Lukman Wiriadinata

Lukman Wiriadinata
Lukman Wiriadinata
[[Menteri Kehakiman Indonesia]] 8
	Masa jabatan; 3 April 1952 – 30 Juli 1953
	Pendahulu; Mohammad Nasrun Pengganti; Djodi Gondokusumo
	Masa jabatan; 12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956
	Pendahulu; Djodi Gondokusumo Pengganti; Moeljatno
Informasi pribadi
Lahir	1910; Hindia Belanda
Meninggal	1988; Indonesia
Kewarganegaraan	Indonesia
Kebangsaan	Sunda
Partai politik	Partai Sosialis Indonesia
Anak	Hoesein Wiriadinata
Profesi	Advokat, Ahli Hukum
Kabinet	Wilopo, Burhanuddin Harahap
	Sunting kotak info • L • B

Lukman Wiriadinata (1910-1988) adalah intelektual Sunda di bidang hukum, salah satu anggota Kabinet Wilopo dan Kabinet Burhanudin Harahap masa bakti 12/8/1955-24/3/1956.^[1] Sutan Sjahrir mengajaknya menjadi anggota PSI, Partai Sosialis Indonesia, dan akhirnya menjadi Menteri Kehakiman sebanyak dua periode, 1952-1953 dan 1955-1956,^[2] di era pemerintahan Presiden Sukarno. Lukman bersama Suardi Tasrif, sebagai ketua dan sekretaris Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) merintis Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum (Legal Aid/Public Defender) sebagai Pilot Project PERADIN yang berdiri sendiri.^[3]

Jabatan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia masa bakti 12/8/1955-24/3/1956.
Anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI)
Ketua Persatuan Advokat Indonesia
Perintis Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum (Legal Aid/Public Defender)

Karya

Loekman Wiriadinata, S.H. : kemandirian kekuasaan kehakiman

Referensi

^ Iwan Gayo, H.M. Buku Pintar : Seri Senior, H. M. Iwan Gayo, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008.
^ "Hoesein Wiriadinata Meninggal Dunia". Hoesein Wiriadinata adalah anak dari mantan Menteri Kehakiman Lukman Wiriadinata, periode periode 1952-1953 dan 1955-1956. Almarhum dikenal sebagai pengacara yang handal di bidang hukum bisnis dan energi dengan spesialisasi Hukum Pasar Modal. Almarhum juga tercatat sebagai salah seorang pendiri Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI).
^ "YLBHI - 25 Tahun Lembaga Bantuan Hukum". Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta, Ali Sadikin kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. Ib.3/i/31/70 tentang Pengukuhan Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum (Legal Aid/Public Defender) dalam wilayah DKI Jakarta. line feed character di |publisher= pada posisi 79 (bantuan)

Bacaan rujukan

Iwan Gayo, H.M. Buku Pintar : Seri Senior, H. M. Iwan Gayo, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008.
Lev, Daniel S. No Concessions: The Life of Yap Thiam Hien, Indonesian Human Rights Lawyer. University of Washington Press, 2011.
Winarta, Frans Hendra. Pro bono publico: hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
Lev, Daniel S. Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays. Kluwer Law International, The Netherlands, 2000.
Feith, Herbert. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Equinox Publishing (Asia) PTE LTD, First Equinox Edition, (originally by Cornell University Press in 1962). Singapore, 2007.
Feith, Herbert. The Wilopo Cabinet, 1952-1953: A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia. Equinox Publishing (Asia) PTE LTD, First Equinox Edition, (originally by Cornell University Press in 1958). Singapore, 2009.
Massier, Ab. The Voice of the Law in Transition: Indonesian Jurists and Their Languages : 1915-2000. KITLV Press. The Netherlands, 2008.
Pompe, Sebastiaan. The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse. Cornell South East Asia Program, 2005.
Lindsey, Timothy. Law Reform in Developing and Transitional States. Routledge Studies, 2007.
Dezalay, Yves. & G. Garth, Bryant. Asian Legal Revivals: Lawyers in the Shadow of Empire. The University of Chicago, 2010.

Pranala luar

Lihat pula

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[1] Iwan Gayo, H.M. Buku Pintar : Seri Senior, H. M. Iwan Gayo, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008.

[2] "Hoesein Wiriadinata Meninggal Dunia". Hoesein Wiriadinata adalah anak dari mantan Menteri Kehakiman Lukman Wiriadinata, periode periode 1952-1953 dan 1955-1956. Almarhum dikenal sebagai pengacara yang handal di bidang hukum bisnis dan energi dengan spesialisasi Hukum Pasar Modal. Almarhum juga tercatat sebagai salah seorang pendiri Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI).

[3] "YLBHI - 25 Tahun Lembaga Bantuan Hukum". Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta, Ali Sadikin kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. Ib.3/i/31/70 tentang Pengukuhan Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum (Legal Aid/Public Defender) dalam wilayah DKI Jakarta. line feed character di |publisher= pada posisi 79 (bantuan)

[1]

[2]

[3]

Lukman Wiriadinata


[[Menteri Kehakiman Indonesia]] 8
Masa jabatan 3 April 1952 – 30 Juli 1953
Pendahulu Mohammad Nasrun Pengganti Djodi Gondokusumo
Masa jabatan 12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956
Pendahulu Djodi Gondokusumo Pengganti Moeljatno

Informasi pribadi
Lahir	1910 Hindia Belanda
Meninggal	1988 Indonesia
Kewarganegaraan	Indonesia
Kebangsaan	Sunda
Partai politik	Partai Sosialis Indonesia
Anak	Hoesein Wiriadinata
Profesi	Advokat, Ahli Hukum
Kabinet	Wilopo, Burhanuddin Harahap


Sunting kotak info • L • B