di Muara Talang, Batang Asai, Sarolangun, Hindia Belanda, 1908 – meninggal di Jakarta, Indonesia, 28 Maret 1988 pada umur 80 tahun) adalah seorang birokrat dan politikus asal jambi. Ia menjabat sebagai Pemangku Jabatan Gubernur Jambi dari tahun 1966 hingga 1968 dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari tahun 1971 hingga 1982.
Abdul Manap | |
|---|---|
 | |
| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | |
| Masa jabatan 28 Oktober 1971 – 1 Oktober 1982 | |
| Presiden | Soeharto |
| Grup parlemen | Golkar |
| Daerah pemilihan | Jambi |
| Gubernur Jambi (Penjabat) | |
| Masa jabatan Mei 1966 – 1968 | |
| Presiden | Soekarno Soeharto |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 1908 Muara Talang, Batang Asai, Sarolangun, Hindia Belanda |
| Meninggal | 28 Maret 1988 (umur 80) Jakarta, Indonesia |
| Partai politik | Masyumi (hingga 1958) Golkar |
  | |
Masa kecil dan pendidikan
Abdul Manap lahir pada tahun 1908 di Muara Talang, Batang Asai, Sarolangun, Hindia Belanda. Ia lulus dari pendidikan dasar pada tahun 1920 dan melanjutkan ke Sekolah Pamong Praja (Gouvernement).[1]
Karir di birokrasi
Masa Hindia Belanda dan pendudukan Jepang
Setelah menamatkan pendidikan pamong praja pada tahun 1923, Abdul bekerja sebagai pegawai magang pada Kantor Demang Jambi. Setahun kemudian, ia diterima sebagai pamong praja penuh. Ia lalu bekerja sebagai juru tulis di berbagai tempat, diantaranya di kantor Asisten Demang Muaro Bungo dari tahun 1924 hingga 1928, kantor Demang Muaro Bungo dari tahun 1928 hingga 1930, dan kantor Kontrolir Sarolangun dari tahun 1930 hingga 1934.[1]
Usai berkiprah sebagai juru tulis di berbagai karir pemerintah daerah, Abdul menempuh pendidikan sekolah mantri polisi. Setelah selesai menempuh pendidikan di sekolah mantri polisi, Abdul bekerja sebagai mantri belasting (pegawai pengumpul pajak) di Muaro Bungo dari tahun 1934 hingga 1938. Ia dipindahkan ke Kota Jambi dan menjabat sebagai mantri polisi di sana. Selain memegang kendali atas kepolisian di Kota Jambi, Abdul juga bekerja sebagai jurusita di Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi Negeri) dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Jambi.[1]
Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, Abdul disekolahkan ke Sekolah Polisi Singapura oleh otoritas Jepang dan lulus pada tahun yang sama. Ia kembali ke Jambi dan menjabat sebagai Kepala Kepolisian Jambi dan Muaro Bungo.[1]
Masa kemerdekaan Indonesia
Jepang mengakhiri kekuasaannya di Hindia Belanda pada tahun 1945 dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Abdul memprakarsai pembentukan sejumlah organisasi pertahanan seperti Laskar Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat. Disamping itu, Abdul juga ditunjuk sebagai pemimpin dari berbagai organisasi. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perjuangan Rakyat, Ketua Volksfront, dan penasehat untuk organisasi pemuda B.P.K. Ia juga didapuk untuk mewakili aspirasi rakyat setempat dan memperoleh kursi dalam Komite Nasional Daerah Jambi.[1]
Masa Demokrasi Liberal
Setelah Revolusi Nasional Indonesia berakhir, Abdul dipindahkan ke Kabupaten Batanghari untuk menjabat sebagai patih (sekretaris daerah) hingga tahun 1953.[1] Usai menjabat sebagai patih, Abdul ditunjuk sebagai pemangku jabatan bupati Batanghari selama beberapa bulan hingga tahun 1954. Abdul dan bupati-bupati pendahulunya dianggap berjasa dalam merintis pembangunan dan memperbaiki mekanisme pemerintahan daerah di kabupaten tersebut.[2] Ia lalu dipindahkan ke Kantor Keresidenan Lampung dan bekerja sebagai pegawai negeri dengan pangkat bupati.[1]
Abdul ditunjuk untuk menjabat sebagai Bupati Merangin pada pertengahan 1950an. Pada masa pemerintahannya, Abdul memprakarsai sejumlah proyek perhubungan dan pengairan di Merangin, seperti jembatan penghubung sepanjang satu kilometer dan pembangunan fasilitas irigasi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.[3]
Pada bulan Desember 1956, sekelompok perwira militer di Sumatera Tengah yang tidak puas dengan perlakuan pemerintah pusat mendirikan Dewan Banteng. Untuk memperoleh dukungan yang lebih luas, sejumlah tokoh agama dan pemerintahan ikut bergabung ke dalam dewan tersebut. Abdul Manap merupakan salah satu tokoh pemerintahan yang bergabung dan menjadi anggota Dewan Banteng.[4]. Akibat keterlibatan Abdul Manap dalam Dewan Banteng, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memberhentikan Abdul Manap dari jabatannya sebagai Bupati Merangin dan memindahkannya ke kantor Keresidenan Lampung mulai tanggal 15 Januari .[5] Pemberhentian Manap dari jabatan bupati ditentang oleh masyarakat Merangin dan ratusan pernyataan terkait dengan penolakan tersebut dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri, Territorium II, dan Dewan Banteng sendiri. Sekelompok rakyat Merangin juga mendatangi kantor Dewan Banteng untuk menyatakan keinginan mereka mempertahankan Manap dalam jabatannya sebagai Bupati Merangin.[6] Namun, pemerintah pusat menolak untuk menarik balik keputusan pemberhentiannya dan Mohammad Keras, Patih Kabupaten Merangin, ditunjuk sebagai penjabat sementara Bupati Merangin.[5]
Dewan Banteng yang sudah dibentuk bergabung dengan dewan-dewan lainnya di Sumatera dan melebur menjadi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein meresmikan pembentukan Provinsi Jambi yang terpisah dari Provinsi Sumatera Tengah dan melantik Djamin Datuk Bagindo sebagai penjabat sementara Gubernur. Abdul Manap lalu ditunjuk oleh Djamin sebagai staf gubernur.[7] Setelah Djamin digantikan oleh gubernur definitif, Joesoef Singedekane, pada bulan Desember 1959, Abdul Manap ditunjuk sebagai Wakil Wali Kota Jambi hingga tahun 1961. Ia naik jabatan menjadi Residen di Provinsi Jambi beberapa saat kemudian.[1]
Pemangku Jabatan Gubernur Jambi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Wafat
Abdul Manap wafat pada pukul 02.00 dini hari tanggal 28 Maret 1988. Jenazahnya dibawa ke Jambi beberapa jam kemudian untuk dimakamkan di sana.[11]
Keluarga
Abdul Manap menikah dengan Siti Hasanah.[12] Salah seorang anak mereka, Arifien Manap, terpilih sebagai Wali Kota Jambi untuk dua periode (1998 – 2008).[13]
Referensi
- ^ a b c d e f g h Lembaga Pemilihan Umum (1973). Riwayat Hidup Anggota-Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilihan Umum 1971. Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum. hlm. 315–316.
- ^ Evawarni (2012). Rampai Budaya Melayu. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang. hlm. 92. ISBN 978-979-792-358-7.
- ^ "Brug van een kilometer in Morangin". Java-bode. 22 Mei 1957. Diakses tanggal 27 Juli 2021.
- ^ Asnan, Gusti. Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 173. ISBN 978-602-433-207-5.
- ^ a b Rachmat, Redi; Siswantari; Nonpriyasman; Nurliana, Nana (1992). Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa: Kasus PRRI. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. hlm. 205–206.
- ^ "Heftige reacties in Djambi". Algemeen Indisch dagblad. 6 Februari 1957. Diakses tanggal 27 Juli 2021.
- ^ "Sejarah DPRD Provinsi Jambi". DPRD Provinsi Jambi. 20 Juli 2017. Diakses tanggal 27 Juli 2021.
- ^ "14 Tahun Tanpa Rektor". Tempo. 28 Mei 1977. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 Juni 2021. Diakses tanggal 27 Juli 2021.
- ^ https://books.google.co.id/books?id=80cdAQAAIAAJ&pg=RA5-PA56
- ^ Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hasil Pemilihan Umum 1977. Jakarta: Departemen Penerangan. 1977. hlm. 11.
- ^ "H. Abdul Manap Meninggal Dunia"
. Kompas. 29 Maret 1988. hlm. 6. Diakses tanggal 26 Juli 2021. H Abdul Manap, bekas Pejabat Gubernur Jambi 1966 - 1986, Senin dinihari (28/3) pukul 02.00 WIB meninggal dunia di Jakarta dalam usia 80 tahun karena usia lanjut. Jenazah dibawa ke Jambi Senin pagi untuk dimakamkan.
- ^ Kabupaten & Kota Potensial untuk Berinvestasi di Indonesia. Feraco. 2003. hlm. 118. ISBN 978-979-96927-4-0.
- ^ Saragih, Radesman (26 November 2015). "Mantan Wali Kota Jambi Meninggal Dunia". BeritaSatu. Diakses tanggal 27 Juli 2021.
