Kabupaten Bangka Barat

Kabupaten Bangka Barat
Kabupaten Bangka Barat
Kabupaten
Transkripsi bahasa daerah
• Jawi	كابوڤاتين بڠک بارت
• Hanzi	西邦加
• Pinyin	xī bāng jiā
	Pelabuhan Muntok
	Lambang
	Motto: Sejiran Setason; Wilayah negeri yang mempunyai warga yang berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan
	Peta
	Kabupaten Bangka Barat Peta Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Barat (Indonesia)
	Koordinat: 1°57′30″S 105°32′15″E / 1.95839°S 105.53741°E
Negara	Indonesia
Provinsi	Kepulauan Bangka Belitung
Dasar hukum	UU RI Nomor 5 Tahun 2003
Ibu kota	Muntok
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 6; Kelurahan: 4; Desa: 60;
Pemerintahan
• Bupati	Sukirman
• Wakil Bupati	Bong Ming Ming
Luas
• Total	2.884,15 km2 (1,113,58 sq mi)
Populasi (2020)
• Total	204.612
• Kepadatan	71/km2 (180/sq mi)
Demografi
• Agama	Islam 92,23%; Budha 4,00%; Kristen 1,96%; - Protestan 1,47%; - Katolik 0,49%; Konghucu 1,80% ; Hindu 0,01%
• IPM	69,08 (2020) ; Sedang
Zona waktu	UTC+07:00 (WIB)
Kode BPS	1903
Pelat kendaraan	BN xxxx D*
Kode Kemendagri	19.05
DAU	Rp 480.279.507.000,- (2020)
Situs web	www.bangkabaratkab.go.id

1°51′S 105°27′E / 1.850°S 105.450°E / -1.850; 105.450

Bangka Barat (bahasa Melayu: بڠک بارت, Hanzi: 西邦加) adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia, yang tepatnya berada di pulau Bangka. Ibukota kabupaten Bangka Barat adalah kecamatan Muntok. Pada tahun 2020, penduduk kabupaten ini berjumlah 204.612 jiwa dengan kepadatan penduduk 71 jiwa/km².^[2]

Sejarah

Awal Pemerintahan

Dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2003 dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pada 24 Mei 2003, Drs. H. Syaiful Rachman, MM. dilantik sebagai Penjabat Bupati Bangka Barat oleh Menteri Dalam Negeri RI, Hari Sabarno, bersama 3 tiga Penjabat Bupati lainnya bertempat di Lapangan Merdeka Pangkalpinang. Tanggal ini menandai awal penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat.

Guna membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Bangka Barat pada masa awal pemerintahannya, Penjabat Bupati Bangka Barat, Drs. H. Syaiful Rachman, MM., menunjuk dan menugaskan 5 (lima) orang Tim Asistensi Penjabat Bupati Bangka Barat yang bertugas sampai dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, yakni:

Ir. H. Herman Sanjaya (Bidang Pekerjaan Umum.
Drs. H.M. Sayuti, M.Si. (Bidang Pemerintahan ''eksternal pemerintah kabupaten'')
Yufendi, SE., MM. (Bidang Umum dan Perlengkapan)
Binsar Situmorang (Bidang Pemerintahan ''internal pemerintah kabupaten)''
Sofyan Usman, SH. (Bidang Protokoler Umum). Sebagai kantor sementara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bertempat di Komplek Pusmet Muntok Blok B Nomor 2 yang merupakan bentuk fasilitasi PT. Timah (Tbk).

Pada 26 Juli 2003, Ramli Ngad Jum, SH., MH., MM., M.AP., dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat oleh Penjabat Bupati Bangka Barat, Drs. H. Syaiful Rachman, MM., setelah memperoleh persetujuan dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Pada 15 September 2003, dilaksanakanlah kali pertama pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang dipimpin oleh Penjabat Bupati Bangka Barat, Drs. H. Syaiful Rachman, MM., setelah terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Bara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3, melalui persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI.

Kabupaten Bangka Barat Sebagai Kabupaten Induk dengan Ibu kota Muntok Dengan 6 kecamatan, terdiri dari: Kelapa,Muntok,simpang teritip,jebus,parittiga, dan tempilang

Geografis

Batas wilayah

Batas wilayah Kabupaten Bangka Barat antara lain;

Utara	Laut Natuna
Timur	Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, Kecamatan Mendo Barat dan Kabupaten Bangka
Selatan	Selat Bangka
Barat	Selat Bangka

Pemerintahan

Daftar Bupati

No	Nama	Awal Jabatan	Akhir Jabatan	Periode	Ket.	Wakil
–	Drs. H. Syaiful Rahman M.M.	24 Mei 2003	1 Februari 2005	–	^{[Ket. 1]}
–	Drs. Huzarni Rani M.Si.	1 Februari 2005	5 Agustus 2005	–	^{[Ket. 2]}
1	Drs. Parhan Ali M.M.	5 Agustus 2005	5 Agustus 2010	1	^{[Ket. 3]} ^{[Ket. 4]}	Ust. H. Zuhri M. Syazali Lc., MA
–	Ramli Ngad Jum S.H., M.H.	5 Agustus 2010	4 Oktober 2010	–	^{[Ket. 5]} ^{[Ket. 6]}
–	Drs. Nazalyus	4 Oktober 2010^[5]	6 Desember 2010	–	^{[Ket. 7]}
2	Ust. H. Zuhri M. Syazali Lc., MA	6 Desember 2010	6 Desember 2015	2		H. Sukirman
–	H. Sudirganto	7 Desember 2015^[6]	22 Maret 2016		^{[Ket. 8]}
(1)	Drs. Parhan Ali M.M.	22 Maret 2016	1 Februari 2019	3	^{[Ket. 9]} ^{[Ket. 10]}	Markus S.H.
–	Markus S.H.	1 Februari 2019	26 Maret 2019		^{[Ket. 11]}
3	Markus S.H.	26 Maret 2019^[8]	22 Maret 2021
–	Drs. H. Sahirman Djumli M.Si.	25 September 2020^[9]	5 Desember 2020^[10]		^{[Ket. 12]}^{[Ket. 13]}
–	Drs. Muhammad Soleh M.AP.	23 Maret 2021	26 April 2021		^{[Ket. 14]}
4	H. Sukirman S.H.	26 April 2021	Petahana	4		Bong Ming Ming S.E.

Catatan

^ Pejabat sementara bupati
^ Pejabat sementara bupati
^ Periode pertama
^ Bupati pertama yang terpilih secara langsung
^ Pelaksana tugas bupati
^ Sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah Bangka Barat
^ Pejabat sementara bupati
^ Pejabat sementara bupati
^ Periode kedua
^ Meninggal ketika menjabat^[7]
^ Pelaksana tugas bupati
^ Pejabat sementara bupati
^ Menggantikan Markus yang sedang cuti kampanye
^ Pelaksana harian bupati

Sekretaris Daerah

Ramli Ngad Jum, SH., MH., MM., M.AP. (6 Juli 2003)
Yanuar, SH., MH
Drs. H. Yunan Helmi, M. Si
H.M. Effendi, SE., MM
Hartono, SE
Drs. Muhammad Soleh, M.AP

Dewan Perwakilan

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode
Partai Politik		2014–2019^[11]	2019–2024^[12]	2024–2029
	PKB	0	0	1
	Gerindra	2	4	5
	PDI-P	4	5	6
	Golkar	3	2	3
	NasDem	2	3	4
	PKS	5	3	4
	Hanura	3	2	1
	PAN	2	1	1
	PBB	1	2	2
	Demokrat	3	2	1
	Perindo		(baru) 1	1
	PPP	0	0	1
Jumlah Anggota		25	25	30
Jumlah Partai		9	10	12

DPRD 2019-2024

H.Badri Syamsu, SE. Ketua (PDI-P)
H.Oktorazsari . Ketua II (Gerindra)
Miyuni Rohantap, SH, MH (Nasdem)

Kecamatan

Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 6 kelurahan, dan 60 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 189.621 jiwa dengan luas wilayah 2.820,61 km² dan sebaran penduduk 67 jiwa/km².^[13]^[14]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bangka Barat, adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
19.05.03	Jebus		11	Desa	Air Kuang Jebus Ketap Limbung Mislak Pebuar Ranggi Asam Rukam Sinar Manik Sungai Buluh Tumbak Petar
19.05.04	Kelapa	1	13	Desa	Air Bulin Beruas Dendang Kacung Kayu Arang Mancung Pangkal Beras Pusuk Sinar Sari Tebing Terentang Tugang Tuik
19.05.04	Kelapa	1	13	Kelurahan	Kelapa
19.05.01	Muntok	5	4	Desa	Air Belo Air Limau Air Putih Belo Laut
19.05.01	Muntok	5	4	Kelurahan	Keranggan Menjelang Sungai Baru Sungai Daeng Tanjung
19.05.06	Parittiga		10	Desa	Air Gantang Bakit Cupat Kapit Kelabat Puput Sekar Biru Semulut Telak Teluk Limau
19.05.02	Simpang Teritip		13	Desa	Air Menduyung Air Nyatoh Berang Bukit Terak Ibul Kundi Mayang Pangek Pelangas Peradong Rambat Simpang Gong Simpang Tiga
19.05.05	Tempilang		9	Desa	Air Lintang Benteng Kota Buyan Kelumbi Penyampak Sangku Simpang Yul Sinar Surya Tanjung Niur Tempilang
	TOTAL	6	60

Demografi

Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Bangka Barat 2020^[2]
Kecamatan	Luas	Populasi 2020
Jebus	351,93 km²	22.252
Kelapa	573,80 km²	34.454
Muntok	505,94 km²	52.742
Simpang Teritip	637,35 km²	30.378
Tempilang	461,02 km²	28.460
Parittiga	354,11 km²	36.056
Kabupaten Bangka Barat	2.884,14 km²	204.612

Agama

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, persentase agama penduduk Kabupaten Bangka Barat adalah Islam 92,23%, kemudian Budha 4,00%, Konghucu 1,80%, Kristen Protestan 1,47%, Katolik 0,49% dan Hindu 0,01%.^[3]

Agama di Kabupaten Bangka Barat
Agama			Persen
Islam			92,23%
Buddha			4,00%
Konghucu			1,80%
Protestan			1,47%
Katolik			0,49%
Hindu			0,01%

Referensi

^ "Luas wilayah". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-03-08. Diakses tanggal 2010-02-23.
^ ^a ^b ^c "Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka 2021" (pdf). www.bangkabarat.bps.go.id. hlm. 9, 60. Diakses tanggal 14 April 2021.
^ ^a ^b "Visualisasi Data Kependuduakan - Kementerian Dalam Negeri 2020". www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 14 April 2021.
^ "Metode Baru Indeks Pembangunan 2019-2020". www.bps.go.id. Diakses tanggal 14 April 2021.
^ Nazalyus Akan Dilantik Sebagai Pj Bupati Babar
^ Sudirganto Pimpin Bangka Barat Jadi Penjabat Bupati
^ BREAKING NEWS: Bupati Bangka Barat, Parhan Ali Meninggal Dunia
^ Dahnur, Heru (26 Maret 2019). "Bupati Bangka Barat Meninggal, Wakilnya Dilantik Jadi Pengganti". Kompas.com. Diakses tanggal 12 Februari 2021.
^ Pengukuhan Pjs. Bupati Bangka Barat, Erzaldi Pesan Sahirman Layani Masyarakat Dengan Tulus
^ Wulan (4 Desember 2020). Pratiwi, Wahyu, ed. "Berakhirnya Masa Jabatan Sebagai Pjs. Bupati Bangka Barat, Sahirman: Terima Kasih Sudah Bersinergi". bangkabaratkab.go.id. Diakses tanggal 15 Februari 2021.
^ Perolehan Kursi DPRD Bangka Barat 2014-2019
^ "Perolehan Kursi DPRD Bangka Barat 2019-2024". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-24. Diakses tanggal 2020-05-21.
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

Pranala luar

Artikel bertopik geografi atau tempat Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[5] Pejabat sementara bupati

[6] Pejabat sementara bupati

[7] Periode pertama

[8] Bupati pertama yang terpilih secara langsung

[9] Pelaksana tugas bupati

[10] Sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah Bangka Barat

[12] Pejabat sementara bupati

[14] Pejabat sementara bupati

[15] Periode kedua

[17] Meninggal ketika menjabat^[7]

[18] Pelaksana tugas bupati

[22] Pejabat sementara bupati

[23] Menggantikan Markus yang sedang cuti kampanye

[24] Pelaksana harian bupati

[1] "Luas wilayah". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-03-08. Diakses tanggal 2010-02-23.

[BABAR-2] "Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka 2021" (pdf). www.bangkabarat.bps.go.id. hlm. 9, 60. Diakses tanggal 14 April 2021.

[DUKCAPIL-3] "Visualisasi Data Kependuduakan - Kementerian Dalam Negeri 2020". www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 14 April 2021.

[IPM-4] "Metode Baru Indeks Pembangunan 2019-2020". www.bps.go.id. Diakses tanggal 14 April 2021.

[11] Nazalyus Akan Dilantik Sebagai Pj Bupati Babar

[13] Sudirganto Pimpin Bangka Barat Jadi Penjabat Bupati

[16] BREAKING NEWS: Bupati Bangka Barat, Parhan Ali Meninggal Dunia

[19] Dahnur, Heru (26 Maret 2019). "Bupati Bangka Barat Meninggal, Wakilnya Dilantik Jadi Pengganti". Kompas.com. Diakses tanggal 12 Februari 2021.

[20] Pengukuhan Pjs. Bupati Bangka Barat, Erzaldi Pesan Sahirman Layani Masyarakat Dengan Tulus

[21] Wulan (4 Desember 2020). Pratiwi, Wahyu, ed. "Berakhirnya Masa Jabatan Sebagai Pjs. Bupati Bangka Barat, Sahirman: Terima Kasih Sudah Bersinergi". bangkabaratkab.go.id. Diakses tanggal 15 Februari 2021.

[25] Perolehan Kursi DPRD Bangka Barat 2014-2019

[26] "Perolehan Kursi DPRD Bangka Barat 2019-2024". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-24. Diakses tanggal 2020-05-21.

[Permendagri-137-2017-27] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.

[Permendagri-72-2019-28] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

[1]

[2]

[3]

[4]

[Ket. 1]

[Ket. 2]

[Ket. 3]

[Ket. 4]

[Ket. 5]

[Ket. 6]

[5]

[Ket. 7]

[6]

[Ket. 8]

[Ket. 9]

[Ket. 10]

[Ket. 11]

[8]

[9]

[10]

[Ket. 12]

[Ket. 13]

[Ket. 14]

[7]

[11]

[12]

[13]

[14]