Daftar negara dengan pengakuan terbatas
Daftar negara dengan pengakuan terbatas memberikan suatu gambaran mengenai entitas geopolitik saat ini, yang ingin diakui sebagai negara berdaulat di bawah hukum internasional namun tidak atau belum mendapatkan pengakuan diplomatik dunia secara penuh.
Entitas seperti ini secara umum terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, entitas yang memiliki penguasaan penuh atau sebagian atas wilayah yang diklaimnya yang memerintah sendiri secara de facto dan telah menyatakan suatu keinginan untuk merdeka penuh. Kedua, entitas yang tidak memiliki penguasaan penuh atas wilayah yang diklaimnya, tetapi diakui memiliki klaim de jure atas wilayahnya oleh setidaknya satu negara lain yang diakui secara luas. Beberapa negara dalam daftar ini, seperti Siprus dan Republik Korea, diakui oleh mayoritas negara-negara lain dan merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi dimasukkan ke dalam daftar ini karena sejumlah kecil negara lain menarik pengakuannya.
Lihat daftar historis negara yang tidak diakui untuk entitas seperti ini yang ada pada masa lalu. Lihat daftar pemerintahan dalam pengasingan untuk pemerintahan yang tidak diakui dan tidak memilik penguasaan atas wilayah yang diklaimnya.
Ada 192 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tahta Suci diakui berdaulat menurut hukum internasional, tetapi tidak menjadi anggota PBB (berstatus sebagai negara pengamat).[1]
Entitas geopolitik saat ini menurut tingkat pengakuan
Tidak diakui oleh negara manapun
Nama | Dipersengketakan sejak | Pengakuan | Informasi lebih lanjut | Referensi |
---|---|---|---|---|
Somaliland | 1991 | Tidak ada negara yang mengakui Somaliland merdeka secara de jure dari Somalia. | Hubungan luar negeri Somaliland |
Diakui hanya oleh non-anggota PBB
Nama honcul | Dipersengketakan sejak | Pengakuan jelas | Informasi lebih lanjut | Referensi |
---|---|---|---|---|
Transnistria | 1990 | Kemerdekaan diakui oleh Abkhazia dan Ossetia Selatan. Seluruh negara anggota PBB mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Moldova. | Hubungan luar negeri Transnistria | [2] |
Nagorno Karabakh | 1991 | Hanya Transnistria yang mengakui kemerdekaan Nagorno Karabakh. Seluruh negara mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Azerbaijan |
Non-anggota PBB diakui oleh setidaknya satu anggota PBB
Nama | Dipersengketakan sejak | Pengakuan | Informasi lebih lanjut | Referensi |
---|---|---|---|---|
Abkhazia | 1992 | Kemerdekaan Abkhazia diakui oleh dua negara anggota PBB, Rusia dan Nikaragua dan dua negara non-anggota PBB, Ossetia Selatan dan Transnistria.[3] Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Georgia. | Hubungan luar negeri Abkhazia, Pengakuan internasional Abkhazia dan Ossetia Selatan | [4][5] |
Republik Tiongkok (Taiwan) | 1949 | Republik Rakyat Cina (RRC) dan Republik Cina (RC; dikenal secara umum sebagai "Taiwan") mendukung Kebijakan Satu Cina yang menyatakan bahwa Cina secara de jure merupakan suatu entitas berdaulat tunggal yang meliputi wilayah yang saat ini berada di bawah penguasaan RRC dan RC. RC diakui sebagai satu-satunya pemerintahan Cina yang sah oleh 22 negara anggota PBB dan Tahta Suci. Berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758, RRC merupakan satu-satunya pemerintahan Cina yang sah, suatu posisi yang juga diambil oleh negara anggota PBB lainnya. Banyak negara memiliki hubungan tidak resmi dengan RC. | Status politik Taiwan, Hubungan luar negeri Republik Cina | [6] |
Kosovo | 2008 | Kemerdekaan Kosovo diakui oleh 62 negara anggota PBB, Republik Cina (Taiwan), dan beberapa organisasi internasional. Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Serbia. PBB telah mengelola administasi wilayah ini sejak 1999 melalui United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, dengan kerja sama dari Uni Eropa sejak 2008. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1244, Kosovo tetap merupakan bagian dari Republik Federal Yugoslavia (dimana Serbia merupakan negara penerusnya), menunggu suatu penyelesaian politik untuk menentukan status akhirnya[7]. | Hubungan luar negeri Kosovo, Pengakuan internasional Kosovo | [8] |
Republik Turki Siprus Utara | 1983 | Kemerdekaan Siprus Utara diakui oleh satu negara anggota PBB, Turki. Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Siprus. Organisasi Konferensi Islam memberikan status pengamat kepada Siprus Utara. | Hubungan luar negeri Republik Turki Siprus Utara | [9] |
Palestina / Otoritas Nasional Palestina | 1988 | Negara Palestina diakui oleh 93 negara anggota PBB,[10] Tahta Suci, Liga Arab, dan Organisasi Konferensi Islam, setelah Deklarasi Kemerdekaan Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina. Misi Palestina memiliki status diplomatik atau khusus di 22 negara anggota PBB lainnya dan Uni Eropa. Israel tidak mengakui negara Palestina. Akan tetapi, sebagai hasil dari Persetujuan Damai Oslo dan Persetujuan Sementara Israel-Palestina, pemerintah Israel telah mengalihkan kekuasaan tertentu dan tanggung jawab pemerintahan sendiri kepada Otoritas Nasional Palestina, yang berlaku di wilayah Tepi Barat dan jalur Gaza. PBB mengakui Palestina sebagai entitas non-anggota dengan status pengamat. | Hubungan luar negeri Otoritas Nasional Palestina | [11] |
Republik Demokratik Arab Sahrawi (RDAS) | 1976 | Sahara Barat merupakan subyek dari berbagai klaim yang saling bertentangan: Maroko mengklaim seluruh wilayahnya dan menduduki sebagian besarnya, sementara Republik Demokratik Arab Sahrawi (RDAS) hanya menguasai Zona Bebas tetapi juga mengklaim kedaulatan penuh atas seluruh wilayahnya. Kemerdekaan Sahara Barat di bawah kedaulatan RDAS diakui oleh 49 negara anggota PBB dan Uni Afrika. Sahara Barat diakui sebagai bagian de jure dari Maroko oleh 25 negara anggota PBB dan Liga Arab. Seluruh negara anggota PBB lainnya tidak mengakui kedua negara memiliki otoritas de jure atas wilayah tersebut; wilayah tersebut termasuk dalam Daftar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri sejak dimasukkan pada 1960-an sebagai Sahara Spanyol. | Hubungan luar negeri Republik Demokratik Arab Sahrawi | [12] |
Ossetia Selatan | 1991 | Kemerdekaan Ossetia Selatan diakui oleh dua negara anggota PBB, Rusia dan Nikaragua dan dua negara non-anggota PBB, Abkhazia dan Transnistria.[3] Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Georgia. | Hubungan luar negeri Ossetia Selatan, Pengakuan internasional Abkhazia dan Ossetia Selatan | [5][13] |
Negara anggota PBB, tidak diakui oleh setidaknya satu negara lain
Nama | Dipersengketakan sejak | Pengakuan | Informasi lebih lanjut | Referensi |
---|---|---|---|---|
Siprus | 1974 | Siprus tidak diakui oleh satu negara anggota PBB, Turki, dan satu negara non-anggota PBB, Siprus Utara, dimana keduanya merujuk Siprus sebagai "Güney Kıbrıs Rum Kesimi", Bagian Yunani dari Siprus Selatan. | Hubungan luar negeri Siprus | [14][15][16] |
Israel | 1948 | Israel tidak diakui oleh negara-negara anggota PBB berikut: Arab Saudi, Indonesia, Bosnia dan Herzegovina, Russia, Iran[17], Irak[18], Republik Demokratik Rakyat Korea, Kuba, Kuwait, Lebanon, Libia[19], Malaysia, Pakistan, Sudan, Suriah, dan Yaman, serta satu negara non-anggota PBB, Republik Demokratik Arab Sahrawi. Israel diakui oleh Organisasi Pembebasan Palestina, yang mengklaim hak untuk membentuk suatu negara di wilayah yang saat ini diduduki oleh Israel. | Hubungan luar negeri Israel | [20][21] |
Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) | 1948 | Republik Demokratik Rakyat Korea tidak diakui oleh Jepang dan Republik Korea.[22] | Hubungan luar negeri Korea Utara | [23][24][25] |
Republik Korea (Korea Selatan) | 1948 | Republik Korea tidak diakui oleh Republik Demokratik Rakyat Korea. | Hubungan luar negeri Korea Selatan | [26][27] |
Liechtenstein | 1993 | Liechtenstein tidak diakui oleh Slowakia karena penolakannya untuk mengakui Slowakia atas sengketa penerapan Beneš decrees. | Hubungan luar negeri Liechtenstein | [28][29][30] |
Slowakia | 1993 | Slowakia tidak diakui oleh Liechtenstein karena sengketa atas penerapan Beneš decrees. | Hubungan luar negeri Slowakia | [28][30] |
Lembaga Negara yang duduk di PBB
Nama | Dipersengketakan sejak | Pengakuan | Informasi lebih lanjut | Referensi |
---|---|---|---|---|
Dewan Transisi Nasional | 2011 | NTC belum diakui oleh negara-negara anggota PBB berikut: Arab Saudi, Indonesia, Bosnia dan Herzegovina, Rusia, Iran[31], Irak[32], Korea Utara, Kuba, Panama, Belize, Meksiko[33], Venezuela, Suriname, Thailand, Haiti, Kolombia, Brasil, Peru, Argentina, Serbia, Hungaria, Uruguay, Zambia, Uganda, Madagaskar, Georgia, Brunei, Uni Emirat Arab, Kosovo, Slovenia, Suriah, dan Yaman, serta satu negara non-anggota PBB, Republik Demokratik Arab Sahrawi. | Hubungan luar negeri NTC | [34][35] |
Lihat pula
- Negara mikro
- Daftar historis negara yang tidak diakui
- Daftar gerakan otonomi dan separatis aktif
- Daftar historis gerakan otonomi dan separatis
- Pemerintahan dalam pengasingan
- Daftar persengkataan wilayah
- Unrepresented Nations and Peoples Organization
- Daftar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri
- Bendera negara yang tidak diakui
Referensi
- ^ Non-member State
- ^ "Abkhazia: Ten Years On". BBC 2. 2001. Diakses tanggal 2008-06-16.
- ^ a b South Ossetia opens embassy in Abkhazia The Tiraspol Times
- ^ Clogg, Rachel (2001). "Abkhazia: Ten Years On". Conciliation Resources. Diakses tanggal 2008-02-26.
- ^ a b Russia recognises Georgian rebels - BBC, 2008-08-26[1]
- ^ Lewis, Joe (2002-08-04). "Taiwan Independence". Digital Freedom Network. Diakses tanggal 2008-02-28.
- ^ http://www.unmikonline.org/press/reports/N9917289.pdf
- ^ "Kosovo MPs proclaim independence". BBC News. 2008-02-17. Diakses tanggal 2008-02-28.
- ^ Hadar, Leon (2005-11-16). "In Praise of 'Virtual States'". AntiWar. Diakses tanggal 2008-02-28.
- ^ http://web.archive.org/web/20060404211437/http://www.pna.gov.ps/Government/gov/recognition_of_the_State_of_Palestine.asp
- ^ "3.10 - How many countries recognize Palestine as a state?". Institute for Middle East Understanding. 2007. Diakses tanggal 2008-02-28.
- ^ Sahrawi Arab Democratic Republic (1976-02-27). "Sahrawi Arab Democratic Republic". Western Sahara Online. Diakses tanggal 2008-02-28.
- ^ Stojanovic, Srdjan (2003-09-23). "OCHA Situation Report". Center for International Disaster Information. Diakses tanggal 2008-02-28.
- ^ CIA World Factbook (2008-02-28). "Cyprus". Central Intelligence Agency. Diakses tanggal 2008-02-28.
- ^ "Cyprus exists without Turkey's recognition: president". XINHUA. 2005-10-01. Diakses tanggal 2008-03-07.
- ^ http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20800#search=%20Turkey
- ^ http://www.rferl.org/content/Iran_Says_Israel_Stops_Its_Aid_Ship_To_Gaza/1369553.html
- ^ http://www.forward.com/articles/13571/
- ^ http://www.commondreams.org/headline/2008/12/04-3
- ^ Government of Israel (1948-05-14). "Declaration of Israel's Independence 1948". Yale University. Diakses tanggal 2008-02-28.
- ^ http://www.mythsandfacts.org/ReplyOnlineEdition/chapter-1.html
- ^ "Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea". Diakses tanggal 2008-10-27.
- ^ "Declaration of Independence". TIME. 1966-08-19. Diakses tanggal 2008-02-29. Teks "author " akan diabaikan (bantuan)
- ^ Scofield, David (2005-01-04). "Seoul's double-talk on reunification". Asia Times. Diakses tanggal 2008-02-29.
- ^ "Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea". Diakses tanggal 2008-10-27.
- ^ US Library of Congress (2000-10-07). "World War II and Korea". Country Studies. Diakses tanggal 2008-02-28.
- ^ Sterngold, James (1994-09-03). "China, Backing North Korea, Quits Armistice Commission". The New York Times. Diakses tanggal 2008-02-29.
- ^ a b MFA of Czech Republic. "Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic - Liechtenstein". Diakses tanggal 2008-03-13.
- ^ dispute
- ^ a b [2]
- ^ http://www.rferl.org/content/Iran_Says_Israel_Stops_Its_Aid_Ship_To_Gaza/1369553.html
- ^ http://www.forward.com/articles/13571/
- ^ http://www.commondreams.org/headline/2008/12/04-3
- ^ Government of Israel (1948-05-14). "Declaration of Israel's Independence 1948". Yale University. Diakses tanggal 2008-02-28.
- ^ http://www.mythsandfacts.org/ReplyOnlineEdition/chapter-1.html