Muhammad Natsir Thaib

Revisi sejak 21 Agustus 2016 14.57 oleh Fatir M.Natsir (bicara | kontrib) (Mendetailkan riwayat hidup)

Ir. Muhammad Natsir Thaib (lahir 10 April 1955) adalah wakil gubernur Maluku Utara mendampingi Abdul Ghani Kasuba yang dilantik pada 2 Mei 2014. Pelantikan dilakukan di Sofifi ibukota Maluku Utara pada 2 Mei 2014. Ghani Kasuba dan Natsir Thaib dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi di Gedung DPRD Maluku Utara. Pelantikan ini dihadiri Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Duta besar Arab Saudi, mantan Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn, dan Plt. Gubernur Maluku Utara Tanribali Lamo[1]

Muhammad Natsir Thaib
Wakil Gubernur Maluku Utara
Mulai menjabat
5 Mei 2014
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Joko Widodo
GubernurAbdul Ghani Kasuba
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
Penjabat Bupati Halmahera Timur
Masa jabatan
2003 – 2005
GubernurThaib Armaiyn
Sebelum
Pendahulu
kosong
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir10 April 1955 (umur 69)
Indonesia Ternate, Maluku Utara, Indonesia
KebangsaanIndonesia
Suami/istriFatmawati Ibrahim
Alma materUniversitas Cendrawasih
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Masa kecil hingga Pendidikan

Dari Nelayan hingga Sarjana

Meskipun berdarah Tidore, Natsir tak hidup menetap di sana melainkan berpindah-pindah mengikuti ayahnya yang berprofesi sebagai guru sekolah pemerintah. Masa kecilnya terbilang susah, sebab kadang menemani ayahnya melaut (nelayan) guna membantu menjamin kebutuhan pokoknya dan membiayai pendidikan sekolah dasarnya. Meski demikian ia dikenal jenius, khususnya dibidang ilmu eksakta Kimia. Terdidik dengan keras dari doktrinitas ayah yang tinggi, ia akhirnya berhasil memenuhi cita-cita ayahnya dengan menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya hingga tamat dan mengejar cita-citanya. Ia memilih meninggalkan keluarganya dan merantau menimba ilmu ke Irian Jaya (sekarang Papua) dan mendaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Teknik Kehutanan di Universitas Cendrawasih Manokwari.

Tidore - Manokwari - Jayapura

Ia menyelesaikan gelar sarjana mudanya (Bachelor of Arts atau B.A) yang kini setingkat dengan Strata 1 (S1), dan melanjutkan pendidikan profesi Insinyur usai sukses menelaah pengaruh infrastruktur transportasi (jalan) terhadap biaya operasional usaha dalam karya ilmiahnya. Gelar Insinyur pun melekat padanya. Sebagai seorang mahasiswa teladan dan jenius, dirinya akhirnya mendapat perhatian dari beberapa perusahaan BUMN seperti PT INHUTANI II hingga merekrutnya sebagai pegawai tidak tetap di Manokwari (1981). Tiga (3) tahun kemudian, namanya terdaftar di lulusan penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Irian Jaya, penerimaannya membuat ia dan istrinya akhirnya pindah ke Kota Jayapura mencari suaka hidup disana sejak tahun 1984.

Riwayat Keluarga

Natsir adalah anak ke-7 dari 8 bersaudara, lahir dari pasangan Muhammad Thaib dan Jamilah. Natsir Terlahir dari lingkaran keluarga birokrasi pemerintahan Kesultanan Tidore dengan nama marga adat Kalfangare. Keluarga Natsir di Tidore bertempat di kediaman adat bernama Soa Kapita, salah satu kawasan di area ibukota Kesultanan Tidore, Soa Sio. Ayah Natsir memilih meninggalkan jabatan adat karena profesinya sebagai guru di berbagai sekolah rakyat. Ayahnya pula pernah menjabat sebagai kepala sekolah. Kehidupan ayahnya yang sering berpindah-pindah membawa Natsir turut serta ikut dan bersekolah pula di berbagai kawasan kerja ayahnya di Maluku Utara, hingga pada akhirnya ayahnya menetap dan mengajar di Sula Madaha (Sebuah desa di Utara Pulau Ternate).

Keturunan adat dari garis keluarga birokrasi Kesultanan Tidore

Natsir adalah salah satu dari cucu keturunan laki-laki mendiang almarhum Hamjah Ibn Thaib Ardan yang merupakan Panglima Perang Kesultanan Tidore dengan gelaran adat Kapita Kie. Kakeknya Merupakan tokoh militer dan agama yang sangat dihormati di Kesultanan Tidore. Kakeknya memimpin di 3 (tiga) generasi masa kekuasaan yang berbeda. Yakni di masa pemerintahan Kesultanan Tidore era Sultan XXXV Achmad Fatahuddin Alting (Masa kuasa 1892-1894 Masehi) - Sultan XXXVI Achmad Kawiyuddin Alting (Masa kuasa 1894-1906 Masehi) dan Sultan XXXVII Zainal Abidin Syah yang juga adalah Gubernur pertama Irian Barat (Masa kuasa 1947-1967 Masehi). Kakeknya juga merupakan satu dari tokoh kunci perumus konstitusi Kesultanan Tidore di tahun 1870 (Konstitusi Kie Se Kolano II) [2] .

Karir Birokrasi Pemerintahan

Dari Irian Jaya (Papua) ke Maluku Utara tahun 1999

Pada tahun 1984, lamaran kerjanya di pemerintahan diterima dan resmi bergabung di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Irian Jaya. 15 tahun kemudian, pasca reformasi, terbit UU No,1 Tahun 1999 tentang pembentukkan Provinsi Maluku Utara. Ia adalah segelintir pejabat birokrasi putra daerah yang terpanggil ke kampung halaman untuk mengabdi dan menata Provinsi Maluku Utara bersama-sama pejabat dan politikkus senior Maluku Utara Musa Badrun dkk. Setibanya dan bergabung dengan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara pasca konflik SARA. Natsir kemudian diangkat oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Provinsi Maluku Utara Surasmin menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara untuk pertama kalinya.

Pelaksana tugas Bupati di Kabupaten Halmahera Timur tahun 2003

Otonomi daerah di Maluku Utara kembali terjadi. Pada tahun 2003 terbentuklah Kabupaten Halmahera Timur , membutuhkan seorang yang profesional dalam penataan birokrasi, Gubernur Maluku Utara I (Pertama) Drs.H.Thaib Armayn menunjuk Natsir menjadi Plt. Bupati Halmahera Timur. Tak menunggu lama, ia merealisasikan kerja cepat agenda pembangunan yang tertunda sesuai kehendak Gubernur, kerjanya yang cepat dan tepat banyak mencengangkan pemerintah dan masyarakat Halmahera Timur. Natsir mendorong kemajuan transportasi Halmahera Timur dengan meneken kerjasama kontrak maskapai TRIGANA AIR dalam akses penerbangan lokal, beliau juga mendorong produk beras pribumi (Desa Transmigrasi) dan mematenkan usaha tani di sana. Sejak Pemilihan Kepala daerah (PILKADA) Maluku Utara bergulir untuk pertama kalinya dan jabatan beliau akhirnya selesai sebagai Pelaksana tugas bupati. Masyarakat tak rela atas kepergiannya dan menawarinya untuk maju dalam PILKADA Halmahera Timur, Natsir sangat kagum dan apresiasi keinginan rakyat Halmahera Timur, sayang dengan rendah hati Natsir menolak dengan alasan ia tak mau menghalangi kesempatan pada putera-puteri daerah Halmahera Timur untuk memimpin daerahnya sendiri.

Kembali ke Pemerintahan hingga menjelang masa pensiun

Sepeninggalnya dari Halmahera Timur dengan prestasi yang gemilang meski hanya sebagai pelaksana tugas sementara, Natsir kembali menuai kepercayaan pemerintah daerah. Ia kembali dipercayai Gubernur memegang jabatan-jabatan strategis di Provinsi Maluku Utara. Sebut saja jabatan Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Maluku Utara di tahun 2006 dan terangkat menjadi Asisten III Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara di tahun 2009. 2 (dua) tahun lamanya bekerja di ruang lingkup Gubernur, ia dipercayakan untuk terakhir kali sebagai kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara di tahun 2009. Tepat di tahun 2012, Natsir pensiun secara administratif dan memilih rehat dari aktifitas birokrasi pemerintahan.

Maju dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2014-2019

Natsir diajak calon Gubernur Maluku Utara 2014 Abdul Gani Kasuba untuk maju menjadi wakilnya dalam persaingan Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara 2014-2019. Natsir dipercayai karena merupakan seorang Birokrasi profesional yang dianggap tepat mendampingi Gani dalam pemerintah Maluku Utara selanjutnya. Dengan berbagai konsolidasi dan pendekatan Politik serta maklumat rakyat, Natsir akhirnya menyetujui memajukan berbagai persyaratan yang disepakati oleh berbagai pihak. Natsir akhirnya memulai karirnya di kancah demokrasi Politik untuk pertama kalinya.

Karir Politik

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) - 2015

Natsir memulai kiprahnya di Partai Persatuan Keadilan Sejahtera (PKS), ia tercatat sebagai anggota yang dinilai hadir secara politik bukan sebagai ideologi usai terganggu atas layangan protes dari salah satu anggota DPD PKS Maluku Utara yang menyatakan bahwasanya untuk menjadi calon wakil Gubernur dari pasangan calon Abdul Gani Kasuba di Pemilihan Gubernur (PILGUB) Provinsi Maluku Utara 2014, ia harus terdaftar sebagai anggota dan kader PKS. Natsir yang awalnya ingin maju secara independen akhirnya setuju dan bergabung untuk pertama kalinya duduk sebagai anggota partai dari PKS pada detik-detik akhir PILGUB. Secara otomatis Natsir memulai kiprah pertamanya dalam karir politik.

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) - 2016

Usai wafatnya tokoh senior politik yang juga merupakan ketua DPD HANURA Maluku Utara Alm.Umar Alting, Nama walikota Ternate Burhanuddin Abdurrahman turut serta maju menggantikan posisi alm.Umar Alting. Demikian juga Natsir. Tanggal 23 April 2016, Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) DPD HANURA Maluku Utara pun digelar di Hotel Bela Internasional Kota Ternate. Natsir akhirnya terpilih secara aklamasi dan resmi duduk sebagai Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Utara. Meski pasca pemilihan di MUSDALUB menyisakkan kekecewaan anggota kader akibat terjadinya beda pendapat serta ketidak-inginan beberapa kelompok kader HANURA yang tidak terima kebijakkan politik intenal partai Natsir. Natsir berusaha untuk tetap konsisten dan senantiasa merangkul kelompok kader HANURA yang dinilainya tersekat dan beda pendapat, mulai dari cabang daerah hingga cabang ranting di Maluku Utara.

Pengalaman Jabatan/Pekerjaan

Referensi

  1. ^ Mendagri Lantik Kasuba-ThaibMerdeka.com
  2. ^ Irham Rosyidi, S.H., M.H. SEJARAH HUKUM ; “Eksplorasi Nilai, Asas, dan Konsep dalam Dinamika Ketatanegaraan Kesultanan Tidore”
  3. ^ MK Tetapkan Abdul Ghani - Muh Natsir Menang Pilkada Malut

Pranala Luar

  • (Indonesia) Profil di Situs Pusat Informasi Maluku Utara
Jabatan politik
Didahului oleh:
Abdul Ghani Kasuba
Wakil Gubernur Maluku Utara
5 Mei 2014–sekarang
Petahana