Maluku Utara
Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia. Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999, melalui UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah.
Maluku Utara
Moloku Kie Raha | |
---|---|
Julukan: Spice Island[1] | |
Motto: Marimoi Ngone Futuru (Ternate: Bersatu Kita Teguh) | |
Negara | Indonesia |
Dasar hukum pendirian | UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003 |
Tanggal | 4 Oktober 1999 (hari jadi) |
Ibu kota | Sofifi |
Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
Pemerintahan | |
• Gubernur | Abdul Ghani Kasuba |
• Wakil Gubernur | Muhammad Natsir Thaib |
• Sekretaris Daerah | Muabdin H. Radjab |
• Ketua DPRD | Alien Mus |
Luas | |
• Total | 31,982 km2 (12,348 sq mi) |
Populasi (2015) | |
• Total | 1,388,746 |
• Kepadatan | 32/km2 (80/sq mi) |
Demografi | |
• Agama | Islam 71.41% Kristen Protestan 24.32% Katolik 4.25% Hindu 0.009% Buddha 0.01%[2] |
• Bahasa | Melayu Ternate, Melayu Bacan dan Melayu Sanana |
Kode Kemendagri | 82 |
Kode BPS | 82 |
DAU | Rp. 772.591.162.000.- |
Situs web | www.malukuutaraprov.go.id |
Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribukota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama, selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibukota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.
Etimologi
Istilah Maluku pada awalanya merujuk pada keempat pusat kesultanan di Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Suatu bentuk konfederasi tertentu dari kempat kerajaan tersebut yang kemungkinan besar muncul pada abad ke-14, disebut Moloku Kie Raha atau "Empat Gunung Maluku". Walaupun kemudian keempat kerajaan itu berekspansi dan mencakup seluruh wilayah Maluku Utara (sekarang) dan sebagian wilayah Sulawesi dan Papua, namun wilayah ekspansi itu tidak termasuk dalam istilah Maluku yang hanya merujuk pada keempat pusat kesulatanan di Maluku Utara.
Dari segi Etimologi arti kata Maluku memang tidak terlalu jelas, sehingga menjadi bahan perdebatan dari berbagai pakar dan ahli. Pendapat yang umum dipakai mengatakan bahwa istilah Maluku berasal dari bahasa Arab dengan bentuk aslinya diperkirakan sebagai Jaziratul Muluk, yang berarti "Negeri para Raja" (muluk adalah bentuk jamak dari malik yang berarti raja). Dengan demikian wilayah kepulauan Ambon dan sebagian wilayah kepulauan Banda pada masa itu tidak termasuk dalam pengertian asli dari istilah Maluku.[3]
Geografis
Provinsi Maluku Utara terdiri dari 1.474 pulau, jumlah pulau yang dihuni sebanyak 89 dan sisanya sebanyak 1.385 tidak berpenghuni.
Geologi
Kepulauan Maluku Utara terbentuk dari pergerakan tiga lempeng tektonik , yaitu Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia yang terjadi sejak zaman kapur. pergerakan ini membentuk busur kepulauan gunung api kuarter yang membentang dari utara ke selatan di Halmahera bagian barat, diantaranya adalah Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Moti, Pulau Mare dan Pulau Makian. Pulau Halmahera sendiri merupakan pulau vulkanik meskipun aktivitas vulkanik yang terjadi hanya pada sebagian wilayahnya.
Keanekaragaman Hayati
Maluku Utara menduduki peringkat 10 Daerah EBA (Endemic Bird Area) terpenting dunia berdasarkan jumlah jenis burung endemik. Daerah Maluku Utara dalam EBA ini mencakup kelompok Halmahera yang terdiri dari pulau-pulau utama yaitu Halmahera, Morotai, Bacan dan Obi, serta jajaran pulau-pulau gunung api kecil yang memanjang dari utara ke selatan di sebelah barat Halmahera.
Sekitar 223 spesies burung ditemukan di daerah ini, 43 spesies termasuk endemik kawasan EBA Maluku Utara. Empat spesies diantaranya bergenus tunggal, yaitu Habroptila, Melitorgrais, Lycocorax, dan Semioptera. Spesies ini adalah Mandar Gendang Habroptila wallacii, Cikukua Halmahera Melitograis gilolensis, Cenderawasih Gagak Lycocorax pyrrhopterus dan Bidadari Halmahera Semioptera wallacii.[5]
Sejarah
Sebelum penjajahan
Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku), yaitu:
Pendudukan militer Jepang
Pada era ini, Ternate menjadi pusat kedudukan penguasa Jepang untuk wilayah Pasifik.
Zaman kemerdekaan
Orde Lama
Pada era ini, posisi dan peran Maluku Utara terus mengalami kemorosotan, kedudukannya sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate antara tahun 1945-1957. Setelah itu kedudukannya dibagi ke dalam beberapa Daerah Tingkat II (kabupaten).
Upaya merintis pembentukan Provinsi Maluku Utara telah dimulai sejak 19 September 1957. Ketika itu DPRD peralihan mengeluarkan keputusan untuk membentuk Provinsi Maluku Utara untuk mendukung perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, namun upaya ini terhenti setelah munculnya peristiwa pemberontakan Permesta.
Pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik dan Parkindo melanjutkan upaya yang pernah dilakukan dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara. DPRD-GR merespons upaya ini dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara. Namun pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan yang telah dilakukan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang konkret.
Orde Baru
Pada masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha ini terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Maluku Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Soa Sio, Tidore dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota Ternate. Ketiga daerah kabupaten/kota ini masih termasuk wilayah Provinsi Maluku.
Orde Reformasi
Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju pembangunan antara wilayah utara dan selatan dan atau antara wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi.
Atas dasar itu, pemerintah membentuk Provinsi Maluku Utara (dengan ibukota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.[6]
Dengan demikian provinsi ini secara resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku Utara, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah.
Selanjutnya dibentuk lagi beberapa daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore.
Pemerintahan
Gubernur
Gubernur Maluku Utara | |
---|---|
Pemerintah Provinsi Maluku Utara | |
Kediaman | Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara |
Masa jabatan | 5 tahun, dapat diperpanjang sekali |
Pejabat perdana | Surasmin (Penjabat) Thaib Armaiyn (definitif) |
Dibentuk | 12 Oktober 1999 |
Wakil | Wakil Gubernur Maluku Utara |
Situs web | www |
Maluku Utara merupakan daerah otonomi provinsi hasil pemekaran wilayah dari Maluku yang sebelumnya menjadi salah satu Kabupaten Maluku Utara di Maluku. Pemerintahan di Maluku Utara melibatkan pimpinan daerah yang menjalankan kebijakan terkait birokrasi, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan lainnya, serta menyusun peraturan daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara. Pimpinan daerah terdiri atas gubernur dan didampingi oleh wakil gubernur. Gubernur Maluku Utara pada awalnya dipilih oleh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan akhirnya dipilih secara langsung melalui pemilihan umum pada 2008.
Setelah resmi berdiri sebagai provinsi, Kementerian Dalam Negeri menunjuk Surasmin sebagai penjabat gubernur dan setelahnya digantikan oleh Muhyi Effendie pada tahun 2000. Lalu, pergantian kepemimpinan kembali dilakukan setelah pemerintah pusat mengangkat Sinyo Harry Sarundajang menjadi penjabat gubernur hingga gubernur defintif dilantik di akhir 2002. Thaib Armaiyn menjadi gubernur definitif pertama yang terpilih melalui pemilihan di DPRD Provinsi Maluku Utara, sekaligus gubernur pertama Maluku Utara yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung.
Daftar
<onlyinclude>Berikut adalah daftar Gubernur Maluku Utara secara definitif sejak tahun 2002.
Gubernur Maluku Utara | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomor urut | Gubernur | Potret | Partai | Awal | Akhir | Masa jabatan | Periode | Wakil | Ref. | |
1 | Thaib Armaiyn (lahir 1957) |
Independen | 25 November 2002 | 25 November 2007 | 5 tahun, 0 hari | I (2002) |
Madjid Abdullah | |||
29 September 2008 | 29 September 2013 | 5 tahun, 0 hari | II (2007) |
Abdul Ghani Kasuba | [7][8] | |||||
2 | Abdul Ghani Kasuba (lahir 1951) |
PKS | 5 Mei 2014 | 5 Mei 2019 | 5 tahun, 0 hari | III (2013) |
Muhammad Natsir Thaib | [9][10] | ||
Independen | 10 Mei 2019 | 10 Mei 2024[a] | 5 tahun, 0 hari | IV (2018) |
Al Yasin Ali | [11][12] | ||||
3 | Sherly Tjoanda (Terpilih) (lahir 1982) |
Independen | 7 Februari 2025 | Belum dilantik | – | V (2024) |
Sarbin Sehe akan menjabat |
Pengganti sementara
Dalam tumpuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil gubernur, termasuk ketika posisi gubernur berada dalam masa transisi. Berikut merupakan daftar pengganti sementara untuk jabatan Gubernur Maluku Utara.
Pejabat | Potret | Partai | Awal | Akhir | Masa jabatan | Periode | Gubernur definitif | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surasmin (Penjabat) |
Nonpartisipan | 12 Oktober 1999 | 2000 | 0–1 tahun | — | Transisi (1999–2002) | |||
Abdul Muhyi Effendie (Penjabat) |
Nonpartisipan | 2000 | 18 April 2002 | 1–2 tahun | |||||
Sinyo Harry Sarundajang (Penjabat) |
Nonpartisipan | 18 April 2002 | 25 November 2002 | 190 hari | [13] | ||||
Timbul Pudjianto (Penjabat) |
Nonpartisipan | 25 November 2007 | 29 September 2008 | 309 hari | — | Transisi (2007–2008) | |||
Madjid Husen (Pelaksana Harian) |
Nonpartisipan | 30 September 2013 | 23 Oktober 2013 | 224 hari | — | Transisi (2013–2014) | [14] | ||
Tanribali Lamo (Penjabat) |
TNI | 23 Oktober 2013 | 2 Mei 2014 | 191 hari | [15][16] | ||||
Muhammad Natsir Thaib (Pelaksana Tugas) |
Hanura | 15 Februari 2018 | 23 Juni 2018 | 128 hari | III (2013) |
Abdul Ghani Kasuba | [ket. 1] | ||
Bambang Hermawan (Pelaksana Harian) |
Nonpartisipan | 5 Mei 2019 | 10 Mei 2019 | 5 hari | — | Transisi (2019) | [18] | ||
Al Yasin Ali (Pelaksana Tugas) |
PDI-P | 20 Desember 2023 | 10 Mei 2024 | 142 hari | IV (2018) |
Abdul Ghani Kasuba | [19][20] | ||
Samsuddin Abdul Kadir (Penjabat) |
Nonpartisipan | 10 Mei 2024 | 17 Mei 2024 | 7 hari | — | Transisi (2024–sekarang) | [21] | ||
17 Mei 2024 | Petahana | 222 hari | [22] |
- Catatan
- ^ Berstatus non-aktif sejak 20 Desember 2023, jabatan diisi oleh Pelaksana Tugas Al Yasin Ali
- Keterangan
- ^ Gubernur Abdul Ghani Kasuba cuti kampanye pada Pemilihan umum Gubernur Maluku Utara 2018 dari 15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018, jabatan gubernur sementara dipegang oleh Wakil Gubernur Muhammad Natsir Thaib[17]
Lihat pula
Referensi
- ^ Spice Island. Rosenberg. 2013. ISBN 9781459672758.
- ^ "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut". Sensus Penduduk 2015. Maluku Utara, Indonesia: Badan Pusat Statistik. 15 May 2010.
- ^ R.Z. Leirissa; G.A. Ohorella; Djuariah Latuconsina (1999). Sejarah Kebudayaan Maluku. Direktorat Jenderal Kebudayaan. hlm. 1. ISBN 978-979-9335-07-4.
- ^ "Volcanoes of Indonesia - Halmahera". Global Volcanism Program. Smithsonian Institution. Diakses tanggal 2006-11-17.
- ^ "Halmahera Rain Forests". World Wide Fund for Nature. Diakses tanggal 25 Mei 2016.
- ^ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3895
- ^ "Presiden Instruksikan Thaib Armaiyn Segera Dilantik". Liputan6.com. Jakarta. 2008-09-30. Diakses tanggal 2023-05-04.
- ^ "Gubernur Maluku Utara Dilantik". Koran Tempo. Jakarta. 2008-09-30. Diakses tanggal 2023-05-04.
- ^ "Dilantik Mendagri, Kasuba-Thaib resmi pimpin Maluku Utara". Merdeka.com. 2014-05-05. Diakses tanggal 2023-05-04.
- ^ Eksa, Golda (2018-09-11). "PKS Tegaskan Gubernur Maluku Utara bukan Kader". Media Indonesia. Diakses tanggal 2023-05-04.
- ^ Yamin, Fatimah (2018-12-16). Belarminus, Robertus, ed. "KPU Maluku Utara Tetapkan Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin sebagai Gubernur dan Wagub Terpilih". Kompas.com. Ternate. Diakses tanggal 2023-05-04.
- ^ Ismail, EH (2019-05-10). "Gubernur Maluku Utara Dilantik, Mendagri Ucapkan Selamat". Republika. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-05-10. Diakses tanggal 2019-05-22.
- ^ "Mendagri Melantik Pejabat Gubernur Maluku Utara". Liputan6.com. 19 April 2002. Diakses tanggal 7 Mei 2023.
- ^ "Mendagri Tunjuk Madjid Husen Sebagai Plt Gubernur Malut". Berita Kemendagri. 2013-09-30. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-11-07. Diakses tanggal 2017-11-05.
- ^ Sidik, Syamsudin (2013-10-18). "Presiden Tunjuk Tanri Bali Lamo Sebagai Pjs Gubernur Malut". Okezone. Ternate. Diakses tanggal 2023-05-04.
- ^ Afrido Simanjuntak, Rico (2013-10-23). "Mendagri lantik penjabat Gubernur Maluku & Maluku Utara". Sindo News. Diakses tanggal 2023-05-04.
- ^ "Pesan Gubernur Abdul Gani Kasuba Sebelum Cuti". kieraha.com. 14-02-2018. Diakses tanggal 9-12-2024.
- ^ "Plh Gubernur Malut Rangkap 3 Jabatan, Kapuspen Kemendagri Sebut Baru Pertama Kali Terjadi". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. 2019-05-08. Diakses tanggal 2023-05-04.
- ^ "KPK Tahan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba". cnnindonesia.com. Jakarta. 2023-12-20. Diakses tanggal 2023-12-20.
- ^ Ika Fuji Rahayu, ed. (2023-12-22). "Mendagri Resmi Tugaskan Wagub sebagai Plt Gubernur Maluku Utara". tandaseru.com. Jakarta. Diakses tanggal 2023-12-22.
- ^ "Mendagri Tunjuk Sekprov Malut Samsuddin A Kadir Plh Gubernur". halmaheraraya.id. 10 Mei 2024. Diakses tanggal 17 Mei 2024.
- ^ "Mendagri Tito Lantik 5 Penjabat Gubernur Sulsel hingga Banten". detik.com. 2024-05-17. Diakses tanggal 2024-05-17.
Perwakilan
DPRD Maluku Utara hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 tersusun dari dua belas partai, dengan perincian sebagai berikut:
Partai | Kursi |
---|---|
Lambang Partai Golkar Partai Golkar | 8 |
Lambang PDI-P PDI-P | 7 |
PKS | 5 |
Partai NasDem | 5 |
Partai Hanura | 4 |
Partai Gerindra | 3 |
Lambang Partai Demokrat Partai Demokrat | 3 |
PAN | 3 |
PBB | 3 |
PKPI | 2 |
PKB | 1 |
Lambang PPP PPP | 1 |
Total | 45 |
Kabupaten dan Kota
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[1] | Jumlah penduduk (2024)[1] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Halmahera Barat | Jailolo | James Uang | 2.239,114 | 137.543 | 8 | -/169 | ||
2 | Kabupaten Halmahera Selatan | Labuha | Hasan Ali Bassam Kasuba | 8.096,397 | 255.384 | 30 | -/249 | ||
3 | Kabupaten Halmahera Tengah | Weda | Bahri Sudirman (Pj.) | 2.276,903 | 96.977 | 10 | -/61 | ||
4 | Kabupaten Halmahera Timur | Kota Maba | Ubaid Yakub | 6.488,730 | 97.895 | 10 | -/102 | ||
5 | Kabupaten Halmahera Utara | Tobelo | Frans Manery | 3.404,629 | 203.213 | 17 | -/196 | ||
6 | Kabupaten Kepulauan Sula | Sanana | Fifian Adeningsi Mus | 3.304,32 | 105.095 | 12 | -/78 | ||
7 | Kabupaten Pulau Morotai | Daruba | Burnawan (Pj.) | 2.337,331 | 74.436 | 5 | -/88 | ||
8 | Kabupaten Pulau Taliabu | Bobong | Aliong Mus | 2.985,748 | 59.330 | 8 | -/71 | ||
9 | Kota Ternate | - | M. Tauhid Soleman | 162,202 | 206.745 | 7 | 77/- | ||
10 | Kota Tidore Kepulauan | - | Ali Ibrahim | 1.703,322 | 115.406 | 8 | 40/49 |
Ekonomi
- Cengkeh
- Pala
- Kopra
- Perikanan
- Emas oleh PT. Nusa Halmahera Mineral di Kao dan Malifut (Pulau Halmahera)
- Nikel oleh PT. Aneka Tambang di Pulau Gebe dan Pulau Pakal
Demografi
Populasi
Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Maluku Utara adalah 1.038.087 jiwa, atau meningkat 253.028 jiwa (32,23%) dari Sensus Penduduk Indonesia 2000 yaitu 785.095 jiwa. Pertumbuhan penduduk Maluku Utara sebesar 2,47% per tahun, dengan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Halmahera Utara 9,67% per tahun dan yang terendah adalah Kabupaten Pulau Morotai -2,60% per tahun.
Suku
Masyarakat di Maluku Utara sangat beragam. Total ada sekitar 28 suku dan bahasa di Maluku Utara. Mereka dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan bahasa yang digunakan, yaitu Austronesia and non-Austronesia. Kelompok Austronesia tinggal di bagian tengah dan timur Halmahera. Mereka diantaranya adalah Suku Buli, Suku Maba, Suku Patani, Suku Sawai dan Suku Weda. Di Bagian Utara dan Barat Halmahera adalah kelompok bahasa non-Austronesia terdiri dari Suku Galela, Suku Tobelo, Suku Loloda, Suku Tobaru, Suku Modole, Suku Togutil, Suku Pagu, Suku Waioli, Suku Ibu, Suku Sahu, Suku Ternate dan Suku Tidore. Di Kepulauan Sula ada beberapa kelompok etnis seperti Suku Kadai, Suku Mange dan Suku Siboyo. Sebagian besar masyarakat di daerah ini mengerti Bahasa Melayu Ternate, bahasa yang umum digunakan untuk berkomunikasi antar suku.[2]
Agama
Sebagian besar penduduk di Maluku Utara beragama Islam, dengan orang-orang Kristen (kebanyakan Protestan) merupakan minoritas dengan jumlah yang signifikan. Hindu, Buddha, dan berbagai agama lokal lainnya dipraktikkan oleh sebagian kecil dari populasi.
Menurut hasil sensus tahun 2010, 74,28% dari 1.038.087 penduduk Maluku Utara adalah pemeluk Islam, 24,90% Protestan, 0,52% Katolik, 0,02% Hindu, 0,01% Buddha, 0,02% Konghucu, 0,01% agama lainnya, dan 0,24% tidak terjawab atau tidak ditanyakan.[3]
Pariwisata
Maluku Utara memiliki objek wisata bahari berupa pulau-pulau dan pantai yang indah dengan taman laut serta jenis ikan hias beragam jenis. Ada juga hutan wisata sekaligus taman nasional dengan spesies endemik ranking ke 10 di dunia. Kawasan suaka alam yang terdiri dari beberapa jenis, baik di daratan maupun di perairan laut seperti Cagar Alam Gunung Sibela di Pulau Bacan, Cagar Alam di Pulau Obi, Cagar Alam Taliabu di Pulau Taliabu dan Cagar Alam di Pulau Seho. Kawasan Cagar Alam Budaya yang memiliki nilai sejarah kepurbakalaan tersebar di wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi cagar alam budaya di Kota Ternate, Kota Tidore, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Halmaerah Utara.
Wisata Budaya
- Kadaton Kesultanan Ternate
Dibangun pada tanggal 24 November 1813 oleh Sultan Muhammad Ali diatas bukit Limau Santosa dengan luas areal 44.560 m2. Berbentuk segi delapan dengan dua buah tangga terutama pada sisi kiri dan kanan depannya. Bangunan ini menggambarkan seekor singa yang sedang duduk dengan dua kaki depan menopang kepalanya. Di dalam kedaton tersimpan benda-benda peninggalan milik kesultanan yang khas serta bernilai sejarah antara lain mahkota, Al-qur’an tulisan tangan yang tertua di Indonesia serta berbagai peralatan perang. Di depan istana terhampar lapangan Sunyie Ici dan Sunyie Lamo yang biasanya dipergunakan untuk prosesi upacara adat.
Wisata Alam
- Pulau Maitara dan Tidore
Pulau Maitara adalah pulau kecil di antara Tidore dan Ternate. Karena pulaunya yang kecil tetapi indah menjadikannya ikon untuk mata uang seribu rupiah.
Pulau Tidore sedikit lebih luas dibandingkan pulau Ternate. Tidore dan Ternate terletak bersebelahan, Tidore di sebelah selatan dan Ternate dibagian utara. Kedua pulau ini berada di barat pulau Halmahera. Tidore didominasi oleh Gunung Kie Matubu yaitu gunung berapi tua dengan ketinggian 1730 mdpl.
Wisata Sejarah
Transportasi
Jalan Darat
Panjang Jalan
- Jalan negara sepanjang 58,50 km
- Jalan provinsi sepanjang 404 km
- Jalan kabupaten sepanjang 501,20 km
Fisik jalan
- Jalan aspal sepanjang 106 km
- Jalan sirtu sepanjang 6 km
- Jalan tanah sepanjang 851,7 Km
Kondisi jalan
- Baik sepanjang 4 km,
- Sedang sepanjang 56,3 km
- Rusak ringan sepanjang 112,7 km
- Rusak berat sepanjang 474 km
- Belum ditembus sepanjang 310,4 km
Kendaraan angkutan (per April 2010)
- Roda dua (ojek); sejumlah > 5000 unit
- Roda empat; sejumlah > 500 unit
- Mobil Penumpang (Mikrolet dan Carry); sejumlah > 300 unit
- Mobil (Pick Up) Led Bak R6; sejumlah > 300 unit
- Roda enam; sejumlah 50 unit
- Mobil Barang (Truck Bak Kayu); sejumlah 100 unit
- Mobil Barang (Dump Truck); sejumlah 100 unit
Catatan
Referensi
- ^ a b "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-09-19. Diakses tanggal 5 Desember 2018.
- ^ Iem Brown (2009). The Territories of Indonesia. Routledge. hlm. 176. ISBN 978-185743-215-2.
- ^ a b "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut". Sensus Penduduk 2010. Maluku Utara, Indonesia: Badan Pusat Statistik. 15 May 2010. Islam 771110 (74,28%), Kristen 258471 (24,90), Katolik 5378 (0,52), Hindu 200 (0,02), Buddha 90 (0,01), Kong Hu Cu 212 (0,02), lainnya 122 (0,01), tidak terjawab 87 (0,01), tidak ditanyakan 2417 (0,23), total 1038087
Pranala luar
- (Indonesia) Situs resmi pemerintah provinsi
- (Indonesia) Informasi Lengkap Seputar Maluku Utara
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik: Maluku Utara
- (Indonesia) Sensus Penduduk 2010 Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Maluku Utara
- (Indonesia) Utara/Demografi.htm Profil Demografi Maluku Utara
- (Indonesia) Utara/Ekonomi.htm Profil Ekonomi Maluku Utara
- (Indonesia) Utara/Wisata.htm Profil Wisata Maluku Utara
- (Indonesia) Utara/ Ekonomi Regional Maluku Utara
- (Indonesia) Utara/ Statistik Regional Maluku Utara