Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur

Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur adalah Barisan pengawal Negara Sumatera Timur yang dibentuk pada 1 November 1947 oleh Negara Sumatera Timur atas izin dari Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Korps ini lebih dikenal sebagai Blaupijepers karena warna seragamnya yang bewarna biru. Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur terbentuk ketika adanya Agresi Militer Belanda I pada Juli 1947. Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur bertugas sebagai Korps Keamanan dan bertanggung jawab atas keamanan Negara Sumatera Timur.

Latar Belakang Pembentukan

Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur berhubungan erat dengan Negara Sumatera Timur (NST). Sebelum menjadi sebuah Negara, wilayah Sumatera Timur terdiri dari 12 wilayah yang sekarang menjadi wilyah di Provinsi Sumatera Utara yaitu: Langkat, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu, Tanah Karo, Simalungun, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, dan Binjai. Karena wilayahnya yang luas dan strategis akan sumber daya alamya yaitu perkebunan karet dan minyak, maka dengan alasan itu pemerintah Belanda mempertahankan dan membentuk Negara Sumatera Timur . Selain itu terjadinya agresi militer Belanda I membuat masyarakat dan bangsawan Simalungun mati mengenaskan akibat Agresi Militer Belanda I. Pemerintah Republik tidak mampu menghentikan kekerasan akibat agresi militer Belanda I, maka masyarakat Sumatera Timur menginginkan sebuah revolusi dengan terbentuknya Daerah Istimewa Sumatera Timur pada 25 Desember 1947. Pada tanggal 15-17 November 1947 Dewan Sumatera Timur menyelenggarakan sidang dan memilih Tengku Mansur sebagai wali negara dan raja Kaliamsyah Sinaga sebagai wakil wali negara. Berdasarkan staatsblad no. 14 tahun 1948, Januari 1948 , terbentuk sebuah Negara Sumatera Timur.

Sebelum resmi berdirinya Negara Sumatera Timur , di dalam Negara Sumatera Timur terdapat barisan istimewa yang bertugas sebagai korps keamanan. Pasukan barisan istimewa ini terbentuk ketika adanya Agresi Militer Belanda I pada Juli 1947. Tentara federal atau barisan istimewa ini terbentuk di berbagai wilayah diantaranya: Tanjungbalai, Tebingtinggi, Lubukpakam, Brastagi, Kabanjahe, Binjai, dan Tanjungpura yang masing-masing wilayahnya dipimpin oleh seseorang yang ditunjuk Djomat Purba. Djomat Purba sendiri adalah Inspektur Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas sebagai komandan seluruh tentara federal dengan pangkat letnan kolonel atau saat ini Perwira Menengah.

Persyaratan Masuk Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur

Persyaratan para calon Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur diantaranya ada beberapa tahap; tahap awal yaitu pengukuran fisik dan batas umur, setelah melewati tahap awal, maka calon peserta memasuki tahap wawancara yang dilakukan oleh Kepala Departemen Keamanan Negara Sumatera Timur dan Djomat Purba Komandan Barisan Pengawal. Tahap terakhir, para calon harus lulus test kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit Militer yang ada di Medan. Bagi calon yang lolos seluruh tahapan seleksi, mereka akan dibawa ke asrama Barisan Pengawal di Binjai. Di asrama mereka diberikan pakaian, perlengkapan dan senjata.Di asrama tersebut, mereka dilatih baris-berbaris sebelum mengikuti pelatihan dasar militer (Diklatsar) di Prins Bernhard Infanterieschool, Cimahi, Jawa Barat.

Para peserta dilatih dasar kemiliter oleh instruktur dari KNIL dibawah pmpinan Letkol T.J.W.F.M Suphert. KNIL atau Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger merupakan tentara dari Kerajaan Hindia Belanda yang tugasnya mengamankan pemberontakan di dalam negeri (Hindia Belanda) dan tidak dikhususkan untuk menghadapi perang internasional. Pasukan KNIL sendiri terdiri dari orang-orang pribumi kalangan masyarakat menengah dan mengenyam pendidikan dimasa pemerintahan kolonial Belanda. Dengan dilatihnya Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur oleh instruktur dari KNIL, dapat dikatakan mereka bukanlah tentara federal sembarangan, tetapi memiliki kemampuan dalam mempertahankan suatu wilayah dengan memperoleh latihan dasar kemiliteran.

Pro dan Kontra terhadap Fungsi dari Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur

Setiap organisasi yang dibentuk tidak terlepas yang namanya pro dan kontra. Begitupun ketika pembentukan Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur. Perdebatan terjadi antara pihak Negara Indonesia Timur (NST) dengan pemerintah Hindia Belanda. Departemen Peperangan Hindia Belanda membentuk Barisan Pengawal tersebut sebagai korps keamanan yang dibebani tugas kepolisian dan tidak untuk berperang mempertahankan wilayah. Sedangkan dari pemimpin Negara Sumatera Timur, Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur menjadi kesatuan militer yang mandiri atas Negara Sumatera Timur, terpisah dari komando KNIL, dan bertanggung jawab atas wilayah Negara Sumatera Timur.

Struktur Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur

Kepala Departemen Keamanan NST : Tuanku Saibun  Komandan Barisan Pengawal : Kolonel Djomat Purba  Wakil Komandan : Mayor Manus Manik  Batalyon I (Simalungun) : Kapten Binsara Sinaga  Batalyon II (Langkat) : Kapten T. Jafar  Batalyon III (Tanah Karo-Sipispis) : Kapten Nokov Bangun  Batalyon IV (Kompi Bantuan Senjata Berat) : Letda Sinaga  Staf Umum : Letnan I Blucher Sianipar Letnan I Silitonga Letnan I T.M. Ali.

Bubarnya Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur

Seiring dengan dibentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) pada akhir tahun 1949, dibentuk juga Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) merupakan gabungan dari KNIL dan Tentara Nasional Indonesia. Dengan begitu, Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur pun melebur kedalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Selain itu, pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno membubarkan Republik Indonesia Serikat dan mengembalikan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Negara Sumatera Timur dan beberapa negara lainnya bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Sumatera Timur dibubarkan.