Hubungan Finlandia dengan NATO

Hubungan Finlandia dengan NATO adalah hubungan bilateral antara Republik Finlandia dengan organisasi aliansi militer NATO yang bekerja sama untuk bidang politik seperti keamanan dan pertahanan serta bidang militer. Finlandia sebagai bagian dari Uni Eropa menjalin hubungan diplomatik dengan NATO sejak tahun 1994. Isu-isu mengenai keanggotaan Finlandia telah dibangun sejak berakhirnya Perang Dingin. Isu tersebut kembali diangkat pasca penyerangan Rusia ke Ukraina tahun 2022. Hingga pada 18 Mei 2022, Finlandia secara resmi melamar keanggotaan untuk bergabung dengan NATO sebagai tindakan antisipasi atas peristiwa invasi Rusia ke Ukraina tersebut. Pengajuan tersebut berhasil membuat NATO melakukan penandatanganan protokol aksesi bagi Finlanida pada 5 Juli 2022.

Kerjasama

Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Finlandia tidak langsung menghadapi aneksasi seperti di negara-negara Baltik dan memiliki kebijakan netralitas tersendiri yang mereka pegang selama Perang Dingin. Pada tahun 1 januari 1995, Finlandia bergabung dengan Uni Eropa yang secara bersamaan melepaskan kebijakan kenetralannya secara de facto. Pemerintah Finlandia kemudian mengungkapkan bahwa untuk kedepannya negara tersebut akan mematuhi kebijakan non-blok dan tidak menutup kemungkinan untuk membuat aliansi militer. Di samping itu, Finlandia juga telah memutuskan untuk memperkuat hubungan dengan NATO. Pada Mei 1994, Finlandia bergabung dengan program Kemitraan untuk Perdamaian yang diprakarsai oleh NATO. Selang tiga tahun kemudian, pada Mei 1997 Finlandia juga bergabung dengan Dewan Kemitraan Euro-Atlantik, yang mana kerja sama ini membawa Finlandia terlibat dalam misi menjaga perdamaian yang dipimpin oleh NATO untuk wilayah Bosnia, Kosovo dan Afghanistan.

Finlandia juga pernah terlibat dalam pasukan gabungan untuk menjaga pertahanan yang dibentuk oleh Uni Eropa. Pasukan tersebut terdiri dari 13 unit detasemen yang masing-masing memuat 1.500 tentara. Finlandia bergabung dengan dua unit, satu bersama dengan Jerman dan Belanda yang bertugas pertama kalinya pada awal 2007, satu unit lainnya bersama dengan negara-negara tetangga Nordik meliputi Swedia, Norwegia dan Estonia yang mulai aktif pada 2008. Empat dari lima negara mitra Finlandia tersebut merupakan negara-negara anggota NATO. Mereka termasuk Finlandia kemudian mengikuti latihan gabungan bertajuk manajemen krisis militer di Komando Transformasi, Norfolk, Virginia, yang dipimpin oleh Komando Pasukan Gabungan Amerika Serikat (USFJC).

Pada April 2014, Menteri Pertahanan Finlandia Carl Haglund memberi pernyataan bahwa negara tersebut sedang merundingkan MoU denga NATO yang berisikan kesiapan Finlandia untuk menerima bantuan militer serta untuk membantu NATO dalam peraatan peralatan militer. Perjanjian yang kemudian ditandatangani dan diresmikan pada September 2014, menghasilkan kesepakatan latihan gabungan antara NATO dengan Finlandia serta negara anggota NATO menawarkan bantuan dalam situasi seperti bencana dan ancaman terhadap keamanan negara. Kemudian satu tahun berikutnya pada 2015, Finlandia berpartisipasi dalam Latihan Tantangan Arktik yang dikomando oleh NATO.

Pada Februari 2022, di saat ketegangan antara negara Barat dengan Rusia di Eropa sedang intens, Finlandia mencerminkan hubungan dekatnya dengan NATO dengan menyepakati pembelian puluhan pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat, yang mencakup perlengkapan perawatan, komponen suku cadang serta bantuan pelatihan. Keputusan tersebut berdasarkan pernyataan dari pemerintah Finlandia adalah bagian dari rencana jangka panjang untuk meningkatkan pertahanan negara semata dan tidak ada hubungannya dengan tanggapan terhadap konfrontasi yang sedang terjadi antara negara Barat dengan Rusia atas Ukraina. Selain pesawat jet, Menteri Pertahanan Finlandia Antti Kaikkonen  juga menandatangani perjanjian pembelian peluru kendali surface to surface dari Lockheed seharga 75 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah, dengan alasan untuk meningkatkan kinerja dan memperluas jangkauan sistem peluncuran roket beratnya.

Sejarah keanggotaan

Isu awal bergabungnya Finlandia ke dalam keanggotaan NATO menjadi topik perdebatan ketika berlangsungnya pemilihan umum presiden Finlandia tahun 2006. Saat itu, kandidiat dari partai oposisi, Sauli Niinisto mendukung Finlandia untuk bergabung dengan NATO karena menurutnya dianggap lebih condong ke Eropa. Di pihak lawannya, Tarja Halonen dari Partai Sosial Demokrat menentang usulan tersebut, hingga ia terpilih kembali sebagai Presiden dan membuat usulan Finlandia bergabung ke NATO menjadi tertunda. Pada Maret 2014, ketika peristiwa aneksasi Krimea oleh Rusia sedang berlangsung, survei terkait dukungan untuk aliansi dengan NATO hanyai mencapai 22 persen, sementara survei lainnya dengan catatan kesiapan dari pemimpin Finlandia, menunjukkan angka sebesar 53 persen.