Wikipedia

Yurisprudensi Schubert

Revisi sejak 18 Oktober 2021 13.28 oleh Danu Widjajanto (bicara | kontrib)

Yurisprudensi Schubert adalah aturan dalam hukum Swiss terkait dengan penerapan undang-undang nasional yang bertentangan dengan hukum internasional. Aturan ini dikembangkan oleh Mahkamah Federal Swiss dari Perkara Schubert yang diputuskan pada tahun 1973. Menurut yurisprudensi ini, hukum nasional mendahului hukum internasional apabila legislatif memang menghendaki hal tersebut.

Mahkamah Federal merupakan pengadilan tertinggi di Swiss, tetapi tidak memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Swiss ataupun dengan hukum internasional. Kemunculan praktik Schubert merupakan bagian dari upaya untuk menyesuaikan kehendak legislatif dengan kewajiban hukum internasional.

Praktik Schubert menuai kritikan dari para pakar hukum, tetapi putusan-putusan Mahkamah Federal setelahnya telah melengkapi doktrin Schubert, terutama sehubungan dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Pada permulaan tahun 2010-an, yurisprudensi ini tampaknya sudah tidak diterapkan lagi, meskipun Mahkamah Federal tidak pernah membatalkannya secara resmi.

Konteks

Monisme di Swiss

Lihat pula: Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Sehubungan dengan kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional, Swiss menganut sistem monisme.[1][2][3][4] Oleh sebab itu, di mata hakim-hakim Swiss, hukum nasional dan hukum internasional membentuk suatu kesatuan,[5] yang berarti bahwa hukum internasional merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tatanan hukum nasional.[6][a] Pasal 5(4) Undang-Undang Dasar Federal Swiss tahun 1999 juga menegaskan bahwa "Konfederasi dan kanton-kanton di Swiss menghormati hukum internasional".[7][b]

Di tingkat internasional, Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 (Konvensi Wina 1969) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik" (asas pacta sunt servanda). Selain itu, menurut Pasal 27 Konvensi Wina 1969, "pihak-pihak perjanjian tidak boleh mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk membenarkan tindakan suatu negara tidak melaksanakan perjanjian internasional." Maka dari itu, apabila Swiss telah meratifikasi suatu perjanjian dengan negara lain atau turut serta dalam suatu konvensi internasional (seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia atau Konvensi HAM Eropa), Swiss telah berkomitmen untuk menghormati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah diratifikasinya.[8][9][10].

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Federal

Swiss adalah negara yang menganut sistem federal. Pengadilan tertinggi di tingkat federal, yaitu Mahkamah Federal,[11] tidak memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.[12] Oleh sebab itu, tidak seperti Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Mahkamah Federal tidak dapat menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan undang-undang dasar. Selain itu, Undang-Undang Federal Swiss menitahkan bahwa Mahkamah Federal harus menerapkan hukum federal dan hukum internasional.[13]

Sejarah perkara

Praktik dari tahun 1875 hingga 1933

 
Laman yang mengenang revisi penuh Undang-Undang Federal Swiss pada tahun 1874

Dari tahun 1875 (tahun mulai berlakunya Undang-Undang Federal tahun 1874 dan pembentukan Mahkamah Federal)[14] hingga tahun 1933, Mahkamah Federal menganut asas keutamaan hukum internasional atas hukum nasional, dan hal ini dianggap sebagai suatu hal yang sudah jelas.[15] Sebagai contoh, dalam Perkara Spengler, Mahkamah Federal menyatakan bahwa suatu perjanjian internasional "mengikat negara-negara pihak sesuai dengan asas-asas hukum bangsa-bangsa yang diterima secara universal, dan tanpa memedulikan perundang-undangan nasional masing-masing."[16]

Perkara Steenworden

Pada tahun 1923, setelah diputuskannya Perkara Lepeschkin,[17] beberapa pakar mengamati bahwa asas keutamaan hukum internasional atas hukum nasional mulai ditinggalkan secara perlahan.[18][19] Kemudian, pada tahun 1933, Mahkamah Federal mulai mengubah paradigmanya[20] dalam Putusan Steenworden. Dalam putusan ini, Mahkamah Federal dipengaruhi oleh pemikiran dualisme.[15]

Perkara ini sendiri terkait dengan Henri Steenworden, seorang pemilik kafe dari Jenewa. Setiap hari ia memainkan rekaman-rekaman gramofon di kafenya.[21] Rekaman-rekaman ini tidak diproduksi di Swiss (dan perkaranya sendiri tidak menjelaskan negara asal rekaman tersebut). Lembaga Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) dari Prancis melayangkan tuntutan kepada Steenworden karena ia dianggap telah melanggar hak cipta.[21] Setelah diputuskan bersalah oleh Pengadilan Kehakiman Perdata Jenewa, Steenworden mengajukan banding ke Mahkamah Federal. Dalam Perkara Steenworden, Mahkamah Federal mempertimbangkan Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra tahun 1886, tanpa ada keterangan pihak mana yang menggunakan konvensi ini sebagai landasan hukum ("Secara sia-sia kami mengasumsikan..."[22]).

Setelah mengulang isi dari putusan Lepeschkin tahun 1923, Mahkamah Federal menegaskan bahwa:

Apabila (...) terjadi pertentangan antara sebuah undang-undang federal dengan suatu konvensi internasional yang mengatur hal yang sama, konvensi tersebut tidak selalu mendahului undang-undang (...). Pertentangan antara keduanya harus diselesaikan seperti halnya pertentangan antara dua naskah undang-undang yang saling bertentangan, sesuai dengan kaidah hukum "lex posterior derogat priori". Sejalan dengan kaidah ini, (...) hukum yang terbaru menghentikan penerapan peraturan yang bertentangan dari suatu perjanjian yang lebih lama (ATF 59 II 331, 337)

Dengan dikeluarkannya putusan ini, Mahkamah Federal menerapkan asas lex posterior derogat legi priori (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang mendahuluinya) dalam menyelesaikan pertentangan antara hukum internasional dengan hukum nasional, dan sesudah itu mahkamah juga terkadang menerapkan asas lex specialis derogat legi generali (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum).[15]

Perkara Lang dan kembalinya keutamaan hukum internasional pada 1950

 
Ried di sebelah barat Konstanz, tempat terjadinya insiden antara dua serangkai penerbang Lang dan Legler dengan para pemburu.

Lang dan Legler adalah dua pilot amatir Swiss yang melakukan penerbangan secara berkala di atas Danau Konstanz. Pada akhir November 1947 di Swiss, diselenggarakan perburuan burung di atas kapal yang berada di antara Triboltingen (kini Ermatingen), kawasan Ried Konstanz (sisi Jerman), dan Reichenaustrasse (di pusat kota Konstanz, Jerman). Dua serangkai pilot ini kemudian berupaya menakut-nakuti para pemburu dengan melakukan penerbangan berketinggian rendah (hingga 10 m di atas permukaan laut)[23].

Ils sont condamnés au pénal en première instance devant le tribunal de district de Kreuzlingen en octobre 1948[24]. Cette condamnation se base sur la Convention de Paris de 1919 portant réglementation de la navigation aérienne, un arrêté du Conseil fédéral[25] et l'Templat:Art. Templat:Abréviation discrète 2 du Code pénal suisse[N 1]. Ils sont acquittés en appel devant la Cour suprême de Thurgovie en avril 1949, aux motifs, entre autres, que la Convention de 1919 ne contenait pas de dispositions pénales[26]. Le ministère public thurgovien forme un recours en réforme devant le Tribunal fédéral contre cet acquittement[26].

Lors de ses délibérations sur l'arrêt Lang[27] en 1950, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral se penche sur la compatibilité entre la Convention de 1919 et les normes internes suisses. Dans son raisonnement, la Cour ne mentionne aucunement l'arrêt Steenworden. En revanche, il fait appel à un arrêt de 1931[28] (précédant donc Steenworden) pour affirmer que Rujukan kosong (bantuan) [N 2] · [29].

Par l'arrêt Lang, le TF revient donc à la primauté du droit international sur le droit fédéral[[#cite_note-FOOTNOTEBaumann20101010'"`UNIQ--nowiki-0000002D-QINU`"'-34|[30]]].

Arrêt Frigerio

[[Fichier:Karte Hochrhein.png|vignette|upright=2.0|Carte de la région traversée par le Haut-Rhin, au cœur du litige porté par Frigerio.|alt=Carte du Haut-Rhin entre Constance et Bâle]] En 1962, Max Frigerio, entrepreneur dans le transport fluvial sur le Rhin, obtient une concession pour transporter des passagers entre Tössegg (confluent de la Töss et le Rhin) et Rüdlingen. Par la suite, la concession est étendue en aval jusqu'à Eglisau. Le 31, Frigerio dépose une requête auprès de l'alors Département des transports et communications et de l'énergie (aujourd'hui DETEC). Cette requête a pour but de faire constater que le trafic fluvial de passagers entre Neuhausen am Rheinfall (où sont les chutes du Rhin) et Bâle n'est pas du tout assujetti à l'octroi d'une concession[31].

Il base son raisonnement sur une convention signée entre la Suisse et le Grand-duché de Bade, datant du 10[32]. Elle stipule à son article 1 : Templat:Citation bloc

Dans le cadre d'un obiter dictum[N 3] · [33] (remarque incidente[34]) dans l'arrêt Frigerio, le TF laisse la porte ouverte à la possibilité de déroger au droit international. Il y affirme en effet que les traités de droit international sont en vigueur en Suisse, tant que le législateur ne se décide pas, de manière claire, à édicter une norme de droit interne qui leur serait contraire[35] ; la voie est alors pavée pour l'adoption de l'arrêt Schubert[[#cite_note-FOOTNOTEBaumann20101011'"`UNIQ--nowiki-00000035-QINU`"'-41|[36]]] · [37].

Faits

vignette|right|La commune de Brissago au Tessin.|alt=Photographie montrant des maisons sur la gauche et un lac sur la droite, au fond des montagnes enneigées En 1972, le recourant[N 4], Ernst Schubert, ressortissant autrichien domicilié à Vienne, est propriétaire de deux parcelles dans la commune de Brissago, au Tessin[38].

Le 22, Schubert acquiert d'une Suissesse installée aux États-Unis deux parcelles supplémentaires, dont l'une est attenante aux terrains qu'il possède déjà. Or depuis 1961 est en vigueur un arrêté fédéral (AF) qui régit les acquisitions par des résidents étrangers[39] (précurseur de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger[40]). Selon cet arrêté, l'achat d'immeubles en Suisse est sujet à autorisation de l'autorité cantonale, si l'acheteur a son domicile à l'étranger[41]. Sur base de cet arrêté, l'autorité tessinoise compétente lui refuse l'autorisation d'acquérir[38].

Schubert décide d'attaquer la décision devant l'instance supérieure tessinoise (Commission cantonale de recours en matière d'acquisitions d'immeubles par des personnes résidant à l'étranger), mais cette commission maintient la décision, au motif que le recourant ne démontre pas un intérêt légitime suffisant requis par l'Templat:Ref loi[38].

Le ressortissant autrichien décide d'attaquer la décision par voie de recours au Tribunal fédéral[38]. Il invoque pour se défendre un traité avec l'Autriche-Hongrie conclu en 1875[42], en particulier son article 2[43], qui stipule ce qui suit : Templat:Citation bloc

Malgré son ancienneté et la dislocation de l'Autriche-Hongrie, le Traité de 1875 est toujours considéré comme valable, en vertu d'un échange de note de 1950 entre les gouvernements suisse et autrichien[44] · [43].

Arrêt Schubert

Arguments des parties

Le recourant prétend qu'il y a conflit entre le Traité de 1875 et l'arrêté fédéral de 1961. Il avance que le Traité constitue une norme spéciale, contrairement à l'AF de 1961, qui serait une norme générale[45]. Selon le principe lex specialis derogat legi generali, le Traité doit primer sur l'AF de 1961[45].

Il invoque en même temps d'autres violations du droit administratif fédéral, ces dernières étant toutefois rejetées par le TF[45].

La Commission cantonale et le DFJP proposent de rejeter le recours de Schubert[43].

Décision du Tribunal fédéral

[[Fichier:Portique Tribunal fédéral Lausanne Suisse.jpg|vignette|Entrée du Tribunal fédéral, à Mon-Repos (Lausanne).|alt=Photographie d'un monument, au premier plan un grand escalier, au centre quatre grandes colonnes encadrant les portes d'entrée, le toit en v comprend une statue en son centre et est surmonté d'un drapeau rouge à croix blanche]] Le Tribunal fédéral commence par rappeler l'arrêt Frigerio. Selon cet arrêt, le législateur fédéral entend maintenir la validité d'un traité international liant la Suisse, tant que le même législateur ne décide d'édicter, de manière consciente et volontaire, des normes de droit interne contraire au droit international[46]. Le TF rappelle toutefois que le droit interne doit être interprété de manière conforme au droit international.

Tout en évoquant que le législateur est Rujukan kosong (bantuan) , le Tribunal fédéral affirme que cette possibilité de dérogation consciente de la part du législateur permet deux choses : d'une part, remédier à certaines rigidités quant à l'interprétation de la loi ; d'autre part, sauvegarder dans la pratique des intérêts particuliers à la Suisse qui seraient (aux yeux du Parlement) impérieux[N 5] · [47].

Après une analyse des débats aux Chambres fédérales, les juges de Mon-Repos arrivent à la conclusion que le législateur suisse était pleinement conscient d'une potentielle violation de ses obligations internationales en adoptant l'AF de 1961[47].

Reconduisant les conclusions de l'arrêt Frigerio, le Tribunal fédéral applique l'arrêté fédéral, au détriment du Templat:Ref loi[48], en se justifiant de l'Templat:Ref loi[N 6] · [48].

Réception

L'arrêt Schubert est accueilli par une critique très nourrie de la part de la doctrine[49] · [50] · [37] · [51], car Rujukan kosong (bantuan) [52]. Cet arrêt est décrit comme Rujukan kosong (bantuan) [[#cite_note-FOOTNOTEHangartner1997634'"`UNIQ--nowiki-00000054-QINU`"'-61|[53]]], Rujukan kosong (bantuan)  pour ne pas dire Rujukan kosong (bantuan) [50], doté d'Rujukan kosong (bantuan) [54], Rujukan kosong (bantuan) [55], Rujukan kosong (bantuan) [56]. Il est considéré par certains auteurs comme l'arrêt Rujukan kosong (bantuan) [37]. Sassòli s'exprime en faveur de la pratique, mais la décrit comme déroutante ou confuse (Templat:Citation étrangère)[57]. Andreas Auer la voit comme une épée de Damoclès[[#cite_note-FOOTNOTEAuer2013'"`UNIQ--nowiki-0000005C-QINU`"',_p. 434-66|[58]]].

Selon certains auteurs, l'arrêt Schubert ne s'exprime que sur la question du rang du droit international dans l'ordre juridique suisse, pas sur sa validité ni sur son applicabilité[[#cite_note-FOOTNOTEHangartner1997635'"`UNIQ--nowiki-0000005E-QINU`"'-67|[59]]] · [[#cite_note-FOOTNOTEBaumann20101009'"`UNIQ--nowiki-00000060-QINU`"'-68|[60]]], même si de facto l'application de normes internationales est touchée[[#cite_note-FOOTNOTEBaumann20101009'"`UNIQ--nowiki-00000062-QINU`"'-69|[61]]]. Dans cette ligne de pensée, l'arrêt n'affecte en rien la primauté du droit international aux yeux du droit international même[[#cite_note-FOOTNOTEBesson2019'"`UNIQ--nowiki-00000064-QINU`"'-70|[62]]].

Une partie de la doctrine considère les critères posés par l'arrêt Schubert tantôt comme restrictifs[63], tantôt comme ne pouvant être appliqués que très rarement[[#cite_note-FOOTNOTEEpiney2013'"`UNIQ--nowiki-00000067-QINU`"'-72|[64]]] (ce qui diminurait sa portée pratique).

Selon Baumann, il n'est pas clair dans quelle mesure l'arrêt et sa jurisprudence s'appliquent au droit international coutumier[[#cite_note-FOOTNOTEBaumann20101009'"`UNIQ--nowiki-00000069-QINU`"'-73|[65]]]. Il considère que ni la jurisprudence (en général), ni la doctrine, ni la pratique ne font la différence entre droit des traités, droit coutumier et principes généraux du droit[[#cite_note-FOOTNOTEBaumann20101009'"`UNIQ--nowiki-0000006B-QINU`"'-74|[66]]]. En prenant la formulation de l'Templat:Art. Cst.[N 7], il est possible d'affirmer que la pratique Schubert s'applique aussi au droit coutumier, car englobé dans la notion de Rujukan kosong (bantuan) [[#cite_note-FOOTNOTEBaumann20101009'"`UNIQ--nowiki-0000006E-QINU`"'-76|[67]]]. Toutefois, Baumann soutient plutôt une différence entre le droit des traités (qui peut être l'objet de la jurisprudence Schubert) et le droit coutumier. En effet, le droit coutumier ne pourrait être changé que par la pratique entre États (Templat:Citation étrangère) et non pas par les tribunaux d'un seul État[[#cite_note-FOOTNOTEBaumann20101009'"`UNIQ--nowiki-00000070-QINU`"'-77|[68]]].

Le Conseil fédéral et l'administration fédérale prennent note de la décision, tout en affirmant Rujukan kosong (bantuan) [69]. Le passage à la Constitution fédérale de 1999 ne change en rien cette jurisprudence[[#cite_note-FOOTNOTEBaumann20101015'"`UNIQ--nowiki-00000073-QINU`"'-79|[70]]]. Le Conseil fédéral y voit, en 2010, un certain parallèle avec le droit américain et leur rapport au droit international[71].

Kälin ose une comparaison avec La Ferme des animaux de George Orwell en affirmant que les lois fédérales seraient, aux yeux du TF, plus égales que les traités internationaux (reprenant le fameux passage Templat:Citation étrangère)[[#cite_note-FOOTNOTEKälin199775_et_la_note_de_pied_de_page_'"`UNIQ--nowiki-00000076-QINU`"'-81|[72]]]. Wildhaber y voit le Tribunal fédéral recevant une patate chaude dans les mains, cherchant à s'en débarrasser le plus rapidement possible[56].

  1. ^ Templat:Tribunal fédéral : Templat:Traduction.
  2. ^ Publication OFJ/DDIP 1989, hlm. 38.
  3. ^ Le Roy, Yves; Schœnenberger, Marie-Bernadette (2015) [2002], Introduction générale au droit suisse (edisi ke-4), Fribourg: Schulthess, hlm. 110, ISBN 978-3-7255-8558-8 
  4. ^ Hangartner 1998, hlm. 204.
  5. ^ Epiney, Astrid (1994), "Das Primat des Völkerrechts als Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips", Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, 95: 537–561 , hlm. 541.
  6. ^ a b c Publication OFJ/DDIP 1989, hlm. 36.
  7. ^ Templat:Ref loi.
  8. ^ Publication OFJ/DDIP 1989, hlm. 35.
  9. ^ Grisel & Monnier 1987, hlm. 390.
  10. ^ Hangartner 2013, hlm. 703.
  11. ^ Templat:Ref loi.
  12. ^ Masmejan 2017, hlm. 26.
  13. ^ Templat:Ref loi.
  14. ^ Mahkamah Federal (1 Desember 2013). "Naissance et rôle du Tribunal fédéral suisse" (PDF). bger.ch. hlm. 3. 
  15. ^ a b c Baumann 2010, hlm. 1010.
  16. ^ ATF 35 I 467, hlm. 473.
  17. ^ Templat:Tribunal fédéral, Templat:Consid. p. 196.
  18. ^ Schindler, Dietrich (1992), "Die Schweiz und das Völkerrecht", dalam Riklin, Alois; Haug, Hans; Probst, Raymond, Neues Handbuch der schweizerischen Aussenpolitik, Bern/Stuttgart/Wina: Haupt, hlm. 114, ISBN 978-3-258-04565-8 
  19. ^ Lammers 2015, hlm. 78.
  20. ^ Cottier & Pannatier 1995, hlm. 14.
  21. ^ a b ATF 59 II 331, Templat:Consid. p. 331 s.
  22. ^ ATF 59 II 331, 337.
  23. ^ ATF 76 IV 43, A hlm. 44.
  24. ^ ATF 76 IV 43, Templat:Consid. p. 44.
  25. ^ Arrêté du Conseil fédéral concernant la réglementation de la circulation aérienne en Suisse du 27 janvier 1920.
  26. ^ a b ATF 76 IV 43, Templat:Consid. p. 45.
  27. ^ ATF 76 IV 43.
  28. ^ Templat:Tribunal fédéral, Templat:Consid. p. 23.
  29. ^ ATF 76 IV 43, Templat:Consid. p. 49.
  30. [[#cite_ref-FOOTNOTEBaumann20101010'"`UNIQ--nowiki-0000002D-QINU`"'_34-0|^]] Baumann 2010, hlm. 1010, #.
  31. ^ ATF 94 I 669, Templat:Consid. p. 671.
  32. ^ Templat:Loi suisse.
  33. ^ De l'aveu même du Tribunal fédéral en 2002, Templat:Cf. Templat:Tribunal fédéral.
  34. ^ Rapport Conseil fédéral 2011, hlm. 3443.
  35. ^ ATF 94 I 669, consid. 6a p. 678.
  36. [[#cite_ref-FOOTNOTEBaumann20101011'"`UNIQ--nowiki-00000035-QINU`"'_41-0|^]] Baumann 2010, hlm. 1011, #.
  37. ^ a b c Lammers 2015, hlm. 79.
  38. ^ a b c d ATF 99 Ib 39, Templat:Consid. p. 41.
  39. ^ Templat:Ref loi.
  40. ^ Templat:Loi suisse.
  41. ^ Templat:Ref loi.
  42. ^ Templat:Ref loi.
  43. ^ a b c ATF 99 Ib 39, Templat:Consid. p. 42.
  44. ^ Validité des traités entre la Suisse et l'Autriche, RO 1950 57, p. 82 en ligne.
  45. ^ a b c ATF 99 Ib 39, Templat:Consid. p. 43.
  46. ^ ATF 94 I 669, Templat:Consid. p. 678 s.
  47. ^ a b ATF 99 Ib 39, Templat:Consid. p. 44.
  48. ^ a b ATF 99 Ib 39, Templat:Consid. p. 45.
  49. ^ Publication OFJ/DDIP 1989, hlm. 42 et références citées à la note 187.
  50. ^ a b Kälin 1997, hlm. 75.
  51. ^ Masmejan 2017, hlm. 23.
  52. ^ Grisel & Monnier 1987, hlm. 391.
  53. [[#cite_ref-FOOTNOTEHangartner1997634'"`UNIQ--nowiki-00000054-QINU`"'_61-0|^]] Hangartner 1997, hlm. 634, #.
  54. ^ Epiney 1997, hlm. 352.
  55. ^ Wildhaber 1974, hlm. 198.
  56. ^ a b Wildhaber 1974, hlm. 201.
  57. ^ Sassòli 2012, hlm. 188.
  58. [[#cite_ref-FOOTNOTEAuer2013'"`UNIQ--nowiki-0000005C-QINU`"',_p. 434_66-0|^]] Auer 2013, #, p. 434.
  59. [[#cite_ref-FOOTNOTEHangartner1997635'"`UNIQ--nowiki-0000005E-QINU`"'_67-0|^]] Hangartner 1997, hlm. 635, #.
  60. [[#cite_ref-FOOTNOTEBaumann20101009'"`UNIQ--nowiki-00000060-QINU`"'_68-0|^]] Baumann 2010, hlm. 1009, #.
  61. [[#cite_ref-FOOTNOTEBaumann20101009'"`UNIQ--nowiki-00000062-QINU`"'_69-0|^]] Baumann 2010, hlm. 1009, #.
  62. [[#cite_ref-FOOTNOTEBesson2019'"`UNIQ--nowiki-00000064-QINU`"'_70-0|^]] Besson 2019, #.
  63. ^ Schürer 2015, hlm. 117.
  64. [[#cite_ref-FOOTNOTEEpiney2013'"`UNIQ--nowiki-00000067-QINU`"'_72-0|^]] Epiney 2013, #.
  65. [[#cite_ref-FOOTNOTEBaumann20101009'"`UNIQ--nowiki-00000069-QINU`"'_73-0|^]] Baumann 2010, hlm. 1009, #.
  66. [[#cite_ref-FOOTNOTEBaumann20101009'"`UNIQ--nowiki-0000006B-QINU`"'_74-0|^]] Baumann 2010, hlm. 1009, #.
  67. [[#cite_ref-FOOTNOTEBaumann20101009'"`UNIQ--nowiki-0000006E-QINU`"'_76-0|^]] Baumann 2010, hlm. 1009, #.
  68. [[#cite_ref-FOOTNOTEBaumann20101009'"`UNIQ--nowiki-00000070-QINU`"'_77-0|^]] Baumann 2010, hlm. 1009, #.
  69. ^ Templat:Article Yurisprudensi Schubert.
  70. [[#cite_ref-FOOTNOTEBaumann20101015'"`UNIQ--nowiki-00000073-QINU`"'_79-0|^]] Baumann 2010, hlm. 1015, #.
  71. ^ Rapport Conseil fédéral 2010, hlm. 2113.
  72. [[#cite_ref-FOOTNOTEKälin199775_et_la_note_de_pied_de_page_'"`UNIQ--nowiki-00000076-QINU`"'_81-0|^]] Kälin 1997, hlm. 75 et la note de pied de page #.


Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "N", tapi tidak ditemukan tag <references group="N"/> yang berkaitan

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Yurisprudensi_Schubert&oldid=19280077"