Krisis pemerintahan Bolivia 2019

Krisis pemerintahan Bolivia 2019 adalah sebuah krisis politik yang timbul dari peristiwa Pengunduran diri Evo Morales dari kursi kepresidenan pada tanggal 10 November 2019.

Krisis pemerintahan Bolivia 2019
Bagian dari Krisis pasca-pemilu Bolivia 2019
La Paz La Paz (Bolivia)
Tanggal	10 November 2019
Lokasi	La Paz, Bolivia
Hasil	Pengunduran diri pemerintahan presiden Evo Morales Jeanine Áñez menjadi Presiden Bolivia Evo Morales kabur dari Bolivia dan mencari Suaka di Meksiko
Pihak terlibat
Pemerintah Bolivia Gerakan untuk Sosialisme Demonstran Pro-pemerintah Angkatan Bersenjata Bolivia Korps Polisi Nasional Partai Oposisi Demonstran anti-Pemerintah.
Tokoh utama
Evo Morales Álvaro García Linera Adriana Salvatierra Víctor Borda Rubén Medinaceli Carlos Mesa Luis Fernando Camacho Jenderal Williams Kaliman (Panglima angkatan bersenjata) Yuri Calderón (Komandan polisi nasional) Jeanine Áñez

Setelah 19 hari aksi unjuk rasa dan kerusuhan sipil akibat perselisihan hasil pemilihan umum Bolivia pada tahun 2019, militer dan polisi Bolivia menyerukan pengunduran diri presiden Evo Morales. Morales mengundurkan diri pada hari yang sama, dan setelah beberapa pengunduran diri lain oleh politisi tingkat tinggi, beberapa pengamat mengungkapkan kekhawatiran akan keselamatan keluarga mereka. Wakil presiden kedua Senat dan senator oposisi Jeanine Áñez, mengambil alih sementara jabatan sebagaipresiden pada 12 November. Morales meminta pendukungnya untuk menolak kepemimpinan Jeanine Áñez. Pada 11 November 2019, Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard menawarkan suaka politik kepada Morales, yang diterimanya pada hari berikutnya sebelum naik pesawat Angkatan Udara Meksiko ke Meksiko.

Morales dan para pemimpin Amerika Latin lain yang dekat dengannya, seperti pemerintah Kuba, Meksiko, Nikaragua, Uruguay dan Venezuela dibawah rezim Nicholas Maduro serta beberapa pemimpin dunia lain menyebut peristiwa itu sebagai kudeta, akan tetapi pihak oposisi Bolivia dan Gereja Katolik menolak istilah itu.

Latar belakang

Lihat pula: Krisis pasca-pemilu Bolivia 2019

Pada 20 Oktober 2019, pemungutan suara Pemilu putaran pertama untuk semua posisi pemerintahan dilaksanakan. Majelis Pemilihan Agung merilis dua set penghitungan tak lama setelah pemungutan suara ditutup. Pertama adalah exit poll yang memverifikasi 95,6% suara yang menunjukkan petahana Evo Morales memiliki 9,33% lebih besar dari pihak oposisi, Carlos Mesa. Selisih suara kurang dari 10% mengindikasikan bahwa pemungutan suara harus dilanjutkan ke putaran kedua. Hitungan lengkap kemudian muncul sebagai hasil sementara di situs web secara real-time. Pada angka surat suara yang masuk mencapai 83,8%, situs web menunjukkan Morales unggul pada 45,3% dan Mesa pada 38,2%; Hal ini juga mencerminkan keunggulan kurang dari 10%. Namun, tidak ada pembaruan lebih lanjut untuk hasil awal yang dilakukan setelah pukul 19.40 waktu setempat. Otoritas pemilihan Bolivia menjelaskan bahwa hasil pada penghitungan sementara dihentikan karena hasil resmi mulai dirilis; namun demikian, tidak ada hasil resmi yang diterbitkan dini hari.

Pada tanggal 21 Oktober 2019, sebuah konferensi pers dari Organisasi Pemilu Plurinasional diadakan, yang mempublikasikan data penghitungan cepat dari sistem Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP, "Transmisi Hasil Pemilihan Umum Awal"), diterbitkan pada 19.30 waktu setempat, hampir sehari setelah hasil awalnya ditangguhkan, menunjukkan dengan suara yang masuk mencapai 95,30%, Morales memperoleh 46,86% suara dibandingkan 36,72% dari Carlos Mesa, melampaui batas minimal 10% yang diperlukan untuk menghindari putaran kedua.

Pada tanggal 6 November, pihak oposisi Bolivia menerbitkan laporan sebanyak 190 halaman yang berisi tuduhan kecurangan, termasuk penyimpangan seperti penambahan tindakan petugas pemilihan, penyimpangan data dan tindak kecurangan di mana partai yang berkuasa memperoleh lebih banyak suara daripada pemilih terdaftar, dan mengirimkannya ke organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selama demonstrasi, pasukan polisi bergabung dengan protes anti-pemerintah dan militer menyatakan tidak akan "menghadapi orang-orang demonstran" atas masalah ini. Militer juga mengatakan akan melakukan operasi untuk "menetralisir" setiap kelompok bersenjata yang menyerang para demonstran.

Pada aksi ini terjadi serangan terhadap pejabat senior pemerintah selama demonstrasi, termasuk pembakaran rumah dan setidaknya satu penculikan terhadap politisi.

Kronologi

10 November

Pada 10 November, OAS menerbitkan laporan hasil audit yang dilakukan selama pemilihan umum. Laporan itu berisi tuduhan penyimpangan pelaksanaan pemilu. OAS menambahkan bahwa secara statistik tidak mungkin bahwa Morales telah mengamankan margin 10 persen, Syarat seorang capres yang diperlukan untuk menang, OAS menanggap bahwa hasil pemilu tersebut harus dibatalkan setelah menemukan "manipulasi yang jelas" dari sistem pemungutan suara yang mempertanyakan kemenangan Morales dan bahwa “Manipulasi terhadap sistem komputer" sedemikian besarnya sehingga harus diselidiki secara mendalam oleh Pemerintah Bolivia dan menetapkan tanggung jawab atas kasus serius ini. Sebuah analisis oleh Pusat Penelitian Ekonomi dan Kebijakan (CEPC) membantah temuan OAS dan mengkritik "politisasi proses pengamatan pemilu".

Pada hari yang sama, Jenderal Williams Kaliman meminta Morales untuk mengundurkan diri untuk "membantu memulihkan perdamaian dan stabilitas" setelah berminggu-minggu protes atas pemungutan suara, menambahkan bahwa militer menyerukan kepada rakyat Bolivia untuk menahan diri dari kekerasan dan kekacauan. Setelah pernyataan Kaliman, Morales lepas landas dari pesawat kepresidenan dari Bandara Internasional El Alto dan berbicara di televisi setelah mengumumkan pengunduran dirinya langsung dari lokasi yang dirahasiakan, menyatakan bahwa ia mengundurkan diri untuk "melindungi keluarga" anggota Gerakan untuk Sosialisme.

Dia mengakhiri pernyataan ini dengan menyatakan bahwa dia percaya Carlos Mesa telah "mencapai tujuannya" dan meminta para demonstran untuk "Hentikan menyerang saudara-saudara kita, berhenti membakar dan menyerang".

Pasca-mundurnya Morales

Jeanine Áñez, menjadi presiden sementara Bolivia

Setelah Morales mundur, Wakil Presiden Álvaro García Linera, juga mengundurkan diri. Tak lama kemudian, dilaporkan bahwa Morales berada di pesawat ke Argentina;ref>"Evo Morales dejó La Paz y hay versiones de que pediría refugio en Argentina". clarin.com. </ref> Namun, menteri luar negeri Argentina, Jorge Faurie, mengatakan bahwa Argentina tidak akan memberinya suaka politik. Komandan Yuri Calderón meyakinkan bahwa tidak ada surat perintah penangkapan Morales, meskipun orang-orang bersenjata telah memasuki rumahnya.

Kemudian pada hari itu, Presiden Senat Adriana Salvatierra, Pimpinan DPR Bolivia Victor Borda, dan Wakil Presiden Pertama Senat Rubén Medinaceli, juga mengundurkan diri. Dua puluh politisi Bolivia diyakini mencari suaka di Meksiko dan telah pindah ke kedubes Bolivia di Mexico City pada akhir hari itu.

Kemudian pada 10 November, BBC Mundo menerbitkan sebuah artikel yang menyatakan bahwa ada lima alasan utama yang memaksa Morales mengundurkan diri: hasil audit, oposisi dari militer dan polisi, protes yang sedang berlangsung, radikalisasi yang semakin kuat dari oposisi politik, dan ketidaksukaan publik terhadap pemiliu ulang yang berkelanjutan.

Penangkapan anggota komisi pemilihan

Pada pukul 20.20 malam waktu setempat, Associated Press melaporkan bahwa polisi Bolivia yang dipimpin oleh Komandan Calderón telah menangkap 38 anggota Organisasi Pemilu Plurinasional, termasuk mantan presiden, Maria Eugenia Choque, dan wakil presiden. Menurut seorang komandan polisi, Choque ditangkap ketika menyamar sebagai seorang pria. Lebih banyak anggota ditangkap pada hari Senin, dengan surat perintah penangkapan untuk semua pejabat pemilihan di negara tersebut.

Pengambilalihan tugas kepresidenan

Pada malam hari tanggal 10 November, Jeanine Áñez, wakil presiden kedua Senat dan pejabat tertinggi yang tersisa dalam garis suksesi, mengumumkan bahwa dia akan menjadi presiden untuk sementara waktu mulai 11 November dan seterusnya, dengan tanggung jawab untuk mengadakan pemilihan baru. Dia menyatakan bahwa dia akan mengambil alih jabatan begitu Senat secara resmi mengakui pengunduran diri hari sebelumnya. Setelah pelantikan, Áñez secara resmi akan menjadi Presiden Bolivia.

Konstitusi Bolivia tidak membuat ketentuan khusus untuk proses seorang Senator yang menjadi presiden; Akan tetapi pasal 169 mengatakan bahwa "Dalam hal hambatan atau ketidakhadiran Presiden, dia akan digantikan oleh Wakil Presiden dan, jika tidak ada, oleh Presiden Senat, dan dalam ketidakhadiran ini oleh Presiden Presiden Kamar Deputi. Dalam kasus terakhir, pemilihan baru akan dilakukan dalam jangka waktu maksimum sembilan puluh hari." Hal itu juga menetapkan garis suksesi.

Keesokan harinya, Áñez tiba di Bandara Internasional El Alto dan dibawa dengan helikopter militer ke pangkalan Angkatan Udara terdekat; dari sini dia bepergian dalam konvoi ke Senat.

Áñez mendeklarasikan dirinya sebagai penjabat presiden Bolivia berdasarkan putusan mahkamah konstitusi negara itu, karena ia adalah politisi berpangkat tertinggi dalam garis suksesi setelah pengunduran diri. Namun, dia tidak secara resmi dikonfirmasi sebagai Presiden oleh majelis nasional Bolivia, sebagai wakil MAS-IPSP yang pro-Morales, yang memegang mayoritas kursi, memboikot sidang ini, menyatakan bahwa mereka menolak untuk mengakui Áñez sebagai presiden setelah Morales menjuluki kepemimpinannya "tidak sah".

Lihat juga

• Krisis kepresidenan Venezuela 2019
• Evo Morales
• Jeanine Áñez