Hukum Romawi

Hukum Romawi adalah sistem hukum yang digunakan oleh Kekaisaran Romawi dari masa Republik hingga jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi. Sistem hukum ini menjadi dasar bagi pengembangan hukum di banyak negara Eropa dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. Hukum Romawi dikenal sebagai salah satu sistem hukum yang paling kompleks dan maju pada zamannya, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hukum perdata, pidana, administrasi, hingga hukum internasional.

Perkembangan Awal

Pada masa awal Republik Romawi (sekitar 509–27 SM), hukum Romawi terutama bersifat adat dan tidak tertulis, yang dikenal sebagai mos maiorum atau "kebiasaan leluhur." Hukum tersebut diatur oleh para pejabat tinggi Romawi, terutama konsul dan praetor. Pada tahun 449 SM, dengan adanya tuntutan dari kaum plebeian, hukum tertulis pertama di Romawi, yang dikenal sebagai Hukum Dua Belas Meja (Lex Duodecim Tabularum), disusun. Hukum Dua Belas Meja ini menjadi landasan bagi perkembangan hukum Romawi selanjutnya.

Periode Klasik

Periode Klasik Hukum Romawi (sekitar 27 SM – 284 M) dianggap sebagai puncak pengembangan hukum Romawi. Pada masa ini, hukum Romawi mengalami kodifikasi yang lebih sistematis dan mulai menjadi lebih kompleks. Pada masa ini pula, para ahli hukum (jurisconsultus) seperti Gaius, Ulpianus, dan Paulus menulis berbagai komentar dan panduan tentang hukum yang menjadi referensi utama bagi para hakim dan advokat di seluruh Kekaisaran Romawi.

Salah satu karya hukum terpenting dari periode ini adalah Institutes of Gaius yang disusun oleh Gaius pada abad ke-2 M. Karya ini menjadi panduan dasar bagi studi hukum dan digunakan secara luas dalam pendidikan hukum Romawi. Corpus Juris Civilis yang disusun oleh Kaisar Yustinianus pada abad ke-6 M juga merupakan salah satu karya besar yang mengkompilasi hukum Romawi dari berbagai periode sebelumnya.

Sumber

Sumber-sumber utama hukum Romawi meliputi:

1. Lex (Undang-Undang): Undang-undang yang dihasilkan oleh badan legislatif Romawi, seperti Majelis Rakyat (Comitia) atau Senat.
2. Edicta Praetoris (Edik Praetor): Edik yang dikeluarkan oleh praetor, pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum di Romawi. Edik ini sering kali berfungsi untuk menyesuaikan hukum yang ada dengan kebutuhan zaman.
3. Jurisprudensia (Pendapat Ahli Hukum): Pandangan dan interpretasi hukum yang diberikan oleh ahli hukum atau jurisconsultus. Pendapat-pendapat ini sangat memengaruhi keputusan hakim dan perkembangan hukum di Romawi.
4. Constitutiones Principum (Konstitusi Kaisar): Perintah, dekrit, atau reskrip yang dikeluarkan oleh Kaisar. Ini menjadi sumber hukum utama pada masa Kekaisaran Romawi.

Kodifikasi dan Perubahan

Kodifikasi besar-besaran hukum Romawi terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus I (527–565 M) dengan dikeluarkannya Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis terdiri dari empat bagian utama:

1. Codex Justinianus (Kodeks Yustinianus): Kumpulan undang-undang yang dikeluarkan oleh kaisar-kaisar Romawi sejak pemerintahan Kaisar Hadrianus hingga Yustinianus.
2. Digesta (Pandecta): Kompilasi dari pendapat-pendapat ahli hukum Romawi yang diambil dari karya-karya mereka.
3. Institutiones (Institusi): Buku teks dasar tentang hukum yang digunakan dalam pendidikan hukum Romawi.
4. Novellae (Novel): Koleksi undang-undang baru yang dikeluarkan setelah Codex selesai.

Corpus Juris Civilis ini menjadi landasan hukum di Kekaisaran Bizantium dan kemudian menjadi dasar bagi pengembangan hukum di Eropa Barat selama Abad Pertengahan dan Renaisans.

Pengaruh dan Warisan

Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5, hukum Romawi tetap bertahan di Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Di Eropa Barat, hukum Romawi mulai dipelajari kembali pada abad ke-11, khususnya di Universitas Bologna. Studi ini dikenal sebagai ius commune dan menjadi dasar bagi pengembangan hukum sipil di banyak negara Eropa, termasuk Jerman, Prancis, dan Italia.

Hukum Romawi juga memengaruhi sistem hukum Inggris, meskipun tidak langsung. Konsep-konsep seperti stare decisis (preseden hukum) dan equity (keadilan) memiliki akar dalam tradisi hukum Romawi.

Sistem hukum modern di banyak negara, termasuk sistem hukum sipil (civil law) yang digunakan di sebagian besar Eropa, Amerika Latin, dan beberapa negara Asia, didasarkan pada prinsip-prinsip yang dikembangkan dari hukum Romawi. Pengaruh hukum Romawi juga terlihat dalam konsep-konsep hukum internasional, seperti jus gentium (hukum bangsa-bangsa) yang menjadi cikal bakal hukum internasional modern.

Referensi

1. Borkowski, Andrew. (2014). Textbook on Roman Law. Oxford University Press.
2. Nicholas, Barry. (1962). An Introduction to Roman Law. Oxford University Press.
3. Thomas, J.A.C. (1976). Textbook of Roman Law. North-Holland Publishing Company.
4. Watson, Alan. (1991). The Spirit of Roman Law. University of Georgia Press.
5. Jones, A.H.M. (1964). The Later Roman Empire, 284-602: A Social, Economic, and Administrative Survey. Johns Hopkins University Press.
6. Honoré, Tony. (2002). Justinian's Digest: Character and Compilation. Oxford University Press.
7. Stein, Peter. (1999). Roman Law in European History. Cambridge University Press.
8. Frier, Bruce W. (1985). The Rise of the Roman Jurists: Studies in Cicero’s Pro Caecina. Princeton University Press.

Pranala luar

• An extensive collection of digital books and articles on Roman Law and History, in various languages. By professor Luiz Gustavo Kaercher Diarsipkan 2018-09-19 di Wayback Machine.
• A very good collection of resources maintained by professor Ernest Metzger.
• The Roman Law Library by Professor Yves Lassard and Alexandr Koptev Diarsipkan 2012-08-31 di Wayback Machine.
• The Roman Law Articles of Smith's Dictionary
• Roman Legal Tradition: open access journal devoted to Roman law