Pergantian takhta kekaisaran Jepang 2019

Kaisar Jepang Akihito turun takhta pada tanggal 30 April 2019; ia adalah Kaisar Jepang pertama yang melakukannya sejak 1817. Turunnya Akihito menandai berakhirnya era Heisei dan bermulanya era Reiwa di bawah pemerintahan Kaisar Naruhito. Upacara pelantikannya kemungkinan akan diadakan pada tanggal 22 Oktober 2019.

Latar belakang

Pada 13 Juli 2016, penyiaran nasional NHK mengabarkan bahwa Kaisar berniat untuk turun dan menyerahkan takhta kepada Putra Mahkota Naruhito dalam beberapa tahun ke depan, dengan alasan usia. Kejadian serupa tak pernah terjadi dalam Keluarga Kekaisaran sejak Kaisar Kōkaku turun takhta pada 1817. Namun, para pejabat senior di Agensi Rumah Tangga Kekaisaran menyangkal bahwa ada rencana resmi dari Kaisar untuk turun takhta. Untuk dapat turun takhta, perlu dilakukan amandemen terhadap Hukum Rumah Tangga Kekaisaran, yang belum mengatur hal semacam ini. Pada 8 Agustus 2016, Kaisar memberikan pidato televisi langka, dimana ia menyinggung usia lanjut dan penurunan kesehatannya; pidato tersebut ditafsirkan sebagai sebuah impikasi dari niatnya untuk turun takhta.

Legislasi

Pada 19 Mei 2017, UU yang akan mengizinkan Akihito untuk turun takhta dikeluarkan oleh kabinet pemerintah Jepang. pada 8 Juni 2017, Parlemen Nasional mengesahkan UU sekali pakai yang membolehkan Akihito untuk turun takhta, dan pemerintah mulai mengadakan proses pengalihan kekuasaan kepada Putra Mahkota Naruhito. Pergantian takhta dilakukan pada 30 April 2019, yang juga menjadi hari terakhir periode Heisei.

Dia menerima gelar Jōkō (上皇, Kaisar Emeritus), singkatan dari Daijō Tennō (太 上 天皇), setelah menyerah, dan istrinya, Permaisuri, menjadi Jōkōgō (上 皇后, Permaisuri Emerita).

Penjadwalan

Pada 1 Desember 2017, Dewan Rumah Tangga Kekaisaran bertemu untuk menjadwalkan upacara-upacara yang akan diadakan dalam peralihan kekuasaan yang baru pertama kali dilakukan dalam dua abad terakhir ini.

Dewan tersebut terdiri dari 10 anggota yang meliputi Perdana Menteri Shinzō Abe, Jurubicara dari kedua dewan pada Parlemen Nasional, Kepala Hakim Pengadilan Tinggi, Penjaga Besar Agensi Rumah Tangga Kekaisaran, dan dua anggota Keluarga Kekaisaran.

Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan kepada wartawan bahwa tanggal tersebut dipilih untuk mengizinkan Kaisar lama untuk dapat memimpin ulang tahun ke-30 kekuasaan dan bertepatan dengan Minggu Emas sebagai hari libur nasional, mengubah pergantian dari periode berkabung dan upacara darurat menjadi festival yang menyenangkan dan terencana dengan baik.

Akhirnya, pada 8 Desember 2017, pemerintah membentuk komite khusus untuk mengawasi event besar negara tersebut. Menurut Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga: "Ini akan menangani masalah dengan benar, dengan mempertimbangkan kemungkinan dampak pada masyarakat.