Nur Mahmudi Ismail

politisi Indonesia

Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M. Sc. (lahir 11 November 1961) adalah seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Depok selama dua periode sejak 26 Januari 2006 hingga 26 Januari 2016. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan Indonesia di Kabinet Persatuan Nasional pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sejak 29 Oktober 1999 hingga 15 Maret 2001 dan Presiden Partai Keadilan sejak 9 Agustus 1999 hingga 16 April 2000.

Nur Mahmudi Ismail
Potret resmi sebagai Wali Kota Depok, 2011
Wali Kota Depok ke-2
Masa jabatan
26 Januari 2006 – 26 Januari 2016
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Joko Widodo
GubernurDanny Setiawan
Ahmad Heryawan
WakilYuyun Wirasaputra (2006–2011)
Mohammad Idris (2011–2016)
Sebelum
Pendahulu
Badrul Kamal
Warma Sutarman (Plt.)
Pengganti
Arifin Harun Kertasaputra (Pj.)
Mohammad Idris
Menteri Kehutanan dan Perkebunan Indonesia ke-6
Masa jabatan
29 Oktober 1999 – 15 Maret 2001
PresidenAbdurrahman Wahid
Wakil PresidenMegawati Soekarnoputri
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Masa jabatan
1 Oktober 1999 – 26 Oktober 1999
PresidenBacharuddin Jusuf Habibie
Abdurrahman Wahid
KetuaAkbar Tandjung
Pengganti
Syamsul Balda
Sebelum
Grup parlemenFraksi Reformasi (Partai Keadilan)
Daerah pemilihanDKI Jakarta
Presiden Partai Keadilan ke-2
Masa jabatan
9 Agustus 1999 – 16 April 2000
Informasi pribadi
Lahir11 November 1961 (umur 62)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia
KebangsaanIndonesia
Partai politik Partai Keadilan Sejahtera (sejak 1998)
Suami/istriNur Azizah Tamhid
Tempat tinggalKomplek Griya Tugu Asri, Cimanggis, Kota Depok
Alma materInstitut Pertanian Bogor
ProfesiIlmuwan
Birokrat
Politikus
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Di bawah pemerintahannya, Kota Depok termasuk dalam 10 kota di Indonesia yang mendapatkan Penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.[1] Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu meningkatkan pendapatan daerah. Setiap tahun, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai indikator tingkat keberhasilan suatu pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Pendidikan

Keanggotaan Organisasi Profesi

  • 1995 – Sekarang: Persatuan Insinyur Indonesia
  • 1994 – Sekarang: Texas A & M University Former Student Association
  • 1991 – 1999: Poultry Science Association, U.S.A.
  • 1989 – 1999: Institute of Food Technologists, U.S.A.
  • 1985 – Sekarang: Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia
  • 1984 – Sekarang: Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor

Keanggotaan Organisasi Politik dan Kemasyarakatan

  • 2001 – Sekarang: Pendiri dan Pembina pada PSDA WATCH
  • 1996 – Sekarang: Pendiri dan Pembina pada Institute for Science and Technology Studies (ISTECS).
  • 1998 – 2000: Pendiri dan Presiden Partai Keadilan
  • 1997 – 1999: Anggota Komisi Fatwa, MAJELIS ULAMA INDONESIA, PUSAT – JAKARTA.

Wali kota Depok

Saat ini ia terpilih menjadi Wali kota Depok untuk yang keduakalinya yaitu untuk periode 2010 s.d. 2015. Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan Nur Mahmudi Ismail sebagai Wali kota Depok dan Idris Abdul Shomad sebagai wakil Wali kota. Menurut MK, tindakan pelanggaran Pemilukada yang dilaporkan oleh pemohon Badrul Kamal- Supriyanto tidak memengaruhi hasil Pemilukada secara menyeluruh.

Di bawah Nur Mahmudi Ismail, Depok meraih beberapa prestasi diantaranya penghargaan:

  • Satya Lencana Karya Bhakti Praja tahun 2010, 2011, 2012, dan 2014[2]
  • Rekor MURI “Pelatihan Tenaga Penyuluh Tuberculosis Dengan Peserta Terbanyak” dan World Rekor “The Most Trainee Participated For Tuberculosis Handling Workshop” dengan pelatihan tenaga penyuluh TBC terbanyak, yaitu 6.845 orang, (2013)[3]
  • Piagam tanda kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI, yang diserahkan langsung oleh Gamawan Fauzi. (2013)[4]
  • Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang didasarkan pada hasil pemeriksaan LKPD Pemkot Depok Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, dan 2014.[5][6]
  • Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM (2013)[7]
  • Penghargaan Nasional Adikarya Pangan Nusantara 2013[8] dan 2014[9]
  • Kota Sehat Nasional 2013[8]
  • Wali kota Teladan dalam gerakan Diversifikasi Pangan Tahun 2013 yang diberikan langsung oleh Presiden SBY dalam acara puncak Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXIII, di Kota Padang, Sumatra Barat.[10]
  • Upakarti 2014[11][12]
  • Sanipura Award 2014 dari Menko Kesra[13]
  • Enam sekolah di depok meraih penghargaan Adiwiyata Nasional 2014[14]
  • Manggala Karya Kencana 2014[15]
  • Anugerah Parahita Ekapraya 2014[16]
  • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Depok mendapatkan penghargaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaik dalam Akuntabilitas Kinerja tahun 2014.[17]
  • Kota Metropolitan Terbersih 2015.[18]
  • Kota Layak Anak 2015 oleh presiden RI,[19]
  • Kota Cerdas ke-4 se-Indonesia oleh Harian Kompas (2015)[20][21].

Selama menjadi wali kota Depok, Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok meningkat dan pada data tahun 2014 menempati peringkat pertama seprovinsi Jawa Barat, dan peringkat ketiga secara nasional.[22]

Karier

Awalnya ia adalah seorang ilmuwan dalam bidang pangan dan dosen. Setelah Partai Keadilan didirikan pada tahun 1998, iapun menjadi presiden pertama partai tersebut. Saat ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 2000, ia melepaskan jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan agar tidak ada jabatan rangkap. Jabatannya sebagai menteri tidak bertahan lama karena ia lalu dicopot oleh Presiden Abdurrahman Wahid karena perbedaan visi.

Pasangan Nur Mahmudi-Yuyun sebenarnya telah memenangi pemilu wali kota yang dilaksanakan pada 26 Juni 2005 dengan perolehan suara sebesar 43,9% dan ditetapkan sebagai pemenang oleh KPUD Depok pada 6 Juli 2005, namun lawannya, pasangan Badrul Kamal dan Syihabuddin Achmad kemudian mengajukan gugatan terhadap hasil tersebut ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan hasilnya, pasangan Badrul/Syihabudin dinyatakan sebagai pemenang.

Kasus ini kemudian dibawa ke Mahkamah Agung (MA), di mana oleh Ketua MA, Bagir Manan ditegaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah final. KPUD Depok lalu mengajukan Peninjauan Kembali kepada MA, dan pada 16 Desember 2005, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemenang pemilu adalah pasangan Nur Mahmudi-Yuyun.

Kontroversi

Kasus tabrak lari Wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail di jalan raya sawangan Kota Depok menuai banyak kecaman terhadap sikap arogan Wali kota Depok tersebut.[23] Beberapa pihak menyesalkan sikap Nur Mahmudi Ismail yang tidak turun dari mobilnya tatkala mobil dinas yang membawanya menabrak seorang pengendara motor. Mereka mempertanyakan sikap moralitas Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail terkait tidak bertanggungjawab dan memilih lari meninggalkan korban yang ditabrak.[24]. Peristiwa tabrak lari ini sempat terekam dalam tayangan video dan menjadi buah bibir masyarakat Kota Depok.[25] Saat kejadian, Nur Mahmudi Ismail tidak membantah bahwa ia tidak turun dari mobil dinas. Ia beralasan, selain sudah ada tim yang didelegasikan untuk menangani kecelakaan tersebut, ia mengatakan bahwa waktunya sangat terbatas karena harus segera menuju ke Bojongsari lantaran ada yang perlu dievaluasi bersama tim dari Provinsi Jawa Barat.

Referensi

  1. ^ http://news.liputan6.com/read/2221078/menteri-tjahjo-beri-penghargaan-kepada-3-provinsi-ini
  2. ^ http://www.transaktual.com/fullpost/daerah/1398717976/depok-raih-penghargaan-tertinggi-di-bidang-pemerintahan.html
  3. ^ http://lifestyle.okezone.com/read/2013/04/10/482/789217/punya-tenaga-penyuluh-tbc-terbanyak-depok-raih-rekor-muri
  4. ^ http://www.transaktual.com/fullpost/daerah/1398717654/walikota-depok-terima-satya-lencana-karya-bhakti-praja-nugraha-dari-presiden-ri.html
  5. ^ http://jabar.pojoksatu.id/depok/2015/05/28/pemkot-depok-kembali-meraih-opini-wtp/
  6. ^ http://jabar.pojoksatu.id/depok/2015/10/03/depok-kembali-raih-opini-wtp/
  7. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-08. Diakses tanggal 2015-08-18. 
  8. ^ a b http://www.neraca.co.id/article/34905/kota-depok-raih-award-nasional-kota-sehat
  9. ^ http://www.hariandepok.com/20676/nur-mahmudi-raih-penghargaan-adhikarya-pangan-nusantara-apn-2014
  10. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-15. Diakses tanggal 2015-08-18. 
  11. ^ http://www.islamedia.co/2014/10/depok-terima-penghargaan-upakarti-2014.html
  12. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-08. Diakses tanggal 2015-08-18. 
  13. ^ http://www.kemenkopmk.go.id/artikel/penghargaan-sanipura-award-2014
  14. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-06-23. Diakses tanggal 2015-08-18. 
  15. ^ http://duaanak.com/berita/wali-kota-depok-raih-penghargaan-manggala-karya-kencana/
  16. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-07-13. Diakses tanggal 2015-08-18. 
  17. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-12. Diakses tanggal 2015-08-18. 
  18. ^ http://www.depokraya.com/berita-depok/penilaian-adipura-depok-peringkat-1-kota-metropolitan-se-jabar/
  19. ^ http://www.hariandepok.com/45407/kota-depok-raih-penghargaan-madya-kota-layak-anak
  20. ^ http://jabar.pojoksatu.id/depok/2015/08/14/depok-raih-predikat-kota-cerdas/
  21. ^ http://www.hariandepok.com/45679/kota-depok-raih-penghargaan-kota-cerdas-indonesia-2015
  22. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-05-31. Diakses tanggal 2015-10-03. 
  23. ^ Tabrak Pengendara Motor Wali kota Depok Menuai Kecaman republika.co.id, Diakses 20 Mei 2014
  24. ^ Alasan Nur Mahmudi Ismail Tinggalkan Korban Kecelakaan di Jalan news.viva.co.id, Diakses 20 Mei 2014
  25. ^ VIDEO: Mobil Wali Kota Depok Tabrak Warga Hingga Luka Parah news.viva.co.id, Diakses 21 Mei 2014

Pranala luar

Jabatan politik
Didahului oleh:
Muslimin Nasution
Menteri Kehutanan dan Perkebunan Indonesia
1999—2001
Diteruskan oleh:
Marzuki Usman
Didahului oleh:
Badrul Kamal
Wali Kota Depok
2006—2016
Diteruskan oleh:
Mohammad Idris
Jabatan partai politik
Didahului oleh:
Tidak ada, jabatan baru
Presiden Partai Keadilan Sejahtera
1998—2000
Diteruskan oleh:
Hidayat Nur Wahid