Djoko Kirmanto

Politisi indonesia

Dr. (H.C.) Ir. Djoko Kirmanto, Dipl.HE. (lahir 5 Juli 1943) adalah Menteri Pekerjaan Umum Indonesia sejak 21 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014.

Djoko Kirmanto
Menteri Pekerjaan Umum Indonesia ke-24
Masa jabatan
21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Wakil PresidenMuhammad Jusuf Kalla
Boediono
Sebelum
Pendahulu
Soenarno
Sebelum
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia
ad-interim
Masa jabatan
1 Oktober 2009 – 20 Oktober 2009
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Wakil PresidenMuhammad Jusuf Kalla
Informasi pribadi
Lahir5 Juli 1943 (umur 81)
Indonesia Boyolali, Jawa Tengah
KebangsaanIndonesia
Anak3
AlmamaterUniversitas Gadjah Mada
UNESCO-IHE
PekerjaanAkademisi
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Pendidikan

Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Jurusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1969 dan pasca sarjananya di Land and Water Development, IHE-Delft, Belanda pada tahun 1977[1].

Pada tahun 2005, Djoko dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa (HC) dalam Ilmu Teknik Bidang Pembangunan Wilayah dan Kota oleh Universitas Diponegoro, dan pada tahun 2014 dianugerahi Doktor Honoris Causa (DR H.C) di bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan oleh Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta[2].

Karier

Djoko Kirmanto mengawali kariernya di Kementerian Pekerjaan Umum (dahulu Departemen Pekerjaan Umum) pada tahun 1967 sebagai Site Engineer pembangunan fondasi Karang Semut Yogyakarta. Beberapa proyek yang diselesaikan oleh Djoko Kirmanto antara lain Proyek Irigasi Sadang, Sulawesi Selatan (1970 - 1974), Proyek Pekalen di Jawa Timur (1976-1980), Proyek Irigasi IDA di Jakarta (1980-1983)[1].

Berbagai jabatan karier pernah diemban, terakhir adalah sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayahpada tahun 2002-2003.

Pada 21 Oktober 2004, Djoko dilantik menjadi Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian ditunjuk kembali sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Indonesia Bersatu IIpada tanggal 22 Oktober 2009.

Proyek Infrastruktur

Selama memperoleh kepercayaan sebagai Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mampu menyelesaikan beberapa proyek infrastruktur strategis yang manfaatnya terasa hingga saat ini yakni :

  • Penyelesaian Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Madura dengan panjang total 5438 m[3], dimana diinisiasi oleh Menteri sebelumnya Soenarno.
  • Penyelesaian Jalan Tol Cipularang yang dibangun guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat dan mempercepat waktu tempuh dari Jakarta menuju Bandung dan sebaliknya. Tol ini memiliki panjang 54 kilometer, diselesaikan pada kepemimpinan Djoko Kirmanto[4].
  • Menginisiasi Jalan Tol Transjawa[5] dengan pembangunan Jalan Tol Cipali yang memiliki panjang total 116 kilometer, menghubungkan antara Cikopo Purwakarta dengan Palimanan Cirebon. Jalan tol ini direncanakan semenjak zaman pemerintahan Soeharto, dimana tujuan pembangunannya guna mengurangi tingkat kemacetan[6][7] jalan pantai utara jawa hingga meningkatkan kinerja logistik ekonomi nasional.
  • Penyelesaian Jalan Tol Bali Mandara yang menghubungkan antara Kota Denpasar/Pelabuhan Benoa, Bandara Internasional Ngurah Rai, dan Nusa Dua [8][9]
  • Dan beberapa infrastruktur lain seperti Waduk Jatibarang (20,4 juta meter kubik) sebagai pengendali Banjir[10] dan Penyediaan Air Baku di Semarang, Waduk Ponre - Ponre [11] (48 juta meter kubik) untuk mengairi 4.411 hektare sawah[12] di Sulawesi Selatan.

Organisasi

  1. Ketua Umum Himpunan Ahli Teknik Hidraulis Indonesia (HATHI) Periode 1998-2001 dan 2001-2004
  2. Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (KAGAMA) Periode 2005-2009
  3. Pendiri dan Pembina Sadya Budaya Bangsa Tahun 2012 - Sekarang
  4. Ketua Umum Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Periode 2011-Sekarang
  5. Ketua Teman Serikat Kemitraan Habitat Periode 2015-Sekarang

Penghargaan[1]

  1. Satya Lencana Pembangunan (1995)
  2. Satya Lencana Wira Karya (1996)
  3. Satya Lencana Karya Satya XX Tahun (1996)
  4. Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun (2001)
  5. Bintang Mahaputra Adipradana (2013)

Referensi

  1. ^ a b c "Pejabat Kabinet - Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia". kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id. Diakses tanggal 2021-09-25. 
  2. ^ Marwati (25 March 2014). "Djoko Kirmanto Terima Gelar Doctor Honoris Causa dari UGM". Diakses tanggal 25 September 2021. 
  3. ^ "MENTERI PEKERJAAN UMUM TINJAU JEMBATAN SURAMADU". 25 Oktober 2004. Diakses tanggal 26 September 2021. 
  4. ^ "MINGGU DEPAN SELURUH RUAS JALAN TOLCIPULARANG SELESAI PENGECORAN". 4 April 2005. Diakses tanggal 26 September 2021. 
  5. ^ "Djoko Kirmanto: Tak Sampai 5 Tahun Tol Trans-Jawa Beroperasi". investor.id. Diakses tanggal 2021-09-26. 
  6. ^ developer, mediaindonesia com (2015-06-17). "Cipali, Pemecah Kebuntuan di Pantura". mediaindonesia.com. Diakses tanggal 2021-09-26. 
  7. ^ Barat, Pemerintah Provinsi Jawa. "Tol Cikampek-Palimanan Kurangi Kemacetal Jalur Pantura". jabarprov.go.id. Diakses tanggal 2021-09-26. 
  8. ^ BeritaSatu.com. "Penyelesaian Tol Bali Sudah 84%". beritasatu.com. Diakses tanggal 2021-09-26. 
  9. ^ Okezone (2013-09-20). "Menteri PU: Jalan Tol Bali Gratis Selama Seminggu : Okezone Economy". Diakses tanggal 2021-09-26. 
  10. ^ Media, Kompas Cyber (2014-05-05). "Waduk Jatibarang Diresmikan, Banjir di Semarang Diharapkan Berkurang". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2021-09-26. 
  11. ^ "BENDUNGAN PONRE-PONRE SULSEL MULAI DIBANGUN 2005". 15 Maret 2005. Diakses tanggal 26 September 2021. 
  12. ^ Bone, Radar (2017-07-03). "Ayo Ke Bendungan Ponre-ponre, Bendungan Terbesar Kedua di Tanah Air". Radar Bone (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-09-26. 
Jabatan politik
Didahului oleh:
Soenarno
Menteri Pekerjaan Umum
2004–2014
Diteruskan oleh:
Basuki Hadimuljono
Didahului oleh:
Muhammad Lukman Edy
Ad-Interim Menteri Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia

2009
Diteruskan oleh:
Helmy Faishal Zaini
sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia