Indeks Demokrasi
Indeks Demokrasi adalah sebuah indeks yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU), yang bertujuan untuk mengukur keadaan demokrasi di 167 negara.
| Demokrasi penuh 9.01–10 8.01–9 | Demokrasi berkembang 7.01–8 6.01–7 | Rezim hibrida 5.01–6 4.01–5 | Rezim otoriter 3.01–4 2.01–3 0–2 | Tidak ada data ? |
Pertama kali dipublikasikan pada tahun 2006, indeks ini didasarkan pada 60 indikator pertanyaan yang dikelompokkan ke dalam lima kategori berbeda.
Metode
Berdasarkan laporan,[2] indeks demokrasi ini ialah rata-rata tertimbang berdasarkan jawaban dari 60 indikator pertanyaan, dengan masing-masing dua atau tiga alternatif jawaban yang diperbolehkan. Sebagian besar jawabannya merupakan penilaian dari para ahli. Beberapa jawaban lainnya didasarkan pada hasil survei opini publik dari masing-masing negara. Dalam kasus di mana negara yang hasil surveinya tidak tersedia, maka hasil survei negara yang dianggap mirip serta penilaian para ahli dapat digunakan untuk mengisi jawaban untuk indikator pertanyaan yang kosong.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikelompokkan ke dalam lima kategori:
- Proses pemilu dan pluralisme
- Kebebasan individu
- Berfungsinya pemerintahan
- Partisipasi politik
- Dan budaya politik
Setiap jawaban diubah menjadi skordengan nilai 0 atau 1, ataupun untuk pertanyaan dengan tiga jawaban, skornya adalah 0, 0,5 atau 1. Selain pengecualian dibawah, dalam setiap kategori, seluruh skor akan dijumlahkan, lalu dikalikan sepuluh, dan kemudian dibagi dengan jumlah total pertanyaan dalam setiap kategori tersebut. Dalam beberapa kasus, jawaban yang menghasilkan skor nol untuk satu pertanyaan dapat membatalkan pertanyaan lainnya. Misalnya, jika pemilu legislatif nasional dan kepala pemerintahan dianggap tidak bebas (pertanyaan 1), maka pertanyaan berikutnya, "Apakah pemilu ... adil?", tidak akan dipertimbangkan, tetapi langsung mendapatkan skor nol.
Dari lima kategori tersebut, skor kemudian dirata-ratakan untuk menghasilkan indeks demokrasi suatu negara. Terakhir, indeks demokrasi akan dibulatkan menjadi dua desimal, lalu dikelompokkan lagi sesuai jenis klasifikasi pemerintahan negara.
Dalam indeks ini, sikap dan opini publik yang diukur dalam survei, lebih diutamakan posisinya. Laporan ini dipergunakan secara luas oleh pers internasional serta di dalam jurnal akademis yang ditinjau oleh sejawat.[3]
Definisi klasifikasi
- Demokrasi penuh adalah negara-negara yang di mana kebebasan individu dan kebebasan politik fundamental tidak hanya dihormati, namun juga diperkuat oleh budaya politik yang kondusif dan matang untuk berkembangnya prinsip-prinsip demokrasi. Negara-negara ini memiliki sistem transparansi pemerintah yang bagus, pengadilan independen yang adil, pemerintahan yang berfungsi secara memadai, dan banyak terdapat pers yang independen. Negara-negara ini hanya mempunyai cacat minimal dalam fungsi demokrasi.
- Demokrasi berkembang adalah negara-negara yang di mana pemilu berlangsung adil dan bebas serta kebebasan dasar individu dihormati, tetapi dimungkinkan dapat memiliki sejumlah masalah, seperti pelanggaran kebebasan pers dan penindasan kecil terhadap oposisi ataupun pengkritik politik. Negara-negara ini juga memiliki cacat yang signifikan dalam aspek demokrasi lainnya, termasuk budaya politik yang terbelakang, tingkat partisipasi yang rendah dalam politik, dan masalah dalam fungsi pemerintahan.
- Rezim hibrida adalah negara-negara yang terdapat kecurangan pemilu reguler serta keberadaan negara dirasa sedikit menghalangi rakyatnya untuk mendapatkan demokrasi yang adil dan bebas. Negara-negara ini umumnya mempunyai masalah, seperti pemerintah yang memberikan tekanan pada oposisi politik, peradilan non-independen, korupsi yang meluas, penodaan dan tekanan yang ditujukan kepada pres, supremasi hukum yang lemah. Serta cacat yang lebih besar pada budaya politik yang terbelakang, tingkat partisipasi dalam politik yang rendah, dan permasalahan di dalam fungsi pemerintahan.
- Rezim otoriter adalah negara-negara yang di mana pluralisme politik tidak ada ataupun keberadaannya sangat terbatas. Negara-negara ini seringkali merupakan sebuah monarki absolut ataupun kediktatoran, yang mungkin memiliki beberapa lembaga demokrasi konvensional tetapi dengan sedikit kepentingan di dalamnya. Pelanggaran dan penyalahgunaan kebebasan individu adalah sebuah hal yang biasa, pemilihan umum (jika ada) yang tidak adil dan bebas, pers yang ada sering kali dipegang oleh negara ataupun dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang terkait dengan rezim yang berkuasa, pengadilan yang tidak independen, penyensoran, serta penindasan terhadap pengkritik pemerintah adalah hal yang biasa.
Indeks Demokrasi menurut negara
Kritik
Indeks ini dikritik dikarenakan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporannya. Dalam laporan indeks ini, EIU memiliki sistem penilaian di mana berbagai ahli diminta untuk menjawab 60 indikator pertanyaan dan memberikan jawaban angka pada setiap jawaban, dengan rata-rata tertimbang akan menentukan peringkatnya. Akan tetapi, pada laporannya tidak disebutkan para ahli tersebut bekerja di bidang apa, atau berapa jumlah mereka, ataupun apakah para ahli tersebut merupakan para pegawai dari EIU atau sarjana independen, ataukah para ahli dari masing-masing negara yang diukur.[5]
Indeks Demokrasi menurut jenis pemerintahan (2018)[6]
| Jenis rezim | Skor (s) | Jumlah </br> negara |
Persentase </br> negara |
Persentase </br> populasi dunia |
|---|---|---|---|---|
| Demokrasi penuh | s > 8 | 20 | 12.0 | 4.5 |
| Demokrasi yang cacat | 6 < s ≤ 8 | 55 | 32.9 | 43.2 |
| Rezim hibrida | 4 < s ≤ 6 | 39 | 23.4 | 16.7 |
| Rezim otoriter | s ≤ 4 | 53 | 31.7 | 35.6 |
Populasi dunia di atas mengacu pada total populasi dari 167 negara yang diukur oleh indeks.
Indeks Demokrasi menurut wilayah
Tabel berikut adalah rerata indeks berdasarkan kelompok wilayah serta jumlah negara yang tercakup di dalamnya.
| Rank | Region | Countries | 2006 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018[7] | 2019[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North America | 2 | 8.64 | 8.64 | 8.63 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.59 |
| 2 | Western Europe | 21 | 8.60 | 8.61 | 8.45 | 8.40 | 8.44 | 8.41 | 8.41 | 8.42 | 8.40 | 8.38 | 8.35 | 8.35 |
| 3 | Latin America and the Caribbean | 24 | 6.37 | 6.43 | 6.37 | 6.35 | 6.36 | 6.38 | 6.36 | 6.37 | 6.33 | 6.26 | 6.24 | 6.13 |
| 4 | Asia and Australasia | 28 | 5.44 | 5.58 | 5.53 | 5.51 | 5.56 | 5.61 | 5.70 | 5.74 | 5.74 | 5.63 | 5.67 | 5.67 |
| 5 | Central and Eastern Europe | 28 | 5.76 | 5.67 | 5.55 | 5.50 | 5.51 | 5.53 | 5.58 | 5.55 | 5.43 | 5.40 | 5.42 | 5.42 |
| 6 | Sub-Saharan Africa | 44 | 4.24 | 4.28 | 4.23 | 4.32 | 4.33 | 4.36 | 4.34 | 4.38 | 4.37 | 4.35 | 4.36 | 4.26 |
| 7 | Middle East and North Africa | 20 | 3.54 | 3.48 | 3.52 | 3.62 | 3.73 | 3.68 | 3.65 | 3.58 | 3.56 | 3.54 | 3.54 | 3.53 |
| World | 167 | 5.52 | 5.55 | 5.46 | 5.49 | 5.52 | 5.53 | 5.55 | 5.55 | 5.52 | 5.48 | 5.48 | 5.44 |
Lihat juga
Catatan
Referensi
- ^ "EIU Democracy Index 2019 - World Democracy Report". www.eiu.com. Diakses tanggal 20 Agustus 2020.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaindex2012 - ^ "More State than Nation: Lukashenko's Belarus | JIA SIPA". Journal of International Affairs (dalam bahasa Inggris). 65 (1): 93–113. 1 Desember 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 Desember 2016. Diakses tanggal 21 Agustus 2020.
- ^ a b "Democracy Index 2019 A year of democratic setbacks and popular protest". EIU.com. Diakses tanggal 24 January 2020.
- ^ "Peter Tasker: The flawed 'science' behind democracy rankings". asia.nikkei.com (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-02-23. Diakses tanggal 2019-02-22.
- ^ The Economist Intelligence Unit (8 January 2019). "Democracy Index 2018: Me Too?". The Economist Intelligence Unit. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 February 2019. Diakses tanggal 13 January 2019.
- ^ The Economist Intelligence Unit (8 January 2019). "Democracy Index 2018: Me Too?". The Economist Intelligence Unit. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 February 2019. Diakses tanggal 13 January 2019.