Wikipedia

Pemerintahan Koalisi Sementara (Irak)

Revisi sejak 10 April 2007 04.35 oleh Stephensuleeman (bicara | kontrib)

Pemerintahan Koalisi Sementara (PKS) سلطة الائتلاف الموحدة dibentuk sebagai pemerintahan sementara setelah invasi Irak oleh Amerika Serikat, Britania Raya dan anggota-anggota lain dari koalisi multi-nasional yang dibentuk untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein pada 2003. Dengan mengutip Resolusi 1483 (2003) Dewan Keamanan PBB, dan undang-undang perang, PKS mengambil alih kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atas pemerintahan Irak mulai dari pembentukan PKS pada 21 April 2003, hingga pembubarannya pada 28 Juni 2004.

Berkas:Cpa iraq.jpg
Lambang PKS di Irak

Sejarah Pemerintahan Koalisi Sementara

Kantor Rekonstruksi dan Bantuan Kemanusiaan (KRBK), yang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat setelah invasi Irak2003, dimaksudkan untuk bertindak sebagai administrasi sementara di Irak hingga terbentuknya pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis.

Letjen. (Purn.) Angkatan Darat Amerika Serikat Jay Garner ditunjuk sebagai Direktur KRBK pada 2003. Setelah dibubarkannya KRBK dan dibentuknya PKS, ia menjadi kepala eksekutif pertama PKS. Karena pengalaman-pengalaman militernya di masa lampau di Irak dalam Operasi Badai Gurun pada 1991 dan usaha-usaha rekonstruksinya di Irak utara pada Operasi Pembangunan Kesejahteraan, kredensi Garner dan hubungannya yang erat dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Donald Rumsfeld menjadikannya sebagai pilihan yang tepat untuk tugas itu. Namun demikian, tugasnya hanya berlangsung dari 21 April 2003, hingga ia mendadak digantikan kurang dari sebulan kemudian oleh L. Paul Bremer pada 11 Mei 2003.

Pemberhentian Garner yang tiba-tiba dari jabatannya oleh pemerintah AS merupakan suatu kejuatan bagi banyak pihak di kalangan PKS. Dalam sebuah wawancara dengan program BBC Newsnight, Garner secara terbuka menyatakan bahwa ia lebih suka mengalihkan tanggung jawab kepada rakyat Irak seceapt mungkin dan melakukannya dengan suatu pemilihan umum. Diam-diam ada tekanan yang kuat dari pemerintah AS untuk mulai menyingkirkan anggota-anggota Partai Ba'ath dari posisi-posisi mereka di lingkungan pemerintahan dan militer Irak. Penolakan Garner untuk menerapkan "de-Ba'athifikasi" terhadap masyarakat Irak ini sebagai suatu kebijakan publik menyebabkan kemarahkan pada sejumlah anggota senior pemerintahan AS, dan langsung menyebabkan pemecatannya.

Setelah menduduki jabatannya pada Mei 2003, L. Paul Bremer juga menjabat sebagai Utusan Presiden dan Administrator AS di Irak. Ia seringkali disebut Duta Besar oleh berbagai organisasi media dan oleh Gedung Putih karena itu adalah jabatan pemerintahan tertinggi yang pernah diembannya (Duta Besar untuk Belanda). Akan tetapi Bremer bukanlah duta besar untuk Irak, dan saat itu tidak ada misi diplomatik AS di Irak.

 
Istana Republik Irak di Baghdad di bawah pendudukan PKS pada Agustus 2003

PKS diciptakan dan didanai sebagai divisi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dan sebagai Administrator, Bremer bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Meskipun pasukan-pasukan dari beberapa negara koalisi ada di Irak pada waktu itu, Komando Pusat AS (USCENTCOM) adalah badan militer utama yagn diberi tugas untuk memimpin dukungan tempur kepada PKS untuk menegakkan otoritasnya selama pendudukan Irak.

Sementara banyak istana-istana Saddam Hussein yang indah dijarah pada hari-hari segera setelah invasi, kebanyakan struktur fisiknya sendiri bertahan, relatif utuh. Di banyak istana yang tersebar di seluruh negara inilah PKS memilih untuk mendirikan kantornya untuk memerintah. Beberapa dari istana ini dipertahankan oleh pemerintah AS bahkan setelah peralihan kekuasaan kembali kepada bangsa Irak.

PKS juga bertanggung jawab dalam mengadministrasikan Dana Pembangunan Irak selama setahun setelah invasi. Dana ini menggantikan program PBB minyak untuk makanan sebelumnya, dan menyediakan dana untuk program pembelian gandum Irak, program pertukaran uang asing, program listrik dan infrastruktur minyak, perlengkapan untuk pasukan keamanan Irak, gaji pegawai negeri Irak, dan operasi dari berbagai departemen pemerintah.

 
L. Paul Bremer (kedua dari kiri) dan empat anggota Dewan Pemerintahan Irak

Pada 22 Juli 2003, PKS membentuk Dewan Pemerintahan Irak dan menunjuk anggota-anggotanya. Keanggotaan Dewan ini pada umumnya terdiri dari orang-orang Irak yang dulunya tinggal di luar negeri, yang melarikan diri pada masa pemerintahan Saddam Hussein dan banyak pembangkang vokal yang ditindas oleh rezim sebelumnya.

Pranala luar

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Pemerintahan_Koalisi_Sementara_(Irak)&oldid=661658"