Wikipedia

Kabupaten Lombok Barat

kabupaten di Indonesia
Revisi sejak 12 November 2021 16.22 oleh Penikmatbacaan (bicara | kontrib) (Penambahan Konten)
Untuk kegunaan lain, lihat Lombok dan Lombok (disambiguasi).


Kabupaten Lombok Barat adalah sebuah Kabupaten yang berada di Pulau Lombok, provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kota Lombok Barat yakni kecamatan Gerung. Jumlah penduduk kabupaten Lombok Barat pada tahun 2020 sebanyak 724.744 jiwa, dengan kepadatan 808 jiwa/km2.[2]

Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten
Lambang
Motto: 
Patut Patuh Patju
Peta
Kabupaten Lombok Barat di Kepulauan Sunda Kecil
Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten Lombok Barat
Peta
Kabupaten Lombok Barat di Indonesia
Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten Lombok Barat (Indonesia)
Koordinat: 8°43′00″S 116°07′00″E / 8.7167°S 116.1167°E / -8.7167; 116.1167
Negara Indonesia
ProvinsiNusa Tenggara Barat
Tanggal berdiri8 November 1983
9 Agustus 1958
11 Agustus 1958
Dasar hukumPP RI No.33 Tahun 1983
UU RI No. 69 Tahun 1958
UU RI No. 64 Tahun 1958
Ibu kotaGerung
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
Pemerintahan
 • BupatiH. Fauzan Khalid, S.Ag. M.Si.
 • Wakil BupatiHj. Sumiatun
Luas
[1]
 • Total896,56 km2 (346,16 sq mi)
Populasi
 (2020)[2]
 • Total724.744
 • Kepadatan808/km2 (2,090/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 94,33%
Hindu 5,19%
Buddha 0,25%
Kristen 0,23%
- Protestan 0,16%
- Katolik 0,07%[2]
 • BahasaIndonesia
 • IPMKenaikan 68,20 (2020)
Sedang[3]
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode pos
83351-83371
Kode BPS
5201 Edit nilai pada Wikidata
Kode area telepon(+62)370
Kode Kemendagri52.01 Edit nilai pada Wikidata
APBDRp 1.747.302.315.012,-[4]
PADRp 301.153.695.173,-
DAURp 809.546.835.000,- (2020)
Situs webwww.lombokbaratkab.go.id

Sejarah

Masa Hindia Belanda & Pendudukan Jepang

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, wilayah Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Onder Afdeling dibawah Afdeling Lombok yakni Onder Afdeling van west Lombok yang dipimpin oleh seorang Controleur. Onder Afdeling menurut hierarki kelembagaan sama dengan Regenschap (Kabupaten). Pada masa Pendudukan Jepang, status Lombok Barat berubah menjadi daerah administratif yang disebut Bun Ken yang dikepalai oleh seorang Bun Ken Kanrikan. Status ini berlangsung sampai Jepang menyerahkan kekuasaan kepada sekutu Belanda (NICA) pada tahun 1945.

Dibawah Pemerintah NICA, wilayah Indonesia Timur dijadikan beberapa wilayah administratif yang dinamakan Neo Landschappen termasuk di dalamnya semua bekas Afdeling (Stb. No. 15 Th. 1947). Di dalam wilayah Neo Landschap Lombok, wilayah Lombok Barat merupakan salah satu wilayah administratif yang dipimpin oleh seorang Hoofdvan Plastselijk Bestuur sebagai perubahan nama dari controleur.[butuh rujukan]

Masa Kemerdekaan

Namun sesudah Konferensi Meja Bundar, dan terjadinya pemulihan kekuasaan Negara RI pada tanggal 27 Desember 1949, dengan berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri atas beberapa Negara Bagian, diantaranya Negara Indonesia Timur (NIT). Menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah NIT No.44 Tahun 1950, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa wilayah administratif Lombok Barat menjadi daerah bagian yang otonom. Namun dalam praktiknya, otonomi ini tidak pernah terlaksana sepenuhnya karena tidak dipimpin oleh Kepala Daerah Bagian melainkan oleh seorang Kepala Pemerintahan setempat yang sifatnya administratif belaka. Pada masa ini, daerah Lombok Barat membawahi wilayah administratif Kedistrikan Ampenan Barat, Kedistrikan Ampenan Timur, Kedistrikan Tanjung, Kedistrikan Bayan, Kedistrikan Gerung, Asisten Kedistrikan Gondang, dan Kepunggawaan Cakranegara. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dimana daerah Indonesia dibagi habis dalam daerah Swatantra Tingkat I, Tingkat II, dan Tingkat III.

Selanjutnya berdasarkan UU No. 1 Tahun 1957, lahirlah UU No.64 dan 69 Tahun 1958 masing-masing tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT serta Daerah Tingkat II di dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yang diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1958. Oleh karena itu secara yuridis Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Barat sudah terbentuk sejak 14 Agustus 1958. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Up.7/14/34 diangkat J.B.Tuhumena Maspeitella sebagai Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tk.II Lombok Barat, yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 17 April 1959. Tanggal 17 April 1958 ­kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Lombok Barat.

Pada tahun 1960, Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Barat membentuk DPRD yang berjumlah 34 kursi sekaligus memilih Lalu Djapa sebagai Ketua DPRD Lombok Barat dari unsur Partai Nasional Indonesia. Namun setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, jabatan Kepala Daerah merangkap menjadi Ketua DPRD, sehingga Ketua DPRD yang sudah dipilih ditetapkan menjadi Wakil Ketua. Berdasarkan hasil Pemilihan Anggota DPRD Lombok Barat, pada tanggal 31 Mei 1960, dilantiklah Lalu Anggrat, BA sebagai Bupati Kepala Daerah. Pada masa ini, dilakukan perubahan berupa penataan personil dan aparat Pemerintah Daerah serta perubahan status Kepunggawaan Cakranegara menjadi Kedistrikan Cakranegara.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor:205/Des.1/1/35 tanggal 7 Mei 1965, Lalu Anggrat, BA mengakhiri masa baktinya dan sebagai penggantinya ditunjuk Drs.Said, Ahli Praja pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat sebagai Bupati Kepala Daerah. Pada saat itu berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang melakukan perubahan meliputi:

  1. Sebutan Daerah Swatantra Tingkat II berubah menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II.
  2. Bupati Kepala Daerah tidak lagi merangkap sebagai Ketua DPRD.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1967, setelah terjadinya G30S/PKI, diadakan perombakan dan penyempurnaan DPRD menjadi DPRD-GR (Gotong Royong) Lombok Barat dari 34 kursi menjadi 32 kursi, dengan Ketua yang baru yakni Usman Tjipto Soeroso dari Golongan Karya dan Wakil Ketua Fathurrahman Zakaria dari Parpol Nahdatul Ulama. Pada masa ini, sesuai perkembangan pemerintahan dan kebutuhan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No.228/Pem. 20/1/12 diadakan perubahan yakni peningkatan status Asisten Kedistrikan Gondang menjadi Kecamatan Gangga dan Kedistrikan Gerung dipecah menjadi Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kediri. Dengan perubahan tersebut maka Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 8 Kecamatan yakni;

  • Kecamatan Ampenan,
  • Kecamatan Cakranegara,
  • Kecamatan Narmada,
  • Kecamatan Tanjung,
  • Kecamatan Gangga,
  • Kecamatan Bayan,
  • Kecamatan Gerung, dan
  • Kecamatan Kediri.

Dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. 156/Pem.7/2/226 tanggal 30 Mei 1969 ditetapkan pemecahan dua kecamatan yakni Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Cakranegara dengan mengambil beberapa desa dari dua Kecamatan tersebut untuk dijadikan Kecamatan Mataram, sehingga sampai saat itu Kabupaten Lombok Barat telah membawahi 9 Wilayah Kecamatan.

Pada tahun 1972-1978, Kabupaten Lombok Barat dipimpin oleh H.L.A Rachman sebagai Bupati Kepala Daerah. Sampai dengan tahun 1978, Kota Mataram sebagai Ibu kota Kabupaten Lombok Barat telah mengalami perkembangan yang demikian pesat, sehingga banyak menghadapi permasalahan yang kompleks dan perlu ditangani secara khusus oleh Pemerintah Kota. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 dibentuklah Kota Administratif Mataram yang membawahi tiga kecamatan masing-masing Kecamatan Ampenan, Mataram, dan Cakranegara. Sebagai Wali kota Mataram pertama dilantiklah Drs. H. L. Mudjitahid oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat H. R. Wasitakusumah sesaat setelah peresmian pembentukan Kota Administratif Mataram oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 29 Agustus 1978. Selain menetapkan Kota Administratif Mataram, Peraturan tersebut juga menetapkan tiga Perwakilan Kecamatan yakni Perwakilan Kecamatan Narmada di Gunungsari, Perwakilan Kecamatan Kediri di Labuapi, dan Perwakilan Kecamatan Gerung di Sekotong Tengah. Dengan demikian sejak 29 Agustus 1978 Wilayah Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 1 Kota Administratif, 9 Kecamatan dan 3 Perwakilan Kecamatan.

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan H.L.A Rachman, pada tanggal 20 Januari 1979, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat H. Gatot Suherman melantik Drs. H. Lalu Ratmadji dalam Sidang Khusus DPRD Tingkat II Lombok Barat sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat. Pada masa jabatan lima tahun pertama (1979–1984), Drs. H. Lalu Ratmadji sebagai Bupati Lombok Barat mengusulkan tiga Perwakilan Kecamatan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan penuh. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1983 diresmikanlah peningkatan status Perwakilan Kecamatan Narmada menjadi Kecamatan Gunungsari, Perwakilan Kecamatan Kediri menjadi Kecamatan Labuapi, dan Perwakilan Kecamatan Gerung menjadi Kecamatan Sekotong Tengah. Peresmian itu dilaksanakan setelah pelantikan Drs. H. Lalu Ratmadji sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat untuk masa jabatan lima tahun kedua (1985-1989). Dengan diresmikannya ketiga Perwakilan Kecamatan menjadi Kecamatan penuh, maka Lombok Barat membawahi 12 wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Ampenan, Cakranegara, Mataram, Gunungsari, Tanjung, Gangga, Bayan, Labuapi, Kediri, Gerung, Sekotong Tengah, dan Narmada.

Dalam sidang khusus DPRD Tingkat II Lombok Barat, pada tanggal 20 Januari 1989, Gubernur NTB Warsito melantik Drs. H.Lalu Mudjitahid menjadi Bupati Lombok Barat menggantikan Drs. H.Lalu Ratmadji yang telah berakhir masa jabatannya. Pada periode jabatan pertama Drs. H.Lalu Mudjitahid (1989-1994) wilayah Kabupaten Lombok Barat terus mengalami kemajuan, di mana Kota Mataram sebagai Ibu kota Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan status dari Kota Administratif menjadi Kotamadya. Oleh karena itu sejak ditetapkannya Pembentukan Kotamadya Mataram sebagai Daerah Tingkat II maka wilayah Kabupaten Lombok Barat berkurang dari 12 wilayah Kecamatan menjadi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Bayan, Gangga, Tanjung, Gunung Sari, Narmada, Labuapi, Kediri, Gerung, dan Sekotong Tengah.

Setelah Drs.H.Lalu Mudjitahid mengakhiri Jabatan periode kedua (1994-1999) Kabupaten Lombok Barat dipimpin oleh Drs. H.Iskandar untuk masa jabatan 1999-2004. Pada Tahun 2000 wilayah Kabupaten Lombok Barat terus dikembangkan dengan membentuk Kecamatan Pembantu, yakni Kecamatan Pembantu Lingsar, Kecamatan Pembantu Lembar, Kecamatan Pembantu Kayangan, dan Kecamatan Pembantu Pemenang sehingga secara keseluruhan wilayah Lombok Barat terdiri atas 9 Kecamatan dan 4 Kecamatan Pembantu. Selanjutnya pada tahun 2001 keempat Kecamatan Pembantu tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 wilayah Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, maka wilayah Kabupaten Lombok Barat dapat dimekarkan menjadi 15 Kecamatan yaitu Kecamatan Bayan, Gangga, Pemenang, Kayangan, Gunung Sari, Batu Layar, Narmada, Lingsar, Labuapi, Kediri, Gerung, Lembar, dan Sekotong Tengah.

Pada masa jabatan periode pertama Drs. H.Iskandar, Ibu kota Kabupaten Lombok Barat dipindahkan dari Kota Mataram ke Giri Menang, Gerung, sesuai dengan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 135/3638/PUOD tanggal 22 Desember 1999 dan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49/M.PAN/2/2000 tanggal 2 Februari 2000.[butuh rujukan]

Geografi

Kabupaten Lombok Barat terletak di antara 115°49'12,04" BT hingga 115°20'15,62" BT dan 8°24'33,2" LS hingga 8°55'19" LS. Kabupaten yang mengelilingi seluruh wilayah Kota Mataram ini memiliki luas wilayah yakni sebesar 1.053,92 km² (105.392 ha).[5][6]

Batas Wilayah

Wilayah Kabupaten Lombok Barat berbatasan dengan beberapa kota & kabupaten berikut di provinsi NTB[5]

Utara Kabupaten Lombok Utara
Timur Kabupaten Lombok Tengah
Selatan Samudera Indonesia
Barat Selat Lombok & Kota Mataram

Iklim

Pemerintahan

Daftar Bupati

Artikel utama: Daftar Bupati Lombok Barat

Berikut ini adalah daftar Bupati Lombok Barat semenjak terbentuknya, sesuai Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Kabupaten Lombok Barat, yakni:

No Potret Bupati Mulai menjabat Akhir menjabat Prd. Ket. Wakil Bupati
1   J. B.
Tuhumena Maspeitella 		1959 1960 1   –
2   Lalu Anggrat
B.A. 		1960 1965 2  
3   Drs.
Said 		1966 1972 3  
4   H.
Lalu A. Rachman 		1972 1978 4  
5   Drs. H.
Lalu Ratmadji 		1979 1984 5  
1984 1989 6  
6   Drs. H.
Lalu Mujitahid 		1989 1994 7  
1994 1999 8 [7]
7   Drs. H.
Iskandar 		1999 2004 9  
23 April 2004 2 Juni 2008 10 [Ket. 1] H. M.
Izzul Islam
–   H. M.
Izzul Islam 		2 Juni 2008 23 April 2009 [Ket. 2] –
8   Dr. H.
Zaini Arony
M.Pd. 		23 April 2009 23 April 2014 11   Dr. H.
Mahrip
S.E., M.M.
23 April 2014 26 Maret 2015 12 [Ket. 3] H.
Fauzan Khalid
S.Ag., M.Si.
9   H.
Fauzan Khalid
S.Ag., M.Si. 		26 Maret 2015 6 April 2016 [Ket. 4]
[8] 		–
6 April 2016 15 Februari 2018 [Ket. 5]
[9]
–   Drs. H.
Lalu Saswadi
M.M. 		15 Februari 2018 23 Juni 2018 [Ket. 6]
9   H.
Fauzan Khalid
S.Ag., M.Si. 		23 Juni 2018 23 April 2019  
23 April 2019 6 November 2023 13 [10]
[Ket. 7] 		Hj.
Sumiatun
10 Hj.
Sumiatun 		13 November 2023 23 April 2024
Catatan
  1. ^ Bupati petahana ditahan oleh KPK.
  2. ^ Pelaksana Tugas Bupati Lombok Barat
  3. ^ Bupati petahana ditahan oleh KPK.
  4. ^ Pelaksana Tugas Bupati Lombok Barat
  5. ^ Cuti kampanye Pilbup Lombok Barat 2018.
  6. ^ Penjabat Sementara Bupati Lombok Barat
  7. ^ Mengundurkan diri karena mencalonkan sebagai calon Anggota Legistlatif 2024
  Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  Partai Golongan Karya (Golkar)
  Partai NasDem

Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dalam dua periode terakhir.[11][12]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019 2019-2024
PKB 5   4
Gerindra 5   5
PDI-P 4   3
Golkar 5   5
NasDem 5   2
Berkarya (baru) 5
PKS 3   5
Perindo (baru) 1
PPP 4   5
PAN 4   3
Hanura 3   2
Demokrat 3   4
PBB 3   0
PKPI 1   1
Jumlah Anggota 45   45
Jumlah Partai 12   13

Kecamatan

Artikel utama: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 10 Kecamatan, 3 Kelurahan, dan 119 Desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 713.848 jiwa dengan luas wilayah 896,56 km² dan sebaran penduduk 796 jiwa/km².[13][14]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Lombok Barat, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri		 Kecamatan Jumlah
Kelurahan		 Jumlah
Desa		 Status Daftar
Desa/Kelurahan
52.01.01 Gerung 3 11 Desa
Kelurahan
52.01.02 Kediri 10 Desa
52.01.03 Narmada 21 Desa
52.01.07 Sekotong 9 Desa
52.01.08 Labu Api 12 Desa
52.01.09 Gunung Sari 16 Desa
52.01.12 Lingsar 15 Desa
52.01.13 Lembar 10 Desa
52.01.14 Batu Layar 9 Desa
52.01.15 Kuripan 6 Desa
TOTAL 3 119

Sejarah pemekaran wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat bagian utara yaitu Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan, dan Kecamatan Bayan adalah wilayah pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat yang kemudian menjadi wilayah Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dilantik Pejabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada tanggal 30 Desember 2008, secara administrasi pembentukan Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah resmi, sehingga Kabupaten Lombok Barat yang sebelumnya membawahi 15 Kecamatan, menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan, yakni:

  1. Kecamatan Batu Layar
  2. Kecamatan Gerung
  3. Kecamatan Gunung Sari
  4. Kecamatan Kediri
  5. Kecamatan Kuripan
  6. Kecamatan Labu Api
  7. Kecamatan Lembar
  8. Kecamatan Lingsar
  9. Kecamatan Narmada
  10. Kecamatan Sekotong

Menjelang akhir tahun 2008, Kabupaten Lombok Barat melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat masa jabatan 2009-2014 secara langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya, dimana calon yang mendapat dukungan suara terbanyak adalah pasangan Dr. H. Zaini Arony, M.Pd - H. Mahrip, SE., MM, dan dilantik dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat tanggal, 23 April 2009.

Pariwisata

Tempat wisata

Tempat wisata di Kabupaten Lombok Barat antara lain:

  • Pantai Senggigi
  • Taman Narmada
  • Hutan Sesaot
  • Pantai Sekotong dengan beberapa Gili (Gili = Pulau Kecil dalam bahasa Sasak/Lombok)
  • Bukit Malimbu
  • Pantai Kerandangan
  • Pantai Batu Bolong
  • Pemandian dan Hutan Lindung Suranadi
  • Hutan Wisata Pusuk
  • Taman Suranadi
  • Pura Batu Bolong

Referensi

  1. ^ a b c d "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-09-19. Diakses tanggal 05-12-2018. 
  2. ^ a b c "Kependudukan Kabupaten Lombok Barat". Diakses tanggal 05-12-2020. 
  3. ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020" (pdf). www.bps.go.id. Diakses tanggal 21 Juli 2021. 
  4. ^ "APBD 2018 ringkasan update 04 Mei 2018". 2018-05-04. Diakses tanggal 2018-07-06. 
  5. ^ a b "Geografi Kabupaten Lombok Barat". Diakses tanggal 12 November 2021. 
  6. ^ "Kabupaten Lombok Barat dalam Angka 2021". Diakses tanggal 12 November 2021. 
  7. ^ SUARANTB.com (2020-08-01). "Walikota Mataram Pertama, H. Lalu Mudjitahid Tutup Usia | SuaraNTB". www.suarantb.com. Diakses tanggal 2020-12-29. 
  8. ^ "Gubernur Tunjuk Fauzan jadi Plt Bupati Lobar". lomboktoday.co.id. 26-03-2015. Diakses tanggal 25-04-2022. 
  9. ^ "Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Menghadiri Pelantikan Bupati Lombok Barat". pa-girimenang.go.id. 06-04-2016. Diakses tanggal 25-04-2022. 
  10. ^ "Fauzan Khalid dan Sumiatun Akhirnya Resmi Dilantik Jadi Bupati dan Wabup Lobar". lombokbaratkab.go.id. 25-04-2019. Diakses tanggal 25-04-2022. 
  11. ^ Perolehan Kursi DPRD Lombok Barat 2014-2019
  12. ^ Perolehan Kursi DPRD Lombok Barat 2019-2024
  13. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  14. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 

Pranala luar

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Kabupaten_Lombok_Barat&oldid=19399448"