Binziad Kadafi
Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala. Tag ini diberikan pada Oktober 2022. |
Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D. (lahir 11 September 1975) adalah anggota Komisi Yudisial RI dan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan.[1]
Binziad Kadafi | |
|---|---|
 | |
| Anggota Komisi Yudisial RI | |
| Masa jabatan 20 Desember 2020 – 20 Desember 2025 | |
| Presiden | Joko Widodo |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 11 September 1975 Jakarta |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Suami/istri | Sri Dini Indarini |
| Anak | 3 |
| Orang tua | K.H. Abdurrahman Arroisi |
| Pendidikan | MTs Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta (1987-1990) MA Negeri 1 Yogyakarta (1990-1993) S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1993-1998) S2 University of Washington School of Law, Amerika Serikat (2007-2008) S3 Tilburg University Law School, Belanda (2015-2019) |
| Almamater | Universitas Indonesia |
| Pekerjaan | Anggota Komisi Yudisial RI/Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan |
  | |
Binziad Kadafi mengisi keanggotaan Komisi Yudisial dari unsur praktisi hukum. Sebelum bergabung dengan Komisi Yudisial, ia berpraktik hukum di Assegaf Hamzah & Partners (AHP), salah satu firma hukum terbesar di Indonesia. Ia sebelumnya bekerja sebagai peneliti hukum, senior manager, dan senior advisor di sejumlah lembaga, seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), National Legal Reform Program (NLRP), dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Karena kiprahnya di lembaga-lembaga ini, ia dikenal sebagai salah seorang pegiat kunci dalam upaya reformasi hukum dan peradilan Indonesia.
Ia terlibat dalam reformasi penting seperti pembentukan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, operasional awal KPK dan Komisi Yudisial, serta pembenahan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hakim. Keterlibatannya dalam penyusunan dan implementasi cetak biru reformasi Mahkamah Agung menghasilkan inovasi yang signifikan seperti pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa gugatan sederhana, efisiensi manajemen perkara di Mahkamah Agung, serta efisiensi penanganan perkara lalu lintas di pengadilan.
Dalam praktik hukumnya, ia memberi nasihat hukum kepada berbagai perusahaan nasional dan multinasional tentang penyelesaian sengketa komersial, termasuk mediasi, arbitrase, dan litigasi di pengadilan. Ia juga memberi nasihat dan mendampingi klien tentang hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk hukum administrasi negara dan prosedur tata usaha negara, hukum pidana dan hukum acara pidana, serta hak-hak hukum klien lainnya. Ia banyak dicari oleh lembaga publik dan swasta untuk mendapatkan nasihat tentang masalah tata kelola, peraturan dan kepatuhan, serta perencanaan untuk perubahan.
Binziad Kadafi meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia memperoleh gelar master hukum (LL.M.) dari University of Washington School of Law, Amerika Serikat, melalui beasiswa Fulbright.[2] Ia menyelesaikan program doktoral (Ph.D.) di Tilburg Law School, Belanda, pada Desember 2019 yang ia mulai pada Januari 2015. Disertasinya yang berjudul “Finality and Fallibility in the Indonesian Revision System: Forging the Middle Ground” mengelaborasi doktrin yang relevan bagi penyempurnaan sistem peninjauan kembali di Indonesia.[3]
Selain pembelajaran formalnya, ia juga mengikuti berbagai program pendidikan pengayaan profesional, seperti International Visitor Leadership Program (IVLP) tentang Sistem Peradilan Amerika Serikat yang diselenggarakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2002, fellowship tentang demokrasi, pembangunan, dan supremasi hukum di Stanford University pada 2005,[4] serta magang di Pengadilan Federal Australia pada 2012 dan 2014.[5]
Suami dari Sri Dini Indarini ini juga mengajar di bidang ilmu hukum dasar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera[6] serta menjadi pembicara di berbagai forum nasional dan internasional, antara lain lokakarya atau seminar internasional di Amerika Serikat, Australia, Belanda, dan Jepang. Binziad Kadafi adalah penulis hukum yang telah menelurkan beberapa buku, antara lain “Advokat Indonesia Mencari Legitimasi” yang menjadi salah satu rujukan utama dalam wacana mengenai profesi hukum di Indonesia, "Pembentukan Organisasi Advokat: Keharusan atau Tantangan?", bab berjudul “The Small Claims Court: An Innovation in Judicial Reform” dalam buku “The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia”, yang diterbitkan oleh Cambridge University Press pada akhir 2019,[7] serta terakhir buku berjudul "Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan" yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) pada 2023.[8] Ia juga telah mempublikasikan berbagai artikel di jurnal hukum seperti Jurnal Hukum Jentera serta Jurnal Hukum dan Pasar Modal, juga media nasional seperti Jakarta Post,[9][10] Hukumonline,[11] Kompas,[12][13][14] dan Koran Tempo.[15]
Referensi
- ^ "KY | Profil Anggota Komisi Yudisial Paruh I Periode Januari 2021-Juni 2023". www.komisiyudisial.go.id. Diakses tanggal 2023-04-18.
- ^ "Binziad Kadafi - Alumni Detail - AMINEF". stu.aminef.or.id. Diakses tanggal 2023-04-18.
- ^ Kadafi, Binziad (2019). "Finality and fallibility in the Indonesian revision system: Forging the middle ground".
- ^ University, © Stanford; Stanford; California 94305. "Draper Hills Summer Fellows Class of 2005". cddrl.fsi.stanford.edu (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-04-18.
- ^ "Kumpulan Berita Kegiatan Magang di Federal Court of Australia" (PDF).
- ^ Jentera (2016-06-21). "Binziad Kadafi — STH Indonesia Jentera". Diakses tanggal 2023-04-18.
- ^ Kadafi, Binziad (2019). Crouch, Melissa, ed. The Small Claims Court: An Innovation in Judicial Reform. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 198–217. ISBN 978-1-108-49346-8.
- ^ www.gramedia.com https://www.gramedia.com/products/peninjauan-kembali-koreksi-kesalahan-dalam-putusan. Diakses tanggal 2023-04-18. Tidak memiliki atau tanpa
|title=(bantuan) - ^ Post, The Jakarta. "A letter to the president-elect, former furniture salesman (Part 1 of 2)". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-04-18.
- ^ Post, The Jakarta. "A letter to Mr. President-elect (Part 2 of 2)". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-04-18.
- ^ Hukumonline. "Corruption Perception Index and the Integrity of the Private Sector". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2023-04-18.
- ^ Kadafi, Binziad (2018-10-19). ""Quo Vadis" Sistem Peradilan Perdata". kompas.id. Diakses tanggal 2023-04-18.
- ^ KADAFI, BINZIAD (2022-02-03). "Mendesain Ulang Peninjauan Kembali". kompas.id. Diakses tanggal 2023-04-18.
- ^ KADAFI, BINZIAD (2022-06-10). "Peninjauan Kembali oleh Jaksa". kompas.id. Diakses tanggal 2023-04-18.
- ^ K, Binziad (2016-10-20). "Reformasi Hukum Jokowi~Binziad Kadafi - Analisis - www.indonesiana.id". https://www.indonesiana.id/profil/read/95322/reformasi-hukum-jokowibinziad-kadafi (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-04-18. Hapus pranala luar di parameter
|website=(bantuan)