Krisis pemerintahan Bolivia 2019

Krisis pemerintahan Bolivia 2019 adalah sebuah krisis politik yang timbul dari peristiwa Pengunduran diri Evo Morales dari kursi kepresidenan pada tanggal 10 November 2019.

Krisis pemerintahan Bolivia 2019
Bagian dari Krisis pasca-pemilu Bolivia 2019
La Paz La Paz (Bolivia)
Tanggal	10 November 2019
Lokasi	La Paz, Bolivia
Hasil	Pengunduran diri pemerintahan presiden Evo Morales Jeanine Áñez menjadi Presiden Bolivia Evo Morales kabur dari Bolivia dan mencari Suaka di Meksiko
Pihak terlibat
Pemerintah Bolivia Gerakan untuk Sosialisme Demonstran Pro-pemerintah Angkatan Bersenjata Bolivia Korps Polisi Nasional Partai Oposisi Demonstran anti-Pemerintah.
Tokoh utama
Evo Morales Álvaro García Linera Adriana Salvatierra Víctor Borda Rubén Medinaceli Carlos Mesa Luis Fernando Camacho Jenderal Williams Kaliman (Panglima angkatan bersenjata) Yuri Calderón (Komandan polisi nasional) Jeanine Áñez

Setelah 19 hari aksi unjuk rasa dan kerusuhan sipil akibat perselisihan hasil pemilihan umum Bolivia pada tahun 2019, militer dan polisi Bolivia menyerukan pengunduran diri presiden Evo Morales. Morales mengundurkan diri pada hari yang sama, dan setelah beberapa pengunduran diri lain oleh politisi tingkat tinggi, beberapa pengamat mengungkapkan kekhawatiran akan keselamatan keluarga mereka. Wakil presiden kedua Senat dan senator oposisi Jeanine Áñez, mengambil alih sementara jabatan sebagaipresiden pada 12 November. Morales meminta pendukungnya untuk menolak kepemimpinan Jeanine Áñez. Pada 11 November 2019, Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard menawarkan suaka politik kepada Morales, yang diterimanya pada hari berikutnya sebelum naik pesawat Angkatan Udara Meksiko ke Meksiko.

Morales dan para pemimpin Amerika Latin lain yang dekat dengannya, seperti pemerintah Kuba, Meksiko, Nikaragua, Uruguay dan Venezuela dibawah rezim Nicholas Maduro serta beberapa pemimpin dunia lain menyebut peristiwa itu sebagai kudeta, akan tetapi pihak oposisi Bolivia dan Gereja Katolik menolak istilah itu.

Latar belakang

Lihat pula: Krisis pasca-pemilu Bolivia 2019

Pada 20 Oktober 2019, pemungutan suara Pemilu putaran pertama untuk semua posisi pemerintahan dilaksanakan. Majelis Pemilihan Agung merilis dua set penghitungan tak lama setelah pemungutan suara ditutup. Pertama adalah exit poll yang memverifikasi 95,6% suara yang menunjukkan petahana Evo Morales memiliki 9,33% lebih besar dari pihak oposisi, Carlos Mesa. Selisih suara kurang dari 10% mengindikasikan bahwa pemungutan suara harus dilanjutkan ke putaran kedua. Hitungan lengkap kemudian muncul sebagai hasil sementara di situs web secara real-time. Pada angka surat suara yang masuk mencapai 83,8%, situs web menunjukkan Morales unggul pada 45,3% dan Mesa pada 38,2%; Hal ini juga mencerminkan keunggulan kurang dari 10%. Namun, tidak ada pembaruan lebih lanjut untuk hasil awal yang dilakukan setelah pukul 19.40 waktu setempat. Otoritas pemilihan Bolivia menjelaskan bahwa hasil pada penghitungan sementara dihentikan karena hasil resmi mulai dirilis; namun demikian, tidak ada hasil resmi yang diterbitkan dini hari.

Pada tanggal 21 Oktober 2019, sebuah konferensi pers dari Organisasi Pemilu Plurinasional diadakan, yang mempublikasikan data penghitungan cepat dari sistem Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP, "Transmisi Hasil Pemilihan Umum Awal"), diterbitkan pada 19.30 waktu setempat, hampir sehari setelah hasil awalnya ditangguhkan, menunjukkan dengan suara yang masuk mencapai 95,30%, Morales memperoleh 46,86% suara dibandingkan 36,72% dari Carlos Mesa, melampaui batas minimal 10% yang diperlukan untuk menghindari putaran kedua.

Pada tanggal 6 November, pihak oposisi Bolivia menerbitkan laporan sebanyak 190 halaman yang berisi tuduhan kecurangan, termasuk penyimpangan seperti penambahan tindakan petugas pemilihan, penyimpangan data dan tindak kecurangan di mana partai yang berkuasa memperoleh lebih banyak suara daripada pemilih terdaftar, dan mengirimkannya ke organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selama demonstrasi, pasukan polisi bergabung dengan protes anti-pemerintah dan militer menyatakan tidak akan "menghadapi orang-orang demonstran" atas masalah ini. Militer juga mengatakan akan melakukan operasi untuk "menetralisir" setiap kelompok bersenjata yang menyerang para demonstran.

Pada aksi ini terjadi serangan terhadap pejabat senior pemerintah selama demonstrasi, termasuk pembakaran rumah dan setidaknya satu penculikan terhadap politisi.

Lihat juga

• Krisis kepresidenan Venezuela 2019
• Evo Morales
• Jeanine Áñez