Pengangguran

Orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.
Revisi sejak 10 September 2023 04.48 oleh Wiguna364 (bicara | kontrib) (Menambah Kategori:Ekonomi makro menggunakan HotCat)

Pengangguran atau tunakarya (bahasa Inggris: unemployment) adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Dua orang pekerja bangunan yang menganggur menunggu pekerjaan di sekitar Katedral Metropolitan Kota Meksiko.

Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada serta mampu menyerapnya. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pencarian kerja adalah proses mencocokkan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai.

Statistik pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran diperoleh melalui survei terhadap ribuan rumah tangga. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya produk nasional bruto (PNB, GNP) dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya, kalau seseorang menciptakan lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk diri sendiri akan berdampak positif untuk orang lain juga, misalnya dari sebagian hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk membantu orang lain walau sedikit saja. Pada perekonomian yang maju, sebagian besar orang yang menjadi pengangguran memperoleh pekerjaan dalam waktu singkat. Meskipun demikian, sebagian besar pengangguran yang diamati dalam periode tertentu dapat disebabkan oleh sekelompok orang yang tidak bekerja untuk waktu yang lama.[1]

Jenis pengangguran

Pengangguran dibedakan menjadi dua macam yaitu berdasarkan sumber dan penyebabnya dan berdasarkan cirinya. Berdasarkan sumber dan penyebabnya, pengangguran dapat dibedakan menjadi:[2]

  1. Pengangguran normal/friksional.[2] Merupakan pengeluaran yang disebabkan kesenjangan waktu, informasi lowongan, kondisi geografis dan dokumen dan keinginan pencari kerja memperoleh pekerjaan lebih baik.
  2. Pengangguran siklikal[2]
  3. Pengangguran struktural.[2] Yaitu pengangguran yang tidak memenuhi persyaratan kerja akibat perubahan struktur dan cara kegiatan ekonomi sebagai dampak perkembangan ekonomi.
  4. Pengangguran teknologi[2]

Sedangkan menurut cirinya, pengangguran dapat dibedakan menjadi:[3]

Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan.[2][3]

Menurut BPS, pengangguran terbuka terdiri atas:

  1. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan[2]
  2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha[2]
  3. Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan[2]
  4. Penduduk yang sudah punya pekerjaan[2]

Pengangguran tersembunyi

Pengangguran tersembunyi (terselubung) adalah pengangguran yang terjadi karena penambahan pada tenaga kerja yang dilakukan tidak menghasilkan penambahan yang berarti pada tingkat produksi.[2][3] atau angkatan kerja yang sudah bekerja, tetapi tidak bekerja secara optimal.

Pengangguran musiman

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim (musim tanam dan musim panen) biasanya terjadi pada sektor perikanan dan pertanian.[2][3]

Setengah menganggur

Setengah menganggur terjadi akibat migrasi dari desa ke kota sangat pesat sehingga tidak semua orang memperoleh pekerjaan dengan mudah, sebagian menjadi penganggur sepenuh waktu, ada pula yang tidak menganggur tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu.[2][3] Setengah menganggur yaitu tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

Penyebab dan dampak pengangguran

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Selain itu kurangnya informasi dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari informasi tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja dan kurangnya keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan softskiil pencari kerja menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia.[4]

Tingginya angka pengangguran berdampak buruk bagi perekonomian, seperti rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat, menurunnya tingkat investasi, memacu tindak kriminalitas akibat naiknya angka kemiskinan, terganggunya stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan mengurangi penerimaan negara, serta menurunnya tingkat pajak penghasilan sehingga proses pembangunan ekonomi nasional terhambat. Apabila hal-hal tersebut dibiarkan maka pengangguran dapat menjadi masalah sosial, seperti timbulnya kemiskinan, tingginya angka kejahatan,dan masalah sosial lainnya.[5]

Peringkat negara berdasar tingkat pengangguran

 

Ranking
berdasarkan
entitas
Entitas Tingkat
pengangguran
(%)
Sumber / tanggal dari
informasi
1   Andorra 0.00 perkiraan 1996.
1   Monako 0.00 2005
1   Pulau Norfolk (Australia) 0.00
4   Guernsey (Britania Raya) 0.90 Maret 2006 est.
5   Azerbaijan 1.20 perkiraan 2006 .
6   Islandia 1.30 perkiraan 2006 .
6   Liechtenstein 1.30 September 2002
8   Pulau Man (Britania Raya) 1.50 perkiraan Desember 2006
9   Belarus 1.60 2005
10   Vanuatu 1.70 1999
11   Kuba 1.90 perkiraan 2006 .
12   Gibraltar (Britania Raya) 2.00 perkiraan 2001 .
12   Kiribati 2.00 perkiraan 1992.
12   Vietnam 2.00 perkiraan 2006.
12   Papua Nugini 2.00 2004
16   Bermuda 2.10 perkiraan 2004.
16   Thailand 2.10 perkiraan 2006.
16   Kepulauan Faroe (Denmark) 2.10 2006
19   Jersey (Britania Raya) 2.20 perkiraan 2006.
19   Kuwait 2.20 perkiraan 2004.
21   Uni Emirat Arab 2.40 2001
21   Laos 2.40 perkiraan 2005.
23   Bangladesh 2.50 perkiraan 2006.
23   Bhutan 2.50 2004
23   Kamboja 2.50 perkiraan 2000.
26   Singapura 2.70 perkiraan 2006.
26   Ukraina 2.70 2006
28   Britania Raya 2.90 perkiraan 2006.
29   Uzbekistan 3.00 2006
30   Guatemala 3.20 perkiraan 2005.
30   Qatar 3.20 perkiraan 2006.
30   Meksiko 3.20 perkiraan 2006.
33   Korea Selatan 3.30 perkiraan Desember 2006 .
33   Mongolia 3.30 2005
33   Swiss 3.30 perkiraan 2006.
36   Malaysia 3.50 perkiraan 2006.
36   Norwegia 3.50 perkiraan 2006.
38   Kepulauan Virgin Britania Raya (Britania Raya) 3.60 1997
39   Lithuania 3.70 perkiraan 2006.
40   Denmark 3.80 perkiraan 2006.
41   Nikaragua 3.80 perkiraan 2006.
42   Selandia Baru 3.80 perkiraan 2006.
43   San Marino 3.80 2004
44   Kepulauan Mariana Utara (Amerika Serikat) 3.90 2001
45   Taiwan 3.90 perkiraan 2006.
46   Brunei Darussalam 4.00 2006
47   Jepang 4.10 perkiraan 2006.
48   Makau (Tiongkok) 4.10 2005
49   Luksemburg 4.10 perkiraan 2006.
50   China 4.20 2005
51   Palau 4.20 perkiraan 2005.
52   Irlandia 4.30 perkiraan 2006
53   Kepulauan Cayman (Britania Raya) 4.40 2004
54   Estonia 4.50 2006
55   Saint Kitts dan Nevis 4.50 1997
56   Amerika Serikat 4.80 perkiraan 2006.
57   Australia 4.90 perkiraan 2006.
58   Austria 4.90 perkiraan 2006.
59   Hong Kong (Tiongkok) 4.90 perkiraan 2006.
60   Namibia 5.30 perkiraan 2006.
61   Siprus 5.50
62   Belanda 5.50 perkiraan 2006.
63   Siprus 5.60
64   Swedia 5.60 perkiraan 2006.
65   Nigeria 5.80 perkiraan 2006.
66   El Salvador 6.00 perkiraan 2006.
67   Montserrat (Britania Raya) 6.00 perkiraan 1998.
68   Romania 6.10 perkiraan 2006.
69   Kepulauan Virgin (Amerika Serikat) 6.20 2004
70   Kanada 6.40 perkiraan 2006.
71   Latvia 6.50 perkiraan Desember 2006.
72   Pakistan 6.50 perkiraan 2006.
73   Kosta Rika 6.60 perkiraan 2006.
74   Rusia 6.60 perkiraan 2006.
75   Italia 6.80 perkiraan 2006.
76   Malta 6.80 perkiraan 2005.
77   Aruba (Belanda) 6.90 perkiraan 2005
78   Finlandia 7.00 perkiraan 2006.
79   Trinidad dan Tobago 7.00 perkiraan 2006.
80   Jerman 7.10 perkiraan 2006.
81   Peru 7.20 perkiraan 2006.
82   Moldova 7.30 perkiraan 2005.
83   Armenia 7.40 perkiraan November 2006.
84   Kazakhstan 7.40 perkiraan 2006.
85   Hungaria 7.40 perkiraan 2006 .
86   Sri Lanka 7.60 perkiraan 2006.
87   Portugal 7.60 perkiraan 2006
88   Israel 7.60 perkiraan Januari 2007.
89   Fiji 7.60 1999
90   Maroko 7.70 perkiraan 2006 .
91   Bolivia 7.80 perkiraan 2006 .
92   India 7.80 perkiraan 2006 .
93   Chili 7.80 2006
94   Filipina 7.90 perkiraan 2006.
95   Anguilla (Britania Raya) 8.00 2002
96   Republik Afrika Tengah 8.00 perkiraan 2001 .
97   Belgia 8.10 perkiraan 2006.
98   Spanyol 8.10 perkiraan Oktober 2006.
99   Ceko 8.40 perkiraan 2006 .
  Uni Eropa 8.50 perkiraan 2006 .
100   Prancis 8.70 perkiraan Desember 2006 .
101   Panama 8.80 perkiraan 2006.
102   Venezuela 8.90 perkiraan Oktober 2006 .
103   Yunani 9.20 perkiraan 2006 .
104   Greenland (Denmark) 9.30 perkiraan 2005 .
105   Belize 9.40 2006
106   Paraguay 9.40 perkiraan 2005.
107   Mauritius 9.40 perkiraan 2006 .
108   Suriname 9.50 2004
109   Brasil 9.60 perkiraan 2006 .
110   Bulgaria 9.60 perkiraan 2006 .
111   Slovenia 9.60 perkiraan 2006 .
112   Kepulauan Turks dan Caicos (Britania Raya) 10.00 perkiraan 1997.
113   Argentina 10.20 perkiraan kuartal ketiga, 2006 .
114   Turki 10.20 perkiraan 2006.
115   Slowakia 10.20 perkiraan 2006.
116   Myanmar 10.20 perkiraan 2006.
117   Bahama 10.20 perkiraan 2005 .
118   Mesir 10.30 perkiraan 2006.
119   Saint Pierre dan Miquelon (Prancis) 10.30 1999
120   Ekuador 10.60 perkiraan 2006.
121   Barbados 10.70 perkiraan 2003 .
122   Uruguay 10.80 perkiraan 2006.
123   Antigua dan Barbuda 11.00 perkiraan 2001 .
124   Kolombia 11.10 perkiraan 2006.
125   Jamaika 11.30 perkiraan 2006 .
126   Guam (Amerika Serikat) 11.40 perkiraan 2002 .
127   Polinesia Prancis (Prancis) 11.70 2005
128   Niue (Selandia Baru) 12.00 2001
129   Tajikistan 12.00 perkiraan 2004.
130   Puerto Riko (Amerika Serikat) 12.00 2002
131   Grenada 12.50 2000
132   Suriah 12.50 perkiraan 2005 .
133   Indonesia 12.50 perkiraan 2006 .
134   Georgia 12.60 perkiraan 2004.
135   Pantai Gading 13.00 1998
136   Arab Saudi 13.00 perkiraan 2004 .
137   Tonga 13.00 perkiraan Tahun anggaran 03/04 .
138   Kepulauan Cook (Selandia Baru) 13.10 2005
139   Albania 13.80 perkiraan September 2006 .
140   Tunisia 13.90 perkiraan 2006 .
141   Saint Helena (Britania Raya) 14.00 perkiraan 1998.
142   Mali 14.60 perkiraan 2001.
143   Polandia 14.90 perkiraan November 2006.
144   Bahrain 15.00 perkiraan 2005 .
145   Oman 15.00 perkiraan 2004 .
146   Iran 15.00 perkiraan 2007 .
147   Saint Vincent dan Grenadines 15.00 perkiraan 2001.
148   Wallis and Futuna (Prancis) 15.20 2003
149   Yordania 15.40 perkiraan 2006 .
150   Aljazair 15.70 perkiraan 2006.
151   Republik Dominika 16.00 perkiraan 2006.
152   Antillen Belanda (Belanda) 17.00 perkiraan 2002.
153   Kaledonia Baru (Prancis) 17.10 2004
154   Kroasia 17.20 perkiraan 2006 .
155   Kirgizstan 18.00 perkiraan 2004.
156   Sudan 18.70 perkiraan 2002 .
157   Komoro 20.00 perkiraan 1996 .
158   Ghana 20.00 perkiraan 1997.
159   Lebanon 20.00 perkiraan 2006.
160   Saint Lucia 20.00 perkiraan 2003.
161   Mauritania 20.00 perkiraan 2004.
162   Jalur Gaza 20.30 2005
163   Tepi Barat (Israel) 20.30 2005
164   Tanjung Verde 21.00 perkiraan 2000.
165   Gabon 21.00 perkiraan 1997.
166   Mozambik 21.00 perkiraan 1997.
167   Mikronesia 22.00 perkiraan 2000.
168   Dominika 23.00 perkiraan 2000
169   Botswana 23.80 2004
170   Irak 25.00 perkiraan 2005 .
171   Mayotte (Prancis) 25.40 2005
172   Afrika Selatan 25.50 perkiraan 2006.
173   Montenegro 27.70 2005
174   Honduras 27.90 perkiraan 2006.
175   Samoa Amerika (Amerika Serikat) 29.80 2005
176   Kamerun 30.00 perkiraan 2001.
177   Guinea Khatulistiwa 30.00 perkiraan 1998 .
178   Libya 30.00 perkiraan 2004 .
  Bumi 30.00 perkiraan 2006.
179   Kepulauan Marshall 30.90 perkiraan 2000.
180   Serbia 31.60 perkiraan 2005 .
181   Yaman 35.00 perkiraan 2003.
182   Makedonia 36.00 perkiraan September 2006 .
183   Afganistan 40.00 perkiraan 2005 .
184   Swaziland 40.00 perkiraan 2006.
185   Kenya 40.00 perkiraan 2001.
186   Nepal 42.00 perkiraan 2004 .
187   Lesotho 45.00 2002
188   Bosnia and Herzegovina 45.50 perkiraan 31 Desember 2004 .
189   Senegal 48.00 perkiraan 2001 .
190   Djibouti 50.00 perkiraan 2004 .
191   Zambia 50.00 perkiraan 2000.
192   Timor Leste 50.00 perkiraan 2001
193   Kepulauan Cocos (Keeling) (Australia) 60.00 perkiraan 2000
194   Turkmenistan 60.00 perkiraan 2004
195   Zimbabwe 80.00 perkiraan 2005
196   Liberia 85.00 perkiraan 2003
197   Nauru 90.00 perkiraan 2004

Kebijakan-kebijakan pengangguran

Adanya bermacam-macam pengangguran membutuhkan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sebagai berikut:

Cara mengatasi pengangguran struktural

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah:

  • Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja.
  • Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan.
  • Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan
  • Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

Cara mengatasi pengangguran friksional

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut:

  • Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya.
  • Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru.
  • Menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti home industry.
  • Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya.
  • Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

Cara mengatasi pengangguran musiman

Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara sebagai berikut:

  • Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain.
  • Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

Cara mengatasi pengangguran siklis

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut:

  • Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa.
  • Meningkatkan daya beli masyarakat.[6]

Referensi

  1. ^ Mankiw, G., Quah, E. & Wilson, P. (2013). Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Salemba Empat ISBN 978-981-4384-85-8
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m Edyson Susanto, Eny Rochaida, Yana Ulfah (2017). "Pengaruh Inflasi dan Pendidikan Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan". Inovasi. 13 (1): 21. ISSN 0216-7786. 
  3. ^ a b c d e Trianggono Budi Hartanto, Siti Umajah Masjkuri. "Analsis Pengaruh Jumla Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014". Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan. 2 (1): 3. ISSN 2541-1470. 
  4. ^ Riska Franita (2016). "Analisa Pengangguran di Indonesia". Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial). 1: 89-90. ISSN 2541-657X. 
  5. ^ Trianggono Budi Hartanto, Siti Umajah Masjkuri (2017). "Analsis Pengaruh Jumlah Penduduk,Pendidikan, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Terhadap Jumlah Pengagguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014". 2 (1): 1. ISSN 2541-1470. 
  6. ^ Cara mengatasi pengangguran sesuai ilmu ekonomi

Pranala luar