Masyarakat adat
Masyarakat Adat adalah subjek hukum yang merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada usal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
Definisi
Menurut sumber lain yang disebut sebagai Masyarakat Adat[1] memiliki 4 karakter:
- Hidup di wilayah geografis tertentu secara turun-temurun
- Memiliki kelembagaan adat / pranata adat
- Mempunyai hukum adat
- Memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alamnya
UNDRIP
Secara singkat dapat dikatakan bahwa secara praktis dan untuk kepentingan memahami dan memaknai Deklarasi ini di lapangan, maka kata digunakan Masyarakat Adat.
Sem Karoba menyatakan dalam bukunya[butuh rujukan] yang menerjemahkan Deklarasi Masyarakat Hak Asasi Adat (atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Masyarakat Adat, atau disebut juga Deklarasi Masyarakat Adat) menyatakan "secara praktis ternyata mereka yang menyebut dirinya sebagai orang asli atau orang suku menyetujui agar kedua istilah ini digunakan secara sinonim:
| “ | many of these peoples refer to themselves as “indigenous” in order to fall under discussions taking place at the United Nations. For practical purposes the terms “indigenous” and “tribal” are used as synonyms in the UN system when the peoples concerned identify themselves under the indigenous agenda. | ” |
| “ | kebanyakan dari mereka yang menyebut diri sebagai "Masyarakat Adat" agar mereka dapat dimaksukkan ke dalam diskusi-diskusi yang sedang belangsung di tingkat PBB. Untuk tujuan mendasar istilah Masyarakat Adat dipakai dalam sistem PBB saat orang-orang yang bersangkutan mengidentifikasi diri mereka. | ” |
Masih ada debat panjang tentang makna kedua istilah secara semantik, normatif, kronologis, politis dan sebagainya, tetapi secara praktis masyarakat yang merasa dirinya sedang ditangani dan dilayani lewat Deklarasi ini mengidentifikasi diri mereka sebagai Masyarakat Adat (indigenous peoples). Dalam Konvensi ILO dan Deklarasi ini sendiri disebutkan bahwa identifikasi diri sendiri dari masyarakat merupakan kunci dalam menempatkan sebuah entitas sosial sebagai Masyarakat Adat. Idenfitikasi diri merupakan hak dasar yang dijamin dalam berbagai hukum universal yang sudah berlaku sejak pendirian PBB. Dalam Konvensi ILO No.169 tahun 1986 menyatakan bahwa:
Bangsa, suku, dan Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu sukubangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka.
Lihat pula
- Masyarakat Adat
- Masyarakat Adat Kanekes
- Masyarakat Adat Bugis
- Masyarakat Adat Cigugur
- Masyarakat Adat Banten Kidul
- Masyarakat Adat Kampung Naga
- Masyarakat Adat Negeri Ullath
- Masyarakat Adat Dayak
- Masyarakat Adat Distrik Balangan
- Masyarakat Adat Wanua
- Masyarakat Adat Papua
- Masyarakat Adat Toraja
- Masyarakat Adat Dayeuhluhur
- Hukum adat
- Politik adat
- Sistem hukum Indonesia
- Tanah ulayat
Referensi
- ^ "Aliansi Masyarakat Adat Nusantara -". Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Diakses tanggal 2020-03-20.
Pustaka
- Susanto, S.J, Budi (2007). Sisi senyap politik bising. Yogyakarta: Kanisius. ISBN 978-979-21-1658-8.
- Surya, Y. Y. (2012). Hak-hak Masyarakat Adat Baduy Sebagai Warga Negara Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. SKRIPSI HUKUM.