Wikipedia

Mohammad Hatta

Wakil Presiden Indonesia ke-1 (1945–1956) dan Perdana Menteri Indonesia ke-3 (1948–1950)
Revisi sejak 1 Juli 2021 11.30 oleh 36.90.53.117 (bicara) (→top)
"Hatta" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Hatta (disambiguasi).

Dr. (H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta (populer sebagai Bung Hatta; 6 Juni 1901 – 14 Maret 1980) adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada 1956, ia mundur dari jabatan wakil presiden karena berselisih dengan Presiden Soekarno.

Dr. (H.C.) Drs. H.
Mohammad Hatta
Wakil Presiden Indonesia ke-1
Masa jabatan
18 Agustus 1945 – 1 Desember 1956
PresidenSoekarno
Perdana Menteri
Daftar
Sebelum
Pendahulu
Tidak ada, jabatan baru
Perdana Menteri Indonesia ke-3
Masa jabatan
29 Januari 1948 – 5 September 1950
PresidenSoekarno
Sebelum
Menteri Pertahanan Indonesia
ad-interim
Masa jabatan
29 Januari 1948 – 15 Juli 1948
PresidenSoekarno
Sebelum
Sebelum
Ketua Umum Palang Merah Indonesia ke-1
Masa jabatan
1945–1946
Sebelum
Pendahulu
Tidak ada, jabatan baru
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir
Muhammad Athar

(1901-06-06)6 Juni 1901
Belanda Fort de Kock, Hindia Belanda
(Kota Bukittinggi, Sumatra Barat)
Meninggal14 Maret 1980(1980-03-14) (umur 78)
Indonesia Jakarta, Indonesia
KebangsaanIndonesia
Partai politikNon partai
Suami/istriRahmi Rachim
AnakMeutia Hatta
Gemala Hatta
Halida Hatta
Tanda tangan
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan Maklumat X yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsihnya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi.[1][2]

Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui Keppres nomor 081/TK/1986.[3] Namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dwi-Tunggal dan disematkan pada Bandar Udara Soekarno-Hatta. Di Belanda, namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderpolder, Haarlem.[4]

Masa muda

Latar belakang

 
Rumah Kelahiran Bung Hatta yang sekarang terletak di Jalan Sukarno-Hatta, Kota Bukittinggi

Mohammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Djamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat di Batuhampar, dekat Payakumbuh, Sumatra Barat[5] dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukittinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Athar pada tanggal 12 Agustus 1902. Namanya, Athar berasal dari bahasa Arab, yang berarti "harum".[6] Athar lahir sebagai anak kedua, setelah Rafiah yang lahir pada tahun 1900. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Abdurrahman Batuhampar dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batuhampar, sedikit dari surau yang bertahan pasca-Perang Padri.[7] Sementara itu, ibunya berasal dari keturunan pedagang. Beberapa orang mamaknya adalah pengusaha besar di Jakarta.

Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur tujuh bulan.[6] Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Haji Ning, seorang pedagang dari Palembang.[8] Haji Ning sering berhubungan dagang dengan Ilyas Bagindo Marah, kakeknya dari pihak ibu. Perkawinan Siti Saleha dengan Haji Ning melahirkan empat orang anak, yang semuanya adalah perempuan.[6]

Pendidikan dan pergaulan

Mohammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta.[9] Setelah enam bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafiah, kakaknya. Namun, pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas tiga.[10] Ia lalu pindah ke ELS di Padang (kini SMA Negeri 1 Padang) sampai tahun 1913,[10] dan melanjutkan ke MULO sampai tahun 1917. Di luar pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya.[11] Selain keluarga, perdagangan memengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian. Di Padang, ia mengenal pedagang-pedagang yang masuk anggota Serikat Oesaha dan aktif dalam Jong Sumatranen Bond sebagai bendahara.[12] Kegiatannya ini tetap dilanjutkannya ketika ia bersekolah di Prins Hendrik School. Mohammad Hatta tetap menjadi bendahara di Jakarta.[13]

Kakeknya bermaksud akan ke Mekkah, dan pada kesempatan tersebut, ia dapat membawa Mohammad Hatta melanjutkan pelajaran di bidang agama, yakni ke Mesir (Al-Azhar).[14] Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas surau di Batuhmpar yang memang sudah menurun sejak meninggalnya Abdurrahman. Namun, hal ini diprotes dan mengusulkan pamannya, Idris untuk menggantikannya.[14] Menurut catatan Amrin Imran, Pak Gaeknya kecewa dan Syekh Arsyad pada akhirnya menyerahkan kepada Tuhan.[15]

Keluarga

Pada 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi Hatta dan tiga hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian, dikarunai 3 anak perempuan yang bernama Meutia Farida Hatta, Gemala Rabi'ah Hatta, dan Halida Nuriah Hatta.

Perjuangan dan pergerakan

1921-1932: Sewaktu di Belanda

 
Hatta (berdiri, kedua dari kanan) bersama para pengurus Perhimpunan Indonesia, pada waktu itu (tahun 1925) Hatta masih berstatus seorang bendahara di sana

Pergerakan politik ia mulai sewaktu bersekolah di Belanda dari 1921-1932. Ia bersekolah di Handels Hogeschool (kelak sekolah ini disebut Economische Hogeschool, sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam), selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereeniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hadjar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putera yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.[16] Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Indische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia; PI).[17]

Pada tahun 1926, ia menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Sebagai akibatnya, ia terlambat menyelesaikan studi.[18] Di bawah kepemimpinannya, PI mendapatkan perubahan. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak komentar, dan banyak ulasan di media massa di Indonesia.[18] Setahun kemudian, ia seharusnya sudah berhenti dari jabatan ketua, namun ia dipilih kembali hingga tahun 1930.[19] Pada Desember 1926, Semaun dari PKI datang kepada Hatta untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada PI,[18] selain itu dia dan Semaun membuat suatu perjanjian bernama "Konvensi Semaun-Hatta". Inilah yang dijadikan alasan Pemerintah Belanda ingin menangkap Hatta.[20] Waktu itu, Hatta belum meyetujui paham komunis. Stalin membatalkan keinginan Semaun, sehingga hubungan Hatta dengan komunisme mulai memburuk.[21] Sikap Hatta ini ditentang oleh anggota PI yang sudah dikuasai komunis.[22]

Pada tahun 1927, ia mengikuti sidang "Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonial dan untuk Kemerdekaan Nasional" di Frankfurt.[a] Dalam sidang ini, pihak komunis dan utusan dari Rusia tampak ingin menguasai sidang ini, sehingga Hatta tidak bisa percaya terhadap komunis.[23] Pada waktu itu, majalah PI, Indonesia Merdeka masuk dengan mudah ke Indonesia lewat penyelundupan, karena banyak penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap kaum pergerakan yang dicurigai. [24]

 
Mohammad Hatta bersama Abdulmadjid Djojohadiningrat, Nazir Datuk Pamuntjak, dan Ali Sastroamidjojo

Pada 25 September 1927, Hatta bersama Ali Sastroamidjojo, Nazir Datuk Pamuntjak, dan Abdulmadjid Djojoadiningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitkan dengan Semaun, terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926-1927, dan menghasut (opruiing) supaya menentang Kerajaan Belanda. Moh. Hatta sendiri dihukum tiga tahun penjara.[25] Mereka semua dipenjara di Rotterdam.[26] Dia juga dituduh akan melarikan diri, sehingga dia yang sedang memperkenalkan Indonesia ke kota-kota di Eropa sengaja pulang lebih cepat begitu berita ini tersebar.[27]

Semua tuduhan tersebut, ia tolak dalam pidatonya "Indonesia Merdeka" (Indonesie Vrij) pada sidang kedua tanggal 22 Maret 1928.[26] Pidato ini sampai ke Indonesia dengan cara penyelundupan. Ia juga dibela 3 orang pengacara Belanda yang salah satunya berasal dari parlemen. Yang dari parlemen, bernama J.E.W. Duys. Tokoh ini memang bersimpati padanya. Setelah ditahan beberapa bulan, mereka berempat dibebaskan dari tuduhan, karena tuduhan tidak bisa dibuktikan.[28]

Sampai pada tahun 1931, Mohammad Hatta mundur dari kedudukannya sebagai ketua karena hendak mengikuti ujian sarjana, sehingga ia berhenti dari PI; namun demikian ia akan tetap membantu PI.[19] Akibatnya, PI jatuh ke tangan komunis, dan mendapat arahan dari partai komunis Belanda dan juga dari Moskow. Setelah tahun 1931, PI mengecam keras kebijakan Hatta dan mengeluarkannya dari organisasi ini.[29] PI di Belanda mengecam sikap Hatta sebab ia bersama Soedjadi mengkritik secara terbuka terhadap PI. Perhimpunan menahan sikap terhadap kedua orang ini.[30]

Pada Desember 1931, para pengikut Hatta segera membuat gerakan tandingan yang disebut Gerakan Merdeka yang kemudian bernama Pendidikan Nasional Indonesia yang kelak disebut PNI Baru. Ini mendorong Hatta dan Syahrir yang pada saat itu sedang bersekolah di Belanda untuk mengambil langkah konkret untuk mempersiapkan kepemimpinan di sana. Hatta sendiri merasa perlu untuk menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Oleh karenanya, Syahrir terpaksa pulang dan untuk memimpin PNI.[31] Kalau Hatta kembali pada 1932, diharapkan Syahrir dapat melanjutkan studinya.[31]

1932-1941: Pengasingan

Sekembalinya ia dari Belanda, ia ditawarkan masuk kalangan Sosialis Merdeka (Onafhankelijke Socialistische Partij, OSP) untuk menjadi anggota parlemen Belanda, dan menjadi perdebatan hangat di Indonesia pada saat itu. Pihak OSP mengiriminya telegram pada 6 Desember 1932, yang berisi kesediaannya menerima pencalonan anggota Parlemen.[32] Ini dikarenakan ia berpendapat bahwa ia tidak setuju orang Indonesia menjadi anggota dalam parlemen Belanda.[33] Sebenarnya dia menolak masuk, dengan alasan ia perlu berada dan berjuang di Indonesia.[b] Namun, pemberitaan di Indonesia mengatakan bahwa Hatta menerima kedudukan tersebut, sehingga Soekarno menuduhnya tidak konsisten dalam menjalankan sistem non-kooperatif.[34]

Setelah Hatta kembali dari Belanda, Syahrir tidak bisa ke Belanda karena keduanya keburu ditangkap Belanda pada 25 Februari 1934 dan dibuang ke Digul, dan selanjutnya ke Banda Neira.[35] Baik di Digul maupun Banda Neira, ia banyak menulis di koran-koran Jakarta, dan ada juga untuk majalah-majalah di Medan. Artikelnya tidak terlalu politis, namun bersifat lebih menganalisis dan mendidik pembaca. Ia juga banyak membahas pertarungan kekuasaan di Pasifik.[36]

Semasa diasingkan ke Digul, ia membawa semua buku-bukunya ke tempat pengasingannya. Di sana, ia mengatur waktunya sehari-hari. Pada saat hendak membaca, ia tak mau diganggu. Sehingga, beberapa kawannya menganggap dia sombong.[37] Ia juga merupakan sosok yang peduli terhadap tahanan. Ia menolak bekerja sama dengan penguasa setempat, misalnya memberantas malaria. Apabila ia mau bekerja sama, ia diberi gaji f 7.50 sebulan. Namun, kalau tidak, ia hanya diberi gaji f 2.50 saja.[38] Gajinya itu tidak ia habiskan sendiri. Ia juga peduli terhadap kawannya yang kekurangan.[38]

Di Digul, selain bercocok tanam,[39] ia juga membuat kursus kepada para tahanan. Di antara tahanan tersebut, ada beberapa orang yang ibadah shalat dan puasanya teratur; baik dari Minangkabau maupun Banten. Tapi, mereka ditangkap karena -pada umumnya- terlibat pemberontakan komunis.[40] Pada masa itu, ia menulis surat untuk iparnya untuk dikirimi alat-alat pertukangan seperti paku dan gergaji. Selain itu, dia juga menceritakan nasib orang-orang buangan dalam surat itu. Kemudian, ipar Hatta mengirim surat itu ke koran Pemandangan di Jakarta dan segera surat itu dimuat. Surat itu dibaca menteri jajahan pada saat itu, Colijn.[41] Colijn mengecam pemerintah dan segera mengirim residen Ambon untuk menemui Hatta di Digul. Maka uang diberikan untuknya, Hatta menolak dan ia juga meminta supaya kalau mau ditambah, diberikan juga kepada pemimpin lain yang hidup dalam pembuangan.[39]

Pada 1937, ia menerima telegram yang mengatakan dia dipindah dari Digul ke Banda Neira.[c] Hatta pindah bersama Syahrir pada bulan Februari pada tahun itu, dan mereka menyewa sebuah rumah yang cukup besar. Di situ, ada beberapa kamar dan ruangan yang cukup besar. Adapun ruangan besar itu digunakannya untuk menyimpan bukunya dan tempat bekerjanya.[42]

Sewaktu di Banda Neira, ia bercocok tanam dan menulis di koran "Sin Tit Po" (dipimpin Liem Koen Hian; bulanan ini berhenti pada 1938) dengan honorarium f 75 dalam Bahasa Belanda. Kemudian, ia menulis di Nationale Commantaren (Komentar Nasional; dipimpin Sam Ratulangi) dan juga, ia menulis di koran Pemandangan dengan honorarium f 50 sebulan per satu/dua tulisan.[43] Hatta juga pernah menerima tawaran Kiai Haji Mas Mansur untuk ke Makassar, dia menolak dengan alasan kalaupun dirinya ke Makassara dia masih berstatus tahanan juga.[44] Waktu itu, sudah ada Cipto Mangunkusumo dan Iwa Kusumasumantri. Mereka semua sudah saling mengenal.

Selain itu, di Banda Neira, Hatta juga mengajar kepada beberapa orang pemuda. Anak dr. Cipto belajar tata-buku dan sejarah. Ada juga anak asli daerah Banda Neira yang belajar kepada Hatta. Ada seorang kenalan Hatta dari Sumatra Barat yang mengirimkan dua orang kemenakannya untuk belajar ekonomi dan juga sejarah.[45] Selain itu, dari Bukittinggi dikirim Anwar Sutan Saidi sebanyak empat orang pemuda yang belajar kepada Hatta.[46]

Pada tahun 1941, Mohammad Hatta menulis artikel di koran Pemandangan yang isinya supaya rakyat Indonesia jangan memihak kepada baik ke pihak Barat ataupun fasisme Jepang. Kelak, pada zaman Jepang tulisan Hatta dijadikan bahan oleh penguasa Jepang untuk tidak percaya Hatta selama Perang Pasifik.[47] Yang mana, kelak tulisan Hatta dibaca Murase, seorang Wakil Kepala Kempeitai (dinas intelijen) dan menyarankan Hatta agar mengikuti Nippon Seishin di Tokyo[48] pada November 1943.[49]

1942-1945: Penjajahan Jepang

Pada tanggal 8 Desember 1941, angkatan perang Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii. Ini memicu Perang Pasifik, dan setelah Pearl Harbor, Jepang segera menguasai sejumlah daerah, termasuk Indonesia. Dalam keadaan genting tersebut, Pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang buangan dari Digul ke Australia, karena khawatir kerjasama dengan Jepang. Hatta dan Syahrir dipindahkan pada Februari 1942,[50] ke Sukabumi setelah menginap sehari di Surabaya dan naik kereta api ke Jakarta. Bersama kedua orang ini, turut pula 3 orang anak-anak dari Banda yang dijadikan anak angkat oleh Syahrir.[51]

Setelah itu, ia dibawa kembali ke Jakarta. Ia bertemu Mayor Jenderal Harada. Hatta menanyakan keinginan Jepang datang ke Indonesia. Harada menawarkan kerjasama dengan Hatta. Kalau mau, ia akan diberi jabatan penting. Hatta menolak, dan memilih menjadi penasihat.[52] Ia dijadikan penasihat dan diberi kantor di Pegangsaan Timur dan rumah di Oranje Boulevard (Jalan Diponegoro). Orang terkenal pada masa sebelum perang, baik orang pergerakan, atau mereka yang bekerja sama dengan Belanda, diikutsertakan seperti Abdul Karim Pringgodigdo, Surachman, Sujitno Mangunkususmo, Sunarjo Kolopaking, Supomo, dan Sumargo Djojohadikusumo. Pada masa ini, ia banyak mendapat tenaga-tenaga baru. Pekerjaan di sini, merupakan tempat saran oleh pihak Jepang.[53] Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan mereka, malah Hatta memanfaatkan itu untuk membela kepentingan rakyat.[54]

1945: Mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia

Saat-saat mendekati Proklamasi pada 22 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) membentuk panitia kecil yang disebut Panitia Sembilan dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno. Anggota lainnya Bung Hatta, Mohammad Yamin, Achmad Soebardjo, A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso.[55]

Kemudian pada 9 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat (Vietnam) untuk dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Panglima Asia Tenggara Jenderal Terauchi. Puncaknya pada 16 Agustus 1945, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok hari dimana Bung Karno bersama Bung Hatta diculik kemudian dibawa ke sebuah rumah milik salah seorang pimpinan PETA, Djiaw Kie Siong, di sebuah kota kecil Rengasdengklok (dekat Karawang, Jawa Barat).[56]

Penculikan itu dilakukan oleh kalangan pemuda, dalam rangka mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam hari, mereka mengadakan rapat untuk persiapan proklamasi Kemerdekaan Indonesia di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta. Sebelum rapat, mereka menemui somabuco (kepala pemerintahan umum) Mayjen Nishimura untuk mengetahui sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepahaman sehingga tidak adanya kesepahaman itu meyakinkan mereka berdua untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu tanpa kaitan lagi dengan Jepang.[57]

1945-1956: Menjadi Wakil Presiden pertama di Indonesia

Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10.00 WIB. Dan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, dia resmi dipilih sebagai Wakil Presiden RI yang pertama mendampingi Presiden Soekarno.[58]

Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta amat gigih bahkan dengan nada sangat marah, menyelamatkan Republik dengan mempertahankan naskah Linggarjati di Sidang Pleno KNIP di Malang yang diselenggarakan pada 25 Februari – 6 Maret 1947 dan hasilnya Persetujuan Linggajati diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sehingga anggota KNIP menjadi agak lunak pada 6 Maret 1947.[59]

Pada saat terjadinya Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947, Hatta dapat meloloskan diri dari kepungan Belanda dan pada saat itu dia masih berada di Pematangsiantar. Dia dengan selamat bersama dengan Gubernur Sumatra Mr. T. Hassan tiba di Bukittinggi. Sebelumnya pada 12 Juli 1947 Bung Hatta mengadakan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya yang menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Kemudian dalam Kongres Koperasi II di Bandung tanggal 12 Juli 1953, Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia.[60]

Kemudian, Bung Hatta dengan kewibawaannya sebagai Wakil Presiden hendak memperjuangkan sampai berhasil Perjanjian Renville dengan berakibat jatuhnya Kabinet Amir dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Pada era Kabinet Hatta yang dibentuk pada 29 Januari 1948, Bung Hatta menjadi Perdana Menteri dan merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan.[61]

Suasana panas waktu timbul Pemberontakan PKI Madiun dalam bulan September 1948, memuncak pada penyerbuan tentara Belanda ke Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Bung Hatta bersama Bung Karno diangkut oleh tentara Belanda pada hari itu juga. Pada tahun yang sama, Bung Hatta bersama Bung Karno diasingkan ke Menumbing, Bangka. Beberapa waktu setelah pengasingan karena mengalami adanya sebuah perundingan Komisi Tiga Negara (KTN) di Kaliurang, di mana Critchley datang mewakili Australia dan Cochran mewakili Amerika.[62]

 
Mohammad Hatta berpidato di hadapan para peserta Konferensi Persiapan Nasional di Jakarta pada 26 November 1949. Tampak Sartono (duduk deretan depan no.2 dari kiri) mendengarkan dengan saksama.

Pada Juli 1949, terjadi kemenangan Cochran dalam menyelesaikan perundingan Indonesia. Tahun ini, terjadilah sebuah perundingan penting, Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diadakan di Den Haag sesudah berunding selama 3 bulan, pada 27 Desember 1949 kedaulatan NKRI kita miliki untuk selamanya. Ratu Juliana memberi tanda pengakuan Belanda atas kedaulatan negara Indonesia tanpa syarat kecuali Irian Barat yang akan dirundingkan lagi dalam waktu setahun setelah Pengakuan Kedaulatan kepada Bung Hatta yang bertindak sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia di Amsterdam dan di Jakarta.[61][63]

Di Amsterdam dari Ratu Juliana kepada Drs. Mohammad Hatta dan di Jakarta dari Dr. Lovink yang mewakili Belanda kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sehingga pada akhirnya negara Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Bung Hatta terpilih menjadi Perdana Menteri RIS juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri RIS dan berkedudukan di Jakarta dan Bung Karno menjadi Presiden RIS. Ternyata RIS tidak berlangsung lama, dan pada 17 Agustus 1950, Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan ibu kota Jakarta dan Perdana Menteri Mohammad Natsir.[64] Bung Hatta menjadi Wakil Presiden RI lagi dan berdinas di Jalan Medan Merdeka Selatan 13 Jakarta.

 
Kunjungan kerja Wakil Presiden Moh.Hatta ke Yogyakarta tahun 1950. Tampak dalam gambar,paling kiri, Mayor Pranoto Reksosamodra sebagai Komandan Militer Kota Besar Yogyakarta.

Pada tahun 1955, Mohammad Hatta membuat pernyataan bahwa bila parlemen dan konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk, dia akan mengundurkan diri sebagai wakil presiden.[65] Menurutnya, dalam negara yang mempunyai kabinet parlementer, Kepala Negara adalah sekadar simbol saja, sehingga Wakil Presiden tidak diperlukan lagi.

Pada tanggal 20 Juli 1956, Mohammad Hatta menulis sepucuk surat kepada Ketua DPR pada saat itu, Sartono yang isinya antara lain, "Merdeka, Bersama ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Segera, setelah Konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi."[66]

DPR menolak secara halus permintaan Mohammad Hatta tersebut, dengan cara mendiamkan surat tersebut. Kemudian, pada tanggal 23 November 1956, Bung Hatta menulis surat susulan yang isinya sama, bahwa tanggal 1 Desember 1956, dia akan berhenti sebagai Wakil Presiden RI. Akhirnya, pada sidang DPR pada 30 November 1956, DPR akhirnya menyetujui permintaan Mohammad Hatta untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden, jabatan yang telah dipegangnya selama 11 tahun.[67]

Di akhir tahun 1956 juga, Hatta tidak sejalan lagi dengan Bung Karno karena dia tidak ingin memasukkan unsur komunis dalam kabinet pada waktu itu. Sebelum ia mundur, dia mendapatkan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Sebenarnya gelar Doctor Honoris Causa ingin diberikan pada tahun 1951. Namun, gelar tersebut baru diberikan pada 27 November 1956.[68] Demikian pula Universitas Indonesia pada tahun 1951 telah menyampaikan keinginan itu tetapi Bung Hatta belum bersedia menerimanya. Kata dia, “Nanti saja kalau saya telah berusia 60 tahun.”.

1956-1980: Setelah pensiun

 
Foto terakhir Bung Hatta sebelum masuk rumah sakit, tanggal 1 Maret 1980. Di sebelah kanan adalah Ny. Moenadji Soerjohadikoesoemo.
 
Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI tampak serius berbicara dengan Mohammad Hatta.

Setelah mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI pada 1 Desember 1956, dia dan keluarga berpindah rumah dari Jalan Medan Merdeka Selatan 13 ke Jalan Diponegoro 57. Bung Hatta tak pernah menyesal atas keputusan yang telah ia buat. Kegiatan sehari-hari Bung Hatta setelah pensiun adalah menambah dari penghasilan menulis buku dan mengajar. Meskipun sudah tak menjabat lagi sebagai Wakil Presiden, pada tahun 1957 dia berangkat ke Cina karena mendapat undangan dari Pemerintah RRC. Rakyat sana masih menganggap dia sebagai “a great son of his country”, terbukti dari penyambutan yang seharusnya diberikan kepada seorang kepala negara di mana PM Zhou Enlai sendiri menyambut dia yang bukan lagi sebagai wakil presiden.[69]

 
Mereka yang sibuk pada masa Revolusi berkumpul kembali tahun 1979 ketika Richard C. Kirby, yang dulu mewakili Australia dalam Komite Jasa Baik PBB untuk Indonesia (KTN), berkunjung ke Jakarta. Dari kanan : Ali Budiardjo (pembantu politik Hamengkubuwono IX menjelang RIS), Mohammad Hatta, Richard C. Kirby, Mohammad Roem, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Subadio Sastrosatomo, Mohammad Natsir, Tamzil, dan Thomas K. Critchley yang menggantikan Kirby dalam Komite PBB.

Tahun 1963 Bung Hatta pertama kali mengalami jatuh sakit dan mendapatkan perawatan di Stockholm, Swedia atas perintah Soekarno, dengan biaya negara, karena perlengkapan medis di sana lebih lengkap.[70]

Pada 31 Januari 1970, melalui Keppres No. 12/1970 telah dibentuk Komisi Empat yang bertugas mengusut masalah korupsi. Untuk keperluan itu Dr. Moh. Hatta (mantan Wakil Presiden RI) telah diangkat menjadi Penasehat Presiden dalam masalah pemberantasan Korupsi. Komisi Empat ini diketuai oleh Wilopo, SH, dengan anggota-anggota: IJ Kasimo, Prof. Dr. Yohanes, H. Anwar Tjokroaminoto, dengan sekretaris Kepala Bakin/Sekretaris Kopkamtib, Mayjen. Sutopo Juwono. Dr. Moh. Hatta juga ditunjuk sebagai Penasehat Komisi Empat tersebut. Tetapi secara kontroversial, Presiden Suharto membubarkan komisi tersebut dan hanya memberikan izin untuk mengusut tuntas 2 kasus korupsi saja.[71]

Hatta dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Anggota Dewan Penasehat Presiden. Pada 15 Agustus 1972, Bung Hatta mendapat anugerah Bintang Republik Indonesia Kelas I dari Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian, pada tahun yang sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat dia sebagai warga utama Ibukota Jakarta dengan segala fasilitasnya, seperti perbaikan besarnya pensiun dan penetapan rumah dia menjadi salah satu gedung yang bersejarah di Jakarta.

Kemudian, pada tahun 1975, Bung Hatta menjadi anggota Panitia Lima bersama Prof Mr. Soebardjo, Prof Mr. Sunario, A.A. Maramis, dan Prof Mr. Pringgodigdo untuk memberi pengertian mengenai Pancasila sesuai dengan alam pikiran dan semangat lahir dan batin para penyusun UUD 1945 dengan Pancasilanya. Ternyata, Bung Hatta resmi menjadi Ketua Panitia Lima. Tak hanya itu, Bung Hatta kembali mendapatkan gelar doctor honouris causa sebagai tokoh proklamator dari Universitas Indonesia yang seharusnya diberikan pada tahun 1951. Pemberian gelar tersebut dilakukan di Jakarta pada 30 Juli 1975 dan diberikan secara langsung oleh Rektor Mahar Mardjono.[72]

Pada Tahun 1978 bersama dengan Jenderal Abdul Haris Nasution, Bung Hatta mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi yang bertujuan mengkritik penggunaan Pancasila dan UUD 1945 untuk kepentingan rezim otoriter Suharto.[73]

Dan pada tahun 1979, dimana tahun tersebut merupakan tahun ke-5 Bung Hatta masuk ke rumah sakit. Kesehatan Bung Hatta semakin menurun. Walaupun begitu, semangatnya tetap saja tinggi. Ia masih mengikuti perkembangan politik dunia.

Wafat

Berkas:Bung Hatta Anti-Corruption Award.jpg
Logo Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA).

Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta setelah sebelas hari ia dirawat di sana. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976, 1979, dan terakhir pada 3 Maret 1980. Keesokan harinya, dia disemayamkan di kediamannya Jalan Diponegoro 57, Jakarta dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu, Adam Malik. Ia ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintahan Soeharto.[74][75]

Mendapat gelar pahlawan

Setelah wafat, Pemerintah memberikan gelar Pahlawan Proklamator kepada Bung Hatta pada 23 Oktober 1986 bersama dengan mendiang Bung Karno. Pada 7 November 2012, Bung Hatta secara resmi bersama dengan Bung Karno ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Pahlawan Nasional.[76]

Bung Hatta Award

Artikel utama: Bung Hatta Award

Sejak 9 April 2003, Perkumpulan BHACA yang diprakarsai oleh Theodore Permadi Rachmat dan Teten Masduki menyelenggarakan perhelatan penganugerahan Bung Hatta Award yang diserahkan kepada para tokoh Indonesia dari berbagai latar belakang profesi yang dinilai memiliki komitmen anti-korupsi. Beberapa tokoh yang pernah menerima penghargaan tersebut antara lain Tri Risma Harini, Basuki Tjahaja Purnama, dan Joko Widodo.[77]

Lihat pula

Catatan bawah

  1. ^ Nama aslinya adalah "Liga tegen Imperialisme, tegen Koloniale Onderdrukking en voor Nationale Onafhankelijkheid" (Noer 2012, hlm. 21).
  2. ^ Menurut Soejitno Hardjosoediro (1984), Hatta pernah melakukan wawancara dengan Sin Tit Po dan Oetoesan Indonesia, Mohammad Hatta menolak masuk karena harus mengerahkan tenaganya terhadap perjuangan di Indonesia. Sebelumnya, ia berpendapat hanya menyerahkan masalah ini pada PNI. (Hardjosoediro 1984, hlm. 52).
  3. ^ Sementara Amrin Imran menulis Hatta pindah ke Banda Neira pada 1937, Deliar Noer malah menulis pada tahun 1936 (Noer 2012, hlm. 52).

Referensi

  1. ^ Mohammad Hatta, Buku 1 Kebangsaan dan Kerakyatan, PT Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998.
  2. ^ Galeri Buku Jakarta: Mohammad Hatta: Di Atas Segala Lapangan Tanah Air Aku Hidup, Aku Gembira, diakses 20 Juni 2017
  3. ^ Daftar Nama Pahlawan Nasional Republik Indonesia, Departemen Sosial RI Online, Januari 2010. Diakses 26 Agustus 2012.
  4. ^ Postcode.nl: Mohammed Hattastraat 4, 2033CJ, Haarlem, diakses 20 Juni 2017
  5. ^ Noer 2012, hlm. 3.
  6. ^ a b c Imran 1991, hlm. 2.
  7. ^ Imran 1991, hlm. 1.
  8. ^ Noer 2012, hlm. 4.
  9. ^ Imran 1991, hlm. 4.
  10. ^ a b Imran 1991, hlm. 4-5.
  11. ^ Noer 2012, hlm. 5.
  12. ^ Noer 2012, hlm. 8, 9.
  13. ^ Noer 2012, hlm. 9.
  14. ^ a b Noer 2012, hlm. 9-10.
  15. ^ Imran 1991, hlm. 7.
  16. ^ Imran 1991, hlm. 23.
  17. ^ Noer 2012, hlm. 17-18.
  18. ^ a b c Noer 2012, hlm. 19.
  19. ^ a b Imran 1991, hlm. 24.
  20. ^ Imran 1991, hlm. 28.
  21. ^ Noer 2012, hlm. 19-20.
  22. ^ Noer 2012, hlm. 20.
  23. ^ Noer 2012, hlm. 20-21.
  24. ^ Noer 2012, hlm. 23-24.
  25. ^ Hardjosoediro 1984, hlm. 27; Noer 2012, hlm. 25.
  26. ^ a b Imran 1991, hlm. 29.
  27. ^ Noer 2012, hlm. 25.
  28. ^ Noer 2012, hlm. 29.
  29. ^ Noer 2012, hlm. 33.
  30. ^ Hardjosoediro 1984, hlm. 41.
  31. ^ a b Noer 2012, hlm. 42.
  32. ^ Hardjosoediro 1984, hlm. 51.
  33. ^ Noer 2012, hlm. 37-38.
  34. ^ Noer 2012, hlm. 38.
  35. ^ Noer 2012, hlm. 42-43.
  36. ^ Noer 2012, hlm. 50-51.
  37. ^ Noer 2012, hlm. 47, 50.
  38. ^ a b Noer 2012, hlm. 50.
  39. ^ a b Imran 1991, hlm. 47.
  40. ^ Noer 2012, hlm. 51-52.
  41. ^ Imran 1991, hlm. 46-47.
  42. ^ Imran 1991, hlm. 47-48.
  43. ^ Noer 2012, hlm. 54-55.
  44. ^ Noer 2012, hlm. 55.
  45. ^ Imran 1991, hlm. 48.
  46. ^ Noer 2012, hlm. 56.
  47. ^ Noer 2012, hlm. 57.
  48. ^ Imran 1991, hlm. 58.
  49. ^ Noer 2012, hlm. 69.
  50. ^ Imran 1991, hlm. 52; Noer 2012, hlm. 59.
  51. ^ Noer 2012, hlm. 59.
  52. ^ Imran 1991, hlm. 53.
  53. ^ Noer 2012, hlm. 61.
  54. ^ Imran 1991, hlm. 54.
  55. ^ Amini, Aisyah (2004). Pasang surut peran DPR-MPR, 1945-2004. University of Michigan Press. ISBN 979-982-524-5, ISBN 978-979-9825-24-7
  56. ^ "Kisah penculikan Soekarno dan Hatta". Merdeka.com. 12 Agustus 2012. Diakses tanggal 14 Juni 2017. 
  57. ^ Kebudayaan-Depdiknas: Peristiwa Rengasdengklok Diarsipkan 2007-01-13 di Wayback Machine.
  58. ^ Bogor Indonet: Indoensia Tugu Peringatan Jerman[pranala nonaktif permanen], diakses 13 Juni 2017
  59. ^ Media Indonesia: Perundingan Linggarjati Ditandatangani, diakses 15 Juni 2017
  60. ^ Rachmat. Ringkasan Pengetahuan Sosial. Grasindo. hlm. 144. Diakses tanggal 14 Juni 2017. 
  61. ^ a b Ide Anak Agung Gde Agung (1973) Twenty Years Indonesian Foreign Policy: 1945-1965 Mouton & Co ISBN 979-8139-06-2
  62. ^ Historia.id: Akhir Tragis Republik Komunis, Diakses tanggal 30 September 2015.
  63. ^ Kahin, George McTurnan (1952) Nationalism and Revolution in Indonesia Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
  64. ^ "NKRI: Gagasan Mosi Integral Natsir". detikNews. 12 November 2008. Diakses tanggal 15 Juni 2017. 
  65. ^ "Sang Proklamator". Tokoh Indonesia. Diakses tanggal 14 Juni 2017. 
  66. ^ Merdeka: Berpolitik tanpa bermusuhan (3): Soekarno dan Hatta, diakses 20 Juni 2017
  67. ^ Merdeka: Bung Hatta terjepit Soekarno dan Soeharto, diakses 13 Juni 2017
  68. ^ "Soekarno-Hatta, Penerima Gelar Doktor Honoris Causa Pertama Dari UGM". Universitas Gadjah Mada. 17 Desember 2014. Diakses tanggal 14 Juni 2017. 
  69. ^ BigMagz: Biografi Singkat Mohammad Hatta Diarsipkan 2017-06-12 di Wayback Machine. diakses 2 Juli 2017
  70. ^ Google Books: Demi Bangsaku: Pertentangan Sukarno vs Hatt, Wawan Tunggul SH, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003, diakses 20 Juni 2017
  71. ^ Keputusan Presiden No. 12 tahun 1970
  72. ^ Perpustaaan Nasional RI: Panitia Lima, diakses 13 Juni 2017
  73. ^ Trove.NLA.gov.au: Lembaga Kesadaran Berkonstitusi 45. Publikasi I-III., diakses 13 Juni 2017
  74. ^ Soeharto: Bung Hatta Wafat, diakses 13 Juni 2017
  75. ^ Harian Sejarah: Kematian Bung Hatta 14 Maret 1980, diakses 13 Juni 2017
  76. ^ The Jakarta Post: Aritonang 2012, Sukarno, Hatta, diakses 19 Februari 2013
  77. ^ The Jakarta Post: Ahok Gets 2013 Bung Hatta Anti Corruption Award, diakses 19 Mei 2015

Daftar pustaka

Bacaan lanjutan

  • Hatta, Mohammad, Mohammad Hatta Memoir, Tinta Mas Jakarta, 1979
  • Deliar Noer. 1990. Mohammad Hatta, Biografi Politik. Jakarta: LP3ES.
  • Greta O. Wilson (ed.). 1978. Regents, reformers, and revolutionaries: Indonesian Voices of Colonial Days. Asian Studies at Hawaii, no 21. The University Press of Hawaii.
  • George McTurnan Kahin. 1952. Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press.
  • Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1975. 30 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada
  • Swasono, Meutia Farida. 1981. Bung Hatta Pribadinya Dalam Kenangan. Jakarta: Sinar Harapan
  • Team Dokumentasi Presiden RI. 2003. Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973. Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda
  • Tim Penyusun. 1981. Bung Hatta. Jakarta: (unknown)
  • Wahyu, Christoporus. 2012. Pemerintah Akhirnya Akui Bung Karno-Bung Hatta Pahlawan Nasional. Tersedia: http://nasional.kompas.com/read/2012/11/06/18304773/Pemerintah.Akhirnya.Akui.Bung.Karno-Bung.Hatta.Pahlawan.Nasional [11 November 2014]

Pranala luar

 
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Mohammad Hatta.
Jabatan politik
Posisi baru Wakil Presiden Indonesia
1945–1956 		Jabatan lowong
Selanjutnya dijabat oleh
Hamengkubuwono IX
Didahului oleh:
Amir Sjarifoeddin 		Perdana Menteri Indonesia
1948–1950 		Diteruskan oleh:
Abdul Halim
Didahului oleh:
Agus Salim 		Menteri Luar Negeri Indonesia
1949–1950 		Diteruskan oleh:
Mohammad Roem
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Mohammad_Hatta&oldid=18597890"