Heru Budi Hartono

kepala sekretariat presiden
Revisi sejak 15 Oktober 2022 09.24 oleh Urang Kamang (bicara | kontrib) (Masih PNS aktif)

Drs. Heru Budi Hartono, M.M. (lahir 13 Desember 1965) adalah birokrat Indonesia yang menjabat Kepala Sekretariat Kepresidenan sejak 2017. Dia adalah mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tahun 2015-2017.[2][3] Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk menjadi bakal Calon Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 melalui jalur independen.[4] Sekarang berstatus sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta yang belum dilantik. Heru Budi Hartono jelas bukan sosok asing di tubuh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Ketika menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta ia sempat diperiksa KPK terkait kasus suap reklamasi pantai Jakarta. Heru juga kerap dikaitkan dengan kasus pembelian tanah Cengkareng dan tanah RS Sumber Waras di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) pernah menggelar aksi mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa dan menangkap Heru Budi Hartono yang dicurigai ikut dalam tindak pidana pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta tahun 2015 dan 2016. Selain itu, Heru juga diduga memiliki informasi mengenai skandal Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di pulau-pulau reklamasi yang berada di pantai utara Jakarta. [5]

Heru Budi Hartono
Penjabat Gubernur DKI Jakarta
Mulai menjabat
16 Oktober 2022 (belum dilantik)
PresidenJoko Widodo
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
Kepala Sekretariat Presiden Indonesia
Mulai menjabat
20 Juli 2017
PresidenJoko Widodo
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
Wali Kota Administrasi Jakarta Utara ke-8
Masa jabatan
13 Januari 2014 – 27 Januari 2015
Gubernur
Informasi pribadi
Lahir13 Desember 1965 (umur 58)
Kolang, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Indonesia
Kebangsaan Indonesia
Suami/istriMirdiyanti[1]
PekerjaanBirokrat
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Riwayat Pendidikan

  1. SDN 8 Jakarta Pusat dan 3 tahun menjadi siswa SD di Pakistan (1971 s/d 1977)
  2. SMP PSKD I Jakarta Pusat (1977 s/d 1981)
  3. SLTA Kerajaan Belanda (Den Haag), (1981 s/d 1984)
  4. Meraih gelar S1 di Universitas Krisnadwipayana –Jakarta (1984 s/d 1990)
  5. Meraih Gelar S2 di Universitas Krisnadwipayana –Jakarta (1995 s/d 1998)

Riwayat Pendidikan Non Gelar

  1. Manajemen Proyek (Diklat Provinsi DKI Jakarta) (2000)
  2. Kursus Keuangan Daerah (KKD) (FE-UI) (LPEM – UI) (1999)
  3. Manajemen Perencanaan Pembangunan (FE-UI) (LPEM – UI) (1998)
  4. ADUM (Diklat Provinsi DKI Jakarta) (1995)
  5. Brevet A Pajak (Yayasan Artha Bhakti) (1990)

Riwayat Jabatan

  1. Staf Khusus Wali kota Jakarta Utara (1993)
  2. Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara (1995)
  3. Kasubag Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara (1999)
  4. Kasubag Sarana & Prasarana Kota Jakarta Utara (2002)
  5. Kepala Bagian Umum Kota Jakarta Utara (2007)
  6. Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara (2008)
  7. Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta (2013)
  8. Wali kota Jakarta Utara[6](2014)
  9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta (2015)
  10. Kepala Sekretariat Presiden RI (2017)
  11. Pj. Gubernur DKI Jakarta 1 tahun dan dapat diperpanjang.(16 oktober 2022-16 oktober 2023)[7]

Referensi

Jabatan pemerintahan
Didahului oleh:
Dharmansjah Djumala
Kepala Sekretariat Presiden Indonesia
2017–Sekarang
Petahana
Didahului oleh:
Bambang Sugiyono
Wali Kota Administratif Jakarta Utara
2014–2015
Diteruskan oleh:
Rustam Effendi