Tata tempat (Malaysia)

Tata tempat di Malaysia adalah hirarki posisi penting dalam pemerintah dari Malaysia. Itu tidak memiliki kedudukan hukum tetapi digunakan oleh protokol seremonial. Tata tempat ditentukan oleh peraturan pemerintah setempat. Yang terbaru dikeluarkan pada 13 November 2014. Kecuali disebutkan lain, prioritas di antara orang-orang yang sederajat ditentukan oleh senioritas. Sebagai aturan umum, pasangan memiliki peringkat yang sama dengan yang lain dan seseorang dengan dua posisi akan menempati posisi tertinggi.

Tata tempat di Malaysia

Nomor	Jabatan
1	Yang di-Pertuan Agong (Raja)
2	Raja Permaisuri Agong (Ratu)
3	Raja dan Pemangku Raja (gubernur provinsi kerajaan)
4	Yang di-Pertua Negeri (gubernur provinsi non-kerajaan)
5	Mantan Ratu yang menerima pensiun kerajaan daripada Pemerintah Pusat
6	Perdana Menteri
7	Wakil Perdana Menteri
7A	Putra Mahkota
8	Pemilik tanda kehormatan – Darjah Utama Seri Mahkota Negara
9	Pemilik tanda kehormatan – Seri Maharaja Mangku Negara
10	Mantan Perdana Menteri
11	Mantan Wakil Perdana Menteri
12	Pemilik tanda kehormatan – Seri Setia Mahkota Malaysia
12A	Undang Luak (wakil kepala daerah provinsi kerajaan Negeri Sembilan)
13	Ketua Mahkamah Federal
14	Ketua Dewan Perwakilan Daerah
15	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
16	Menteri
17	Kepala Sekretaris Negara
17A	Menteri Besar dan Kepala Menteri (kepala pemerintahan provinsi)
18	Ketua Pengadilan Banding
19	Ketua Pengadilan Tinggi Malaya
20	Ketua Pengadilan Tinggi Sabah dan Sarawak
21	Jaksa Agung
22	Kepala Angkatan Tentara
23	Inspektur Jenderal Polisi Diraja
24	Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Publik pada Departemen Perdana Menteri
25	Auditor Jenderal
26	Ketua Mahkamah Syariah
27	Wakil Ketua DPD
28	Wakil Ketua DPR
29	Pemimpin Oposisi pada DPR
30	Wakil Menteri
31	Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing
32	Hakim Mahkamah Federal
33	Hakim Pengadilan Banding
34	Sekretaris Parlemen
35	Pemilik tanda kehormatan – Panglima Mangku Negara
36	Pejabat Turus I dan II (setingkat Eselon I/a dan I/b)
37	Ketua Upacara Resmi Pemerintah
38	Sekretaris Jenderal Kementerian
	Dirjen Perencanaan Ekonomi pada Departemen Perdana Menteri
	Dirjen Perencanaan Modernisasi dan Manajemen Administrasi pada Departemen Perdana Menteri
	Dirjen Koordinasi Pelaksanaan pada Departemen Perdana Menteri
39	Pejabat Turus III (setingkat Eselon II/a)
40	Ketua komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar Federal Ketua Komisi Pemilihan Ketua Komisi Pelayanan Umum Ketua Komisi Pelayanan Pendidikan
41	Hakim Pengadilan Tinggi
	Komisaris Yudisial
42	Pemilik tanda kehormatan – Panglima Setia Mahkota
43	Gubernur Bank Sentral
44	Penyimpan Mohor Besar Raja-raja (Sekretaris Majelis Raja-raja)
45	Dato' Paduka Maharaja Lela (Kepala Upacara di Istana Negara)
46	Profesor Kerajaan
46A	Wakil kepala pemerintahan provinsi
46B	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
47	Anggota DPD
48	Anggota DPR
49	Hakim Pengadilan Banding Syariah
50	Kepala Staf Angkatan Darat
51	Kepala Staf Angkatan Laut
52	Kepala Staf Angkatan Udara
53	Wakil Inspektur Jenderal Polisi Diraja
54	Pemilik tanda kehormatan – Panglima Jasa Negara
55	Pemilik tanda kehormatan – Panglima Setia Diraja
56	Pejabat JUSA A (setingkat Eselon II/b)
57	Wakil Canselir/Rektor Universitas Negeri Badan Hukum
57A	Anggota Majelis Eksekutif Provinsi (negara bagian lainnya)
	Menteri Kabinet Provinsi (Sabah dan Sarawak)
58	Pejabat JUSA B (setingkat Eselon III/a)
58A	Penerima National Fellowship Award
59	Perwakilan Residen Perserikatan Bangsa-bangsa
60	Pejabat JUSA C (setingkat Eselon III/b)
60A	Anggota DPRD Provinsi
61	Pemilik tanda kehormatan – Johan Mangku Negara
62	Pemilik tanda kehormatan – Johan Setia Mahkota
63	Pemilik tanda kehormatan – Johan Setia Diraja
64	Pejabat Gred 54 (setingkat PNS golongan IV/a)
65	Sekretaris Politik
66	Pejabat Gred 52 (setingkat PNS golongan III/d)
67	Konsul jenderal negara-negara tanpa perwakilan diplomatik di Malaysia

Lihat juga

• Protokol
• Tata tempat