Binnenlands Bestuur
Binnenlands Bestuur ("pemerintahan dalam negeri", disingkat "BB"), atau disebut juga Gewestelijk Bestuur ("pemerintahan daerah") adalah salah satu bentuk birokrasi pemerintahan pada masa Hindia Belanda yang terdiri atas orang-orang Eropa. Bentuk pemerintahan lainnya saat itu adalah Inlands Bestuur. Binnenlands Bestuur Corps (BBC) dikelola oleh Departement van Binnenlands Bestuur.[1]
Setelah pengambilalihan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) tanggal 31 Desember 1799 oleh pemerintah Belanda, pengurusan Hindia Belanda ditangani oleh suatu Gouvernement.
Hindia Belanda dibagi dalam gewesten ("daerah"), yang kemudian dibagi dalam afdelingen ("bagian") atau controle-afdelingen. Secara sejajar, suatu gewest juga dibagi dalam regentschappen (kabupaten) dan districten (kewedanaan). Suatu gewest dapat berbentuk gouvernement, residentie (keresidenan), afdeling atau assistent-residentie.
Kepala-kepala Binnenlands Bestuur menyandang gelar berikut:
- Gouverneur (gubernur): mulai 1938 di Jawa, Bali dan Groote Oost (sekarang Indonesia Timur), sejak 1913 Aceh dan Sumatra's Westkust atau SWK (Sumatra Barat, secara harfiah berarti Pantai Barat Sumatra), Borneo en Onderhoorigheden sejak 1846-1848, Celebes en Onderhoorigheden sejak 1824-1924 (tahun 1925 dijadikan residentie), Maluku sejak 1817-1867 dan 1925-1935 (tahun 1935 dijadikan residentie). Pemimpin gouvernement di Nederlands Nieuw-Guinea (kini Papua) pada tahun 1949-1962 juga memakai gelar gouverneur.
- Resident: di Sumatra dan Borneo, dan di beberapa Buitenbezittingen ("jajahan luar", yaitu pulau-pulau di luar Sumatra):
- Assistent-resident: beberapa kepala daerah di Borneo dan Malaka.
Bibliografi
sunting- Encyclopædie van Nederlandsch-Indië. 's-Gravenhage en Leiden: Martinus Nijhoff en E.J. Brill, 4 delen en 4 supplementen, 1917-1939.[2]
- Cribb, Robert, Historical Atlas of Indonesia. Richmond Surrey: Curzon Press, 2000. ISBN 0-7007-0985-1.
Referensi
suntingPranala luar
suntingLihat juga
sunting