Negara anggota NATO

artikel daftar Wikimedia
Revisi sejak 14 Agustus 2023 14.03 oleh AhmadYusron2001 (bicara | kontrib) (Membalikkan revisi 21419868 oleh Kwamikagami (bicara))

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO, /ˈneɪtoʊ/; bahasa Prancis: Organization du traité de l'Atlantique nord, OTAN), juga disebut Aliansi Atlantik Utara, adalah aliansi militer antar pemerintah antara 32 negara anggota – 30 negara bagian Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Didirikan setelah Perang Dunia II atas desakan pemerintahan Truman di Amerika Serikat, organisasi ini menerapkan Perjanjian Atlantik Utara, yang ditandatangani pada 4 April 1949. NATO adalah sistem keamanan kolektif: negara-negara anggotanya yang independen setuju untuk saling membela terhadap serangan pihak ketiga. Nato didirikan selama Perang Dingin sebagai tanggapan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Uni Soviet. Aliansi tetap ada setelah pembubaran Uni Soviet, dan telah terlibat dalam operasi militer di Balkan, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Markas NATO terletak di Brussel, Belgia, sedangkan markas besar Operasi Komando Sekutu berada di dekat Mons, Belgia. Motto organisasi ini adalah "animus in consulendo liber" (bahasa Latin untuk "Pikiran yang tak terkekang dalam musyawarah"). Sejak didirikan, masuknya negara anggota baru telah meningkatkan aliansi dari 12 negara asli menjadi 30. Negara anggota terbaru yang ditambahkan ke NATO adalah Makedonia Utara pada 27 Maret 2020. NATO saat ini mengakui Bosnia dan Herzegovina, Georgia, dan Ukraina calon anggota. Pembesaran telah menyebabkan ketegangan dengan non-anggota Rusia, yang merupakan salah satu dari 20 negara tambahan yang berpartisipasi dalam program Kemitraan untuk Perdamaian NATO. 15 negara lainnya terlibat dalam program dialog yang dilembagakan dengan NATO. Pengeluaran militer gabungan dari semua anggota NATO pada tahun 2020 merupakan lebih dari 57 persen dari total nominal global. Anggota sepakat bahwa tujuan mereka adalah untuk mencapai atau mempertahankan target pengeluaran pertahanan setidaknya 2 persen dari PDB mereka pada tahun 2024.

Negara anggota NATO
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN)
  Negara Anggota NATO
  Mitra di seluruh dunia
SingkatanNATO, OTAN
Tanggal pendirian4 April 1949
TipeAliansi Militer
Kantor pusatBrussels, Belgia
Jumlah anggota
Bahasa resmi
Jens Stoltenberg
Ketua Komite Militer NATO
Laksamana Rob Bauer, Angkatan Laut Kerajaan Belanda
Komandan Sekutu Tertinggi Eropa
Marsekal Tod D. Wolters, Angkatan Udara Amerika Serikat
Komandan Sekutu Tertinggi Transformasi
Marsekal Philippe Lavigne, Angkatan Udara dan Antariksa Prancis
Biaya (2019)873,9 miliar
US$1.036 triliun
Situs webwww.nato.int

Perkembangan Nato

18 negara telah bergabung dengan NATO sejak didirikan pada tahun 1949 oleh 12 Negara (Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Britania Raya, dan Amerika Serikat). Tidak ada negara yang tersisa. Peningkatan keanggotaan terbesar terjadi pada tahun 2004 ketika 7 negara bergabung.

Penambahan abad kedua puluh termasuk Yunani dan Turki pada tahun 1952, Jerman Barat pada tahun 1955,Spanyol pada tahun 1982. Tiga mantan Pakta Warsawa negara-negara, Hungaria, itu Republik Ceko, dan Polandia bergabung pada tahun 1999 (diundang 1997). Tahun 1990 reunifikasi Jerman dibawa di wilayah bekas negara Jerman Timur.

Penambahan abad kedua puluh satu dimulai pada Mei 2000 ketika 10 negara Baltik dan Eropa Timur membentuk Vilnius group untuk bekerja sama dan melobi keanggotaan NATO. 7 negara dalam kelompok Vilnius (Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Slowakia, Slovenia) bergabung pada tahun 2004. Tiga sisanya bergabung kemudian, Albania dan Kroasia pada tahun 2009,Montenegro bergabung pada tahun 2017,dan Makedonia Utara pada tahun 2020.

 
Peta Ekspansi NATO

NATO saat ini mengakui 5 negara yang berpotensi menjadi anggota Nato:

Negara Eropa Non blok:

4 negara anggota (EU)Uni Eropa, semuanya telah menyatakan ketidak berpihakan mereka dengan aliansi militer, bukan anggota NATO: Austria, Siprus,Irlandia,dan Malta. Selain itu, Swiss, yang dikelilingi oleh EU, juga mempertahankan netralitasnya dengan tetap menjadi non-anggota EU. Semua negara ini kecuali Siprus telah bergabung dengan program Kemitraan untuk Perdamaian,NATO juga memiliki hubungan diplomatik dengan 5 negara mikro Eropa: Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino dan Kota Vatikan.

Rencana Aksi Keanggotaan (Membership Action Plan)

Langkah terbesar dalam formalisasi proses untuk mengundang anggota baru datang pada pertemuan puncak Washington 1999 ketika mekanisme Rencana Aksi Keanggotaan (MAP) disetujui sebagai tahap bagi anggota saat ini untuk secara teratur meninjau aplikasi formal calon anggota. Partisipasi suatu negara dalam MAP memerlukan penyajian laporan tahunan mengenai kemajuannya dalam lima ukuran berbeda:

  • Kesediaan untuk menyelesaikan sengketa teritorial internasional, etnis atau eksternal dengan cara damai, komitmen terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia, dan kontrol demokratis angkatan bersenjata
  • Kemampuan untuk berkontribusi pada pertahanan dan misi organisasi
  • Pengabdian sumber daya yang cukup kepada angkatan bersenjata untuk dapat memenuhi komitmen keanggotaan
  • Keamanan informasi sensitif, dan perlindungan yang memastikannya
  • Kompatibilitas legislasi domestik dengan kerja sama NATO

NATO memberikan umpan balik serta saran teknis untuk setiap negara dan mengevaluasi kemajuannya secara individual.[88] Setelah anggota setuju bahwa suatu negara memenuhi persyaratan, NATO dapat mengeluarkan negara itu undangan untuk memulai pembicaraan aksesi.[89] Proses aksesi terakhir, setelah diundang, melibatkan lima langkah menuju penandatanganan protokol aksesi dan penerimaan dan ratifikasi protokol tersebut oleh pemerintah anggota NATO saat ini.

Saat ini Negara Rencana Aksi Keanggotaan (Membership Action Plan) :

Debat keanggotaan

Eropa Barat dan Selatan

Austria

Menurut survei pada Mei 2022 oleh Austria Press Agency, hanya 14% orang Austria yang disurvei mendukung bergabung dengan NATO, sementara 75% menentang. Austria bergabung dengan Kemitraan NATO untuk Perdamaian pada tahun 1995, dan berpartisipasi dalam Dewan Kemitraan Euro-Atlantik NATO. Militer Austria juga berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah ditempatkan di beberapa negara pada 2022, termasuk 273 tentara Kosovo, 182 di Lebanon, dan 174 di Bosnia dan Herzegovina, di mana ia telah memimpin misi EUFOR di sana sejak 2009 Politisi konservatif Andreas Khol, calon presiden 2016 dari Partai Rakyat Austria, berpendapat mendukung keanggotaan NATO untuk Austria setelah invasi Rusia 2022 ke Ukraina.

Finlandia

 
Biru tua : Anggota NATO Biru muda : Rencana Aksi Keanggotaan Hijau : Dialog Intensif Merah : Bukan anggota NATO

Pada April 2022, aksesi menjadi prioritas yang lebih besar bagi pemerintah Marin, dan Duta Besar Finlandia untuk Kanada, Roy Eriksson, mengatakan bahwa negaranya "kemungkinan" akan mengajukan keanggotaan dan dia memperkirakan bahwa prosesnya akan dipercepat dengan negara-negara anggota NATO dengan cepat meratifikasinya. keputusan. Mantan Perdana Menteri Alexander Stubb mengatakan itu adalah "kesimpulan yang sudah pasti" bahwa negara itu akan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan aliansi, memperkirakan hal itu akan terjadi sebelum pertemuan puncak NATO di Madrid pada 29-30 Juni. Mantan Menteri Luar Negeri Erkki Tuomioja juga memperkirakan bahwa sebuah permohonan hampir pasti. Menteri Luar Negeri Pekka Haavisto berspekulasi bahwa proses bergabung dengan NATO setelah mengajukan permintaan resmi bisa memakan waktu antara empat bulan dan satu tahun; Jens Stoltenberg, Sekretaris Jenderal NATO, mengatakan bahwa Finlandia dapat bergabung dengan aliansi "sangat cepat" dan bahwa, dalam interval antara pengajuan aplikasi dan keanggotaan yang diratifikasi, akan ada beberapa tingkat perlindungan untuk Finlandia. Pada tanggal 13 April, Kementerian Luar Negeri membuat laporan tentang lanskap keamanan internasional dan pilihan kebijakan luar negeri dan pertahanan yang tersedia untuk Finlandia, yang diharapkan menjadi dasar perdebatan tentang keanggotaan NATO. Pada 25 April, Associated Press melaporkan bahwa Finlandia akan mengajukan keanggotaan NATO sekitar 22 Mei 2022, bersama dengan Swedia, dan pada 12 Mei 2022, presiden dan perdana menteri Finlandia menyerukan "keanggotaan NATO tanpa penundaan".

Irlandia

Ada sejumlah politisi yang mendukung Irlandia untuk bergabung dengan NATO, terutama di dalam partai Fine Gael yang berhaluan tengah-kanan, tetapi mayoritas politisi masih tidak. Partai republik Sinn Féin mengusulkan amandemen konstitusi untuk melarang negara tersebut bergabung dengan aliansi militer seperti NATO, tetapi undang-undang tersebut gagal meloloskan Dáil ireann pada April 2019. Secara luas dipahami bahwa referendum harus diadakan sebelum ada perubahan yang dapat dilakukan terhadap netralitas atau bergabung dengan NATO. Saat ini tidak ada partai politik besar di Irlandia yang sepenuhnya mendukung aksesi ke NATO, sebuah refleksi dari opini publik dan media di negara tersebut. Sebuah jajak pendapat pada awal Maret 2022 menemukan 37% mendukung bergabung dengan NATO dan 52% menentang, sementara satu pada akhir Maret 2022, menemukan peningkatan tajam persetujuan dengan 48% mendukung keanggotaan NATO dan 39% menentangnya.

Swedia

Pada tanggal 25 April, Associated Press melaporkan bahwa Swedia akan mengajukan keanggotaan NATO sekitar tanggal 22 Mei 2022, bersama dengan Finlandia.Turki, bagaimanapun, tidak mendukung Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO karena negara-negara Skandinavia memiliki hubungan dengan kelompok militan Kurdi PPK dan YPG, yang digolongkan Turki sebagai organisasi teroris, dan menjadi tuan rumah pendukung Fethullah Gülen, seorang ulama Muslim yang berbasis di AS. dituduh oleh Turki mendalangi upaya kudeta Turki 2016 yang gagal dan karenanya dapat menjadi rintangan selama pembicaraan bergabung. Menyusul pembicaraan antara menteri luar negeri NATO yang dihadiri Finlandia dan Swedia pada April 2022, para pejabat AS memperkirakan Swedia akan mengikuti Finlandia dalam mengajukan aplikasi keanggotaan. Aplikasi Finlandia diharapkan pada bulan Juni 2022.

Eropa Timur

Bosnia dan Herzegovina

Jajak pendapat Februari 2017 menunjukkan bahwa 59% negara mendukung keanggotaan NATO, tetapi hasilnya sangat terbagi tergantung pada kelompok etnis. Sementara 84% dari mereka yang diidentifikasi sebagai Bosniak atau Kroasia mendukung keanggotaan NATO, hanya 9% dari mereka yang diidentifikasi sebagai Serbia yang melakukannya. Peluang Bosnia untuk bergabung dengan NATO mungkin bergantung pada sikap Serbia terhadap aliansi tersebut, karena kepemimpinan Republika Srpska mungkin enggan melawan kepentingan Serbia. Pada Oktober 2017, Majelis Nasional Republika Srpska mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang menentang keanggotaan NATO untuk Bosnia dan Herzegovina. Pada 2 Maret 2022, Vjosa Osmani, Presiden Kosovo, meminta NATO untuk mempercepat proses keanggotaan untuk Kosovo dan Bosnia dan Herzegovina. Osmani juga mengkritik Aleksandar Vucic,Presiden Serbia menuduhnya menggunakan Milorad Dodik untuk "menghancurkan persatuan Bosnia dan Herzegovina"

Georgia

Pada 29 September 2020, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg meminta Georgia untuk menggunakan setiap kesempatan untuk bergerak lebih dekat ke Aliansi dan mempercepat persiapan keanggotaan. Stoltenberg menekankan bahwa awal tahun ini, Sekutu setuju untuk lebih memperkuat kemitraan NATO-Georgia. Menurutnya, NATO menyambut baik kemajuan yang dilakukan Georgia dalam melakukan reformasi, modernisasi angkatan bersenjata, dan penguatan demokrasi. Perlu dicatat bahwa sejauh ini seruan Georgia untuk keanggotaan dalam formulasi semacam itu belum muncul dalam retorika Sekretaris Jenderal Aliansi. Pada saat yang sama, NATO mengakui aspirasi Georgia untuk keanggotaan dalam Aliansi, seperti dalam kasus Ukraina.

Kosovo

Setelah memisahkan diri dari Serbia 2008. Hoxhaj menyatakan pada tahun 2014 bahwa tujuan negara itu adalah menjadi anggota NATO pada tahun 2022. Namun, 4 negara anggota NATO—Yunani, Rumania, Spanyol, dan Slovakia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Keanggotaan PBB, yang tidak dimiliki Kosovo, dianggap perlu untuk keanggotaan NATO. Pada bulan Desember 2018, Perdana Menteri Kosovo Ramush Haradinaj menyatakan bahwa Kosovo akan mengajukan keanggotaan NATO setelah pembentukan Angkatan Bersenjata Kosovo. Pada Februari 2022, selama invasi Rusia 2022 ke Ukraina, Menteri Pertahanan Armend Mehaj meminta pangkalan militer AS permanen di negara itu dan proses aksesi yang dipercepat ke organisasi tersebut, dengan alasan "kebutuhan segera untuk menjamin perdamaian, keamanan dan stabilitas. di Balkan Barat" Pada 3 Maret 2022 sebuah resolusi disahkan oleh Parlemen Kosovo yang meminta pemerintah "mengambil semua langkah yang diperlukan untuk bergabung dengan NATO, Uni Eropa, Dewan Eropa dan organisasi internasional lainnya.

Moldova

Moldova memperoleh kemerdekaan pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet. Konstitusi negara saat ini diadopsi pada tahun 1994, dan melarang negara itu bergabung dengan aliansi militer, tetapi beberapa politisi, seperti mantan Menteri Pertahanan Moldova Vitalie Marinuța, telah menyarankan untuk bergabung dengan NATO sebagai bagian dari integrasi Eropa yang lebih besar. Moldova bergabung dengan Kemitraan untuk Perdamaian NATO pada tahun 1994, dan memprakarsai Rencana Aksi Kemitraan Individu pada tahun 2010 Setelah pencaplokan Krimea oleh Rusia pada tahun 2014, pejabat NATO memperingatkan bahwa Rusia mungkin berusaha untuk mencaplok Transnistria, wilayah Moldova yang memisahkan diri. Masalah separatis ini dapat menghalangi Moldova untuk bergabung dengan NATO.

Rusia

Pada tahun 2000, Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan gagasan bahwa Rusia berpotensi bergabung dengan NATO. Namun prospek ini pergi ke mana-mana dan dia mulai mengembangkan sentimen anti-NATO dan secara terbuka memiliki pandangan bermusuhan terhadap NATO hari ini. Pada tahun 2009, utusan Rusia Dmitry Rogozin tidak menutup kemungkinan bergabung dengan NATO di beberapa titik, tetapi menyatakan bahwa Rusia saat ini lebih tertarik untuk memimpin koalisi sebagai kekuatan besar.Namun sepertinya rusia tidak mungkin bergabung dengan NATO

Serbia

Parlemen Serbia mengeluarkan resolusi pada tahun 2007 yang menyatakan netralitas militer mereka sampai saat referendum diadakan mengenai masalah ini. Pada 1 Oktober 2008, Menteri Pertahanan Serbia Dragan utanovac menandatangani Perjanjian Pertukaran Informasi dengan NATO, salah satu prasyarat untuk keanggotaan penuh dalam program Kemitraan untuk Perdamaian. Pada bulan April 2011 permintaan Serbia untuk IPAP disetujui oleh NATO, dan Serbia mengajukan draft IPAP pada Mei 2013. Perjanjian tersebut diselesaikan pada tanggal 15 Januari 2015.Jajak pendapat CeSID pada Juni 2015 yang dilakukan dengan dukungan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) menunjukkan bahwa hanya 12 persen dari mereka yang disurvei mendukung keanggotaan NATO, turun dari 25 persen pada 2012, dan 73 persen menentang. Partai Demokrat Liberal kecil dan Gerakan Pembaruan Serbia tetap menjadi partai politik paling vokal yang mendukung keanggotaan NATO. Meskipun Serbia bercita-cita untuk bergabung dengan Uni Eropa, Serbia mungkin berusaha untuk mempertahankan netralitas militer, tidak bergabung dengan NATO maupun Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO).

Ukraina

Beberapa minggu setelah invasi Rusia 2022 ke Ukraina, mantan Duta Besar AS untuk NATO Ivo Daalder menyerukan agar Ukraina ditawarkan keanggotaan, dalam sebuah artikel yang diterbitkan di The Atlantic.Sejak invasi, seruan untuk keanggotaan NATO di Ukraina telah meningkat di Ukraina dan negara-negara NATO. Menanggapi invasi tersebut, beberapa negara seperti Finlandia dan Swedia mulai serius mempertimbangkan untuk bergabung dengan NATO,Pada Maret 2022, Volodymyr Zelenskyy, presiden Ukraina, menyatakan bahwa dia tidak mengantisipasi Ukraina bergabung dengan NATO dalam waktu dekat.

Personel militer

Daftar berikut Dibangun dari Keseimbangan Militer, diterbitkan setiap tahun oleh Institut Internasional untuk Studi Strategis.

Pengeluaran militer

Amerika Serikat menghabiskan lebih banyak untuk pertahanan daripada gabungan semua anggota lainnya.[2] Kritik terhadap fakta bahwa banyak negara anggota tidak memberikan kontribusi yang adil sesuai dengan perjanjian internasional oleh Presiden AS saat itu Donald Trump menimbulkan berbagai reaksi dari tokoh politik Amerika dan Eropa, mulai dari ejekan hingga kepanikan.[3][4][5] Pew Research Centersurvei 2016 di antara negara-negara anggotanya menunjukkan bahwa sementara sebagian besar negara memandang NATO secara positif, sebagian besar anggota NATO lebih suka menjaga pengeluaran militer mereka tetap sama. Tanggapan terhadap apakah negara mereka harus secara militer membantu negara NATO lain jika ingin terlibat konflik militer yang serius dengan Rusia juga beragam. Sekitar setengah atau kurang dari enam dari delapan negara yang disurvei mengatakan negara mereka harus menggunakan kekuatan militer jika Rusia menyerang negara tetangga yang merupakan sekutu NATO. Dan setidaknya setengah dari tiga dari delapan negara NATO mengatakan bahwa pemerintah mereka tidak boleh menggunakan kekuatan militer dalam keadaan seperti itu. Oposisi terkuat untuk menanggapi dengan Angkatan Bersenjata adalah di Jerman (58%), diikuti oleh Prancis (53%) dan Italia (51%). Lebih dari separuh orang Amerika (56%) dan Kanada (53%) bersedia menanggapi agresi militer Rusia terhadap sesama negara NATO. Pluralitas Inggris (49%) dan Polandia (48%) juga akan memenuhi komitmen Pasal 5 mereka. Dan Spanyol terbagi dalam masalah ini: 48% mendukungnya, 47% menentang.[6][7]

Sekutu NON-NATO Utama

Major non-NATO ally (MNNA) adalah sebutan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada sekutu dekat yang memiliki hubungan kerja strategis dengan Angkatan Bersenjata AS tetapi bukan anggota North Atlantic Treaty Organization (NATO). Meskipun status tersebut tidak secara otomatis mencakup pakta pertahanan timbal balik dengan Amerika Serikat, status tersebut masih memberikan berbagai keuntungan militer dan keuangan yang tidak dapat diperoleh oleh negara-negara non-NATO.

Negara-negara yang disebut sebagai sekutu utama non-NATO berhak atas manfaat berikut:

  • masuk ke proyek penelitian dan pengembangan kerjasama dengan Departemen Pertahanan (DoD) dengan biaya bersama
  • partisipasi dalam inisiatif kontra-terorisme tertentu
  • pembelian peluru anti-tank uranium yang terkuras
  • pengiriman prioritas surplus militer (mulai dari jatah hingga kapal)
  • kepemilikan War Reserve Stocks peralatan milik DoD yang disimpan di luar pangkalan militer Amerika
  • pinjaman peralatan dan bahan untuk proyek penelitian dan pengembangan kerjasama dan evaluasi
  • izin untuk menggunakan pembiayaan Amerika untuk pembelian atau penyewaan peralatan pertahanan tertentu
  • pelatihan timbal balik
  • pemrosesan ekspor yang dipercepat dari teknologi luar angkasa izin bagi perusahaan negara untuk menawar kontrak DoD tertentu untuk perbaikan dan pemeliharaan peralatan militer di luar Amerika Serikat
 
Sekutu Non-NATO UtamaAmerika Serikat dalam warna hijau. Sekutu utama non-NATO berwarna orange.Berpotensial menjadi MNNA kuning.
Type Aliansi militer non-NATO dengan Amerika Serikat.
Dibentuk 1987

Negara-negara berikut telah ditetapkan sebagai sekutu utama non-NATO Amerika Serikat 19 negara (sesuai urutan penunjukannya):

President Country Year
Ronald Reagan  Australia 1987
 Mesir
 Israel
 Jepang
 Korea Selatan
Bill Clinton  Yordania 1996
 Selandia Baru 1997
 Argentina 1998
George W. Bush  Bahrain 2002
 Filipina 2003
 Thailand
 TaiwanTaiwan (de facto)
 Kuwait 2004
 Moroko
 Pakistan
Barack Obama  Afghanistan 2012–2021
 Tunisia 2015
Donald Trump  Brazil 2019
Joe Biden  Qatar 2022
 Kolombia

Potensial Sekutu NON-NATO Utama(MNNA) Beberapa negara mungkin bisa menjadi MNNA di masa mendatang:

Ukraina dan bekas Republik Soviet

lainnya Pada tahun 2014, setelah aneksasi Krimea oleh Federasi Rusia, sebuah RUU diperkenalkan ke Kongres Amerika Serikat untuk memberikan status sekutu non-NATO utama ke Georgia, Moldova, dan Ukraina. Sebuah RUU untuk menjadikan Ukraina sekutu utama non-NATO diperkenalkan ke Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Mei 2019. Pada tahun 2022, perubahan ini belum dilakukan meskipun ada dukungan dari Komisi AS untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, juga dikenal sebagai Komisi Helsinki, setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya

Selama KTT Camp David 2015 dengan Dewan Kerjasama Teluk menyatakan, pemerintahan Obama mempertimbangkan untuk menunjuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Oman, dan Qatar sebagai MNNA. Qatar sejak itu telah ditetapkan sebagai MNNA.

Pada bulan Juni 2019, anggota parlemen AS memberikan peningkatan status India, meskipun ini gagal menjadikannya MNNA.

Lihat juga organisasi serupa

Catatan

Referensi

Kutipan
Bibliografi