Mandat Palestina (mandat)

Mandat Liga Bangsa-Bangsa di Timur Tengah di bawah pemerintahan Britania Raya (1920-1948)
Versi yang bisa dicetak tidak lagi didukung dan mungkin memiliki kesalahan tampilan. Tolong perbarui markah penjelajah Anda dan gunakan fungsi cetak penjelajah yang baku.

Mandat Palestina (Ibrani: פלשתינה ארץ-ישראל Palestina (Eretz Yisrael); Arab: فلسطين Filastin) adalah entitas geopolitik yang berdiri dari tahun 1920 dan 1948 di wilayah Palestina berdasarkan ketentuan Liga Bangsa-Bangsa dalam Mandat untuk Palestina.

Palestina

1920–1948
Bendera
Bendera
{{{coat_alt}}}
Cap Publik
Peta Palestina pada 1946
Peta Palestina pada 1946
StatusMandat Liga Bangsa-Bangsa
Ibu kotaYerusalem, Ramallah, Khan Yunis
Bahasa yang umum digunakanInggris, Arab, Ibrani
Agama
Islam
Kekristenan · Druze
Yudaisme
Baha'i
Komisaris Tinggi 
• 1920–1925
Sir Herbert Louis Samuel
• 1945–1948
Sir Alan G. Cunningham
Era SejarahPeriode antar perang
Perang Dunia II
• Mandat diberikan
25 April 1920
• Britania Raya secara resmi mengasumsikan kontrol
29 September 1923
14 Mei 1948
Mata uangPound Mesir (sampai 1927)
Pound Palestina (dari 1927)
Didahului oleh
Digantikan oleh
Administrasi Teritori Musuh yang Diduduki
Israel
Negara Palestina
Pendudukan Tepi Barat oleh Yordania
Sekarang bagian dari Israel
 Palestina
Sunting kotak info
Sunting kotak info • Lihat • Bicara
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Selama Perang Dunia Pertama (1914–1918), pemberontakan Arab melawan pemerintahan Utsmaniyah dan Pasukan Ekspedisi Mesir (EEF) Britania Raya mengusir Utsmaniyah dari Levant. Britania Raya telah sepakat dalam Korespondensi McMahon–Hussein bahwa mereka akan menghormati kemerdekaan Arab jika bangsa Arab memberontak melawan Utsmanitah, namun pada akhirnya, Britania Raya dan Prancis membagi wilayah tersebut berdasarkan Perjanjian Sykes–Picot—sebuah tindakan pengkhianatan di mata orang Arab.

Yang lebih memperumit masalah ini adalah Deklarasi Balfour tahun 1917, yang mana Britania Raya menjanjikan dukungannya terhadap pendirian “tanah air nasional” orang Yahudi di Palestina. Di akhir perang, Britania Raya dan Prancis membentuk "Administrasi Wilayah Musuh yang Diduduki" bersama di wilayah yang dulunya merupakan Suriah Utsmaniyah. Britania Raya mencapai legitimasi dengan memperoleh mandat dari Liga Bangsa-Bangsa pada bulan Juni 1922. Salah satu tujuan sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa adalah untuk mengelola wilayah Kesultanan Utsmaniyah yang sudah tidak ada lagi "sampai mereka mampu berdiri sendiri".

Selama masa Mandat, wilayah tersebut menyaksikan gelombang imigrasi Yahudi berturut-turut dan kebangkitan gerakan nasionalis baik di komunitas Yahudi maupun Arab. Persaingan kepentingan kedua populasi menyebabkan pemberontakan Arab tahun 1936–1939 di Palestina dan pemberontakan Yahudi tahun 1944–1948 di Mandat Palestina. Rencana Pemisahan PBB untuk Palestina yang membagi wilayah tersebut menjadi dua negara, satu Arab dan satu Yahudi, disahkan pada bulan November 1947. Perang Palestina tahun 1948 berakhir dengan wilayah Mandat Palestina dibagi di antara Negara Israel, Kerajaan Hasyim Yordania, yang mencaplok wilayah di Tepi Barat Sungai Yordan, dan Kerajaan Mesir, yang mendirikan "Protektorat Seluruh Palestina" di Jalur Gaza.

Sejarah

1920-an

Setelah kedatangan Britania Raya, penduduk Arab mendirikan Asosiasi Muslim-Kristen di semua kota besar. Pada tahun 1919 mereka bergabung untuk menyelenggarakan Kongres Arab Palestina pertama di Yerusalem. Hal ini ditujukan terutama pada pemerintahan perwakilan dan oposisi terhadap Deklarasi Balfour. Pada saat yang sama, Komisi Zionis dibentuk pada bulan Maret 1918 dan aktif dalam mempromosikan tujuan Zionis di Palestina. Pada tanggal 19 April 1920, diadakan pemilihan Majelis Perwakilan komunitas Yahudi Palestina.

Pada bulan Maret 1920, terjadi serangan oleh orang Arab di desa Yahudi Tel Hai. Pada bulan April, terjadi lagi serangan terhadap orang Yahudi, kali ini di Yerusalem.

Pada bulan Juli 1920, pemerintahan sipil Britania Raya yang dipimpin oleh seorang Komisaris Tinggi menggantikan pemerintahan militer. Komisaris Tinggi pertama, Sir Herbert Samuel, seorang Zionis dan baru-baru ini menjadi menteri kabinet Britania Raya, tiba di Palestina pada tanggal 20 Juni 1920 untuk menjalankan pengangkatannya mulai tanggal 1 Juli. Samuel mendirikan markas besar dan kediaman resminya di bagian kompleks Rumah Sakit Augusta Victoria di Gunung Scopus di tepi timur laut Yerusalem, sebuah bangunan yang dibangun untuk Jerman sekitar tahun 1910. Rusak akibat gempa bumi pada tahun 1927, bangunan ini Gedung tersebut berfungsi sebagai markas besar dan kediaman resmi Komisaris Tinggi Inggris hingga tahun 1933. Pada tahun itu, sebuah markas besar dan kediaman resmi Komisaris Tinggi baru yang dibangun khusus selesai dibangun di tempat yang saat itu merupakan tepi tenggara Yerusalem. Disebut sebagai Armon HaNetziv oleh penduduk Yahudi, gedung yang terletak di 'Bukit Penasihat Jahat' di punggung bukit Jabel Mukaber ini, tetap digunakan sebagai markas besar dan kediaman resmi Komisaris Tinggi Britania Raya hingga akhir pemerintahan Britania Raya pada tahun 1948.

Awal dari pemberontakan Zionis

Gerakan Yahudi Lehi (Pejuang Kemerdekaan Israel) dan Irgun (Organisasi Militer Nasional) memulai pemberontakan dengan kekerasan melawan Mandat Britania Raya pada tahun 1940-an. Pada tanggal 6 November 1944, Eliyahu Hakim dan Eliyahu Bet Zuri (anggota Lehi) membunuh Lord Moyne di Kairo. Moyne adalah Menteri Negara Britania Raya untuk Timur Tengah dan pembunuhan tersebut dikatakan oleh beberapa orang telah membuat Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill menentang perjuangan Zionis. Setelah pembunuhan Lord Moyne, Haganah menculik, menginterogasi, dan menyerahkan banyak anggota Irgun ("Musim Berburu") kepada Britania Raya, dan Eksekutif Badan Yahudi memutuskan serangkaian tindakan terhadap "organisasi teroris" di Palestina. Irgun memerintahkan anggotanya untuk tidak melakukan perlawanan atau membalas dengan kekerasan, sehingga dapat mencegah terjadinya perang saudara.

 
Bendera: Mandat Palestina.

Populasi Mandat Palestina

Pada 1922 Britania Raya melakukan sensus pertama atas wilayah Mandatnya. Seluruh penduduknya berjumlah 752.048, terdiri dari 589.177 Muslim, 83.790 Yahudi, 71.464 Kristen dan 7.617 yang beragama lain. Setelah sensus kedua pada 1931, populasinya telah bertambah menjadi total 1.036.339, terdiri dari 761.922 Muslim, 175.138 Yahudi, 89.134 Kristen dan 10.145 orang yang beragama lain. Setelah itu tidak ada sensus lagi, tetapi statistik tetap dipertahankan dengan menghitung jumlah kelahiran, kematian dan migrasi. Beberapa komponen seperti imigrasi ilegal hanya dapat diperkirakan. Buku Putih 1939, yang membatasi imigrasi orang-orang Yahudi, menyatakan bahwa jumlah penduduk Yahudi "telah bertambah hingga sekitar 450.000 orang" dan "mendekati sepertiga dari seluruh populasi wilayah ini." Pada 1945 sebuah studi demografi memperlihatkan bahwa jumlah seluruh penduduknya telah meningkat menjadi 1.764.520, terdiri dari 1.061.270 Muslim, 553.600 Yahudi, 135.550 Kristen dan 14.100 orang yang beragama lain.

Tahun Total Muslim Yahudi Kristen Lainnya
1922 752.048 589.177(78%) 83.790(11%) 71.464(10%) 7.617(1%)
1931 1.036.339 761.922(74%) 175.138(17%) 89.134(9%) 10.145(1%)
1945 1.764.520 1.061.270(60%) 553.600(31%) 135.550(8%) 14.100(1%)

Populasi menurut distrik

Tabel berikut ini memberikan demografi dari masing-masing dari ke-16 distrik wilayah Mandat.

Demografi Palestina menurut distrik pada 1945
Distrik Muslim Persentase Yahudi Persentase Kristen Persentase Total
Acre 51.130 69% 3.030 4% 11.800 16% 73.600
Beersheba 6.270 90% 510 7% 210 3% 7.000
Beisan 16.660 67% 7.590 30% 680 3% 24.950
Gaza 145.700 97% 3.540 2% 1.300 1% 150.540
Haifa 95.970 38% 119.020 47% 33.710 13% 253.450
Hebron 92.640 99% 300 <1% 170 <1% 93.120
Jaffa 95.980 24% 295.160 72% 17.790 4% 409.290
Jenin 60.000 98% Dapat diabaikan <1% 1.210 2% 61.210
Nablus 92.810 98% Dapat diabaikan <1% 1.560 2% 94.600
Nazareth 30.160 60% 7.980 16% 11.770 24% 49.910
Ramallah 40.520 83% Dapat diabaikan <1% 8.410 17% 48.930
Ramle 95.590 71% 31.590 24% 5.840 4% 134.030
Safad 47.310 83% 7.170 13% 1.630 3% 56.970
Tiberias 23.940 58% 13.640 33% 2.470 6% 41.470
Tulkarm 76.460 82% 16.180 17% 380 1% 93.220
Yerusalem 104.460 42% 102.520 40% 46.130 18% 253.270
Total 1.076.780 58% 608.230 33% 145.060 9% 1.845.560
Data dari Survei Palestina [1]

Pemilikan tanah di Mandat Palestina

Orang-orang Arab, yang jumlahnya tidak kurang dari 2/3 dari seluruh penduduk Palestina, memiliki sebagian besar properti pribadi. Survei Palestina melaporkan bahwa orang-orang Arab memiliki 24.670.455 dunum (keseluruhan luas tanah wilayah Mandat adaah sekitar 26.184.702 dunum).[2] Namun, menurut MidEastWeb, orang-orang Arab hanya memiliki sekitar setengah dari seluruh luas tanah.[3]

Orang Yahudi, yang merupakan 1/3 dari seluruh penduduk Palestina, secara pribadi maupun kolektif memiliki 1.393.531 dunum pada 1945 (Khalaf, 1991, pp. 26–27) dan 1.850.000 dunum pada 1947 (Avneri p. 224). Ini berarti sekitar 20% dari seluruh tanah yang dapat diolah dan 7% dari seluruh tanah di Palestina.

Kepemilikan tanah menurut distrik

Tabel berikut ini memperlihatkan pemilikan tanah di Palestina menurut distriknya:

Pemilikan tanah di Palestina menurut distrik pada 1945
Distrik Milik Arab Milik Yahudi Tanah publik dan lainnya
Acre 87% 3% 10%
Beersheba 15% <1% 85%
Beisan 44% 34% 22%
Gaza 75% 4% 21%
Haifa 42% 35% 23%
Hebron 96% <1% 4%
Jaffa 47% 39% 14%
Jenin 84% <1% 16%
Nablus 87% <1% 13%
Nazareth 52% 28% 20%
Ramallah 99% <1% 1%
Ramle 77% 14% 9%
Safad 68% 18% 14%
Tiberias 51% 38% 11%
Tulkarm 78% 17% 5%
Yerusalem 84% 2% 14%
Data dari Pemilikan Tanah di Palestina [4]

Kepemilikan tanah menurut jenisnya

Tanah yang dimiliki secara pribadi dan kolektif oleh orang-orang Arab dan Yahudi dapat diklasifikasikan sebagai perkotaan, dibangun di pedesaan, dapat diolah (ditanami), dan tidak dapat diolah. Bagan berikut ini memperlihatkan kepemilikan oleh orang-orang Arab dan Yahudi dalam masing-masing kategorinya.

Pemilikan tanah olehdi Palestina (dalam dunum) pada 1 April 1943
Kategori tanah Kepemilikan Arab Kepemilikan Yahudi Total luas tanah
Perkotaan 76,662 70,111 146,773
Bangunan pedesaan 36,851 42,330 79,181
Sereal (kena pajak) 5,503,183 814,102 6,317,285
Sereal (bebas pajak) 900,294 51,049 951,343
Tanaman 1,079,788 95,514 1,175,302
Jeruk 145,572 141,188 286,760
Pisang 2,300 1,430 3,730
Tak dapat diolah 16,925,805 298,523 17,224,328
Total 24,670,455 1,514,247 26,184,702
Data diambil dari Survey of Palestine.[5]

Undang-undang tanah di Palestina

  • Hukum Tanah Utsmaniyah 1858
  • Ordinansi Pengalihan Tanah 1920
  • Koreksi 1926 atas Ordinansi Pendaftaran Tanah
  • Ordinansi Penyelesaian Tanah 1928
  • Peraturan Peralihan Tanah 1940

Komisaris Tinggi Britania Raya untuk Palestina

Nama Masa jabatan
Sir Herbert Louis Samuel 1920–1925
Herbert Onslow Plumer 1925–1928
Sir Harry Charles Luke (penjabat) 1928
Sir John Chancellor 1928–1931
Arthur Grenfell Wauchope 1931–1938
Sir Harold MacMichael 1938–1944
John Vereker, Viscount Gort ke-6 1944–1945
Sir Alan G. Cunningham 1945–1948

Lihat pula

Bacaan lebih lanjut

  • AJ Sherman, Mandate Days: British Lives in Palestine, 1918-1948, Thames & Hudson, 1998, ISBN 0-8018-6620-0
  • Tom Segev, One Palestine, Complete: Jews and Arabs Under the British Mandate, Henry Holt and Co. 2000, ISBN 0-8050-6587-3

Catatan

  1. ^ A Survey of Palestine : Prepared in Desember, 1945 dan Januari, 1946 for the Information of the Anglo-American Committee of Inquiry. 1. Institute for Palestina Studies. 1991. hlm. 12-13. ISBN 0-88728-211-3. 
  2. ^ A Survey of Palestina : Prepared in Desember, 1945 dan Januari, 1946 for the Information of the Anglo-American Committee of Inquiry. 1. Institute for Palestina Studies. 1991. ISBN 0-88728-211-3. 
  3. ^ "MidEast Web - Population of Palestine". www.mideastweb.org. Diakses tanggal 2024-03-26. 
  4. ^ Land Ownership of Palestine Diarsipkan 2008-10-29 di Wayback Machine. - Map prepared by the Government of Palestine on the instructions of the UN Ad Hoc Committee on the Palestine Question.
  5. ^ A Survey of Palestine : Prepared in December, 1945 and January, 1946 for the Information of the Anglo-American Committee of Inquiry. 1. Institute for Palestine Studies. 1991. ISBN 0-88728-211-3. 

Referensi

  • Bethell, Nicholas The Palestine Triangle : the Struggle Between the British, the Jews and the Arabs, 1935–48, London : Deutsch, 1979 ISBN 0-233-97069-X.
  • Eini, Roza El- (2006). Mandated Landscape: British Imperial Rule in Palestine 1929–1948. London: Routledge. ISBN 0-7146-5426-4
  • Biger, Gideon (2005). The Boundaries of Modern Palestine, 1840–1947. London: Routledge. ISBN 0-7146-5654-2
  • Louis, Wm. Roger (1969). The United Kingdom and the Beginning of the Mandates System, 1919–1922. International Organization, 23(1), pp. 73–96.
  • Asher Maoz (1994). "Application of Israeli law to the Golan Heights is annexation". Brooklyn journal of international law. 20, afl. 2: 355–96. 
  • Tayseer Maar'i & Usama Halabi (1992). "Life under occupation in the Golan Heights". Journal of Palestine Studies. 22: 78–93. 
  • Morris, Benny (2001) Righteous Victims New York, Vintage Books. ISBN 978-0-679-74475-7.
  • Eyal Zisser (2002). "June 1967: Israel's capture of the Golan Heights". Israel Studies. 7,1: 168–194. 
  • Paris, Timothy J. (2003). Britain, the Hashemites and Arab Rule, 1920–1925: The Sherifian Solution. London: Routledge. ISBN 0-7146-5451-5
  • Segev, Tom (2000). One Palestine, Complete: Jews and Arabs Under the British Mandate, Henry Holt and Co. ISBN 0-8050-6587-3
  • Sherman, A.J. (1998).Mandate Days: British Lives in Palestine, 1918–1948, Thames & Hudson. ISBN 0-8018-6620-0
  • Stein, Kenneth W. The Land Question in Palestine, 1917–1939. University of North Carolina, 1984. ISBN 0-8078-1579-9

Pranala luar

Sumber primer