Burhan Dahlan
Yang Mulia Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. (lahir 1 Januari 1955) adalah Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjabat sejak 9 Oktober 2018.
Burhan Dahlan | |
---|---|
Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
Mulai menjabat 9 Oktober 2018 | |
Presiden | Joko Widodo |
Ketua MA | |
Pengganti Petahana | |
Hakim Agung Republik Indonesia | |
Mulai menjabat 11 Maret 2013[1] | |
Presiden | |
Ketua MA | |
Informasi pribadi | |
Lahir | 1 Januari 1955 Bandung, Jawa Barat |
Almamater |
|
Pekerjaan | Hakim Militer |
Karier militer | |
Pihak | Indonesia |
Dinas/cabang | TNI Angkatan Darat |
Masa dinas | 1984—2013 |
Pangkat | Mayor Jenderal TNI |
NRP | 30248 |
Satuan | Korps Hukum (Chk) |
Sunting kotak info • L • B |
Riwayat Hidup
Ia dilantik menjadi Hakim Agung Sejak 11 Maret 2013 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung sejak 9 Oktober 2018 menggantikan Timur P. Manurung, SH., MM. yang memasuki masa purnabakti. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018.Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Panitera Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Hukum KOSTRAD, Kepala Hukum Kodam Siliwangi, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta. Pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum diperoleh dari almamater yang sama yaitu Sekolah Tinggi Hukum Militer, serta Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Jayabaya Jakarta.
Riwayat Pendidikan
- S1 Universitas Pendidikan Indonesia (1979)
- S1 Akademi Hukum Militer Jakarta (1984)
- S1 Perguruan Tinggi Hukum Militer (1991)
- S2 Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM Jakarta (2006)
- S3 Universitas Jayabaya (2016)
Riwayat Jabatan
- Hakim Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta (1984)
- Hakim Mahkamah Militer III-16 Makassar (1988)
- Panitera Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta (1989)
- Penasehat Hukum Kodam Jaya (1996)
- Kepala Hukum Kostrad (1999)
- Kepala Hukum Kodam III/Siliwangi (1999)
- Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung (2000)
- Hakim Militer Tinggi III Surabaya (2003)
- Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (2004)
- Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta (2006)
- Kepala Pengadilan Militer Utama (2009)
- Hakim Agung Republik Indonesia (2013—)
- Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung (2018—)
Referensi
- ^ Pruwanto (2013-03-12). "MA Masih Kekurangan 10 Hakim Agung". Tempo. Diakses tanggal 2018-06-29.