Kepamongprajaan

Pamong praja adalah perangkat atau pejabat pemerintahan sipil yang bertugas melaksanakan urusan-urusan pemerintahan. Secara bahasa, istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu ”pamong” dan ”praja”. Pamong mempunyai arti pelayan, pengurus atau pengasuh. Sedangkan Praja memiliki arti rakyat, kota atau negeri atau masyarakat. Sehingga secara harfiah, pamong praja dapat di artikan sebagai pelayan masyarakat atau pengurus negeri.

Secara umum, pamong praja (sebelumnya disebut pangreh praja sampai awal kemerdekaan) merujuk kepada Pegawai Negeri Sipil atau Ambtenaar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pamong praja adalah pegawai negeri yang mengurus pemerintahan negara. Menurut Prof. Sadu Wasistiono, pamong praja adalah aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang dididik secara khusus untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan kompetensi dasar koordinasi, kolaborasi dan konsensus dalam rangka memberikan pelayanan umum serta menjaga keutuhan NKRI. Prof. Taliziduhu Ndraha menyebutkan bahwa pamong Ppraja adalah mereka yang mengelola kebhinekaan dan mengukuhkan ketunggalikaan.

Pamong Praja adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Keberadaan pamong praja sudah ada sejak zaman Hindia Belanda sebagai Binnenlands Bestuur Corps (BBC) dan Inlands Bestuur Corps (IBC). Pada masa awal kemerdekaan, korps ini berubah namanya menjadi Korps Pangreh Praja, yang kemudian diganti menjadi namanya menjadi Korps Pamong Praja. Lembaga pendidikan tinggi yang bertugas mencetak kader pamong praja di Indonesia adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menyebutkan Korps Pamong Praja sebagai pejabat pemerintah pusat yang berada di daerah dengan tugas utama menjalankan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta urusan residual.

Bacaan lebih lanjut

Albrow, M., Bureaucracy (1970)
Armstrong, J. A., The European Administrative Elite (1973)
Bodde, D., Chinese Ideas in the West
Brownlow, Louis, Charles E. Merriam, and Luther Gulick, Report of the President's Committee on Administrative Management. (1937)
du Gay, P., In Praise of Bureaucracy: Weber, Organisation, Ethics (2000)
du Gay, P., ed., The Values of Bureaucracy (2005)
Hoogenboom, Ari, Outlawing the Spoils: A History of the Civil Service Reform Movement, 1865-1883. (1961)
Mathur, P.N., The Civil Service of India, 1731-1894: a study of the history, evolution and demand for reform (1977)
Rao, S. 2013. Civil service reform: Topic guide. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham. http://www.gsdrc.org/go/topic-guides/civil-service-reform
Schiesl, Martin, The Politics of Efficiency: Municipal Administration and Reform in America, 1880-1920. (1977)
Sullivan, Ceri, Literature in the Public Service: Sublime Bureaucracy (2013)
Theakston, Kevin, The Civil Service Since 1945 (Institute of Contemporary British History, 1995)
Van Riper, Paul. History of the United States Civil Service (1958).
White, Leonard D., Introduction to the Study of Public Administration. (1955)
White, Leonard D., Charles H. Bland, Walter R. Sharp, and Fritz Morstein Marx; Civil Service Abroad, Great Britain, Canada, France, Germany (1935) online