Daftar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau umumnya disingkat menjadi Kapolri, adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
| Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia | |
|---|---|
 | |
| Dicalonkan oleh | Presiden Indonesia |
| Ditunjuk oleh | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi III) |
| Pejabat perdana | Komjen Pol. Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo |
| Dibentuk | 29 September 1945 |
| Wakil | Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono |
| Situs web | www |
Sejak pertama kali dibentuk, jabatan ini pernah mengalami beberapa pergantian hierarki dan nama jabatan. Pada era Orde Lama, jabatan ini pernah mengalami beberapa kali pergantian nama, sementara pada era Orde Baru, jabatan Kapolri secara hierarki berada di bawah Panglima ABRI.
Sejarah
Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).[1]
Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.[2]
Mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.[3]
Pada masa negera Republik Indonesia Serikat, Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Serikat berada di bawah Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung dalam bidang politik dan operasional.[4] Sementara itu dalam hal pemeliharaan dan susunan administrasi bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Presiden RIS, Soekarno pada tanggal 21 Januari 1950 mengangkat kembali Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat.[5] Setelah RIS bubar, Soekanto diangkat kembali sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Republik Indonesia.[6]
Pada tahun 1961 Kepolisian Negara menjadi bagian dari angkatan bersenjata.[7] Pada tahun 1962 jabatan kepala jawatan kepolisian diubah menjadi Menteri/Kepala Kepolisian Negara,[8] dan diubah lagi menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara.[9] Pada masa Kabinet Dwikora jabatan Kapolri diubah lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian.[10]
Setelah reorganisasi ABRI tahun 1970, kembali menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang berada di bawah komando dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Panglima ABRI).
Mulai tanggal 1 April 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia dipisahkan dengan Tentara Nasional Indonesia dari ABRI dan menjadi berdiri sendiri. Kapolri dipilih oleh Presiden berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Daftar pejabat
| No. | Foto | Nama | Dari | Sampai | Jabatan terakhir | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo |
Ajunct Technisch Leider der Veldpolitie van Residentie Zuid-Borneo en Oost-Borneo | ||||
|
Komisaris Jenderal Polisi Soekarno Djojonegoro |
Ajun Kepala Kepolisian Negara | ||||
|
Mayor Jenderal Polisi Soetjipto Danoekoesoemo |
Komandan Mobrig Polisi Pusat | Jabatan bernama Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Men/Pangak) | |||
|
Letnan Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo |
Kepala Pusat Pertahanan Sipil | ||||
|
Letnan Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso |
Deputi Menteri/Panglima AK Urusan Operasi Polri | ||||
|
Letnan Jenderal Polisi Mohamad Hasan |
Irjen Hankam[12] | ||||
|
Letnan Jenderal Polisi Widodo Budidarmo |
Kepala Daerah Kepolisian VII/Metropolitan Jakarta Raya | ||||
|
Letnan Jenderal Polisi Awaluddin Djamin |
Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman Barat |
||||
|
Letnan Jenderal Polisi Anton Soedjarwo |
Kepala Daerah Kepolisian VII/Metropolitan Jakarta Raya | ||||
|
Letnan Jenderal Polisi Mochammad Sanoesi |
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah | ||||
| Berkas:Kunarto.jpg | Letnan Jenderal Polisi Kunarto |
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara | ||||
|
Letnan Jenderal Polisi Banurusman Astrosemitro |
Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya | ||||
|
Letnan Jenderal Polisi Dibyo Widodo |
Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya | ||||
|
Letnan Jenderal Polisi Roesmanhadi |
Staf Ahli Menhankam Bidang Kamtibmas | ||||
|
Jenderal Polisi Roesdihardjo |
Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Polri [14] | ||||
|
Jenderal Polisi Surojo Bimantoro |
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||
| Jenderal Polisi Chairuddin Ismail |
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pejabat Sementara de facto Kapolri,[16] dalam Keppres 97/2001 dianggap tidak sah. | ||||
|
Jenderal Polisi Da'i Bachtiar |
Ketua Pelaksana Harian Badan Koordinasi Narkotika Nasional | ||||
|
Jenderal Polisi Sutanto |
Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional |
||||
|
Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri |
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri | ||||
|
Jenderal Polisi Timur Pradopo |
Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri | ||||
|
Jenderal Polisi Sutarman |
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri | ||||
_Badrodin_Haiti.jpg)
|
Jenderal Polisi Badrodin Haiti |
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia | Pelaksana Tugas Kapolri dengan pangkat Komisaris Jenderal[17] | |||
| Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||
|
Jenderal Polisi Tito Karnavian |
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | ||||
|
Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto |
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia | Pelaksana Tugas Kapolri sampai dengan ditetapkan calon Kapolri yang baru | |||
|
Jenderal Polisi Idham Azis |
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri | ||||
|
Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo |
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri |
Lihat pula
Referensi
- ^ Sejarah Nasional Indonesia VI. hlm. 182.
- ^ Djamin, Awaloedin (2007). Sejarah perkembangan kepolisian di Indonesia. hlm. 122.
- ^ "Penetapan Pemerintah tahun 1946". ngada.org. Diakses tanggal 5 November 2012.
- ^ Keputusan Presiden RIS No.22 Tahun 1950 Tanggal 16 Januari 1950
- ^ Keputusan Presiden RIS No.29 Tahun 1950 Tanggal 21 Januari 1950
- ^ Keppres No.190 Tahun 1950
- ^ pasal 3, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara
- ^ Keputusan Presiden No.94 Tahun 1962
- ^ Keputusan Presiden No.134 Tahun 1962
- ^ "Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 1963" (pdf). sipuu.setkab.go.id. Sistem Informasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 4 Agustus 2013.
- ^ "1968-05-15 Amanat Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto Pada Upacara Serah Terimah Jabatan Panglima Angkatan Kepolisian". Soeharto.co. Diakses tanggal 10 Desember 2013.
- ^ "Kapolri Keenam (3 Oktober 1971 – 24 Juni 1974)". Diakses tanggal 25 November 2015.
- ^ "1974-06-26 Amanat Presiden Soeharto Pada Upacara Pelantikan KASAL Dan KAPOLRI". Soeharto.co. Diakses tanggal 9 Desember 2013.
- ^ Selamat Ginting (9 Februari 2015). "Corps Coklat Kunci Presiden". Republika Online. Diakses tanggal 25 November 2015.
- ^ "Presiden Megawati Menetapkan Kembali Bimantoro sebagai Kapolri". Liputan6.com. 4 Agustus 2001. Diakses tanggal 12 Februari 2019.
- ^ Anggoro Gunawan (20 Juli 2001). "SI Kemungkinan Akan Digelar Sabtu (21/7) Pukul 10.00 WIB". Tempo.co. Diakses tanggal 17 Agustus 2013.
- ^ Asril, Sabrina; Akuntono, Indra (16 Januari 2015). Wiwoho, Laksono Hari, ed. "Wakapolri Badrodin Haiti Jadi Pelaksana Tugas Kapolri". Diakses tanggal 16 Januari 2015.
- ^ "Dilantik Presiden, Jenderal Badrodin Haiti Resmi Jabat Kapolri". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 17 April 2015. Diakses tanggal 17 April 2015.
- ^ Rakhmatulloh (13 Juli 2016). "Tito Karnavian Dilantik Jadi Kapolri, Begini Reaksi KPK". SindoNews. Diakses tanggal 29 November 2016.
Pranala luar
- (Indonesia) Daftar Kapolri di situs web Museum Polri