Wikipedia

Program Legislasi Nasional 2020–2024

Revisi sejak 12 Maret 2023 12.23 oleh OttoLannister550 (bicara | kontrib) (Pembuatan bagian catatan)

Program Legislasi Nasional 2020-2024 (disingkat Prolegnas 2020-2024) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2020-2024. Prolegnas 2020-2024 disusun oleh DPR Periode 2019-2024 dan Pemerintah dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.[1] Total terdapat 248 RUU yang masuk dalam Prolegnas periode 2020-2024 pada saat pengesahan,[2] meski dari jumlah ini kemudian dilakukan penyesuaian seiring periode berjalan.

Prolegnas 2020-2024

Berikut daftar RUU prolegnas 2020-2024:

Nomor Judul Pengusul Bidang Penugasan Tanggal Hasil Keterangan
Pengesahan melalui Rapat Paripurna Pengundangan

RUU Kumulatif Terbuka

Merujuk pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan[1] yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019[3], RUU kumulatif terbuka terdiri atas:

  1. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional Tertentu
  2. RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
  3. RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  4. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
  5. RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Berikut adalah daftar RUU kumulatif terbuka yang telah disahkan oleh DPR periode 2019-2024:

Nomor Judul Tanggal Hasil
Pengesahan melalui Rapat Paripurna Pengundangan
1 RUU Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) 6 Februari 2020[4] 28 Februari 2020 UU Nomor 1 Tahun 2020
2 RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 12 Mei 2020[5] 18 Mei 2020 UU Nomor 2 Tahun 2020
3 RUU Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence) 14 Juli 2020[6] 6 Agustus 2020 UU Nomor 4 Tahun 2020
4 RUU Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation) 14 Juli 2020[7] 6 Agustus 2020 UU Nomor 5 Tahun 2020
5 RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang 14 Juli 2020[8] 11 Agustus 2020 UU Nomor 6 Tahun 2020
6 RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 15 September 2020[9] 14 Oktober 2020 UU Nomor 8 Tahun 2020
7 RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 29 September 2020[10] 26 Oktober 2020 UU Nomor 9 Tahun 2020
8 RUU Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan 5 Oktober 2020[11] 3 November 2020 UU Nomor 12 Tahun 2020
9 RUU Pengesahan Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) 5 Oktober 2020[12] 3 November 2020 UU Nomor 13 Tahun 2020
10 RUU Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA) 9 April 2021[13] 7 Mei 2021 UU Nomor 1 Tahun 2021
11 RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 7 September 2021[14] 6 Oktober 2021 UU Nomor 3 Tahun 2021
12 RUU Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) 7 September 2021[15] 6 Oktober 2021 UU Nomor 4 Tahun 2021
13 RUU Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) 21 September 2021[16] 19 Oktober 2021 UU Nomor 5 Tahun 2021
14 RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 30 September 2021[17] 27 Oktober 2021 UU Nomor 6 Tahun 2021
15 RUU Provinsi Sulawesi Selatan[note 1] 15 Februari 2022[19] 16 Maret 2022 UU Nomor 4 Tahun 2022
16 RUU Provinsi Sulawesi Utara[note 1] 15 Februari 2022[19] 16 Maret 2022 UU Nomor 5 Tahun 2022
17 RUU Provinsi Sulawesi Tengah[note 1] 15 Februari 2022[19] 16 Maret 2022 UU Nomor 6 Tahun 2022
18 RUU Provinsi Sulawesi Tenggara[note 1] 15 Februari 2022[19] 16 Maret 2022 UU Nomor 7 Tahun 2022
19 RUU Provinsi Kalimantan Selatan[note 1] 15 Februari 2022[19] 16 Maret 2022 UU Nomor 8 Tahun 2022
20 RUU Provinsi Kalimantan Barat[note 1] 15 Februari 2022[19] 16 Maret 2022 UU Nomor 9 Tahun 2022
21 RUU Provinsi Kalimantan Timur[note 1] 15 Februari 2022[19] 16 Maret 2022 UU Nomor 10 Tahun 2022
22 RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan 30 Juni 2022[20] 25 Juli 2022 UU Nomor 14 Tahun 2020
23 RUU Pembentukan Provinsi Papua Tengah 30 Juni 2022[20] 25 Juli 2022 UU Nomor 15 Tahun 2020
24 RUU Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan 30 Juni 2022[20] 25 Juli 2022 UU Nomor 16 Tahun 2020
25 RUU Provinsi Sumatera Barat[note 1] 30 Juni 2022[21] 25 Juli 2022 UU Nomor 17 Tahun 2022
26 RUU Provinsi Jambi[note 1] 30 Juni 2022[21] 25 Juli 2022 UU Nomor 18 Tahun 2022
27 RUU Provinsi Riau[note 1] 30 Juni 2022[21] 25 Juli 2022 UU Nomor 19 Tahun 2022
28 RUU Provinsi Nusa Tenggara Barat[note 1] 30 Juni 2022[21] 25 Juli 2022 UU Nomor 20 Tahun 2022
29 RUU Provinsi Nusa Tenggara Timur[note 1] 30 Juni 2022[21] 25 Juli 2022 UU Nomor 21 Tahun 2022
30 RUU Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) 30 Agustus 2022[22] 27 September 2022 UU Nomor 24 Tahun 2022
31 RUU Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea) 30 Agustus 2022[23] 27 September 2022 UU Nomor 25 Tahun 2022
32 RUU Pertanggungiawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 6 September 2022[24] 4 Oktober 2022 UU Nomor 26 Tahun 2022
33 RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 29 September 2022[25] 27 Oktober 2022 UU Nomor 28 Tahun 2022
34 RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya 17 November 2022[26] 8 Desember 2022 UU Nomor 29 Tahun 2022

Lihat pula

Catatan

  1. ^ a b c d e f g h i j k l Rapat internal Komisi II DPR pada 24 Agustus 2020 memutuskan bahwa penyusunan 12 RUU baru untuk menggantikan UU Provinsi lama menggunakan metode kumulatif terbuka, dengan alasan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh UU lama masih menginduk pada UUDS Tahun 1950 yang tidak lagi berlaku serta terdapat beberapa ketentuan pada UU lama yang tidak lagi relevan dengan aturan hukum yang berlaku. Penyusunan RUU menggunakan metode kumulatif terbuka tersebut dinilai memungkinkan dikarenakan memenuhi unsur "pembentukan daerah Provinsi" pada pasal 23 ayat 1 poin d serta memenuhi unsur "adanya urgensi nasional" pada pasal 23 ayat 2 poin b dari UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan[18]

Referensi

  1. ^ a b "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  2. ^ "DPR Tetapkan 248 RUU Prolegnas 2020-2024". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2019-11-17. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-21. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  3. ^ "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  4. ^ Putri, Cantika Adinda (2020-02-06). "Tok! IA-CEPA Direstui DPR, Indonesia-Australia Makin Mesra". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  5. ^ Sihombing, Ronaldo Fransiscus (2020-05-12). "Tok! DPR Setuju Perppu Corona Disahkan Menjadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  6. ^ "DPR RI Menyetujui RUU Pengesahan Kerjasama Pertahanan RI – Ukraina". Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2020-07-14. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  7. ^ "DPR-RI Sahkan RUU Perjanjian MLA Indonesia - Swiss". Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2020-07-14. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  8. ^ Astuti, Nur Azizah Rizki (2020-07-14). "Tok! Perppu Pilkada Sah Jadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  9. ^ Sugianto, Danang (2020-09-15). "Tok! DPR Setujui Pertanggungjawaban APBN 2019". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  10. ^ Zhacky, Mochamad (2020-09-29). "Paripurna Pengesahan RUU APBN 2021: 250 Anggota DPR Hadir Virtual". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  11. ^ Chaterine, Rahel Narda (2020-10-05). "DPR Sahkan UU Kerja Sama Pertahanan RI-Swedia". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  12. ^ Putra, Dwi Aditya (2020-10-05). "RUU Paket Komitmen Ketujuh AFAS Disahkan, ini Keuntungan untuk Indonesia". Merdeka.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  13. ^ Ramadhan, Ardito (2021-04-09). Erdianto, Kristian, ed. "DPR Sahkan RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi antara RI dan EFTA". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  14. ^ "DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2020". CNN Indonesia. 2021-09-07. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  15. ^ Pebrianto, Fajar (2021-09-07). Hidayat, Ali Akhmad Noor, ed. "DPR Sahkan UU Pengesahan ASEAN Agreement on E-Commerce". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  16. ^ Tolok, Aprianus Doni (2021-09-21). "Tok! DPR Setujui Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik RI-Rusia". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  17. ^ Pebrianto, Fajar (2021-09-30). Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti, ed. "DPR Sahkan UU APBN 2022, Begini Rinciannya". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  18. ^ "Penyusunan 6 (Enam) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi" (PDF). Komisi II DPR RI. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  19. ^ a b c d e f g Al Ayyubi, Sholahuddin (2022-02-15). "DPR Sepakati 7 RUU Provinsi Jadi Undang-undang". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  20. ^ a b c Putri, Cantika Adinda (2022-06-30). "Tok! Indonesia Resmi Punya 5 Provinsi di Papua". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  21. ^ a b c d e Nurita, Dewi (2022-06-30). Wibowo, Eko Ari, ed. "DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  22. ^ Yanwardhana, Emir (2022-08-30). "Tok! DPR Restui RI Masuk Perjanjian Perdagangan Terbesar". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  23. ^ Al Hikam, Herdi Alif (2022-08-30). "2 Perjanjian Dagang Jadi UU, Mendag Sebut Jadi 'Jalan Tol' Produk RI ke Dunia". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  24. ^ Santia, Tira (2022-09-07). "RUU P2APBN 2021 Disahkan Menjadi Undang-undang". Liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  25. ^ Putri, Cantika Adinda (2022-09-29). "Tok! DPR Setujui APBN Jokowi 2023 Senilai Rp3.061 Triliun". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  26. ^ Shafira, Ima Dini (2022-11-17). Wibowo, Eko Ari, ed. "DPR Resmi Sahkan RUU Papua Barat Daya Jadi Undang-Undang". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Program_Legislasi_Nasional_2020–2024&oldid=23102538"