Lin Che Wei
Lin Che Wei (lahir 1 Desember 1968) memulai kariernya sebagai analis keuangan di beberapa perusahaan asing antara lain WI Carr, Deutsche Bank Group dan Société Générale. Analisisnya yang kontroversial di dalam membongkar skandal Bank Lippo menyebabkannya berurusan dengan pengadilan dan dituntut sebesar Rp 103 miliar oleh pengurus Lippo Group. Kasus ini menyebabkan Lin Che Wei mendapatkan penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Lin Che Wei merupakan penerima penghargaan Indonesian Best Analyst dari AsiaMoney Magazine dan The Most Popular Analyst Award" untuk tahun 2002 dan tahun 2004. Lin Che Wei pernah menjabat sebagai Presiden Direktur dari Danareksa (Perusahaan Investment Banking terbesar milik Pemerintah Indonesia) dari 2005 sampai pertengahan 2007. Ia juga pernah menjabat sebagai staf khusus dari Menteri Negara BUMN, Sugiharto dan Staf Khusus dari Menko Perekonomian Aburizal Bakrie. Mulai terlibat dengan pemerintahan setelah menjadi salah seorang panelis di dalam debat Calon Presiden pada tahun 2003. Lin Che Wei menjadi panelis dari pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Lin Che Wei menjadi sekretaris team perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan Exxon di dalam mencari penyelesaian ladang minyak di Cepu yang berhasil diselesaikan pada tahun 2006. Pendidikan S1 - Universitas Trisakti dan MBA dari Universitas Nasional Singapura.
| Lin Che Wei 林彻伟 | |
|---|---|
 | |
| Lahir | Templat:1 Desember 1968 Bandung, Indonesia |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Pendidikan |
|
| Organisasi | IRAI |
| Suami/istri | Syenny Setiawan |
| Situs web | http://irai.co.id/ |
  | |
Sejak Agustus 2007 sampai 2008, Lin Che Wei menjabat ebagai CEO dari Sampoerna Foundation, sebuah yayasan pendidikan yang didirikan oleh Putera Sampoerna. Mendirikan perusahaan di bidang corporate advisory dan research di bawah bendera PT Independent Research Advisory Indonesia.
Pada 2012, Lin Che Wei bersama Metta Dharmasaputra, Heri Susanto, dan Ade Wahyudi terlibat dalam pendirian Katadata, sebuah media online dan riset di bidang ekonomi bisnis dengan alamat situs http://www.katadata.co.id/.
Sejak 2013, Lin Che Wei menjadi CEO PT Pembangunan Kota Tua Jakarta yg bertugas merevitavilasi bangunan di Kota Tua Jakarta. Ia juga menjabat sebagai Oversight Comittee PT Pelindo II (Persero).
Sejak 2014, Lin Che Wei menjadi Policy Advisor (anggota Tim Asistensi) dari Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Kemudian menjadi Policy Advisor Menteri PPN/Bappenas dan policy advisor Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Penghargaan
- Most Popular Analyst, Majalah Prospektif (2004)
- Penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Independen Jurnalis (AJI) Indonesia karena melakukan advokasi terhadap hak untuk mendapat informasi dan kebebasan ekspresi.
- Most Popular Analyst, Majalah Prospektif (2002)
- Top 5 Best Analyst in Asia Money Survei (2000)
- Rated in Reuters Survei of Asia Pacific Rim Companies (1998)
- Indonesian Best Analyst, Asia Money Survei (1997)
Artikel Opini
- Insight: BPMigas dissolution: A political comedy. Diakses 2014-06-20. "The recent Constitutional Court decision declaring upstream oil and gas regulator BPMigas unconstitutional highlights how political interference produces major setbacks for the nation."
- Suspension of Bakrie’s shares: Waiting for Godot?. Diakses 2014-06-20. "The suspension of trading in the publicly listed Bakrie Group has raised a very interesting dilemma among the investment community — a dilemma that pits the credibility and independence of the IDX and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) against the intense struggle for survival and the resilience of the financially sophisticated and politically powerful business group, tied up with the fortune of a considerable number of market participants who bet on that group."
- Insight: BI must reorganize bank ownership. Diakses 2014-06-20. "Calls for more nationalistic rulings on bank ownership have been heard for quite some time from House of Representative members. These could be seen during the last fit and proper test for Bank Indonesia governor, where the governor — Darmin Nasution — was required to ensure that national banks became masters in their own house. So what type of ownership regulation is being considered?."