Ambazonia
Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. |
Netralitas artikel ini dipertanyakan. (June 2020) |
Ambazonia, secara resmi Republik Federal Ambazonia atau yang biasa disebut Amba Land, adalah sebuah negara di Afrika Barat yang mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak dari Kamerun. Secara historis, negara ini dikenal dengan Kamerun Selatan. Tidak ada negara yang secara resmi mengakui kemerdekaan Ambazonia, dan saat ini menjadi lokasi konflik bersenjata antara separatis Ambazonia dan militer Kamerun yang dikenal sebagai Krisis Anglophone. Ambazonia terletak di barat Kamerun dan tenggara Nigeria di Teluk Guinea.
Republik Federal Ambazonia Amba Land | |
|---|---|
 Bendera | |
.png) Teritori diklaim oleh Ambazonia Teritori Kamerun yang tak dipersoalkan | |
| Status | Negara yang tidak diakui secara internasional |
| Ibu kota | Buea |
| Kota terbesar | Bamenda |
| Bahasa resmi | Inggris |
| Bahasa yang umum digunakan | Inggris Pidgin Cameroonian, Bahasa Grassfields, Oroko, Akoose, Kenyang, Duala |
| Demonim | Orang Ambazonia |
| Pemerintahan | Transisional |
• Presiden | Kedua Sisiku Julius Ayuk Tabe dan Samuel Ikome Sako mengklaim menjadi Presiden Ambazonia yang sah |
| Kemerdekaan dari Kamerun | |
• Deklarasi | 1 Oktober 2017 |
| Luas | |
- Total | 42,710 km2 |
| Penduduk | |
- Perkiraan 2015 | 3,521,898 |
| Mata uang | AmbaCoin (mata uang kripto resmi)[1] Franc CFA Afrika Tengah (de facto) |
| Zona waktu | WAT (UTC+1) |
| Lajur kemudi | kanan |
| Kode telepon | +237 (Kamerun) |
Hingga tahun 1961, Kamerun Selatan merupakan jajahan inggris dan Kamerun menjadi jajahan Perancis. Saat kemerdekaan, sebuah referendum diadakan dan Kamerun Selatan memilih bergabung dengan Kamerun sebagai negara bagian dari republik federal. Seiring waktu, kekuasaan pemerintah pusat, yang didominasi oleh orang-orang Prancis, diperluas dengan mengorbankan otonomi daerah. Banyak penduduk mengidentifikasi hal tersebut sebagai anti Anglophone dan membenci apa yang mereka anggap sebagai diskriminasi dan upaya untuk menghilangkan lembaga hukum, administrasi, pendidikan, dan budaya Anglophone oleh pemerintah Kamerun.
Pada tahun 2016 dan 2017, gerakan protes meluas yang disambut tindakan kekerasan oleh pemerintah dan menyebabkan kerusuhan dan kekerasan terhadap pasukan keamanan. Pada tahun 2017, pemimpin Ambazon mendeklarasikan secara sepihak kemerdekaannya.[2] Akibatnya, kekerasan berkembang menjadi perang gerilya dan pada 2021 bentrok berpusat pada tempat padat penduduk dan lokasi strategis dengan desa-desa sebagai pusat strategi milisi.[3]
Pasukan Ambazonia telah berjuang untuk membentuk front persatuan, dan konflik internal telah menghambat upaya untuk bernegosiasi dengan Kamerun atau membangun kendali atas berbagai kelompok milisi yang terlibat dalam pertempuran.[4] Kekerasan yang sedang berlangsung telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan secara luas oleh kedua belah pihak, termasuk pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil, penyiksaan, pemerkosaan dan kejahatan berbasis gender, serta penahanan dan penculikan yang tidak dapat dibenarkan.[5]
Etimologi dan Terminologi
Istilah "Ambazonia" berasal dari kata Ambozes, nama lokal untuk teluk di muara sungai Wouri, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Ambas Bay.[6] Nama itu diciptakan oleh Fon Gorji Dinka pada tahun 1984 sebagai bagian dari kampanye untuk pemulihan otonomi dan pelestarian institusi Anglophone di wilayah tersebut.[7]
Istilah Ambazonia lebih sering dikaitkan dengan separatis atau faksi pencari kemerdekaan. Sedangkan pemerintah Kamerun dan sumber resmi lainnya, seperti PBB, terus merujuk pada "Wilayah Barat Laut" dan "Wilayah Barat Daya", nama resmi dari dua divisi administratif Ambazonia sejak 1972.[8][9] Atau biasa juga disebut "Kamerun Selatan", "Kamerun Anglophone" atau "Wilayah Anglophone Kamerun".
Sejarah
Kolonisasi awal dan Jerman Kamerun
Para pedagang Eropa dari beberapa negara mengunjungi Teluk Ambas mulai dari Portugis pada tahun 1470-an. Pemukiman permanen Eropa pertama di daratan utama di wilayah tersebut didirikan pada tahun 1858 oleh Misionaris Baptis Inggris Alfred Saker sebagai surga bagi budak yang dibebaskan. Pemukiman ini yang kemudian diberi nama Victoria (sekarang Limbe, Kamerun). Hingga tahun 1880-an, aktivitas Eropa didominasi oleh perusahaan dagang dan misionaris. Namun, pada tahun 1880-an, Perebutan Afrika mencapai puncaknya dari orang-orang Eropa untuk mendapatkan kendali diplomatik atau militer atas Afrika untuk mengamankan klaim kolonial.
Jerman, yang telah mendirikan pusat perdagangan besar di tenggara delta Sungai Wouri (Douala modern), dan Inggris, yang memiliki kepentingan luas di barat Nigeria, keduanya berlomba untuk menandatangani perjanjian dengan penguasa lokal. Penjelajah Jerman Gustav Nachtigal menandatangani perjanjian penting dengan beberapa raja terkemuka. Ketidakpuasan dengan perjanjian ini menyebabkan Perang Douala singkat pada tahun 1884, di mana Jerman membantu sekutu lokalnya untuk menang. Hal ini pada dasarnya memperkuat posisi kolonialnya di Kamerun dan pada tahun 1887 Inggris telah meninggalkan klaimnya di wilayah tersebut.[10][11]
Jerman terus mengkonsolidasikan kendalinya atas pesisir melalui perjanjian dengan para pemimpin lokal yang didukung oleh ekspedisi militer. Jerman menaklukkan Buea pada tahun 1891 setelah beberapa tahun berperang, memindahkan ibukota kolonial di sana pada tahun 1892 dari Douala. Pada tahun 1914, Jerman telah membangun kontrol baik secara langsung atau melalui pemimpin lokal hingga ke pedalaman wilayah yang sekarang diklaim oleh Ambazonia, menaklukkan komunitas seperti Nkambe dan mendirikan benteng garnisun di Bamenda pada tahun 1912.
Namun, banyak kota dan desa di pedalaman tidak menemui tentara pemerintahan Jerman dan mungkin hanya melihat tentara Jerman beberapa kali. Pemerintah Jerman berfokus pada pembangunan perkebunan untuk tanaman komersial, dan meningkatkan infrastruktur transportasi dan komunikasi untuk membawa produk dan sumber daya alam dengan cepat ke pelabuhan dan kemudian ke Eropa. Medan yang kasar di garis Kamerun dan kurangnya sungai yang dapat dilayari di sebagian besar interior wilayah yang diklaim oleh Ambazonia membatasi aktivitas kolonial di luar wilayah pesisir.
Periode kolonial Inggris (1914–1961)
Pada tahun 1914, saat Perang Dunia I dimulai, pasukan Inggris dari Nigeria Kolonial dan pasukan Prancis dari Afrika Khatulistiwa Prancis dan Gabon menyerang Kamerun Jerman. Superioritas angkatan laut Sekutu memungkinkan pengepungan pesisir Kamerun dan memblok pengiriman tentara atau pasokan untuk Jerman. Pada awal 1916, Jerman terakhir mundur dari Kamerun ke Guinea Spanyol yang netral. Pada tahun 1919, Jerman menandatangani Perjanjian Versailles, dan secara resmi menyerahkan koloninya kepada Sekutu.
Beberapa minggu kemudian, Inggris dan Prancis mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai Deklarasi Simon-Milner, yang menggambarkan perbatasan antara Kamerun Inggris dan Kamerun Prancis.[12] Batas ini diakui secara internasional pada tahun 1922 dan Inggris dan Prancis diberi kendali atas wilayah mereka masing-masing sebagai Mandat Liga Bangsa-Bangsa.[13]
Peraturan administrasi Kamerun Inggris, 1924, membagi Kamerun Inggris menjadi Kamerun Utara (dikelola sebagai bagian dari Nigeria Utara) dan Kamerun Selatan (dikelola sebagai bagian dari Nigeria Timur). Ketika sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa diubah menjadi sistem perwalian PBB pada tahun 1946, pengaturan ini kembali diatur dalam Order-in-Council tanggal 2 Agustus 1946 yang mengatur administrasi Protektorat Nigeria dan Kamerun di bawah mandat Inggris.[14] Pada tahun 1953, perwakilan Kamerun Selatan di Legislatif Nigeria Timur menuntut pemerintah daerah yang terpisah untuk Kamerun Selatan dengan kursi di Buea. Di bawah Konstitusi Lyttleton Nigeria pada tahun 1954, Kamerun Selatan memperoleh otonomi terbatas sebagai Daerah Kuasi dalam Federasi Nigeria dengan E.M.L. Endeley muncul sebagai pemimpin Quasi-Region of Southern Kamerun, dengan gelar resminya sebagai Leader of Government Business.[15]
Pada tahun 1957, Resolusi 1064 (XI) Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 26 Februari 1957 dan 1207 (XII) tanggal 13 Desember 1957 meminta Otoritas Pengelola untuk mempercepat pengaturan wilayah Perwalian untuk mencapai pemerintahan sendiri atau kemerdekaan. Pada tahun 1958, Kamerun Selatan memperoleh status wilayah otonomi penuh Federasi Nigeria dan gelar resmi Endeley diubah menjadi Premier.[16] Terlepas dari seruan para pemimpin Kamerun Selatan untuk kemerdekaan penuh sebagai negara yang terpisah, resolusi PBB 1350 (XIII) tanggal 13 Maret 1959 dan 1352 (XIV) tanggal 16 Oktober 1959 menyerukan referendum di Kamerun Selatan dan Kamerun Utara dengan dua alternatif untuk mengakhiri perwalian: bergabung dengan Nigeria atau bergabung dengan Kamerun.[17]
Kemerdekaan dan Referendum (1961)
Pranala luar
- INS Resource Information Center document on "Ambazonia" Diarsipkan 2006-09-29 di Wayback Machine.
- Ambazonia on Indymedia Diarsipkan 2006-06-20 di Wayback Machine.
- Free Ambazonia Diarsipkan 2007-10-08 di Wayback Machine.
 | Artikel bertopik Kamerun ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
- ^ Cameroon’s Anglophone separatists have created their own cryptocurrency, Quartz Africa, Dec 12, 2018. Accessed Dec 12, 2018.
- ^ "Who are Cameroon's self-named Ambazonia secessionists?" (dalam bahasa Inggris). DW. 30 September 2019. Diakses tanggal 2020-01-07.
- ^ Cameroon’s Anglophone Crisis: How to Get to Talks?, Crisis Group, 2 May 2019. Accessed 2 May 2019.
- ^ Briefing: Cameroon's intensifying conflict and what it means for civilians, The New Humanitarian, 6 February 2020. Accessed 18 August 2021.
- ^ HRW World Report 2020: Rights Trends in Cameroon. hrw.org. Human Rights Watch. 10 December 2019. Diakses tanggal August 18, 2021.
- ^ Victor T. Le Vine (2004). Politics in Francophone Africa. Lynne Rienner Publishers. hlm. 6–. ISBN 978-1-58826-249-3. Diakses tanggal 9 May 2011.
- ^ "Gorji Dinka Releases Ambazonia Message | CameroonPostline". cameroonpostline.com. Diakses tanggal 2020-01-08.
- ^ Biya, Paul. "Cameroon Head of State's Message to the Nation 2019". Republic of Cameroon: Presidency of the Republic. Diakses tanggal 18 August 2021.
- ^ "Cameroon Humanitarian Response Plan (March 2021)" (PDF). UN.org. United Nations. Diakses tanggal 18 August 2021.
- ^ Fanso, Verkijika (1990). Trade and Supremacy on the Cameroon Coast, 1879-1887. Palgrave MacMillan.
- ^ Victoria, Centenary Committee (1958). Victoria – Southern Cameroons 1858 – 1958. London: Spottiswoode Ballantyne.
- ^ "Simon-Milner Declaration". Diakses tanggal 20 August 2021.
- ^ "British Mandate for the Cameroons". The American Journal of International Law. JSTOR. 17 (3): 138–141. 1923. doi:10.2307/2212948. JSTOR 2212948.
- ^ Kingdom, United (June 16, 1948). Report on the Administration of Cameroons under United Kindom Trusteeship 1947. New York: United Nations. hlm. 14.
- ^ Njingti Budi, Reymond (June 2019). "Colonial Administrative Integration of African Territories: Identity and Resistance in Nigeria's Southern Cameroons, 1922–1961". IAFOR Journal of Arts & Humanities. 6 (1): 109–122. doi:10.22492/ijah.6.1.09
. Diakses tanggal 20 August 2021.
- ^ Mbile, N.N. (2011). Cameroon Political Story: Memories of an Authentic Eye Witness. Bamenda: Langaa. hlm. 85–88.
- ^ "United Nations Trusteeship Council. 1961. Report of the United Nations Commissioner for the Supervision of the Plebiscites in the Southern and Northern Parts of the Trust Territory of the Cameroons Under United Kingdom Administration" (PDF). Diakses tanggal 2 August 2018.
